agenda dalam presidensi g20

Agenda dalam Presidensi G20 Indonesia, Tiga Fokus Agenda Hingga Finance Track

Tahun ini, Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah dan resmi memegang Presidensi G20 untuk tahun 2022. Serah terima Presidensi dari Italia selaku Presidensi G20 2021 kepada Indonesia telah dilakukan pada 31 Oktober 2021 lalu. Sementara puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia adalah KTT Bali yang berlangsung pada 15-16 November 2022. Terdapat beberapa agenda dalam presidensi G20 Indonesia, namun sebelum itu, mari kita mengenal apa itu G20.

Mengenal Apa itu G20 ?

Secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Menurut bi.go.id, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang beranggotakan 19 negara utama yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasik, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, ditambah Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB Dunia.

Di masa krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Indonesia sebagai Presidensi G20 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat dengan menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi dan memerlukan suatu upaya bersama dalam mencari solusi untuk pemulihan dunia.

3 Sektor Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Demi mencapai tujuan tersebut, tema ini berfokus pada 3 sektor prioritas yaitu Penguatan Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital, dan Transisi Energi.

Bersumber dari news.ddtc.co.id, menurut Febrio Kacaribu terkait arsitektur kesehatan global, sistem kesehatan di Indonesia sudah relatif baik namun perlu peningkatan khususnya terhadap produktivitas industri farmasi. Tenaga kesehatan dan rumah sakit masih perlu ditingkatkan dan ketersediaan vaksin yang harus tetap terjaga.

Kemudian terkait optimalisasi teknologi digital juga perlu dijalankan untuk mendorong transformasi ekonomi demi meningkatkan financial inclusion dan pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya pemberlakuan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, karena masih terdapat risiko dari perubahan iklim bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia.

6 Isu Prioritas dalam Finance Track

Selain itu, terdapat dua pilar pembahasan agenda prioritas, yakni pilar Sherpa Track dan Finance Track. Sherpa Track membahas terkait isu ekonomi dan pembangunan non keuangan dan Finance Track membahas terkait agenda ekonomi dan keuangan. Berfokus pada Agenda Finance Track, terdapat 6 isu yang diproritaskan pada Presidensi G20 Indonesia sebagai berikut :

  • Exit Strategy to Support Recovery

Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih dalam pemulihan ekonomi dari spillover exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

  • Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth

Mengatasi dampak scarring effect dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

  • Payment System in Digital Era

Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).

  • Substainable Finance

Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan sustainable finance dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.

  • Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance

Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

  • International Taxation

Membahas terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).

Baca juga Yuk : Tarif PPN Direncanakan Naik 1 April 2022, Apa Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat

dampak ppn bagi masyarakat

Tarif PPN Direncanakan Naik 1 April 2022, Apa Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat

Tarif PPN direncanakan akan mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Namun pemerintah masih melakukan pertimbangan terkait kebijakan ini dengan memperhatikan perkembangan harga-harga terkini sebelum memberlakukan tarif PPN menjadi sebesar 11%. Lalu apa dampak kenaikan PPN bagi masyarakat.

PPN sering kali ditemukan saat kita melakukan proses transaksi sehari-hari. Dengan kenaikan PPN 1% ini, maka mulai tahun depan beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan makin mahal. Hal tersebut juga berlaku saat makan di restoran, karena beban PPN dikenakan kepada konsumen akhir atau pembeli saat melakukan pembayaran.

Jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN meliputi jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa kesenian asuransi, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air serta jasa angkutan udara, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau katering.

Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, dan jasa-jasa tersebut.

Untuk barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain itu, dampak kenaikan ppn bagi masyarakat juga menyebabkan beberapa barang yang dikenakan PPN menjadi lebih tinggi. Dimana barang tersebut diantaranya makanan dan minuman selain yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, atau sejenisnya, SBN (Surat Berharga Negara), Pembelian baju, tas, sepatu atau sejenisnya pada supermarket atau swalayan, Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah seperti motor dan mobil atau rumah.

Baca juga Yuk : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Karakteristik, BKP hingga PKP

cara mendapatkan efin

Cara Mendapatkan EFIN Tanpa Harus ke Kantor Pajak

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimulai sejak 1 Januari 2022 dan batas waktu terakhir adalah 31 Maret untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan.

Dalam melaporkan SPT secara online, salah satu yang harus dipersipkan adalah EFIN. EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode biling pembayaran pajak. EFIN bersifat seumur hidup dan digunakan wajib pajak untuk registrasi di situs DJP Online.

Selain itu, EFIN juga diperlukan ketika ingin melakukan reset password maupun e-mail di situs aplikasi DJP Online saat akan melaporkan SPT maupun layanan pajak lainnya.

Cara mendapatkan EFIN secara Online

Bagi wajib pajak yang belum mempunyai EFIN dan ingin mengajukan permohonan aktivasi EFIN tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mengikuti langkah berikut.

  1. Wajib pajak bisa mengirimkan pengajuan melalui alamat email masing-masing KPP sesuai dengan domisili. Alamat email masing-masing KPP dapat dilihat pada https://pajak.go.id/id/unit-kerja.
  2. Unduh dan isi formulir pengajuan EFIN. Formulir pengajuan EFIN dapat diunduh pada Download Formulir.
  3. Syarat formulir EFIN yang diperlukan untuk wajib pajak orang pribadi adalah :
    1. Formulir EFIN yang sudah dilengkapi
    2. Alamat email aktif
    3. KTP untuk WNI atau KITAS untuk WNA berupa asli dan foto kopi
    4. NPWP asli dan foto kopi
  4. Syarat formulir EFIN yang diperlukan untuk wajib pajak badan adalah :
    1. Kartu NPWP atau SKT wajib pajak badan
    2. SKT atau Kartu NPWP atas nama pengurus yang bersangkutan
    3. Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS bagi WNA)
    4. Surat kuasa atau penunjukan jika pengurus berhalangan
  5. Setelah melakukan pengisian, foto atau scan formulir tersebut
  6. Lakukan swafoto/selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP asli. Saat swafoto, nomor NIK KTP dan NPWP harus terlihat jelas karena akan diperiksa oleh petugas
  7. Kemudian kirim email permohonan EFIN online dengan subjek email : “PERMINTAAN NOMOR EFIN”
  8. Untuk di kolom pesan, ketik nomor NPWP, Nama Lengkap, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email wajib pajak, dan nomor handphone
  9. Lampirkan foto formulir permohonan EFIN serta swafoto wajib pajak yang memegang KTP dan NPWP
  10. Setelah dikirimkan, wajib pajak hanya perlu menunggu permohonan EFIN diproses DJP

Cara mendapatkan EFIN jika wajib pajak lupa EFIN

Apabila saat melapor SPT online tetapi wajib pajak lupa EFIN, wajib pajak dapat mengikuti 4 langkah berikut :

1. Menelepon nomor resmi KPP

Langkah pertama adalah wajib pajak dapat melakukan permohonan ke layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi KPP. Nomor telepon resmi KPP dapat dilihat pada https://pajak.go.id/id/unit-kerja. Pada saat melakukan panggilan/whatsapp wajib pajak akan dimintai verifikasi oleh petugas dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO). PORO sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa yang melakukan panggilan telepon adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan demi menjaga kerahasiaan dan penyalahgunan data.

2. Surat Elektornik/Email resmi KPP

Selain melakukan panggilan telepon, wajib pajak juga dapat melakukan permohonan lupa EFIN melalui surat elektronik/email resmi KPP. Permohonan lupa EFIN melalui email juga dilengkapi dengan PORO demi kerahasiaan data. Persyaratan yang harus dikirimkan yakni :

  1. Scan formulir permohonan EFIN, pada bagian jenis permohonan centang pada “Cetak Ulang”.
  2. Foto KTP bagi WNI atau KITAS bagi WNA
  3. Foto NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
  4. Swafoto/selfie wajib pajak dengan memegang KTP dan kartu NPWP

Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan data wajib pajak dengan database DJP. Apabila sudah sesuai, petugas akan mengirimkan pemberitahuan EFIN melalui email dalam bentuk PDF.

3. Agen Kring Pajak

Langkah ketiga dengan menghubungi saluran telepon kring pajak pada 1500200, atau melalui Twitter dengan melakukan tag @kring_pajak serta melalui live chat pada www.pajak.go.id. Namun sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor handphone, dan email yang didaftarkan. Untuk layanan Twitter, cukup lakukan mention satu kali untuk masuk ke dalam antrean layanan lupa EFIN, kemudian cek DM wajib pajak untuk langkah lebih lanjut. Layanan telepon dan live chat, dapat diakses pada Senin – Jumat mulai pukul 08:00 sd 16:00 WIB.

4. Direct Message (DM) akun media sosial KPP sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan direct message ke media sosial DJP, dapat melalui twitter, facebook atau instagram resmi KPP. Format akun media sosial pajak yakni nama akunnya @pajak (kemudian iikuti nama daerah), seperti @pajakdentim untuk akun media sosial resmi KPP Pratama Denpasar Timur.

Setelah mengirimkan DM, wajib pajak akan mendapatkan informasi terkait penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratan yang dibutuhkan dan langkah yang harus dilakukan.

Demikian penjelasan mengenai cara mendapatkan EFIN secara online untuk aktivasi EFIN maupun jika lupa EFIN. Semoga informasi ini dapat membantu wajib pajak ya.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan Terbaru Melalui e-Form dan e-Filling

lambatnya pengiriman kode verifikasi

Lambatnya Pengiriman Kode Verifikasi, Ini Solusi dari DJP

Permasalahan Terkait Lambatnya Pengiriman Kode Verifikasi

Senin 7 Maret 2022 kemarin, sejumlah wajib pajak melaporkan permasalahan terkait lambatnya pengiriman kode verifikasi saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Permasalahan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut disampaikan melalui Twitter dengan me-mention akun Ditjen Pajak, @kring_pajak.

Contoh salah satu akun mengeluhkan proses pengiriman token verifikasi e-mail yang sangat lambat ketika ingin menyelesaikan laporan SPT Tahunan.

“Saya kirim token ke e-mail maupun via sms untuk menyelesaikan laporan SPT Tahunan kok lama bener masuknya, ya ?” tulis pemilik akun @DimasAnggor0.

DJP yang merespons keluhan tersebut melalui @kring_pajak, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. DJP berspekulasi bahwa hal ini terjadi karena server yang padat karena banyaknya user yang mengakses mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan.

Solusi yang Diberikan DJP

DJP juga memberikan sejumlah solusi atas kendala yang dialami wajib pajak terkait pengiriman kode verifikasi yang lambat. Solusi pertama, wajib pajak disarankan menggunakan email lain selain “Gmail/Google Mail”. Pergantian email dapat dilakukan pada menu Profil Akun DJP Online. Selain itu, permintaan kode verifikasi juga bisa dilakukan melalui livechat di pajak.go.id atau telepon 1500200.

Kemudian solusi kedua yang diberikan untuk mempercepat proses informasi kode verifikasi/token e-filing :

  1. Follow akun @kring_pajak terlebih dahulu
  2. Silakan MENTION dengan hastag #KodeVerifikasi
  3. Tunggu reply/balasan dan DM dari akun @kring_pajak
  4. Mention dan DM cukup dilakukan sekali saja karena jika berulang kali akan membuat wajib pajak mengulang antrean untuk direspons

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak untuk orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu 31 Maret 2022. Sedangkan untuk SPT Tahunan wajib pajak badan, pelaporannya paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu 30 April 2022.

Pada Peraturan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan, bahwa sanksi administrasi akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan. Denda bagi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah sebesar Rp. 100.000, sementara untuk SPT Tahunan Badan dikenakan Rp. 1.000.000.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan Terbaru Melalui e-Form dan e-Filling

cara lapor spt tahunan

Cara Lapor SPT Tahunan Terbaru Melalui e-Form dan e-Filling

Setelah layanan aplikasi e-SPT secara resmi dilakukan penutupan pada tanggal 28 Februari 2022 kemarin. Maka wajib pajak tidak bisa lagi menyampaikan SPT Tahunannya dalam bentuk e-SPT.

Namun sebagai gantinya, layanan aplikasi e-SPT seluruhnya akan dialihkan ke layanan e-Form, e-Filing serta layanan yang disediakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan). Dengan kata lain, para wajib pajak masih dapat melaporkan pajaknya melalui layanan e-Form dan e-Filling.

Cara Lapor SPT Tahunan menggunakan e-Form

e-Form merupakan cara penyampaian SPT Tahunan secara online yang dilakukan Wajib Pajak dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentul .pdf.

Namun perlu diingat, dalam melaporkan SPT Tahunan melalui e-Form, tidak dapat melakukannya dengan perangkat smartphone melainkan harus menggunakan komputer atau laptop. Hal ini dikarenakan formulir SPT Tahunan yang diunduh berformat (.xfdl) yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi form viewer pada Windows maupun Mac OS.

Langkah-langkah melaporkan SPT Tahunan melalui e-Form adalah sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak login pada laman pajak.go.id dengan memasukan NPWP dan password
  2. Setelah login, klik pada tab “Lapor”
  3. Lalu klik logo e-Form PDF, maka akan muncul menu untuk
  4. Kemudian klik “Buat SPT” dan ikuti panduan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.
  5. Setelah itu, klik “kirim permintaan”
  6. Maka formulir SPT elektronik akan secara otomatis terunduh
  7. Wajib pajak mengisi formulir SPT elektronik secara offline (tanpa terhubung jaringan internet)
  8. Untuk Token pengiriman SPT sudah otomatis dikirimkan ke alamat email wajib pajak pada saat wajib pajak mengunduh formulir.

Cara Lapor SPT Tahunan melalui e-Filing

Sedangkan, e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan online yang dilakukan Wajib Pajak dengan menginput data SPT langsung di formulir elektronik melalui login di laman pajak.go.id atau laman milik PJAP.

Untuk pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing dapat dilakukan menggunakan smartphone. Selain itu, untuk dapat menggunakan layanan e-Filing, wajib pajak harus memiliki nomor e-FIN (Elektronic Filling Identification Number). Nomor e-FIN bisa didapatkan dengan datang langsung ke KPP untuk melakukan aktivasi.

Langkah melaporkan SPT Tahunan secara online melalui layanan e-Filing.

  1. Wajib pajak login ke laman pajak.go.id dengan memasukan NPWP dan password
  2. Setelah login, akan terdapat sejumlah pertanyaan, jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi dan keadaan WP
  3. Isi formulir SPT dengan benar
  4. Wajib pajak akan menerima tanda bukti jika SPT sudah berhasil dilaporkan

Baca Juga Yuk : Penghitungan Tarif PPN Terbaru untuk 11 dan 12 Persen