Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

Jika Anda adalah seorang karyawan, pasti pernah terbesit pertanyaan mengenai gaji anda yang terpotong setiap bulannya. Kemungkinan besar, pemotongan tersebut dilakukan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang dikenal PPh 21.

Menurut Pasal 1 ayat (2) pada Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan, penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Untuk membayar pajak PPh 21 ini, perusahaan akan memotong penghasilan karyawan secara langsung. Perusahaan juga diwajibkan memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawannya setelah pajak itu telah disetorkan kepada pemerintah.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Pasal 9 dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomer PER-16/PJ/2016, Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 terbagi menjadi 4 jenis, dimana salah satunya terkait dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP sendiri merupakan dasar penghitungan PPh Pasal 21. Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak hanya berlaku bagi Karyawan Tetap, namun berlaku juga ke beberapa jenis penerima penghasilan lainnya, diantaranya :

  • Pegawai Tetap.
  • Penerima pesangon, pensiun yang menerima secara berkala.
  • Pegawai Tidak Tetap, dimana penghasilannya dibayar secara bulanan atau teratur dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan telah melebihi Rp. 4.500.000,00.
  • Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Ketentuan Menghitung PKP

Pengenaan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang menjadi dasar PKP, dihitung dari:

  • Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, (PKP = Penghasilan Neto – PTKP) atau sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap adalah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. Bagi penerima pensiun berkala sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 per bulan.
  • Untuk Pegawai Tidak Tetap, (PKP = Penghasilan bruto – PTKP) atau sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.
  • Bagi Bukan Pegawai yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan, dalam Pasal 3 huruf c sebesar 50%  dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Ketentuan Pembulatan PKP

Sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat (1) bahwa untuk Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif. PKP terlebih dahulu harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Misalnya Rp 77.770.642 harus dibulatkan menjadi Rp 77.770.000 atau Rp 217.998.999 harus dibulatkan menjadi Rp 217.998.000.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pekerja yang wajib dikenai PPh 21 atas penghasilannya, juga harus memenuhi jumlah minimal gaji per tahun hingga termasuk kedalam kategori Penghasilan Kena Pajak atau PKP.

Jumlah penghasilan yang dianggap PKP yakni nilai hasil selisih dari jumlah gaji per tahun setelah dikurangi jumlah penghasilan dalam syarat Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, jumlah penghasilan yang dianggap PTKP berbeda tergantung dari banyaknya tanggungan yang dimiliki pekerja tersebut :

  • Rp. 54.000.000 untuk PTKP bagi Wajib Pajak orang pribadi
  • Rp. 4.500.000 sebagai tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin
  • Jika istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami, maka PTKP kawin ditambah sebesar Rp. 54.000.000
  • Rp. 4.500.000 sebagai tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Rincian Mengenai Cakupan PTKP Terbaru

Laki-Laki / Perempuan Lajang

Laki-Laki Kawin

Suami dan Istri Digabung

TK / 0 - Rp. 54.000.000

K / 0 - Rp. 58.500.000

K / I / 0 - Rp. 112.500.000

TK / 1 - Rp. 58.500.000

K / 1 - Rp. 63.000.000

K / I / 1 - Rp. 117.000.000

TK / 2 - Rp. 63.000.000

K / 2 - Rp. 67.500.000

K / I / 2 - Rp. 121.500.000

TK / 3 - Rp. 67.500.000

K / 3 - Rp. 72.000.000

K / I / 3 - Rp. 126.000.000

Penjelasan Syarat PTKP

  1. TK / 0 artinya Belum Menikah dan tidak memiliki tanggungan
  2. TK / 1 artinya Belum Menikah dan memiliki satu tanggungan
  3. TK / 2 artinya Belum Menikah dan memiliki dua tanggungan
  4. TK / 3 artinya Belum Menikah dan memiliki tiga tanggungan
  5. K / 0 artinya Telah Menikah dan tidak memiliki tanggungan
  6. K / 1 artinya Telah Menikah dan memiliki satu tanggungan
  7. K / 2 artinya Telah Menikah dan memiliki dua tanggungan
  8. K / 3 artinya Telah Menikah dan memiliki tiga tanggungan
  9. K / 1 / 0 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan tidak memiliki tanggungan
  10. K / 1 / 1 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan memiliki satu tanggungan
  11. K / 1 / 2 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan memiliki dua tanggungan
  12. K / 1 / 3 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan memiliki tiga tanggungan

Jika penghasilan di bawah dari ketentuan jumlah syarat PTKP di atas, maka tidak diwajibkan untuk membayar PPh 21. Sementara jika penghasilan masih dapat dikurangi dengan PTKP di atas sehingga masuk ke dalam kategori PKP, maka penghasilan akan dikenai PPh 21.

Baca juga Yuk : Daftar Tarif Pajak yang Mengalami Kenaikan di Tahun 2022

bayar pajak kendaraan secara online

Bayar Pajak Kendaraan Secara Online, Cukup Lewat HP

Bayar Pajak Kendaraan Secara Online Tanpa Ribet

Saat ini untuk membayar pajak kendaraan, masyarakat tidak perlu lagi direpotkan dengan mendatangi Kantor Samsat. Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih menghantui, sangat disarankan untuk bayar pajak kendaraan secara online.

Masyarakat dapat bayar pajak kendaraan secara online hanya dengan menggunakan Smartphone melalui aplikasi yang bernama Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Samsat Digital Nasional merupakan jaringan pelayanan elektronik yang disediakan untuk pelayanan pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Apa itu SIGNAL atau Samsat Digital Nasional

SIGNAL adalah sebuah aplikasi yang memanfaatkan database untuk melakukan pendataan terkait informasi pemilik kendaraan maupun kendaraan motor itu sendiri. Aplikasi SIGNAL juga memiliki database yang berisikan data induk kependudukan pada Dirjen Dukcapil Kemendagri serta informasi mengenai pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Badan Pendapatan Daerah Provinsi. Saat ini aplikasi SIGNAL sudah terhubung pada 15 pangkalan data pajak Bapenda Provinsi. Daftar provinsi yang sudah terhubung ke database aplikasi SIGNAL adalah sebagai berikut :

  1. DKI Jakarta
  2. Banten
  3. Jawa Barat
  4. Provinsi Jawa Tengah
  5. Jawa Timur
  6. Bali
  7. Sumatera Barat
  8. Riau
  9. Kepulauan Seribu
  10. Jambi
  11. Bengkulu
  12. Sulawesi Selatan
  13. Provinsi Sulawesi Tenggara
  14. Sulawesi Barat
  15. Nusa Tenggara Barat

Aplikasi SIGNAL dapat diunduh atau di download pada Playstore maupun Appstore. Pengguna harus mendaftar atau registrasi akun terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan aplikasi SIGNAL

Pendaftaran akun dilakukan menggunakan KTP pribadi. Penggunaan KTP bertujuan untuk verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan dengan data KTP elektronik di Kemendagri.

Langkah Pembayaran Pajak Kendaraan Menggunakan Aplikasi SIGNAL

Berikut Cara Bayar Pajak Kendaraan melalui Aplikasi SIGNAL.

  1. Masukan data-data pribadi anda seperti NIK, Nama sesuai eKTP, email, nomor HP, masukan kata sandi, ulangi kata sandi.
  2. Memasukan foto eKTP
  3. Verifikasi biometric wajah dengan melakukan swafoto / foto selfie
  4. Memasukan OTP yang dikirimkan lewat SMS
  5. Registrasi berhasil
  6. Lakukan Verifikasi ulang dengan klik tautan yang dikirimkan oleh SIGNAL ke e-mail.
  7. Tambahkan data Kendaraan yang akan dibayarkan
  8. Pilih kendaraan atas nama sendiri atau orang lain
    1. Jika memilih kendaraan atas nama sendiri
    2. Masukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor
    3. Masukkan 5 digit terakhir nomor rangka
    4. Jika milik orang lain, ada beberapa informasi tambahan yang perlu diisi :
    5. Nama pemilik kendaraan, NRKB, NIK dari pemilik kendaraan serta unggah foto KTP
  9. Maka akan muncul “dokumen berhasil ditambahkan”
  10. Selanjutnya, pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan, lalu klik lanjut
  11. Maka akan muncul informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
  12. Klik “kirim dokumen TBPKP”
  13. Masukan alamat pengiriman
  14. Rekap biaya akan muncul pada smartphone anda, klik lanjut
  15. Kemudian muncul notifikasi cara pembayaran, klik pada tombol “pilih cara pembayaran”
  16. Setelah itu anda akan mendapatkan kode pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan serta cara pembayaran.
  17. Klik lanjut, maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih.
    • Metode pembayaran secara online dapat dilakukan melalui bank-bank yang bekerjasama seperti BNI, dan BPD.
  18. Setelah lakukan pembayaran, akan terlihat bahwa proses pembayaran telah selesai.
  19. Jika status di aplikasi masih belum terbayarkan, segera hubungi CS SIGNAL pada halaman pengaduan SIGNAL.
  20. Apabila pembayaran lewat tanggal jatuh tempo, pembayaran pajak masih dapat dilakukan pada aplikasi dengan waktu 2 bulan setelah jatuh tempo.
  21. Apabila terdapat kendala pada aplikasi SIGNAL seperti not responding atau tidak dapat beroperasi dengan baik, lakukan solusi berikut.
    1. Pastikan jaringan internet dalam keadaan stabil dan bagus
    2. Uninstall Aplikasi Korlantas kemudian reinstall
    3. Lalu lakukan login kembali

Baca juga Yuk : Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Tahun 2022