formulir spph kebijakan ii

Format Formulir SPPH Kebijakan II Untuk WP OP Bukan Peserta Tax Amnesty

Penyampaian SPPH dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga dapat diikuti oleh Wajib pajak orang pribadi yang bukan peserta tax amnesty.

Keikutsertaan WP OP dalam PPS hanya dapat dilakukan untuk skema kebijakan II dengan harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dilakukan secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP). Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021.

DJP juga telah menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH, apabila terjadinya keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 PMK 196/2021.

Contoh Format Formulir SPPH Kebijakan II

Kementerian Keuangan memberikan contoh format SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Ada perbedaan format formulir SPPH untuk peserta tax amnesty (Kebijakan I) dan WP OP bukan peserta tax amnesty (Kebijakan II). Untuk skema SPPH Kebijakan II terbagi menjadi 9 bagian yakni bagian awal, identitas, nilai harta bersih yang diungkapkan, PPh final, pernyataan pengalihan harta ke Indonesia, pernyataan investasi, pernyataan mencabut permohonan yang sedang dilakukan, lampiran, dan pernyataan. Contoh format formulir SPPH Kebijakan II dapat dilihat dibawah ini.

formulir spph kebijakan ii

Petunjuk Umum Pengisian Formulir SPPH Kebijakan II

Petunjuk pengisian formulir SPPH (Kebijakan II) dapat dilihat pada lampiran diatas. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, ada hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mengisi formulir SPPH.

  1. PPS dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2020, baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI dalam SPPH.
  2. Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
  3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman DJP dengan format yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
  4. SPPH ditandatangani sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik.
  5. Pembayaran PPh final menggunakan surat setoran pajak dan/atau saran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran PPh final dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 428.
  6. Wajib Pajak OP wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
  7. Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterunya dalam periode Program Pengungkapan Sukarela dalam jangka waku 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat.
  8. Atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

Baca juga Yuk : Tax Amnesty Jilid 2 Dan Jenis-Jenisnya

formulir spph kebijakan i

Contoh Formulir SPPH Kebijakan I Untuk Peserta Tax Amnesty

Penyampaian SPPH dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Pernyataan yang telah dijelaskan sesuai ketentuan dalam PMK 196/2021, bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dalam program pengungkapan sukarela (PPS) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi khusus pada Ditjen Pajak (DJP) Online.

Sebelumnya, DJP juga menjelaskan, bahwa penyampaian SPPH akan serupa dengan skema pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih dalam proses persiapan sistem.

Ditjen Pajak juga telah menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH, apabila terjadinya keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 27 PMK 196/2021.

Contoh Format Formulir SPPH Kebijakan I

Lalu bagaimana dengan contoh format formulir SPPH Kebijakan I ? Kementerian Keuangan memberikan contoh format formulir SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Contoh format formulir SPPH kebijakan I dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Adapun petunjuk pengisian formulir SPPH Kebijakan I dapat dilihat pada lampiran tersebut. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ada hal-hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mengisi formulir SPPH.

  1. PPS dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan, baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI dalam SPPH.
  2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan merupakan harta bersih yang seharusnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada program pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai dimaksud dalam UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
  3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman DJP dengan format yang disediakan DJP.
  4. SPPH ditandatangani sendiri oleh wajib pajak orang pribadi atau pimpinan/pengurus (untuk wajib pajak badan) dengan tanda tangan elektronik.
  5. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final menggunakan surat setoran pajak dan/atau saran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran PPh final dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 427.
  6. Wajib pajak membayar PPh final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
  7. Wajib pajak dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterunys dalam periode PPS dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.
  8. Atas penyampaian SPPH, wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan.

Pengisian SPPH pada Kebijakan I ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian awal; indentitas; harta bersih yang diungkapkan; pajak penghasilan final; pernyataan pengalihan harta ke Indonesia; pernyataan investasi; lampiran; dan pernyataan. Contoh format formulir SPPH untuk kebijakan II dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : Perhitungan Tarif Tax Amnesty Jilid 2