ppn kegiatan membangun sendiri

Aturan Terbaru Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Perubahan Tarif PPN atas KMS

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% juga menyisakan dampak pada perubahan tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Perubahan tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri yang berlaku saat ini adalah 2,2%. Perubahan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha, baik itu bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Bangunan yang dihasilkan digunakan sendiri atau pihak lain dengan memenuhi beberapa kriteria.

  1. Konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.
  2. Diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau kegiatan usaha.
  3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m2.

Perhitungan PPN KMS

PPN dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. Besaran tertentu perhitungan PPN KMS adalah 20% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tetapi tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Perhitungannya seperti berikut :

20% x 11% (Tarif PPN) x 2,2% (Dasar Pengenaan Pajak)

Apabila total biaya membangun Rp. 1,5 Milliar, maka DPP-nya adalah Rp. 300 juta. Tarif efektifnya adalah 11% x 20% x total biaya. Maka 2,2% x Rp. 1,5 Miliar = Rp. 33 Juta. Rp. 33 juta adalah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.

PPN KMS terutang pada saat dimulai pembangunan hingga bangunan selesai. Untuk biaya PPN tersebut harus dibayarkan sendiri ke Bank dan wajib disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SSP yang digunakan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

PPN yang telah disetor tersebut dapat dikreditkan selama memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan dan pengisian SSP.

Perubahan tarif diatur pada pasal 11 PMK-61/2022. Apabila PPN terutang sebelum Masa April 2022 dan penyetoran dilakukan sebelum PMK-61/2022 berlaku, maka tarif efektif yang berlaku adalah 2%. Sedangkan jika PPN terutang sebelum Masa April 2022, namun penyetoran dilakukan saat atau setelah peraturan PMK-61/2022 berlaku, tarif efektif yang berlaku adalah 2,2%.

Baca juga Yuk : Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

aturan turunan pmk

Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

Kemenkeu menerbitkan 14 aturan turunan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Penerbitan 14 aturan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mengharapkan Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang ditetapkan UU HPP serta aturan turunannya.

Daftar PMK terbaru tersebut adalah :

PMK Nomor 58/PMK.03/2022

Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 60/PMK.03/2022

Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 61/PMK.03/2022

Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 62/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 63/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor-64/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian (BHP) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 65/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 66/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 67/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 68/PMK.03/2022

Tentang PPN dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 69/PMK.03/2022

Tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 70/PMK.03/2022

Tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : E-Faktur Versi 3.2 Rilis ? Ini Panduan Cara Updatenya