ppn kegiatan membangun sendiri

Aturan Terbaru Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Perubahan Tarif PPN atas KMS

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% juga menyisakan dampak pada perubahan tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Perubahan tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri yang berlaku saat ini adalah 2,2%. Perubahan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha, baik itu bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Bangunan yang dihasilkan digunakan sendiri atau pihak lain dengan memenuhi beberapa kriteria.

  1. Konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.
  2. Diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau kegiatan usaha.
  3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m2.

Perhitungan PPN KMS

PPN dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. Besaran tertentu perhitungan PPN KMS adalah 20% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tetapi tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Perhitungannya seperti berikut :

20% x 11% (Tarif PPN) x 2,2% (Dasar Pengenaan Pajak)

Apabila total biaya membangun Rp. 1,5 Milliar, maka DPP-nya adalah Rp. 300 juta. Tarif efektifnya adalah 11% x 20% x total biaya. Maka 2,2% x Rp. 1,5 Miliar = Rp. 33 Juta. Rp. 33 juta adalah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.

PPN KMS terutang pada saat dimulai pembangunan hingga bangunan selesai. Untuk biaya PPN tersebut harus dibayarkan sendiri ke Bank dan wajib disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SSP yang digunakan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

PPN yang telah disetor tersebut dapat dikreditkan selama memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan dan pengisian SSP.

Perubahan tarif diatur pada pasal 11 PMK-61/2022. Apabila PPN terutang sebelum Masa April 2022 dan penyetoran dilakukan sebelum PMK-61/2022 berlaku, maka tarif efektif yang berlaku adalah 2%. Sedangkan jika PPN terutang sebelum Masa April 2022, namun penyetoran dilakukan saat atau setelah peraturan PMK-61/2022 berlaku, tarif efektif yang berlaku adalah 2,2%.

Baca juga Yuk : Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

aturan turunan pmk

Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

Kemenkeu menerbitkan 14 aturan turunan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Penerbitan 14 aturan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mengharapkan Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang ditetapkan UU HPP serta aturan turunannya.

Daftar PMK terbaru tersebut adalah :

PMK Nomor 58/PMK.03/2022

Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 60/PMK.03/2022

Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 61/PMK.03/2022

Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 62/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 63/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor-64/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian (BHP) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 65/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 66/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 67/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 68/PMK.03/2022

Tentang PPN dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 69/PMK.03/2022

Tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 70/PMK.03/2022

Tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : E-Faktur Versi 3.2 Rilis ? Ini Panduan Cara Updatenya

pemutihan pajak kendaraan bali

Pemprov Bali Kembali Menerapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus 2022

Pemerintah Provinsi Bali kembali menerapkan kebijakan pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan bermotor yang berlangsung pada tanggal 4 April 2022 hingga 31 Agustus 2022.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali memberikan pemutihan pajak kendaraan berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Program pemutihan tersebut diselenggarakan pada tanggal 05 Januari – 03 Juni 2022.

Pemerintah memberlakukan pemutihan atau relaksasi pajak tersebut adalah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Bali yang masih dalam proses pemulihan ekonomi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14/2022 tentang Penghapusan Sanksi Adminsitrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan sumber dari news.ddtc.co.id, data kendaraan yang didapatkan hingga Februari 2022, terdapat 449.249 kendaraan yang masih belum menyelesaikan kewajiban untuk membayar pajak dengan nilai total sekitar Rp 223 Miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda), Dewa Made Indra mengatakan kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut membuat masyarakat tidak menjadikan pajak sebagai prioritas. Diharapkan dengan adanya pemutihan pajak tersebut dapat mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan kewajiban pajaknya.

“Di penghujung tahun 2021, ekonomi di Bali masih mengalami penurunan hingga ke angka minus. Namun penurunan ekonomi yang terjadi di tahun 2021 tidak sebesar tahun 2020. Saya harap tahun 2022 sudah mulai ada pergerakan ekonomi agar Bali bisa tumbuh dan positif lagi” kata Dewa.

Baca juga Yuk : Daftar Wilayah Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022

panduan efaktur 3.2

E-Faktur Versi 3.2 Rilis ? Ini Panduan Cara Updatenya

E-Faktur Versi 3.2 Rilis

Aplikasi e-faktur versi 3.2 telah tersedia dengan menyesuaikan dengan tarif terbaru PPN.

Sebelumnya, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 kemarin. Hal tersebut sesuai dengan perubahan UU PPN pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi perubahan tersebut, DJP telah melakukan pembaruan e-faktur dan merilis versi 3.2 yang dapat di unduh melalui halaman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.

Panduan Update E-Faktur ke Versi 3.2

Demi kemudahan dalam penggunaan aplikasi e-faktur, DJP juga memberikan panduan update e-faktur mulai dari versi 3.0 atau 3.1 ke versi 3.2. Langkahnya dapat dilihat berikut ini.

  1. Backup aplikasi e-faktur versi 3.0 atau 3.1 dengan mensalin/copy folder e-faktur ke dalam flashdisk ataupun tempat penyimpanan lainnya.
  2. Download update patch e-faktur versi 3.2 pada link berikut https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi, sesuaikan dengan sistem operasi yang anda gunakan.
  3. Kemudian ekstrak/extract e-faktur 3.2, pastikan folder hasil ekstrak e-faktur yang terbaru tidak menimpa folder e-faktur yang lama. Untuk mengakalinya dapat dengan melakukan rename atau menambahkan nama tambahan “_v3.2”.
  4. Salin/copy folder database dari aplikasi e-faktur lama, umumnya folder dengan nama “db”. Lalu tempatkan/paste pada folder e-faktur baru yang telah di ekstrak sebelumnya.
  5. Jalankan file “mem_config.bat” dan ketikkan jumlah RAM. Jumlah RAM yang disarankan adalah Total RAM komputer dikurangi 2 hingga 3 GB RAM. Contohnya jika memiliki Total RAM 4 GB maka RAM yang diberikan adalah 2000 / 2GB. Jika total RAM 8 GB, maka RAM yang diberikan adalah 6000 / 6 GB.
  6. Setelah memasukkan jumlah RAM, tekan Enter, lalu pada pertanyaan “Apakah ingin menjalankan aplikasi Efaktur ?”, ketik N yang berarti “NO”. Kemudian Enter untuk menutup file mem_config.bat.
  7. Kemudian pada folder e-faktur baru, jalankan EtaxInvoiceUpd.exe dan tunggu proses selesai. Setelah selesai, ganti nama file/rename EtaxInvoiceUpd.exe menjadi EtaxInvoiceUpd_Lama.exe
  8. Selanjutnya jalankan EtaxInvoice.exe.
  9. Lakukan import sertifikat elektronik yang berlaku.

Sekian panduan e-faktur untuk versi 3.2, semoga dapat membantu wajib pajak yang masih terkendala dalam update e-faktur.

Baca juga Yuk : Sesuaikan PPN 11%, E-Faktur Versi 3.2 Rilis

e-faktur versi 3.2

Sesuaikan PPN 11%, E-Faktur Versi 3.2 Rilis

Tarif PPN resmi naik dari 10% menjadi 11% dan berlaku per tanggal 1 April 2022. Kenaikan ini telah diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Dengan kenaikan PPN ini, DJP turut melakukan penyesuaian terkait aplikasi layanan perpajakan mengenai PPN atau dikenal dengan aplikasi e-faktur. Pada 1 April 2022 pukul 00.00 WIB hingga 12.00 WIB, DJP melalui akun Instagramnya menyampaikan tengah melakukan pembaruan aplikasi e-faktur. Aplikasi-aplikasi yang tidak dapat diakses sementara yakni e-faktur desktop, e-faktur host to host, e-faktur web, VAT refund, dan e-nofa online.

Namun saat ini telah tersedia pembaruan aplikasi e-faktur versi 3.2 berupa update patch yang dapat diunduh pada laman https://e-faktur.pajak.go.id/aplikasi. Update patch ini hanya dapat digunakan jika sebelumnya anda sudah menginstall aplikasi e-faktur.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan panduan penggunaan aplikasi e-faktur versi 3.2 hingga kebawah, wajib pajak dapat mengaksesnya pada file EFaktur.chm dalam folder e-faktur yang sudah terinstall pada perangkat.

Selain itu, sesuai dengan PER-24/PJ/2012, tanggal di faktur pajak adalah tanggal faktur pajak dibuat. Maka, meskipun faktur pajak yang dibuat adalah untuk masa pajak Maret, tetapi jika baru dibuat di masa April (tanggal faktur pajak April) maka tarifnya akan terbaca 11% oleh sistem.

Baca juga Yuk : Tarif PPN Direncanakan Naik 1 April 2022, Apa Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat