format bukti potong unifikasi

Format untuk Bukti Potong/Pungut Unifikasi

Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2021 mengenai bukti potong/pungut unifikasi

Terkait dengan penerbitan peraturan oleh Pemerintah mengenai penggunaan bukti potong/pungut unifikasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021.

Dalam Pasal 2 PER-24/2021 tertuang, bahwa terdapat dua bentuk bukti potong unifikasi. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Terdapat dua bentuk bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar. Pertama berupa bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 (Formulir BPBS). Kedua berupa bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (Formulir BPNR).

Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong/dipungut, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.

Informasi yang termuat dalam bukti potong/pungut berformat standar

Dalam bukti potong/pungut berformat standar, paling sedikit memuat informasi tentang :

  1. Nomor bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar
  2. Jenis pemotongan/pemungutan PPh
  3. Identitas pihak yang dipotong berupa NPWP, NIK, atau Tax Identification Number beserta nama
  4. Masa pajak dan tahun pajak
  5. Kode objek pajak
  6. Dasar pengenaan pajak
  7. Tarif pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar dan PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah
  8. Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh
  9. Identitas pemotongan/pemungutan PPh berupa NPWP, nama pemotong/pemungut, serta nama penandatangan
  10. Tanggal bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar yang ditandatangani
  11. Kode verifikasi

Kondisi tertentu mengenai pembuatan bukti pemotongan/pemungutan PPh

Apabila tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh, bukti potong/pungut tidak perlu dibuat. Namun, terdapat kondisi transaksi yang meskipun tidak dipotong/dipungut PPh, tetap dibuatkan bukti pemotongan/pemungutan. Kondisi tersebut adalah :

  1. PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas.
  2. Transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018
  3. PPh Pasal 26 dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili
  4. Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut ditanggung pemerintah
  5. PPh yang dipotong/dipungut mendapat fasilitas PPh sesuai ketentuan perpajakan
  6. Pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan SSP, BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.

Format bukti potong/pungut unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 (BPBS).

formulir bukti potong unifikasi berbentuk dokumen elektronik

Sedangkan untuk Format bukti potong/pungut unifikasi berbentuk Formulir Kertas dapat dilihat dibawah ini.

formulir bukti potong unifikasi berbentuk formulir kertas

Informasi Format Formulir lebih lengkap dapat pada Peraturan DJP Nomor PER-23/PJ/2020.

Jika dalam satu masa pajak terdapat dua atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan PPh atas pihak yang sama, dengan kode objek yang sama maka pemotong/pemungut PPh dapat membuat satu bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar untuk transaksi yang dimaksud.

5 Dokumen yang digunakan untuk melakukan pemotongan PPh

Selain itu, terdapat lima dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong/pungut unifikasi. Dokumen yang Dipersamakan tersebut merupakan dokumen yang digunakan untuk melakukan pemotongan :

  1. PPh penghasilan bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro.
  2. PPh atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, obligasi daerah, termasuk surat utang berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.
  3. Pajak Penghasilan atas bunga surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang.
  4. PPh atas penjualan bukan saham pendiri di bursa efek, penjualan saham milik perusahaan modal ventura tidak di bursa efek dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana.
  5. Penghasilan lain yang menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan PPh.

Sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (3) bahwa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Dokumen yang telah disebutkan diatas dapat dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, nomor unik transaksi pemotongan/pemungutan serta jumlah PPh yang dipotong.

Kemudian, dalam membuat bukti potong/pungut unifikasi, pihak yang dipotong/dipungut harus memberikan identitas berupa NPWP atau NIK untuk Wajib Pajak dalam Negeri. Bagi Wajib Pajak luar Negeri memberikan Tax Identification Number atau identitas perpajakan lainnya.

Baca juga Yuk : Daftar Wilayah Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022

Perbedaan e-bupot 23/26 dan e-bupot unifikasi

Perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi

Apa itu E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi ?

E-Bupot 23/26 merupakan dokumen elektronik untuk pembuatan bukti potong, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Layanan ini disebut dengan e-bupot.

E-Bupot Unifikasi yaitu dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen dibuat oleh pihak pemotong/pemungut PPh sebagai bukti pemotongan/pemungutan atas PPh. Serta menunjukkan besaran PPh yang dipotong/dipungut ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi. E-Bupot Unifikasi tersedia dalam bentuk dokumen kertas maupun dokumen elektronik.

Persamaan dua aplikasi ini adalah sama-sama tersedia fitur tanda tangan elektronik, mudah dalam penggunaannya, mudah diakses, serta dapat menghemat waktu dalam pelaporan pajak.

Selain itu, pengguna wajib mempunyai Sertifikat Elektronik yang dapat diperoleh dengan aktivasi E-FIN dan telah registrasi pada DJP Online.

Perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi

Untuk perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi yakni pada E-Bupot 23/26 hanya melakukan pemotongan dan pemungutan untuk PPh 23 dan PPh 26. Sedangkan pada E-Bupot Unifikasi melakukan pemotongan/pemungutan untuk berbagai jenis PPh yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26.

Perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi yang mendasar adalah pada pemberian nama dokumen. Dalam E-Bupot 23/26 menggunakan SPT Masa PPh 21/26 yang berbentuk e-SPT hanya dalam penggunaan PPh 23/26. Sementara E-Bupot Unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi dari berbagai jenis PPh seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal ini, E-Bupot Unifikasi memiliki kelebihan dibandingkan bukti potong sebelumnya. Berkat aplikasi E-Bupot Unifikasi, membuat transaksi dengan berbagai jenis PPh hanya perlu menyematkan satu bukti pemotongan/pemungutan. Jadi pelapor memiliki kebebasan karena tidak perlu menentukan jenis bukti potong saat melaporkan bukti pemotongan/ pemungutan.

Peraturan Dirjen Pajak Mengenai E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi

Dalam E-Bupot 23/26 yang mengikuti dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013. SPT Masa PPh 21/26 yang berbentuk e-SPT wajib dipakai pemotong dengan kriteria sebagai berikut.

  1. Pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya dengan jumlah tidak lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
  2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh dengan bukti pemotongan yang tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
  3. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan jumlah bukti pemotongan tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
  4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan bukti Pemindahbukuan dengan jumlah tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Pada E-Bupot Unifikasi, pemotong atau pemungut PPh diwajibkan membuat bukti potong atau pungutan unifikasi serta SPT Masa PPh Unifikasi dengan memenuhi kriteria sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online