pajak bumi dan bangunan

Ketentuan-Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah biaya yang harus dibayarkan ke negara atas bumi dan atau bangunan. Dimana sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diubah pada UU Nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, artinya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, dan keadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Keadaan objek yang dimaksud yakni bumi/tanah dan bangunan.

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Sementara untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud Objek PBB diantaranya :

  • Bumi, Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di dibawahnya. Contohnya ladang, sawah, kebun, tambang.
  • Bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, tempat usaha, gedung, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, serta fasilitas lain yang memberi manfaat.

Selain Objek PBB, terdapat juga objek yang tidak dikenakan PBB, diantaranya :

  • Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang bertujuan tidak untuk memperoleh keuntungan. Contohnya masjid, gereja, pura, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan.
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
  • Merupakan hutan lindung, hutan yang melindungi suatu kawasan atau suaka alam, hutan yang dipelihara untuk kepentingan pariwisata, taman nasional, padang penggembalaan yang digunakan untuk tempat tumbuh makanan ternak yang dikuasai oleh desa. Serta tanah negara bebas yakni tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya seperti pegunungan, tanah di hutan.
  • Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  • Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

  • Mempunyai suatu hak atas bumi
  • Memperoleh manfaat atas bumi
  • Memiliki, Menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

Cara Mendaftarkan Objek PBB

Pada PMK Nomor 48/PMK.03/2021 Pasal 2 dijelaskan bahwa, wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang menjadi Subjek PBB wajib melakukan pendaftaran objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek tersebut terdaftar. Pendaftaran paling lama 1 bulan setelah memenuhi syarat subjektif. Pelaporan atas Objek Pajak yang telah didaftarkan dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang bisa didapatkan secara gratis pada KPP.

Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui :

  • Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenisnya
  • Nilai perolehan baru
  • Ketentuan Nilai Jual Obyek Pajak pengganti

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak

NJOPTKP adalah batas nilai jual obyek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak terkena pajak. Sesuai dengan KMK Nomor 23 Tahun 2014, besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota paling tinggi sebesar Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Pengurangan NJOPTKP diperoleh setiap wajib pajak sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
  2. Apabila wajib pajak memiliki Objek Pajak lebih dari satu, maka hanya mendapatkan pengurangan NJOPTKP untuk satu Objek Pajak yang memiliki nilai terbesar serta tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan minimal 20% dan paling tinggi sebesar 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat beberapa rincian besaran persentase NJKP adalah sebagai berikut :

  1. Objek Pajak Perkebunan adalah 40%
  2. Persentase untuk Objek Pajak Kehutanan adalah 40%
  3. Objek Pajak Pertambangan adalah 40%
  4. Objek Pajak Lainnya (Pedesaan dan Perkotaan) :
    • apabila NJOP-nya lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 maka persentase NJKP sebesar 40%
    • apabila NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 maka persentase NJKP sebesar 20%

Tarif PBB dan Rumus Penghitungan PBB

Tarif pajak yang dikenakan atas PBB adalah sebesar 0,5%.

Rumus penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang = Tarif x NJKP

  1. Jika NJKP sebesar 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
  2. Jika NJKP sebesar 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

Tempat Pembayaran PBB

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1985, bahwa wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama. SPPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan, untuk SKP dan STP paling lambat 1 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Pajak yang terutang dapat dibayarkan pada Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro.

Saat Yang Menentukan Pajak Terutang

Pada pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 1985 tertuang saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Artinya segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh :

Pak Anto menjual tanah kebunnya kepada Pak Wiratno pada tanggal 2 Januari 2018. Kewajiban PBB Tahun 2018 masih menjadi tanggung jawab A. Setelah tahun 2018 berakhir dan dimulai Tahun Pajak 2019, maka kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. Perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Baca juga Yuk : Batas Pengembalian SPOP Elektronik PBB Tahun 2022

batas pengembalian spop elektronik pbb

Batas Pengembalian SPOP Elektronik PBB Tahun 2022

Wajib Pajak diingatkan oleh DJP mengenai batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) elektronik pajak bumi dan bangungan (PBB). Merujuk pada Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2021 mengenai penyampaian formulir SPOP PBB tahun pajak 2022 kepada wajib pajak secara elektronik. Kemudian, wajib pajak wajib mengembalikan SPOP elektronik tersebut. Peraturan PER-23/PJ/2021 ini berlaku tanggal 1 Januari 2022. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan PER-19/PJ/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mengenai tanggal penyampaian formulir SPOP elektronik PBB tahun pajak 2022 kepada Wajib Pajak dilakukan pada : 1 Februari 2022 Tahun Pajak PBB terutang, untuk PBB Sektor Perkebunan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi. 31 Maret 2022 Tahun Pajak PBB terutang, untuk PBB sektor Perhutanan, Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya. Pengembalian SPOP elektronik PBB dilakukan paling lama 30 hari setelah formulir SPOP elektronik diterima oleh Wajib Pajak. Yang berarti, pengembalian paling lama pada 3 Maret 2022 untuk SPOP PBB sektor Perkebunan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi. Untuk sektor Perhutanan, Pertambangan Mineral atau Batubara dan sektor lainnya, pengembalian paling lama pada 30 April 2022. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 pada PER-23/PJ/2021, SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan UU PBB yang dilampiri dengan Lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP. Sedangkan SPOP Elektronik merupakan SPOP dalam bentuk dokumen elektronik (Pasal 1 angka 6). Baca juga Yuk : Cara Daftar NPWP Online Tahun 2022 Melalui E-Reg
dokumen bebas bea meterai

Berikut Dokumen Bebas Bea Meterai, Ada Apa Aja ?

Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. Terdapat 4 dokumen yang bebas dari pengenaan bea meterai. Neilmaldrin Noor juga mengatakan, peraturan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebasan bea meterai. 4 dokumen yang bebas dari pengenaan bea meterai diantaranya :

1. Hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam.

Bencana alam yang dimaksud telah mendapat status keadaan darurat, meliputi proses siap siaga, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanahan untuk penanggulangan bencana alam.

2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial nonkomersial.

Pengalihan hak dilakukan dengan cara wakaf, hibah/hibah wasiat kepada badan keagamaan/sosial, dan pembelian oleh badan keagamaan/sosial yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdata di Kementerian Agama/Sosial. Badan keagamaan tersebut adalah badan hukum yang tidak mencari keuntungan dari kegiatan utamanya, yakni mengurus tempat ibadah serta menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Badan sosial tersebut merupakan badan hukum yang tidak mencari keuntungan dalam kegiatan utamanya yakni pemeliharaan orang lanjut usia, anak yatim/piatu, anak terlantar. Kemudian penyandang disabilitas baik anak maupun orang dewasa, santunan korban bencana alam, penanganan keterpencilan, penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penanganan ketunaan sosial dan penyimpanan perilaku.

3. Dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.

Dokumen terkait transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana, berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp. 5 juta. Kedua, formulir konfirmasi transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek dengan nilai paling banyak Rp. 10 juta. Ketiga, transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp. 5 Juta. Keempat, dokumen konfirmasi terkait transaksi surat berharga berupa pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali (redemption) unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp. 10 juta. Yang terakhir, dokumen terkait transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp. 5 juta.

4. Dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Dokumen tersebut merupakan dokumen yang terutang Bea Meterai oleh Organisasi Internasional. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing yang tidak termasuk subjek pajak dalam UU PPh. Baca juga Yuk : Perhitungan Pajak PPh Tahun 2022 untuk Gaji Rp 3 – 15 Juta/Bulan
ekspor npi dan feronikel

Ekspor NPI dan Feronikel Resmi Dikenakan Pajak 2 Persen

2 Tujuan Pemerintah Mengenakan Pajak Progresif untuk NPI dan Feronikel

Demi mempercepat hilirisasi, pemerintah telah mengesahkan kebijakan pajak progresif ekspor NPI ( Nickel Pig Iron) dan Feronikel dengan tarif pajak sebesar 2%.

Septian Hario Seto selaku Kemko Marves menjelaskan, ada 2 tujuan utama pemerintah mengenakan pajak progresif untuk NPI dan feronikel.

Pertama, ingin mendorong hilirisasi nikel lebih jauh dan memberikan dorongan supaya investasi tidak hanya berhenti di Nickel Pig Iron dan Feronikel melainkan juga investasi ke produk nikel lainnya yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

Nikel sendiri berasal dari sisa-sisa makhluk hidup atau tumbuhan yang terkubur dan mengeras selama jutaan tahun di dalam tanah. Nikel juga merupakan salah satu sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Ketika nikel digali dan kemudian diekspor, menurut Seto, wajar bila pemerintah menggenjot industri untuk menghasilkan nikel dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Tujuan kedua adalah menjaga ketahanan cadangan biji nikel. Diketahui, pabrik pengolah nikel penghasil NPI dan feronikel yang menggunakan bahan baku biji nikel tipe saprolite jumlahnya terus bertambah, namun tidak untuk cadangan biji nikel tipe saprolite yang tidak meningkat signifikan.

Dampak Pembangunan Smelter Besar-Besaran

Saat ini kapasitas pabrik pengolah dan pemurnian atau smelter NPI dan feronikel sudah sangat besar. Jika semua perusahaan membangun smelter untuk NPI dan feronikel, maka kapasitas smelter akan semakin besar yang berarti akan menghabiskan semakin banyak biji nikel. Hal tersebut akan berdampak pada cadangan biji nikel yang akan cepat habis. Jika keadaan ini terus terjadi, maka diperkirakan cadangan biji nikel akan habis pada tahun 2040-an.

Pemerintah juga menggunakan instrumen pajak progresif ini untuk mencegah pembangunan smelter besar-besaran, yang membuat oversupply dan harga komoditasnya menjadi turun. Pajak progresif ini akan berlaku di saat nikel sudah mencapai harga tertentu.

Saat ini pemerintah sedang mencoba melakukan percobaan untuk pengenaan pajak progresif sebesar 2% ketika harga nikel stabil di antara US 15.000 per ton sampai US 16.000 per ton. Tarif akan terus naik seiring menanjaknya harga nikel.

Menurut Seto, Pengenaan pajak progresif sejauh ini hanya untuk NPI dan feronikel. Namun tidak menutup kemungkinan pengenaan pajak progresif akan diberikan untuk nickel matte sehingga saat ini masih dalam tahap evaluasi.

Seto juga memastikan pengenaan pajak progresif akan diterapkan di tahun 2022 ini. Namun belum bisa memberi informasi lebih mengenai kapan tepatnya kebijakan ini akan dilaksanakan.

Baca juga Yuk : Bayar Pajak Kendaraan Secara Online, Cukup Lewat HP

perhitungan pajak pph 21 tahun 2022

Perhitungan Pajak PPh Tahun 2022 untuk Gaji Rp 3 – 15 Juta/Bulan

Perbaruan Tarif Pajak Penghasilan di Tahun 2022

Tahun 2022, seiring dengan disahkannya ketentuan perpajakan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Masyarakat akan dikenakan tarif pajak penghasilan dari aturan UU HPP yang baru.

Tarif pajak yang diatur pada pasal 17 UU PPh akan diperbaharui menjadi tarif pajak yang baru sesuai dengan UU HPP. Perubahan ini akan memberikan keringanan bagi karyawan perusahaan untuk kalangan menengah ke bawah.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan tetap, penghasilan dikali 12 bulan. Lalu dikurangi PTKP selama setahun. Dari penghasilan yang dilakukan diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah memperoleh PKP, kemudian dikalikan dengan besaran tarif pajak untuk masing-masing lapisan tarif.

Berikut tabel untuk lapisan tarif PPh orang pribadi terbaru :

Lapisan Tarif Pajak

Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

I

Rp. 0 - Rp. 60.000.000

5%

II

> Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000

15%

III

> Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000

25%

IV

> Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000

30%

V

> Rp. 5.000.000.000

35%

Rumus perhitungan pajak PPh tahun 2022 sebagai berikut :

  1. Penghasilan Per Tahun – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Penghasilan Kena Pajak (PKP)
  2. Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Besaran Lapisan Tarif Pajak = Total PPh Terutang

Perhitungan PPh Orang Pribadi

Karyawan yang mempunyai penghasilan Rp. 3 juta/bulan atau Rp. 36 juta/tahun, dikenai biaya jabatan sebesar 5%. PKPnya adalah Rp. 34.2 Juta yang berarti berada dibawah dari ketentuan PTKP (TK/0) yakni sebesar Rp. 54 Juta. Maka wajib pajak dengan penghasilan Rp. 3 juta tidak dikenakan pajak. Informasi mengenai ketentuan PTKP dan PKP dapat disimak di sini.

Untuk karyawan yang berpenghasilan Rp 7 juta/bulan atau Rp. 84 juta/tahun, kemudian dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Maka PKPnya sebesar Rp 25.8 juta per tahun. Maka dari itu dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. Kemudian 5% tersebut dikalikan dengan Rp. 25.8 juta, sehingga pajak yang harus dibayarkan per tahun adalah sebesar Rp. 1.29 juta.

Selanjutnya untuk karyawan yang berpenghasilan Rp 10 juta atau Rp 120 juta/tahun, dikenai biaya jabatan 5%. Maka Penghasilan Kena Pajaknya sebesar Rp. 60 juta. Maka dari itu dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. Kemudian 5% tersebut dikalikan dengan Rp. 60 juta, sehingga pajak yang harus dibayarkan per tahun adalah sebesar Rp. 3 juta.

Karyawan yang memiliki penghasilan Rp. 15 juta per bulan atau Rp. 180 juta per tahun, dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Maka PKPnya adalah sebesar Rp. 120 juta. Untuk PKP Rp. 120 juta dikenakan 2 lapisan tarif pajak, yakni lapisan 1 dan lapisan 2. Untuk lapisan 1 (Rp. 0 – Rp. 60 juta), PKP diambil sebesar Rp. 60 juta dan dikalikan 5% maka didapatkan Rp. 3 juta. Selanjutnya untuk lapisan 2, Sisa PKP yakni Rp. 60 juta dikalikan 15% maka didapatkan Rp. 9 juta. Maka total PPh terutang yang harus dibayarkan per tahun adalah Rp. 12 juta.

Contoh Rumus Perhitungan Pajak PPh Tahun 2022

Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Penghasilan Bruto Setahun ( 3 Juta/Bulan)

Rp. 3.000.000 x 12 Bulan

Rp. 36.000.000

Biaya Jabatan

Rp. 36.000.000 x 5%

Rp.1.800.000

Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000

Penghasilan Neto Setahun

Rp. 34.200.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)

Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 0 / Tidak Dikenakan Pajak

Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun

Rp. 0 / Tidak Dikenakan Pajak

Penghasilan Bruto Setahun ( 7 Juta/Bulan)

Rp. 7.000.000 x 12 Bulan

Rp. 84.000.000

Biaya Jabatan

Rp. 84.000.000 x 5%

Rp. 4.200.000

Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000

Penghasilan Neto Setahun

Rp. 79.800.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)

Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 25.800.000

Lapisan Tarif Pertama :

Rp. 25.800.000 x 5%

Rp.1.290.000

Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun

Rp. 1.290.000

Penghasilan Bruto Setahun ( 10 Juta/Bulan)

Rp. 10.000.000 x 12 Bulan

Rp. 120.000.000

Biaya Jabatan

Rp. 120.000.000 x 5%

Rp. 6.000.000

Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000

Penghasilan Neto Setahun

Rp. 114.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)

Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 60.000.000

Lapisan Tarif Pertama

Rp. 60.000.000 x 5%

Rp. 3.000.000

Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun

Rp. 3.000.000

Penghasilan Bruto Setahun (15 Juta/Bulan)

Rp. 15.000.000 x 12 Bulan

Rp. 180.000.000

Biaya Jabatan

Rp. 180.000.000 x 5%

Rp. 6.000.000

Catatan : Biaya Jabatan Maksimal Per Tahun sebesar Rp. 6.000.000

Penghasilan Neto Setahun

Rp. 174.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)

Rp. 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 120.000.000

Lapisan Tarif Pertama

Rp. 60.000.000 x 5%

Rp. 3.000.000

Lapisan Tarif Kedua

Rp. 60.000.000 x 15%

Rp. 9.000.000

Tarif Pajak PPh 21 Terutang Setahun

Rp. 12.000.000

Terdapat Beberapa Tarif PTKP

Perlu diketahui, tarif PTKP diatas memiliki tarif yang berbeda setiap tambahan tanggungan yang harus ditanggung wajib pajak.

Peraturan UU HPP terbaru ini memberi keringanan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di kalangan menengah kebawah dibandingkan UU sebelumnya. Pada UU sebelumnya tarif lapisan 1 hanya sampai Rp. 50 juta, dan pada UU HPP dinaikan menjadi Rp. 60 juta, sehingga bayar pajaknya menjadi lebih murah.

Baca juga Yuk : Wajib Tahu ! Kode Jenis Setoran dalam Pajak PPh 21

cara menonaktifkan npwp

Cara Menonaktifkan NPWP Menjadi Non-Efektif Dengan Mudah

Kewajiban Memiliki NPWP

Memiliki NPWP berarti memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu melaporkan pajak melalui SPT Tahunan. Karena jika wajib pajak tidak melaporkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100 ribu.

Lalu bagaimana dengan wajib pajak yang sudah tidak bekerja atau tidak memiliki berpenghasilan ?  Apakah wajib pajak tersebut masih harus melaporkan pajaknya ?

Apabila terjadi kondisi seperti itu, Wajib Pajak diperbolehkan untuk menonaktifkan NPWP miliknya, yang berarti menjadi wajib pajak non-efektif (NE).

Wajib Pajak Non-efektif atau NPWP Non-efektif

Lalu apa itu wajib pajak non-efektif ? Bersumber dari Surat Edaran Ditjen Pajak SE-27/PJ/2020, wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Dengan menonaktifkan NPWP, wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak hingga mencapai kondisi dimana wajib pajak sudah memenuhi kembali persyaratan subjektif dan objektif.

NPWP non-efektif berbeda dengan penghapusan NPWP, NPWP non-efektif masih bisa diaktifkan kembali sedangkan apabila dilakukan penghapusan NPWP, maka NPWP akan berubah menjadi status “mati”. Untuk mengaktifkan kembali NPWP, wajib pajak harus membuat NPWP baru.

Namun penetapan status wajib pajak non-efektif hanya bisa dilakukan oleh KPP, melalui permohonan wajib pajak itu sendiri ataupun penetapan secara jabatan oleh KPP. KPP perlu melakukan penelitian untuk menetapkan status ini.

Kriteria Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Berdasarkan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 pasal 24, penetapan wajib pajak non-efektif dilakukan atas wajib pajak yang memenuhi kriteria dibawah ini :

  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, namun secara konkret tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  • WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta memiliki penghasilan di bawah PTKP;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki NPWP untuk digunakan memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
  • WP orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan telah dibuktikan menjadikan subjek pajak luar negeri serta tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  • Wajib Pajak yang melakukan pengajuan permohonan penghapusan NPWP namun belum diterbitkan keputusan;
  • WP yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau tidak terdapat transaksi pembayaran pajak melalui pembayaran sendiri ataupun melalui pemotongan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut;
  • WP yang Tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP;
  • Wajib Pajak yang alamatnya tidak dapat diketahui melalui penelitian lapangan;
  • Wajib Pajak yang memiliki NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitkan SKPKB PPN atas kegiatan membangun sendiri;
  • WP yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Cara Menonaktifkan NPWP

Jika wajib pajak sudah memenuhi salah satu kriteria diatas, maka dapat mengajukan permohonan menjadi wajib pajak non-efektif. Berikut cara menonaktifkan NPWP :

  1. Unduh formulir permohonan penetapan wajib pajak non-efektif pada aplikasi e-registration di laman www.pajak.go.id atau mengisi formulir secara langsung pada KPP terdekat.
  2. Melampirkan syarat dokumen yang diperlukan seperti surat pernyataan wajib pajak non-efektif dan dokumen pendukung lainnya.
  3. Selanjutnya, menyerahkan semua dokumen yang diperlukan ke KPP dengan datang langsung atau melalui pos atau email. Jika permohonan dilakukan melalui elektronik, semua dokumen dapat dikirimkan dalam bentuk digital (softcopy).
  4. KPP akan melakukan pemeriksaan administrasi perpajakan. Apabila permohonan disetujui, KPP akan memberikan informasi kepada wajib pajak bersangkutan dan Kantor Pusat DJP akan memberikan kode ‘NE’ pada data wajib pajak.

Mengaktifkan Kembali NPWP Non-Efektif

  1. Mengunduh formulir permohonan aktivasi NPWP pada laman pajak.go.id. Kemudian lakukan pengisian formulir dan ditandatangani, lalu serahkan ke KPP. Lampirkan juga dokumen pendukung seperti fotokopi KTP dan NPWP lama.
  2. Petugas administrasi KPP akan memeriksa semua administrasi perpajakan untuk pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif. NPWP yang sudah diaktifkan dapat dilihat pada profil DJP.

Sebagai catatan, tahapan di atas merupakan cara mengaktifkan NPWP non-efektif. Sedangkan bagi NPWP yang non-aktif karena telah dihapus, tidak dapat diaktifkan kembali.

Baca juga Yuk : Cara Daftar NPWP Online Tahun 2022 Melalui E-Reg

cara daftar npwp secara online tahun 2022

Cara Daftar NPWP Online Tahun 2022 Melalui E-Reg

Kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak.

Jadi bagi kalian yang sudah berpenghasilan dan berusia di atas 18 tahun baik itu sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menetap di Indonesia, wajib untuk melaporkan dan membayar pajak.

Namun untuk dapat melapor dan membayar pajak, seorang wajib pajak harus mempunyai atau memiliki sesuatu yang dinamakan NPWP.

Apa itu NPWP ?

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan serangkaian nomor seri yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Terdiri dari deretan angka seri berjumlah 15 dan dipisah menggunakan tanda titik (.) atau setrip (-).

NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan seperti setor dan lapor pajak. NPWP ini akan selalu dibutuhkan oleh setiap wajib pajak, baik sebagai wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo menjelaskan, bahwa implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diberlakukan pada tahun 2023. Tujuan penggunaan NIK sebagai NPWP adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan dan mendapatkan pelayanan dari DJP.

Selain itu NPWP juga memiliki beberapa fungsi serta manfaat dalam bidang perpajakan maupun diluar perpajakan.

Fungsi serta Manfaat NPWP

Dikutip dari kompas.com, berikut manfaat atau fungsi NPWP di bidang perpajakan :

  1. Sebagai kode unik agar data perpajakan tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya.
  2. Memudahkan dalam mengurus proses restitusi atau suatu kondisi dimana biaya pajak yang dibayar ternyata lebih. Syarat utama untuk mengurus hal ini adalah dengan menunjukkan NPWP.
  3. Selain itu, terdapat perbedaan besaran tarif pajak bagi mereka yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Contohnya pada jenis pajak PPh Pasal 21, jika tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tarif pajak 20% lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki NPWP.

Sedangkan fungsi NPWP di luar urusan perpajakan :

  1. NPWP merupakan salah satu dokumen penting sebagai syarat pengajuan kredit (utang) ke bank
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak juga diperlukan untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi mereka yang memiliki usaha
  3. Sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam berbagai transaksi keuangan dan transaksi lainnya

Syarat Pembuatan NPWP

Bagi kalian yang belum mempunyai NPWP dan ingin membuat NPWP, dapat langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di daerah kalian.

Selain itu, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online melalui laman resmi DJP di ereg.pajak.go.id. Namun sebelum membuat NPWP, perlu diketahui beberapa persyaratan yang diperlukan.

Berikut adalah beberapa dokumen yang menjadi syarat wajib pembuatan NPWP :

  1. Untuk Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas
    • Menyediakan Fotokopi Kartu Identitas (KTP) bagi Warga Negara Indonesia
    • Fotokopi Paspor dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) / KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) bagi WNA
  2. Untuk Wajib Pajak OP yang menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas
    • Menyediakan Fotokopi KTP bagi WNI
    • Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
    • Surat pernyataan yang menerangkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
    • Menyertakan keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang berisi keterangan bahwa Anda merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
  3. Wajib Pajak OP dengan status wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya.
    • Menyediakan Fotokopi KTP bagi WNI
    • Fotokopi Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA
    • Fotokopi kartu NPWP suami
    • Jika suami adalah WNA, wajib menyertakan dokumen perpajakan luar negeri
    • Menyediakan Fotokopi KK
    • Fotokopi akta perkawinan
    • Fotokopi surat perpanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Informasi tambahan yang perlu diketahui, dikarenakan pembuatan NPWP dilakukan secara online. Maka semua persyaratan yang disebutkan harus diubah kedalam format Digital. Untuk mengubah dokumen menjadi format digital, dapat dengan melakukan scanning dokumen dan disimpan dalam bentuk PDF.

Langkah Membuat NPWP Secara Online

Berikut cara daftar NPWP online tahun 2022 :

  1. Pertama adalah membuat akun pada laman e-Reg dengan mengunjungi link www.ereg.pajak.go.id.
  2. Untuk mendaftarkan akun, klik link “daftar” pada bagian dibawah keterangan “Belum punya Akun ?”.
  3. Masukan email, password dan kode captcha, kemudian klik “Daftar”.
  4. Cek inbox pada email yang didaftarkan, klik atau salin tautan/link yang dikirimkan DJP untuk melakukan aktivasi akun.
  5. Setelah aktivasi selesai, log in kembali dengan memasukan email dan password akun yang sudah didaftarkan.
  6. Lakukan pengisian kolom data diri dengan benar.
  7. Kolom yang diisi diantaranya jenis Wajib Pajak, nama sesuai KTP, email (jika belum terisi), dan masukkan password kemudian ulangi, nomor hp aktif, terakhir pilih pertanyaan dan jawaban sebagai pengaman tambahan dan hanya anda yang boleh tahu jawabannya. Kemudian masukkan kode captcha dan klik “Daftar”.
  8. Selanjutnya lakukan pendaftaran NPWP, cek kembali email dan buka email e-registration akun kemudian klik link aktivasi.
  9. Lakukan log in kembali menggunakan email dan password saat pendaftaran akun e-Reg.
  10. Isikan form sesuai jenis Wajib Pajak, dalam hal ini adalah Orang Pribadi.
  11. Pilih “pusat” jika anda masih lajang atau “cabang” jika anda perempuan yang sudah menikah. Kemudian masukkan persyaratan yang sudah dijelaskan di atas.
  12. Selanjutnya isikan form Identitas Wajib Pajak yang terdiri dari nama, gelar depan, tempat/tanggal lahir, status pernikahan, kebangsaan, nomor hp, dan email.
  13. Kedua, isi form Sumber Penghasilan Utama berupa pekerjaan dalam hubungan kerja, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas.
  14. Ketiga, isi form Alamat Domisili
  15. Keempat, isi form Alamat Usaha jika penghasilan yang didapatkan bersumber dari usaha. Jika tidak, lewati.
  16. Kelima, isi form Info Tambahan berupa jumlah tanggungan dan kisaran penghasilan per bulan.
  17. Unggah KTP dengan jenis file “image” atau PDF dengan maksimal ukuran file adalah 2 MB (Megabyte).
  18. Keenam, isi form pernyataan.
  19. Setelah selesai, status pendaftaraan NPWP akan muncul dan klik “kirim token”.
  20. Kemudian salin nomor token yang dikirimkan pada email ke menu dashboard.
  21. Klik “kirim permohonan”.

Cek status pembuatan NPWP

  1. Cek status pada email atau halaman history aplikasi e-Registration. Apabila disetujui, akan mendapat pemberitahuan bahwa permohonan diterima
  2. Apabila ditolak, artinya ada data yang harus diperbaiki atau kurang lengkap.
  3. Waktu pengiriman NPWP umumnya tiga hari kerja, paling lama dua minggu terhitung hari kerja dan dikirimkan menggunakan layanan POS.

Baca juga Yuk : Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

negara yang terapkan pajak turis

Negara yang Terapkan Pajak Turis di Tahun 2022, Ayo Simak !

Beberapa Negara yang Terapkan Pajak Turis di Tahun 2022

Pandemi Covid-19 yang belum usai hingga saat ini, membuat pemerintah daerah harus bertindak cepat untuk membangkitkan sektor pariwisata dari keterpurukan.

Hal tersebut membuat beberapa negara untuk menerapkan pajak turis atau tourist tax yang dimulai tahun 2022. Kebijakan ini sebenarnya bukanlah kebijakan baru dikarenakan aturan ini sudah diberlakukan di beberapa negara sebelumnya.

Dikutip dari website Euro News dan Kompas.com, ada beberapa negara yang terapkan pajak turis di tahun 2022 :

Catatan : Harga Kurs Euro : Rp. 16.290 per 20 Januari 2022

Thailand

Thailand akan menerapkan biaya wisata sebesar 8 euro atau sekitar Rp. 130.325 yang dimulai Bulan April 2022 mendatang.

Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand mengatakan bahwa sebagian dari pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan wisatawan, dan membantu pengembangan tempat-tempat wisata di Thailand.

Venesia

Diketahui provinsi Venesia akan memperlakukan pajak turis kepada wisatawan mulai musim panas tahun 2022 hingga seterusnya. Di Bulan Agustus, beberapa tindakan sudah dilakukan untuk mengendalikan jumlah turis, seperti sistem pemesanan online. Sumber pembiayaan daerah yang diusulkan akan bervariasi antara 3 – 10 euro atau sekitar Rp. 48.872 hingga Rp. 162.907, berdasarkan low season atau high season.

Uni Eropa (UE)

Mulai akhir tahun 2022, Uni Eropa juga akan menerapkan tourist tax atau pajak turis.

Warga negara non-UE, termasuk Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, dan wisatawan lain dari luar zona Schengen diwajibkan untuk mengisi aplikasi sebesar 7 euro atau sekitar Rp. 114.034 untuk bisa masuk ke kawasan UE.

Biaya tersebut dibebaskan bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun.

Austria

Di Austria, wisatawan diwajibkan membayar pajak akomodasi untuk semalam. Besar pajak bervariasi tergantung provinsi. Contohnya di Wina atau Salzburg, wisatawan akan membayar tambahan sebesar 3,02 % dari tagihan hotel per orangnya.

Belgia

Pajak wisatawan di Belgia juga memberlakukan pajak akomodasi per malam. Biaya yang harus dikeluarkan bagi wisatawan yang menginap di negara tersebut adalah sekitar 1,50 euro atau Rp. 24.436.

Bhutan

Bhutan adalah satu-satunya negara atau wilayah yang memberlakukan pajak turis di atas 20 euro. Tarif harian minimum untuk wisatawan asing berkisar 228 euro atau Rp. 3.714.280 untuk satu orang per malam dan selama high season. Sedangkan untuk low season harga cenderung sedikit lebih murah.

Walau begitu, biaya tersebut sudah mencakup berbagai hal seperti akomodasi, transportasi dalam negeri, pemandu, makanan, dan biaya masuk.

Bulgaria

Bulgaria turut menerapkan biaya untuk wisatawan yang menginap semalam. Dengan penetapan harga yang dinilai rendah dan bervariatif tergantung klasifikasi area dan hotel, yakni sekitar 1,50 euro atau Rp. 24.436.

Kepulauan Karibia

Kebanyakan di Kepulauan Karibia memiliki pajak turis yang ditambahkan ke biaya hotel atau biaya keberangkatan. Biaya yang ditetapkan berkisar dari 13 euro atau Rp. 211.779 di wilayah Bahama. Sedangkan Antigua dan Barbuda mencapai 45 euro atau sekitar Rp. 733.081.

Kroasia

Kroasia menaikkan pajak wisatawan mereka pada tahun 2019. Kenaikan biaya hanya berlaku selama peak season pada musim panas. Wisatawan akan membayar sekitar 1,33 euro atau Rp. 21.666 per orang untuk satu malam.

Republik Ceko

Wisatawan hanya perlu membayar biaya wisata ketika hendak mengunjungi ibu kota Republik Ceko yakni Praha.

Biaya yang ditetapkan sangat murah yakni dibawah 1 euro atau Rp. 16.290 dan dibayar per orang, untuk satu malam sampai 60 malam. Pajak tersebut tidak berlaku untuk kalangan usia dibawah 18 tahun.

Perancis

Perancis memiliki taxe de sejour yang harus dibayar. Biaya tersebut ditambahkan ke tagihan hotel dengan harga yang bervariasi tergantung kota tempat wisatawan itu berada.

Besaran tarifnya berkisar 0,20 euro hingga 4 euro atau Rp. 3.258 hingga Rp. 65.162 per orang untuk satu malam. Biaya tersebut nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur pariwisata.

Jerman

Jerman memiliki kulturforderabgabe atau pajak budaya dan bettensteuer atau pajak tempat tidur di sejumlah kota, di antaranya Frankfurt, Hamburg, dan Berlin. Biaya tersebut sekitar 5% dari tagihan hotel wisatawan.

Yunani

Pajak wisatawan di Yunani didasarkan pada jumlah bintang hotel atau jumlah kamar yang disewa. Kisaran tarif per kamar adalah 4 euro atau Rp. 65.162.

Hungaria

Pajak turis yang diterapkan di Hungaria hanya berlaku di wilayah Budapest yakni ibu kota Hungaria.

Biaya tambahan yang harus dibayar Wisatawan adalah sebesar 4% per malam berdasarkan harga kamar mereka.

Indonesia

Pajak wisatawan di Indonesia hanya berlaku untuk wilayah Bali. Pada tahun 2019, undang-undang baru menyatakan bahwa wisatawan mancanegara harus membayar mulai dari 9 euro atau sekitar Rp. 146.616. Pengenaan Pajak ini bertujuan untuk dibuatkan program-program yang nantinya dapat membantu melestarikan lingkungan dan budaya Bali.

Italia

Besaran pajak wisatawan di Italia bergantung pada tempat wisatawan tersebut berada.

Untuk Provinsi Venesia baru akan memperkenalkan pajaknya sendiri pada musim panas 2022 mendatang. Sedangkan pajak wisata di Roma berkisar antara 3 – 7 euro per malam, atau berkisar Rp. 48.872 – Rp. 114.034, tergantung jenis kamar.

Jepang

Di Jepang, wisatawan hanya membayar 8 euro atau Rp. 130.325 saat mereka meninggalkan negara tersebut.

Malaysia

Tarif yang dikenakan di Malaysia adalah biaya menginap untuk setiap malamnya bagi wisatawan dengan biaya tidak lebih dari 4 euro atau Rp. 65.162 per malam.

Selandia Baru

Sejak 1 Juli 2019, Selandia Baru sudah menerapkan tarif turis yang dinamakan International Visitor Conservation and Tourism Levy atau IVL. Jadi Wisatawan asing atau international yang tiba di Selandia Baru harus membayar biaya IVL sebesar 21 euro atau Rp. 342.104.

Belanda

Belanda menerapkan pajak wisata darat atau land tourist tax dan pajak wisata air atau water tourist tax. Di wilayah Amsterdam, dikenakan pajak sekitar 7% dari biaya kamar hotel.

Portugal

Di Portugal pajak turis yang dikenakan cukup rendah yakni berkisar 2 euro atau Rp. 32.581 dan dibayarkan per malam untuk satu orangnya.

Kebijakan ini hanya diberlakukan untuk wisatawan yang berusia 13 tahun ke atas dan hanya perlu membayarnya pada tujuh hari pertama selama periode menginap.

Slovenia

Pajak wisatawan di Slovenia bervariasi berdasarkan lokasi dan bintang hotel, yaitu sekitar 3 euro atau Rp. 48.872.

Spanyol

Jika kamu pergi ke Ibiza atau Majorca, maka kamu harus membayar pajak wisatawan sekitar 4 euro atau Rp. 65.162 per malam. Kebijakan ini hanya berlaku untuk wisatawan yang berusia 16 tahun ke atas.

Swiss

Pajak wisatawan di Swiss bervariasi tergantung lokasi.

Biaya per malam dan per orangnya sekitar 2,20 euro atau Rp. 35.839. Biaya tersebut hanya berlaku untuk masa inap dibawah 40 hari.

Amerika Serikat

Di sebagian besar Amerika Serikat juga dikenakan pajak hotel atau pajak akomodasi untuk wisatawan yang disebut pajak hunian. Hotel, Motel dan Losmen sudah menerapkan pajak tersebut. Tarif tertinggi berada di wilayah Houston, dengan pajak sebesar 17% dari tagihan hotel wisatawan.

Beberapa negara yang terapkan pajak turis, sebenarnya sudah memberlakukan kebijakan tersebut sebelum tahun 2022.

Didukung dengan pandemi Covid-19, membuat beberapa negara juga mulai menerapkan pajak wisatawan atau tourist tax ini. Alasannya selain untuk mengontrol jumlah kunjungan, tarif tersebut juga digunakan untuk memelihara fasilitas wisata, serta melindungi sumber daya alam di negara tersebut.

Baca juga Yuk : Pandemi Masih Berlanjut, Perpanjangan Insentif Kesehatan Hingga 30 Juni 2022

kode jenis setoran pajak pph 21

Wajib Tahu ! Kode Jenis Setoran dalam Pajak PPh 21

Apa itu PPh 21 ?

PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima Wajib Pajak orang pribadi.

Sesuai Pasal 2 ayat (1) dalam PP Nomor 68 Tahun 2009, kita sebagai pegawai atau karyawan, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final atas penghasilan yang diterima. Dalam hal ini berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.

Penyetoran PPh Pasal 21 Membutuhan Kode Biling

Selanjutnya, perusahaan dalam hal sebagai pemberi kerja wajib untuk menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara. Namun sebelum melakukan penyetoran, perusahaan wajib membuat kode billing pada e-Billing Pajak. Kode billing merupakan sebuah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing Ditjen Pajak. Kode biling ini dibuat untuk memudahkan dalam suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Terdapat dua jenis kode saat melakukan pembayaran pajak yakni Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). KAP terdiri dari 6 digit angka dan KJS terdiri dari 3 digit angka. Wajib pajak harus memastikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan benar agar terhindar dari kesalahan dalam pengisian. Karena jika terjadi kesalahan penyetoran dapat mengakibatkan adanya surat klarifikasi atau himbauan dari Kantor Pajak.

Kode Jenis Setoran PPh 21

Untuk Kode Akun Pajak PPh 21 adalah 411121. Selain itu ada beberapa Kode Jenis Setoran pajak PPh 21 :

KAP

KJS

Jenis Setoran

411121

100

Masa PPh Pasal 21

411121

199

Pembayaran Pendahuluan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PPh Pasal 21

411121

200

Tahunan PPh Pasal 21

411121

300

STP PPh Pasal 21

411121

310

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPh Pasal 21

411121

320

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 21

411121

321

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121

390

Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali

411121

401

PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon

411121

402

PPh Final Pasal 21atas honorarium atau imbalan lainnya yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya

411121

500

PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran

411121

501

PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana

411121

510

Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21

411121

511

Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Berbagai Jenis Kode Akun Pajak 

Sebagai informasi tambahan, berikut beberapa jenis Kode Akun Pajak sesuai dengan jenis pajaknya.

KAP

Jenis Pajak

411111

Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi

411112

Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam

411119

Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

411121

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

411122

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

411123

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

411124

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

411125

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

411126

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

411127

Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26

411128

Untuk Jenis Pajak PPh Final

411129

Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

411211

Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

411212

Untuk Jenis Pajak PPN Impor

411219

Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

411221

Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

411222

Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

411229

Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya

411313

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

411314

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

411315

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

411316

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

411317

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Panas Bumi

411319

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

411611

Untuk Bea Meterai

411612

Untuk Penjualan Benda Meterai

411613

Untuk Pajak Penjualan Batubara

411619

Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

411621

Untuk Bunga/Denda Penagihan PPh

411622

Untuk Bunga/Denda Penagihan PPN

411623

Untuk Bunga/Denda Penagihan PPnBM

411624

Untuk Bunga/Denda Penagihan PTLL

Selain Kode Jenis Setoran PPh 21, masih banyak terdapat KAP dan KJS lainnya yang digunakan untuk berbagai keperluan membayar pajak. Selengkapnya dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : Pelaporan SPT Pajak Pribadi Atau Badan di Tahun 2022

Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

Ketentuan PTKP dan PKP dalam PPh 21

Jika Anda adalah seorang karyawan, pasti pernah terbesit pertanyaan mengenai gaji anda yang terpotong setiap bulannya. Kemungkinan besar, pemotongan tersebut dilakukan untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21, atau yang dikenal PPh 21.

Menurut Pasal 1 ayat (2) pada Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan, penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Untuk membayar pajak PPh 21 ini, perusahaan akan memotong penghasilan karyawan secara langsung. Perusahaan juga diwajibkan memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawannya setelah pajak itu telah disetorkan kepada pemerintah.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Pasal 9 dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomer PER-16/PJ/2016, Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 terbagi menjadi 4 jenis, dimana salah satunya terkait dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP sendiri merupakan dasar penghitungan PPh Pasal 21. Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak hanya berlaku bagi Karyawan Tetap, namun berlaku juga ke beberapa jenis penerima penghasilan lainnya, diantaranya :

  • Pegawai Tetap.
  • Penerima pesangon, pensiun yang menerima secara berkala.
  • Pegawai Tidak Tetap, dimana penghasilannya dibayar secara bulanan atau teratur dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan telah melebihi Rp. 4.500.000,00.
  • Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Ketentuan Menghitung PKP

Pengenaan dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang menjadi dasar PKP, dihitung dari:

  • Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, (PKP = Penghasilan Neto – PTKP) atau sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap adalah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5%. Bagi penerima pensiun berkala sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 per bulan.
  • Untuk Pegawai Tidak Tetap, (PKP = Penghasilan bruto – PTKP) atau sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.
  • Bagi Bukan Pegawai yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang menerima imbalan, dalam Pasal 3 huruf c sebesar 50%  dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Ketentuan Pembulatan PKP

Sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat (1) bahwa untuk Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif. PKP terlebih dahulu harus dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. Misalnya Rp 77.770.642 harus dibulatkan menjadi Rp 77.770.000 atau Rp 217.998.999 harus dibulatkan menjadi Rp 217.998.000.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pekerja yang wajib dikenai PPh 21 atas penghasilannya, juga harus memenuhi jumlah minimal gaji per tahun hingga termasuk kedalam kategori Penghasilan Kena Pajak atau PKP.

Jumlah penghasilan yang dianggap PKP yakni nilai hasil selisih dari jumlah gaji per tahun setelah dikurangi jumlah penghasilan dalam syarat Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, jumlah penghasilan yang dianggap PTKP berbeda tergantung dari banyaknya tanggungan yang dimiliki pekerja tersebut :

  • Rp. 54.000.000 untuk PTKP bagi Wajib Pajak orang pribadi
  • Rp. 4.500.000 sebagai tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin
  • Jika istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami, maka PTKP kawin ditambah sebesar Rp. 54.000.000
  • Rp. 4.500.000 sebagai tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Rincian Mengenai Cakupan PTKP Terbaru

Laki-Laki / Perempuan Lajang

Laki-Laki Kawin

Suami dan Istri Digabung

TK / 0 - Rp. 54.000.000

K / 0 - Rp. 58.500.000

K / I / 0 - Rp. 112.500.000

TK / 1 - Rp. 58.500.000

K / 1 - Rp. 63.000.000

K / I / 1 - Rp. 117.000.000

TK / 2 - Rp. 63.000.000

K / 2 - Rp. 67.500.000

K / I / 2 - Rp. 121.500.000

TK / 3 - Rp. 67.500.000

K / 3 - Rp. 72.000.000

K / I / 3 - Rp. 126.000.000

Penjelasan Syarat PTKP

  1. TK / 0 artinya Belum Menikah dan tidak memiliki tanggungan
  2. TK / 1 artinya Belum Menikah dan memiliki satu tanggungan
  3. TK / 2 artinya Belum Menikah dan memiliki dua tanggungan
  4. TK / 3 artinya Belum Menikah dan memiliki tiga tanggungan
  5. K / 0 artinya Telah Menikah dan tidak memiliki tanggungan
  6. K / 1 artinya Telah Menikah dan memiliki satu tanggungan
  7. K / 2 artinya Telah Menikah dan memiliki dua tanggungan
  8. K / 3 artinya Telah Menikah dan memiliki tiga tanggungan
  9. K / 1 / 0 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan tidak memiliki tanggungan
  10. K / 1 / 1 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan memiliki satu tanggungan
  11. K / 1 / 2 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan memiliki dua tanggungan
  12. K / 1 / 3 artinya Penghasilan Suami dan Istri digabung dan memiliki tiga tanggungan

Jika penghasilan di bawah dari ketentuan jumlah syarat PTKP di atas, maka tidak diwajibkan untuk membayar PPh 21. Sementara jika penghasilan masih dapat dikurangi dengan PTKP di atas sehingga masuk ke dalam kategori PKP, maka penghasilan akan dikenai PPh 21.

Baca juga Yuk : Daftar Tarif Pajak yang Mengalami Kenaikan di Tahun 2022