Tak Ikut Tax Amnesty Jilid II Sanksi Menunggu

Tak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Sanksi Menunggu

Data Terkini Wajib Pajak Yang Mengikuti PPS

Berdasarkan data dari website pajak.go.id/pps pada tanggal 6 Januari 2022 jam 14.00. Jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti PPS adalah sebesar 1418 dengan jumlah PPh Rp. 93,99 Miliar dan Nilai Harta Bersih sebesar Rp. 778,13 Miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan para wajib pajak yang belum mengungkapkan harta perolehannya untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022.

Dikarenakan, jika Wajib Pajak tak ikut tax amnesty jilid II dan didapati belum mengungkapkan hartanya pada PPS Tahun ini, maka akan menerima sanksi administratif yakni 200%. Sanksi tersebut tertuang di dalam Pasal 18 ayat 3 UU 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Dalam sosialisasi UU HPP di Bandung tanggal 17 Desember 2021, Sri Mulyani mengatakan “Harta apa saja belum dilaporkan dan kita ketemu, anda harus bayar dua kali dari harta tersebut. Jadi mending ikut aja sekarang,”.

Bagi Wajib Pajak yang belum mengungkapkan pajak sampai dengan 2015. Maka DJP akan memberlakukan Tarif PPh dari harta bersih. Tarif PPh yang harus dibayar WP badan sebesar 25%, WP orang pribadi sebesar 30% dan WP tertentu sebesar 12,5%. Tarif tersebut kemudian akan dikenakan denda sanksi sebesar 200%.

Jenis Kebijakan Program Pengungakapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terbagi menjadi dua kebijakan :

Kebijakan I untuk peserta program tax amnesty tahun 2015 untuk orang pribadi dan badan yang belum mengungkapkan harta perolehan dari tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015, akan dikenakan tarif PPh Final sebesar :

  • 11% ditujukan untuk aset  luar negeri yang tidak di repratiasi ke dalam negeri.
  • 8% ditujukan untuk aset luar negeri yang direpratiasi dan aset dalam negeri.
  • 6% ditujukan untuk aset luar negeri yang direpratiasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan kegiatan sektor pengolahan SDA serta sektor renewable energy di wilayah NKRI.

Kebijakan II untuk wajib pajak orang pribadi baik peserta maupun bukan peserta tax amnesty yang belum mengungkapkan harta perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Akan dikenakan tarif PPh Final sebesar :

  • 18% ditujukan untuk aset yang berada di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri
  • 14% ditujukan untuk aset yang berada di luar negeri yang direpratiasi dan harta di dalam negeri
  • 12% ditujukan untuk aset yang berada di luar negeri yang direpratiasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan di wilayah NKRI.

Baca juga Yuk : Pelaporan SPT Pajak Pribadi Atau Badan di Tahun 2022

4 kebijakan pph terbaru

4 Kebijakan PPh Terbaru yang Berlaku di Tahun 2022

Kebijakan PPh Terbaru

Per tanggal 1 Januari 2022, telah dilakukan reformasi aturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Terdapat 4 kebijakan baru PPh dalam UU HPP, yakni pajak atas fasilitas karyawan, perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi, insentif untuk Usaha Mikro dan Kecil serta pemberian tarif kepada wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela.

Penjelasan Detail Kebijakan PPh

Penjelasan mengenai 4 kebijakan PPh terbaru adalah sebagai berikut.

  1. Pajak atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura merupakan penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu harus melaporkan natura yang diterimanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
  2. Perubahan tarif dan bracket PPh Orang Pribadi. Dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan penghasilan kena pajak, yaitu :
  • Penghasilan sampai dengan Rp. 60 Juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%
  • Penghasilan lebih dari Rp. 60 Juta hingga Rp. 250 Juta dikenakan pajak 15%
  • Penghasilan yang lebih dari Rp. 250 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dikenakan tarif PPh 25%
  • Penghasilan kena pajak di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 5 Miliar dikenakan tarif sebesar 30%
  • Penghasilan di atas Rp. 5 Miliar dikenakan PPh Orang Pribadi sebesar 35%

           Dengan catatan, rentang penghasilan kena pajak tersebut berdasarkan penghasilan dalam satu                   tahun.

           3. Insentif bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500 Juta                       setahun tidak dikenakan PPh. Kebijakan ini ditujukan untuk usaha di level Mikro dan Kecil.

           4. Pemberian tarif PPh rendah kepada Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).                   PPS terbagi menjadi dua kebijakan yakni Kebijakan I dan Kebijakan II.

  • Kebijakan I untuk Wajib Pajak peserta Tax Amnesty 2016-2017 yang belum mengungkapkan harta per 31 Desember 2015. Berlaku untuk WP Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan dikenakan tarif PPh sebesar 6% – 11%.
  • Kebijakan II untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020 dan masih dimiliki pada 31 Desember 2020 serta belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Pajak 2020. Dikenai tarif PPh sebesar 12% – 18%.

Alasan Menteri Keuangan Melakukan Reformasi PPh

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, mengatakan alasan melakukan reformasi perpajakan dalam UU HPP adalah dengan tujuan untuk mewujudukan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Dibuatnya Kebijakan PPh terbaru untuk memperkuat reformasi perpajakan dan mewujudkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sehat dan berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

Baca juga Yuk : Tata Cara Daftar Tax Amnesty Jilid 2 Secara Online