Perpanjangan Insentif Pajak Kesehatan HIngga 30 Juni 2022

Pandemi Masih Berlanjut, Perpanjangan Insentif Kesehatan Hingga 30 Juni 2022

Perpanjangan Insentif Pajak Kesehatan Hingga Akhir Juni 2022

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, pemerintah kembali memberikan perpanjangan insentif pajak kesehatan hingga akhir Juni 2022. Perpanjangan insentif diberikan terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan.

Ketentuan perpanjangan insentif tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021. Bunyi Pasal 13 PMK 226/2021 yakni dengan diberlakukannya PMK Nomor 26/2021 pada 1 Januari 2022, maka PMK Nomor 83/2021 dan Nomor 239/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, mengungkapkan bahwa. “Pemberian yang diberikan berupa perpanjangan insentif ini karena pemerintah paham bahwa penyebaran Covid-19 belum berakhir sepenuhnya. Bahkan kasus mengenai varian Omicron semakin bertambah jumlahnya di Indonesia, sehingga dilakukan aturan kembali mengenai insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi dan fasilitas PPh bagi tenaga kesehatan.”

Fasilitas PPN Dalam PMK 226/PMK.03/2021

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan 226/PMK.03/2021 juga disebutkan, pemerintah memberikan dua jenis fasilitas insentif, yakni fasilitas PPN dan fasilitas PPh. Fasilitas PPN berupa pemberian Insentif PPN ditanggung pemerintah dan tidak dipungut, diberikan kepada tiga pihak, diantaranya :

  1. Kepada Pihak tertentu yang meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yakni pihak yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak (BKP) yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 atas impor atau perolehan BKP. BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi (syringe, kapas alkohol, face shield, hazmat, sarung tangan, masker bedah, cold chain, generator set, tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun serta cairan antiseptik), peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan peralatan untuk perawatan pasien.
  2. Ditujukan untuk Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
  3. Serta Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.

Fasilitas PPh Pasal 22 impor

Lanjut, untuk fasilitas PPh, pemerintah memberikan pembebasan pemungutan untuk jenis PPh Pasal 22 impor. Terkait pembayaran atas pembelian barang, kegiatan impor barang, keperluan kegiatan usaha serta penjualan hasil produksi. Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan kepada tiga pihak, yakni :

  1. Pihak tertentu yang meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yakni pihak yang memberikan sumbangan barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 atas pembelian barang. Barang tersebut berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi (syringe, kapas alkohol, face shield, hazmat, sarung tangan, masker bedah, cold chain, generator set, tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun serta cairan antiseptik), perlengkapan laboratorium, alat-alat pendeteksi, perlengkapan pelindung diri, dan alat-alat perawatan pasien.
  2. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau obat atas pembelian hingga penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
  3. Pihak ketiga yaitu pihak yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi kepada pihak tertentu. Dalam hal ini yakni badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lainnya.

“Insentif PPN dan PPh yang diberikan termasuk untuk impor, perolehan, maupun pembelian vaksin booster, sehingga vaksin booster dapat dinikmati gratis oleh seluruh rakyat Indonesia”, ucap Neilmaldrin.

Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa fasilitas PPh sebesar 0% yang bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kesehatan. Berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah seperti dokter dan perawat serta tenaga pendukung. Tenaga pendukung yaitu tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, dan tenaga pemulasaran jenazah, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19. Mendapatkan imbalan berupa honorarium atau imbalan lainnya, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Baca juga Yuk : Daftar Tarif Pajak Yang Mengalami Kenaikan di Tahun 2022

cara lapor spt tahunan 2022

Cara Lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online, LENGKAP !

Waktunya Melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2021

Dengan bergantinya tahun ke 2022 menandakan bahwa sudah waktunya bagi masyarakat wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2021. Tenggat waktu Pelaporan SPT Tahunan untuk PPh Orang Pribadi yaitu tanggal 31 Maret 2022 sedangkan PPh Badan tanggal 30 April 2022. Informasi mengenai jenis formulir dan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan SPT dapat dilihat di sini. Pelaporan SPT tahunan 2022 dapat dilakukan dengan cara konvensional yakni mengunjungi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun saat ini, segala urusan pajak mulai dari melaporkan SPT tahunan hingga bayar pajak dapat dilakukan secara online dengan mudah tanpa harus menunggu antrean. DJP Online menyediakan layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak. Cara lapor SPT tahunan 2022 melalui DJP Online juga dapat dilakukan melalui browser maupun aplikasi di smartphone. 

Hanya dengan menggunakan koneksi internet, pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan serta lebih efisien dan cepat. Namun sebelum dapat menggunakan layanan dari DJP Online. Masyarakat harus membuat dan mengaktifkan e-FIN (Electronic Filling Identification Number) lebih dulu.

Langkah Mendapatkan Kode e-FIN

Nomor e-FIN digunakan untuk membuat akun DJP Online. Fungsi e-FIN sendiri adalah sebagai alat untuk dapat mengakses sistem di DJP Online. Setelah akun DJP Online dibuat maka masyarakat dapat langsung melakukan pelaporan SPT Tahunan (e-Filing) dan membayar pajak (e-Biling).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kode e-FIN.

  • Pembuatan secara offline dengan mengunjungi KPP terdekat

Mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota anda berada dengan membawa fotokopi KTP dan kartu NPWP untuk keperluan pembuatan kode e-FIN. Jika belum memiliki kartu NPWP dapat meminta ke kantor tempat anda bekerja. Kemudian mengisi formulir pembuatan e-FIN di loket yang tersedia. Lalu, lakukan aktivasi e-FIN melalui tautan yang dikirimkan ke email anda. Maka nomor e-FIN anda sudah siap digunakan.

  • Pembuatan e-FIN melalui nomor telepon resmi KPP

Pembuatan e-FIN juga dapat dilakukan dengan menghubungi nomor telepon resmi KPP yang dapat dilihat pada www.pajak.go.id/id/unit-kerja.

Untuk mencegah penyalahgunaan kode e-FIN, satu panggilan telepon/whatsapp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa e-FIN. Selain itu, petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership untuk memastikan bahwa penelepon adalah wajib pajak yang bersangkutan.

  • Menyampaikan melalui email KPP untuk membuat kode e-FIN

Anda juga dapat membuat kode e-FIN dengan menyampaikan melalui email resmi KPP dengan persyaratan yang harus dilampirkan sebagai berikut.

  1. Pertama, unduh formulir permohonan e-FIN di www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin. Kemudian lakukan scanning formulir permohonan e-FIN. Pastikan nomor telepon dan email yang digunakan masih aktif pada pengisian formulir.
  2. Foto Identitas (KTP untuk WNI dan KITAP/KITAS untuk WNA)
  3. Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP
  4. Lakukan foto selfie / swafoto dengan memegang KTP dan kartu NPWP
  5. Selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan data dengan database DJP. Jika semua data sudah sesuai, petugas akan mengirimkan pemberitahuan e-FIN dalam bentuk file PDF melalui email.

Langkah Membuat Akun DJP Online

Cara membuat akun DJP Online dapat dilakukan dengan mengikuti instruksi dibawah.

  1. Kunjungi laman djponline.pajak.go.id/account/registrasi melalui browser atau aplikasi pada smartphone anda.
  2. Kemudian isi data dengan nomor NPWP dan kode e-FIN yang telah didaftarkan sebelumnya. Ketikan nomor NPWP tanpa  menggunakan tanda pemisah seperti tanda titik (.) atau setrip (-). Pastikan juga kode e-FIN telah diaktivasi di loket yang ada di KPP. Setelah itu isi kode keamanan dengan benar. Jika sudah, klik Verifikasi.
  3. Setelah selesai, masuk kembali ke akun DJP Online anda, kemudian isikan email, nomor HP serta kode keamanan. Kemudian akan diminta untuk membuat password yang nantinya akan digunakan untuk login DJP Online. Klik Simpan untuk menyimpan password baru anda.
  4. Cek email yang telah didaftarkan tadi. Maka akan terlihat DJP Online mengirimkan balasan berupa link atau tautan. Klik link tersebut untuk mengaktifkan akun. Setelah itu anda akan mendapatkan notifikasi bahwa Aktivasi Akun Telah Berhasil.
  5. Setelah aktivasi akun berhasil, silahkan log in kembali ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan password yang telah dibuat. Maka akun DJP Online anda sudah siap digunakan untuk melapor SPT tahunan (e-Filing) dan membayar pajak (e-Biling).

Langkah Melaporkan SPT Tahunan 2022 Melalui DJP Online

Untuk cara lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online dapat kalian simak berikut ini.

  1. Kunjungi laman DJP Online, kemudian login menggunakan NPWP dan password anda, serta kode keamanan.
  2. Masuk ke bagian dashboard pajak dan klik Lapor
  3. Klik e-Filling, kemudian klik “Buat SPT”
  4. Maka akan muncul beberapa pertanyaan dalam bentuk kolom, pilih jawaban yang sesuai.
  5. Pada pertanyaan paling bawah akan ada pilihan pengisian formulir 1770 S atau 1770 SS. Tersedia pilihan “Dengan panduan” bagi wajib pajak yang ingin dipandu dalam melakukan pengisian.
  6. Selanjutnya, lakukan pengisian data formulir SPT yang berisikan mengenai tahun pajak, status SPT, dan pembetulan (jika terjadi kesalahan pada SPT Tahunan sebelumnya)
  7. Setelah selesai mengisi data SPT, klik “Persetujuan” dan ambil kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau sms.
  8. Kemudian masukan kode verifikasi yang diterima pada kolom kode pengiriman. Lalu klik “Kirim SPT”
  9. Maka anda akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email

Langkah Membayar Pajak dengan e-Billing Melalui DJP Online

Untuk membayar pajak menggunakan e-Billing dapat mengikuti langkah berikut.

  1. Kunjungi laman DJP Online.
  2. Log in menggunakan NPWP, password dan kode keamanan
  3. Kemudian pilih menu “e-Billing System” dan pilih pada menu “Isi Surat Setoran Elektronik (SSE)”
  4. Maka akan mendapatkan formulir Surat Setoran Elektronik (SSE).
  5. Data pada formulir akan secara otomatis terisi, beberapa data yang perlu diubah adalah pada kolom Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, Uraian Pajak yang dibayarkan, dan Jumlah Setoran
  6. Setelah melakukan pengisian, klik Simpan dan klik pada pilihan Kode Billing,
  7. Lanjut cetak kode billing dengan mengklik Cetak Kode Billing
  8. Setelah mendapatkan Kode Billing, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, internet banking atau ATM.

Baca juga Yuk : Tata Cara Daftar Tax Amnesty Jilid 2 Secara Online