jasa buat pt di jakarta

Jasa Pembuatan PT Jakarta

Bagi Anda yang hendak mendirikan sebuah perusahaan PT di Jakarta, menyewa jasa pembuatan PT di jakarta bisa sangat membantu pekerjaan Anda. Di era yang dinamis seperti sekarang ini, memang banyak orang yang memilih untuk membangun usaha sendiri. Ada banyak alasan, salah satunya adalah Anda dapat lebih fleksibel dan berpotensi memberikan pemasukan yang lebih besar.

Namun dalam pembangunan sebuah usaha, diperlukan perencanaan yang matang. Ada banyak proses administrasi yang perlu dipenuhi, seperti perizinan, sertifikasi, dan kelengkapan dokumen-dokumen penting lainnya. Tim profesional dan ahli dari penyedia jasa dapat membantu Anda dalam mengurusi semua hal tersebut, sehingga dapat meringankan pekerjaan Anda.

Kelebihan Menyewa Jasa Pembuatan Perusahaan PT

Dengan menyewa jasa pembuatan PT di Jakarta, semua dokumen-dokumen untuk keperluan izin akan diurusi oleh tim ahli dari penyedia jasa. Tentunya, Anda harus memilih penyedia jasa yang profesional dan memahami segala tahapan, tata cara, dan hukum dari pendirian sebuah usaha. Pastikan Anda bisa mempercayai tim dari penyedia jasa tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Dengan menyewa jasa pengurusan ini, Anda akan lebih memiliki banyak waktu untuk fokus pada urusan pengembangan perusahaan Anda yang lain. Anda pun dapat menggunakan waktu secara efisien tanpa harus menghabiskan waktu untuk memikirkan persyaratan perizinan yang rumit.

Semua Dilakukan secara Profesional oleh Tim Ahli

Menyewa jasa yang mengurusi pendirian usaha akan sangat bermanfaat, sebab prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan perusahaan cukup banyak dan rumit. Penyedia jasa pengurusan ini yang pasti memiliki tim ahli yang paham betul dengan prosedur, persyaratan, serta hukum yang berlaku dalam pendirian sebuah perusahaan.

Beberapa dokumen yang harus dipenuhi misalnya seperti akta pendirian usaha, SK Menteri Hukum dan HAM, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan tergantung pada jenis usaha yang Anda dirikan.

Dengan menyewa jasa buat PT di jakarta, tentunya semua persyaratan di atas sudah diurus oleh pihak penyedia jasa ke notaris atau ke lembaga hukum lainnya untuk mendapatkan legalitas bagi perusahaan Anda. Legalitas ini sangat penting, utamanya sebagai pondasi hukum perusahaan Anda. Selain itu juga bermanfaat dalam pengembangan bisnis, menunjukkan kredibilitas perusahaan, dan mempermudah dalam melakukan pinjaman modal.

Tips Mencari Jasa yang Terpercaya

Yang pertama, Anda harus mengenali lebih dekat penyedia jasa yang akan Anda pilih. Cari tahu lokasi kantornya dengan jelas, dan lihat review dari klien secara online. Yang kedua, lihat kualitas sebuah kantor jasa pembuatan perusahaan dari portofolionya. Ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dari sebuah jasa. Cek apakah penyedia jasa tersebut pernah menyukseskan perusahaan lain sebelumnya.

Yang ketiga adalah, perhatikan biaya yang ditawarkan. Pilihlah sebuah penyedia jasa dengan harga yang tidak terlalu mahal maupun terlalu murah. Dengan harga yang terbaik, sebuah penyedia jasa juga akan memberikan layanan yang sesuai dengan harga tersebut, dan tetap pas dengan budget yang Anda miliki. Oleh karena itu, selain kualitas, faktor harga juga harus menjadi pertimbangan untuk Anda.

Perusahaan yang telah dipercaya oleh banyak client di Jakarta serta memiliki tim profesional yang kompeten dalam mengurus segala keperluan pembuatan perusahaan baik CV atau PT adalah Gouf Consulting.

Gouf Consulting adalah perusahaan konsultan pajak yang melayani terkait jasa pembukuan, akuntansi, jasa perpajakan, internal dan eksternal audit, jasa pembuatan perusahaan PT atau CV serta legalitas perusahaan, izin usaha, maupun izin tinggal (Kitas dan VISA).

Dengan menggunakan jasa buat PT di Jakarta dari Gouf Consulting, Anda bisa menghemat waktu dan lebih berfokus pada rencana perusahaan Anda selanjutnya. Anda juga dapat melakukan konsultasi secara online terlebih dahulu secara GRATIS dengan menghubungi kami melalui Whatsapp pada wa.me/6281339970607. Kami juga terbuka jika anda ingin berkunjung langsung ke kantor kami yang terletak di Jakarta dan Denpasar. Alamat lengkapnya dapat anda lihat pada website gouf consulting. Kami pastikan anda mendapatkan layanan yang terbaik.

ppn kegiatan membangun sendiri

Aturan Terbaru Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Perubahan Tarif PPN atas KMS

Kenaikan tarif PPN menjadi 11% juga menyisakan dampak pada perubahan tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Perubahan tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri yang berlaku saat ini adalah 2,2%. Perubahan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha, baik itu bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Bangunan yang dihasilkan digunakan sendiri atau pihak lain dengan memenuhi beberapa kriteria.

  1. Konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.
  2. Diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau kegiatan usaha.
  3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 m2.

Perhitungan PPN KMS

PPN dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. Besaran tertentu perhitungan PPN KMS adalah 20% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tetapi tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Perhitungannya seperti berikut :

20% x 11% (Tarif PPN) x 2,2% (Dasar Pengenaan Pajak)

Apabila total biaya membangun Rp. 1,5 Milliar, maka DPP-nya adalah Rp. 300 juta. Tarif efektifnya adalah 11% x 20% x total biaya. Maka 2,2% x Rp. 1,5 Miliar = Rp. 33 Juta. Rp. 33 juta adalah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.

PPN KMS terutang pada saat dimulai pembangunan hingga bangunan selesai. Untuk biaya PPN tersebut harus dibayarkan sendiri ke Bank dan wajib disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SSP yang digunakan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

PPN yang telah disetor tersebut dapat dikreditkan selama memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan dan pengisian SSP.

Perubahan tarif diatur pada pasal 11 PMK-61/2022. Apabila PPN terutang sebelum Masa April 2022 dan penyetoran dilakukan sebelum PMK-61/2022 berlaku, maka tarif efektif yang berlaku adalah 2%. Sedangkan jika PPN terutang sebelum Masa April 2022, namun penyetoran dilakukan saat atau setelah peraturan PMK-61/2022 berlaku, tarif efektif yang berlaku adalah 2,2%.

Baca juga Yuk : Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

aturan turunan pmk

Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

Kemenkeu menerbitkan 14 aturan turunan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Penerbitan 14 aturan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mengharapkan Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang ditetapkan UU HPP serta aturan turunannya.

Daftar PMK terbaru tersebut adalah :

PMK Nomor 58/PMK.03/2022

Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 60/PMK.03/2022

Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 61/PMK.03/2022

Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 62/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 63/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor-64/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian (BHP) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 65/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 66/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 67/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 68/PMK.03/2022

Tentang PPN dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 69/PMK.03/2022

Tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 70/PMK.03/2022

Tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : E-Faktur Versi 3.2 Rilis ? Ini Panduan Cara Updatenya

pemutihan pajak kendaraan bali

Pemprov Bali Kembali Menerapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus 2022

Pemerintah Provinsi Bali kembali menerapkan kebijakan pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan bermotor yang berlangsung pada tanggal 4 April 2022 hingga 31 Agustus 2022.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali memberikan pemutihan pajak kendaraan berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Program pemutihan tersebut diselenggarakan pada tanggal 05 Januari – 03 Juni 2022.

Pemerintah memberlakukan pemutihan atau relaksasi pajak tersebut adalah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Bali yang masih dalam proses pemulihan ekonomi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14/2022 tentang Penghapusan Sanksi Adminsitrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan sumber dari news.ddtc.co.id, data kendaraan yang didapatkan hingga Februari 2022, terdapat 449.249 kendaraan yang masih belum menyelesaikan kewajiban untuk membayar pajak dengan nilai total sekitar Rp 223 Miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda), Dewa Made Indra mengatakan kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut membuat masyarakat tidak menjadikan pajak sebagai prioritas. Diharapkan dengan adanya pemutihan pajak tersebut dapat mendorong para pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan kewajiban pajaknya.

“Di penghujung tahun 2021, ekonomi di Bali masih mengalami penurunan hingga ke angka minus. Namun penurunan ekonomi yang terjadi di tahun 2021 tidak sebesar tahun 2020. Saya harap tahun 2022 sudah mulai ada pergerakan ekonomi agar Bali bisa tumbuh dan positif lagi” kata Dewa.

Baca juga Yuk : Daftar Wilayah Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022

panduan efaktur 3.2

E-Faktur Versi 3.2 Rilis ? Ini Panduan Cara Updatenya

E-Faktur Versi 3.2 Rilis

Aplikasi e-faktur versi 3.2 telah tersedia dengan menyesuaikan dengan tarif terbaru PPN.

Sebelumnya, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 kemarin. Hal tersebut sesuai dengan perubahan UU PPN pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menanggapi perubahan tersebut, DJP telah melakukan pembaruan e-faktur dan merilis versi 3.2 yang dapat di unduh melalui halaman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.

Panduan Update E-Faktur ke Versi 3.2

Demi kemudahan dalam penggunaan aplikasi e-faktur, DJP juga memberikan panduan update e-faktur mulai dari versi 3.0 atau 3.1 ke versi 3.2. Langkahnya dapat dilihat berikut ini.

  1. Backup aplikasi e-faktur versi 3.0 atau 3.1 dengan mensalin/copy folder e-faktur ke dalam flashdisk ataupun tempat penyimpanan lainnya.
  2. Download update patch e-faktur versi 3.2 pada link berikut https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi, sesuaikan dengan sistem operasi yang anda gunakan.
  3. Kemudian ekstrak/extract e-faktur 3.2, pastikan folder hasil ekstrak e-faktur yang terbaru tidak menimpa folder e-faktur yang lama. Untuk mengakalinya dapat dengan melakukan rename atau menambahkan nama tambahan “_v3.2”.
  4. Salin/copy folder database dari aplikasi e-faktur lama, umumnya folder dengan nama “db”. Lalu tempatkan/paste pada folder e-faktur baru yang telah di ekstrak sebelumnya.
  5. Jalankan file “mem_config.bat” dan ketikkan jumlah RAM. Jumlah RAM yang disarankan adalah Total RAM komputer dikurangi 2 hingga 3 GB RAM. Contohnya jika memiliki Total RAM 4 GB maka RAM yang diberikan adalah 2000 / 2GB. Jika total RAM 8 GB, maka RAM yang diberikan adalah 6000 / 6 GB.
  6. Setelah memasukkan jumlah RAM, tekan Enter, lalu pada pertanyaan “Apakah ingin menjalankan aplikasi Efaktur ?”, ketik N yang berarti “NO”. Kemudian Enter untuk menutup file mem_config.bat.
  7. Kemudian pada folder e-faktur baru, jalankan EtaxInvoiceUpd.exe dan tunggu proses selesai. Setelah selesai, ganti nama file/rename EtaxInvoiceUpd.exe menjadi EtaxInvoiceUpd_Lama.exe
  8. Selanjutnya jalankan EtaxInvoice.exe.
  9. Lakukan import sertifikat elektronik yang berlaku.

Sekian panduan e-faktur untuk versi 3.2, semoga dapat membantu wajib pajak yang masih terkendala dalam update e-faktur.

Baca juga Yuk : Sesuaikan PPN 11%, E-Faktur Versi 3.2 Rilis

e-faktur versi 3.2

Sesuaikan PPN 11%, E-Faktur Versi 3.2 Rilis

Tarif PPN resmi naik dari 10% menjadi 11% dan berlaku per tanggal 1 April 2022. Kenaikan ini telah diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Dengan kenaikan PPN ini, DJP turut melakukan penyesuaian terkait aplikasi layanan perpajakan mengenai PPN atau dikenal dengan aplikasi e-faktur. Pada 1 April 2022 pukul 00.00 WIB hingga 12.00 WIB, DJP melalui akun Instagramnya menyampaikan tengah melakukan pembaruan aplikasi e-faktur. Aplikasi-aplikasi yang tidak dapat diakses sementara yakni e-faktur desktop, e-faktur host to host, e-faktur web, VAT refund, dan e-nofa online.

Namun saat ini telah tersedia pembaruan aplikasi e-faktur versi 3.2 berupa update patch yang dapat diunduh pada laman https://e-faktur.pajak.go.id/aplikasi. Update patch ini hanya dapat digunakan jika sebelumnya anda sudah menginstall aplikasi e-faktur.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan panduan penggunaan aplikasi e-faktur versi 3.2 hingga kebawah, wajib pajak dapat mengaksesnya pada file EFaktur.chm dalam folder e-faktur yang sudah terinstall pada perangkat.

Selain itu, sesuai dengan PER-24/PJ/2012, tanggal di faktur pajak adalah tanggal faktur pajak dibuat. Maka, meskipun faktur pajak yang dibuat adalah untuk masa pajak Maret, tetapi jika baru dibuat di masa April (tanggal faktur pajak April) maka tarifnya akan terbaca 11% oleh sistem.

Baca juga Yuk : Tarif PPN Direncanakan Naik 1 April 2022, Apa Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat

agenda dalam presidensi g20

Agenda dalam Presidensi G20 Indonesia, Tiga Fokus Agenda Hingga Finance Track

Tahun ini, Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah dan resmi memegang Presidensi G20 untuk tahun 2022. Serah terima Presidensi dari Italia selaku Presidensi G20 2021 kepada Indonesia telah dilakukan pada 31 Oktober 2021 lalu. Sementara puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia adalah KTT Bali yang berlangsung pada 15-16 November 2022. Terdapat beberapa agenda dalam presidensi G20 Indonesia, namun sebelum itu, mari kita mengenal apa itu G20.

Mengenal Apa itu G20 ?

Secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Menurut bi.go.id, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang beranggotakan 19 negara utama yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasik, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, ditambah Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB Dunia.

Di masa krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Indonesia sebagai Presidensi G20 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tema ini diangkat dengan menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi dan memerlukan suatu upaya bersama dalam mencari solusi untuk pemulihan dunia.

3 Sektor Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Demi mencapai tujuan tersebut, tema ini berfokus pada 3 sektor prioritas yaitu Penguatan Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital, dan Transisi Energi.

Bersumber dari news.ddtc.co.id, menurut Febrio Kacaribu terkait arsitektur kesehatan global, sistem kesehatan di Indonesia sudah relatif baik namun perlu peningkatan khususnya terhadap produktivitas industri farmasi. Tenaga kesehatan dan rumah sakit masih perlu ditingkatkan dan ketersediaan vaksin yang harus tetap terjaga.

Kemudian terkait optimalisasi teknologi digital juga perlu dijalankan untuk mendorong transformasi ekonomi demi meningkatkan financial inclusion dan pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya pemberlakuan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, karena masih terdapat risiko dari perubahan iklim bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia.

6 Isu Prioritas dalam Finance Track

Selain itu, terdapat dua pilar pembahasan agenda prioritas, yakni pilar Sherpa Track dan Finance Track. Sherpa Track membahas terkait isu ekonomi dan pembangunan non keuangan dan Finance Track membahas terkait agenda ekonomi dan keuangan. Berfokus pada Agenda Finance Track, terdapat 6 isu yang diproritaskan pada Presidensi G20 Indonesia sebagai berikut :

  • Exit Strategy to Support Recovery

Membahas bagaimana G20 melindungi negara-negara yang masih dalam pemulihan ekonomi dari spillover exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya (umumnya negara maju).

  • Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth

Mengatasi dampak scarring effect dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

  • Payment System in Digital Era

Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).

  • Substainable Finance

Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan sustainable finance dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.

  • Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance

Memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

  • International Taxation

Membahas terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting (BEPS).

Baca juga Yuk : Tarif PPN Direncanakan Naik 1 April 2022, Apa Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat

dampak ppn bagi masyarakat

Tarif PPN Direncanakan Naik 1 April 2022, Apa Dampak Kenaikan PPN bagi Masyarakat

Tarif PPN direncanakan akan mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Namun pemerintah masih melakukan pertimbangan terkait kebijakan ini dengan memperhatikan perkembangan harga-harga terkini sebelum memberlakukan tarif PPN menjadi sebesar 11%. Lalu apa dampak kenaikan PPN bagi masyarakat.

PPN sering kali ditemukan saat kita melakukan proses transaksi sehari-hari. Dengan kenaikan PPN 1% ini, maka mulai tahun depan beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan makin mahal. Hal tersebut juga berlaku saat makan di restoran, karena beban PPN dikenakan kepada konsumen akhir atau pembeli saat melakukan pembayaran.

Jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN meliputi jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa kesenian asuransi, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air serta jasa angkutan udara, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau katering.

Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, dan jasa-jasa tersebut.

Untuk barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain itu, dampak kenaikan ppn bagi masyarakat juga menyebabkan beberapa barang yang dikenakan PPN menjadi lebih tinggi. Dimana barang tersebut diantaranya makanan dan minuman selain yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, atau sejenisnya, SBN (Surat Berharga Negara), Pembelian baju, tas, sepatu atau sejenisnya pada supermarket atau swalayan, Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah seperti motor dan mobil atau rumah.

Baca juga Yuk : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Karakteristik, BKP hingga PKP

cara mendapatkan efin

Cara Mendapatkan EFIN Tanpa Harus ke Kantor Pajak

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimulai sejak 1 Januari 2022 dan batas waktu terakhir adalah 31 Maret untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan.

Dalam melaporkan SPT secara online, salah satu yang harus dipersipkan adalah EFIN. EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identitas yang diterbitkan Ditjen Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode biling pembayaran pajak. EFIN bersifat seumur hidup dan digunakan wajib pajak untuk registrasi di situs DJP Online.

Selain itu, EFIN juga diperlukan ketika ingin melakukan reset password maupun e-mail di situs aplikasi DJP Online saat akan melaporkan SPT maupun layanan pajak lainnya.

Cara mendapatkan EFIN secara Online

Bagi wajib pajak yang belum mempunyai EFIN dan ingin mengajukan permohonan aktivasi EFIN tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mengikuti langkah berikut.

  1. Wajib pajak bisa mengirimkan pengajuan melalui alamat email masing-masing KPP sesuai dengan domisili. Alamat email masing-masing KPP dapat dilihat pada https://pajak.go.id/id/unit-kerja.
  2. Unduh dan isi formulir pengajuan EFIN. Formulir pengajuan EFIN dapat diunduh pada Download Formulir.
  3. Syarat formulir EFIN yang diperlukan untuk wajib pajak orang pribadi adalah :
    1. Formulir EFIN yang sudah dilengkapi
    2. Alamat email aktif
    3. KTP untuk WNI atau KITAS untuk WNA berupa asli dan foto kopi
    4. NPWP asli dan foto kopi
  4. Syarat formulir EFIN yang diperlukan untuk wajib pajak badan adalah :
    1. Kartu NPWP atau SKT wajib pajak badan
    2. SKT atau Kartu NPWP atas nama pengurus yang bersangkutan
    3. Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS bagi WNA)
    4. Surat kuasa atau penunjukan jika pengurus berhalangan
  5. Setelah melakukan pengisian, foto atau scan formulir tersebut
  6. Lakukan swafoto/selfie dengan memegang KTP asli dan NPWP asli. Saat swafoto, nomor NIK KTP dan NPWP harus terlihat jelas karena akan diperiksa oleh petugas
  7. Kemudian kirim email permohonan EFIN online dengan subjek email : “PERMINTAAN NOMOR EFIN”
  8. Untuk di kolom pesan, ketik nomor NPWP, Nama Lengkap, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email wajib pajak, dan nomor handphone
  9. Lampirkan foto formulir permohonan EFIN serta swafoto wajib pajak yang memegang KTP dan NPWP
  10. Setelah dikirimkan, wajib pajak hanya perlu menunggu permohonan EFIN diproses DJP

Cara mendapatkan EFIN jika wajib pajak lupa EFIN

Apabila saat melapor SPT online tetapi wajib pajak lupa EFIN, wajib pajak dapat mengikuti 4 langkah berikut :

1. Menelepon nomor resmi KPP

Langkah pertama adalah wajib pajak dapat melakukan permohonan ke layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi KPP. Nomor telepon resmi KPP dapat dilihat pada https://pajak.go.id/id/unit-kerja. Pada saat melakukan panggilan/whatsapp wajib pajak akan dimintai verifikasi oleh petugas dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO). PORO sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa yang melakukan panggilan telepon adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan demi menjaga kerahasiaan dan penyalahgunan data.

2. Surat Elektornik/Email resmi KPP

Selain melakukan panggilan telepon, wajib pajak juga dapat melakukan permohonan lupa EFIN melalui surat elektronik/email resmi KPP. Permohonan lupa EFIN melalui email juga dilengkapi dengan PORO demi kerahasiaan data. Persyaratan yang harus dikirimkan yakni :

  1. Scan formulir permohonan EFIN, pada bagian jenis permohonan centang pada “Cetak Ulang”.
  2. Foto KTP bagi WNI atau KITAS bagi WNA
  3. Foto NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
  4. Swafoto/selfie wajib pajak dengan memegang KTP dan kartu NPWP

Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan data wajib pajak dengan database DJP. Apabila sudah sesuai, petugas akan mengirimkan pemberitahuan EFIN melalui email dalam bentuk PDF.

3. Agen Kring Pajak

Langkah ketiga dengan menghubungi saluran telepon kring pajak pada 1500200, atau melalui Twitter dengan melakukan tag @kring_pajak serta melalui live chat pada www.pajak.go.id. Namun sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor handphone, dan email yang didaftarkan. Untuk layanan Twitter, cukup lakukan mention satu kali untuk masuk ke dalam antrean layanan lupa EFIN, kemudian cek DM wajib pajak untuk langkah lebih lanjut. Layanan telepon dan live chat, dapat diakses pada Senin – Jumat mulai pukul 08:00 sd 16:00 WIB.

4. Direct Message (DM) akun media sosial KPP sesuai tempat wajib pajak terdaftar.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan direct message ke media sosial DJP, dapat melalui twitter, facebook atau instagram resmi KPP. Format akun media sosial pajak yakni nama akunnya @pajak (kemudian iikuti nama daerah), seperti @pajakdentim untuk akun media sosial resmi KPP Pratama Denpasar Timur.

Setelah mengirimkan DM, wajib pajak akan mendapatkan informasi terkait penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratan yang dibutuhkan dan langkah yang harus dilakukan.

Demikian penjelasan mengenai cara mendapatkan EFIN secara online untuk aktivasi EFIN maupun jika lupa EFIN. Semoga informasi ini dapat membantu wajib pajak ya.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan Terbaru Melalui e-Form dan e-Filling

lambatnya pengiriman kode verifikasi

Lambatnya Pengiriman Kode Verifikasi, Ini Solusi dari DJP

Permasalahan Terkait Lambatnya Pengiriman Kode Verifikasi

Senin 7 Maret 2022 kemarin, sejumlah wajib pajak melaporkan permasalahan terkait lambatnya pengiriman kode verifikasi saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Permasalahan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut disampaikan melalui Twitter dengan me-mention akun Ditjen Pajak, @kring_pajak.

Contoh salah satu akun mengeluhkan proses pengiriman token verifikasi e-mail yang sangat lambat ketika ingin menyelesaikan laporan SPT Tahunan.

“Saya kirim token ke e-mail maupun via sms untuk menyelesaikan laporan SPT Tahunan kok lama bener masuknya, ya ?” tulis pemilik akun @DimasAnggor0.

DJP yang merespons keluhan tersebut melalui @kring_pajak, memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. DJP berspekulasi bahwa hal ini terjadi karena server yang padat karena banyaknya user yang mengakses mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan.

Solusi yang Diberikan DJP

DJP juga memberikan sejumlah solusi atas kendala yang dialami wajib pajak terkait pengiriman kode verifikasi yang lambat. Solusi pertama, wajib pajak disarankan menggunakan email lain selain “Gmail/Google Mail”. Pergantian email dapat dilakukan pada menu Profil Akun DJP Online. Selain itu, permintaan kode verifikasi juga bisa dilakukan melalui livechat di pajak.go.id atau telepon 1500200.

Kemudian solusi kedua yang diberikan untuk mempercepat proses informasi kode verifikasi/token e-filing :

  1. Follow akun @kring_pajak terlebih dahulu
  2. Silakan MENTION dengan hastag #KodeVerifikasi
  3. Tunggu reply/balasan dan DM dari akun @kring_pajak
  4. Mention dan DM cukup dilakukan sekali saja karena jika berulang kali akan membuat wajib pajak mengulang antrean untuk direspons

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak untuk orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu 31 Maret 2022. Sedangkan untuk SPT Tahunan wajib pajak badan, pelaporannya paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu 30 April 2022.

Pada Peraturan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan, bahwa sanksi administrasi akan dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT Tahunan. Denda bagi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah sebesar Rp. 100.000, sementara untuk SPT Tahunan Badan dikenakan Rp. 1.000.000.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan Terbaru Melalui e-Form dan e-Filling