Konsultan Pajak Bali

DJP Belum Putuskan Perpanjang Waktu Pelaporan SPT Pajak

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memutuskan untuk memperpanjang masa pelaporan konsultan pajak bali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2017.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, sejauh ini perkembangan  pelaporan SPT yang dilakukan oleh konsultan pajak bali wajib pajak masih sesuai dengan harapan.

Dia berharap dalam dua hari terakhir ini makin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT-nya baik melalui secara konsultan pajak bali online melalui e-filing maupun manual dengan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP).

“(Akan ada perpanjangan) Belum. So far sih lancar,” dia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi 1, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Robert juga menghimbau agar para konsultan pajak bali wajib pajak agar tidak menunda-nunda waktu dalam melaporkan SPT. Sebab, dikhawatirkan pelayanan melalui konsultan pajak bali e-filing berjalan lambat ketika banyak yang mengakses di hari-hari terakhir batas pelaporan, yaitu 31 Maret 2018.

“Yang e-filing memang agak lemot sedikit tapi sudah lancar lagi. Kalau mereka tidak ke KPP, internet kantor lebih lancar,” tandas dia.

Sumber:

SEPTIAN DENY

Liputan6.com

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

DJP Bakal Dampingi Pengusaha UMKM buat Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Prayoga Saksama mengatakan, pihaknya akan mendampingi konsultan pajak bali pelaku UMKM dalam proses pelaporan pajaknya.

Dia mengatakan,  saat ini ada dua opsi yang dapat dipilih oleh konsultan pajak bali pelaku UMKM dalam pembayaran pajak, yakni skema final dan pembukuan.

“Itu harus dari awal saya mau pakai skema final atau skema pembukuan. Itu sedang dibahas, kita berikan opsi itu. Nanti implementasi tergantung konsultan pajak bali WP sendiri, kalau tidak mau final, tentu harus pakai pembukuan,” ujar dia di sela-sela diskusi Vox Point Indonesia, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dalam skema pembiayaan, WP UMKM diharuskan untuk mencatat secara mendetail soal konsultan pajak bali penghasilannya  dalam laporan.

“Apa penghasilan konsultan pajak bali dia harus dicatat, ada bukti dicatat, semua biaya. Kalau final nggak perlu. Berapa pun penjualan dia, langsung 0,5 persen,” kata dia.

Dia menyampaikan, Ditjen Pajak akan mendampingi konsultan pajak bali wajib pajak untuk lebih mempermudah terutama WP yang merupakan pelaku UMKM.

“Kami akan lakukan pendampingan pada konsultan pajak bali pengusaha UMKM agar benar-benar efektif dan membantu mereka,” ujar dia.

Sumber:

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Tak Lapor Harta di SPT Pajak Online, Ini Konsekuensinya

Liputan6.com, Jakarta – Batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi semakin dekat, yakni berakhir di 31 Maret 2018. Wajib pajak (WP) diimbau untuk konsultan pajak bali segera menyampaikan SPT pajak menggunakan e-Filing.

“Target pelaporan SPT pajak di tahun ini sekitar 80 persen,” kata konsultan pajak bali Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak, Endang Unandar, di kantor Liputan6.com, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Hingga 19 Maret 2018, jumlah konsultan pajak bali SPT pajak sebanyak 6,36 juta SPT. Jumlah ini meningkat 24,12 persen dibanding periode yang sama 2017.

WP Orang Pribadi diimbau untuk menggunakan konsultan pajak bali berbagai layanan SPT yang telah disediakan, khususnya e-Filing untuk memudahkan pengguna. WP harus mengisi seluruh informasi pada konsultan pajak bali formulir 1770 S maupun 1770 SS.

Endang menekankan agar konsultan pajak bali WP mengisi SPT pajak dengan benar dan jujur. Termasuk mengisi kolom harta. Laporkan daftar harta di e-Filing satu per satu, seperti konsultan pajak bali sepeda motor, tabungan, rumah, dan lainnya.

Contoh sepeda motor. Pilih alat transportasi, yakni sepeda motor. Masukkan nama konsultan pajak bali harta, contoh untuk sepeda motor, ketikkan merek dan tipenya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan.

“Sekarang ini kalau konsultan pajak bali WP tidak masukkan harta di e-Filing, maka SPT pajak tidak akan bisa di submit. Karena tidak mungkin kan zaman sekarang tidak punya harta, wong bekerja dan memperoleh penghasilan,” terang Endang.

Dia meminta kepada konsultan pajak bali WP untuk tidak khawatir bahwa Ditjen Pajak akan memajaki lagi harta-harta tersebut.

“Tidak usah takut, karena banyak konsultan pajak bali WP yang yang masih takut melaporkan hartanya di SPT pajak. Padahal, itu bukan bermaksud untuk dipajaki, tapi untuk mencocokkan profil WP, penghasilan dan hartanya,” tegas Endang.

Sumber:

Fiki Ariyanti

liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Ini Lima Jurus DJP untuk Kejar Penerimaan Pajak 2018

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepertinya harus bekerja ekstra dalam mengejar penerimaan pajak tahun 2018  sebesar Rp1.618,1 trilun yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018.

Target dalam APBN 2018 cukup besar, karena kenaikannya diharapkan mencapai 9,9 % dari tahun 2017. Tahun lalu dipatok Rp1.472,7 triliun dan dapat terealisasi 91 % atau Rp145,4 triliun.

Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2018 ini, Direktorat Jenderal Pajak  menyiapkan lima jurus agar nilai penerimaan sebesar Rp1.618,1 Triliun bisa tercapai. Lalu, apa saja jurus Ditjen Pajak ini?

1. Kebijakan Automatic Exchange of Information

Pemerintah telah membuat agenda besar dengan cara mengubah pertukaran informasi menjadi terotomatisasi melalui agenda Automatic Exchange of Information (AEoI).

OECD dalam modul Automatic Exchange of Information: What It Is, How It Works, Benefits, What Remains to De Done (2012,5) menjelaskan definisi AEoI .

Automatic Exchange of Information adalah aktivitas yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak serta laporan keuangan dalam jumlah besar oleh negara sumber kepada negara tempat tinggal terkait berbagai jenis pendapatan.

DJP pada tahun 2018 akan memiliki kewenangan pertukaran data keuangan dengan 100 negara lain.

2. Sustainable Compliance Lewat Inovasi Layanan Pajak

DJP membangun serta memelihara kesadaran pajak yang berkesinambungan (sustainable compliance) melalui berbagai inovasi layanan pajak seperti e-servicemobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call. 

Sementara itu, Mobile Tax Unit (MTU) adalah organisasi nonstruktural untuk pelayanan di luar kantor. MTU merupakan tempat pelayanan terpadu yang dilaksanakan di luar gedung. Pelayanan yang diberikan biasanya berupa pendaftaran NPWP, penerimaan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, dan penerimaan permohonan pelayanan perpajakan lainnya yang diajukan oleh wajib pajak.

Proyek lainnya adalah outbond calling yang merupakan penyampaian informasi kepada wajib pajak/penanggung pajak dengan menggunakan media telepon.

3. Integrasi Data dan Sistem Informasi Perpajakan

Melakukan pembaharuan data dan integrasi sistem antara lain melalui e-filing, e-form, dan e-faktur. DJP melakukan validasi data baik berupa data kohir atau tunggakan pajak melalui program Provenido, hingga validasi data Surat Pemberitahuan (SPT).

DJP pada 2018 juga berencana melakukan migrasi basis data yang ada di dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SiDJP). Dengan demikian data pajak perpajakan, termasuk data Amnesti Pajak akan dapat ditelusuri validitasnya sehingga dapat dilakukan law enforcement yang lebih intensif namun tetap adil sesuai proporsinya oleh petugas pajak

4. Insentif Pajak dan Reviu Kebijakan Exemption Tax

Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan berupa Tax Holiday maupun Tax AllowanceTax Holiday telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Fasilitas Tax Holiday ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru dan merupakan industri pionir dengan syarat-syarat tertentu. Begitu pula dengan Tax Allowance juga telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 akan difokuskan kepada peningkatan pelayanan kepada para pegawai dan wajib pajak.

Selain itu dilakukan peningkatan efektivitas organisasi melalui perbaikan sistem informasi dan prosedur operasi.

Dengan adanya lima jurus pajak yang telah sejalan dengan Kementerian Keuangan berdasarkan APBN 2018 tersebut, DJP berharap penerimaan pajak senilai Rp1.618,1 triliun dengan tax ratio senilai 11,6% dari Produk Domestik Bruto dapat tercapai.

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Aturan Baru DJP Gali Potensi Pajak Luar Negeri

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menyempurnakan aturan terkait dengan konsultan pajak bali praktik penghindaran pajak internasional dengan metode pengalihan pendapatan ke perusahaan di luar negeri atau kerap disebut profit shifting.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak P.M. John L. Hutagaol mengatakan, aturan baru tersebut tertuang dalam  konsultan pajak bali PMK Nomor 107 Tahun 2017 tentang Controlled Foreign Company (CFC).

John menjelaskan, PMK 107/2017 menutup seluruh celah penghindaran pajak melalui  konsultan pajak bali pengalihan penghasilan, yang selama ini menjadi kelemahan PMK Nomor 256 Tahun 2008.

“Di PMK 107, kita menerapkan anti pragmatici, karena masalah memecah-mecah saham itu salah satu kelemahan dari  konsultan pajak bali PMK 256, membagi dividen, sehingga tidak terkena peraturan CFC,” ungkap dia di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Dia melanjutkan, PMK 107/2017 juga tidak akan memberikan dampak buruk bagi  konsultan pajak bali perekonomian, melainkan menjadi disinsentif bagi para pengusaha yang telah melakukan penghindaran pajak.

“tidak ada kaitannya dengan  konsultan pajak bali ekonomi, ini akan jadi disinsentif bagi penghindar pajak, ini akan memberikan insentif bagi ekonomi,” jelas dia.

Sementara, Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II, Ahmad Sadiw Urwah mengatakan konsultan pajak bali, PMK 256/2008 dianggap lemah karena masih bisa melakukan penghindaran pajak dengan mengatur pembagian dividen yang nilainya tidak material, lalu mendirikan  konsultan pajak bali perusahaan perantara, dan memecah penyertaan modal (kepemilikan) antara anggota grup perusahaan atau antara perusahaan afiliasi.

“Kelemahan kedua, hanya apply satu layer saja, ini kita perjelas, ketentuan CFC ini lebih dari satu layer sepanjang itu memiliki kriteria dikendalikan konsultan pajak bali, batasan 50% itu wajib pajak bisa lakukan tax planing, intinya kepemilikan  konsultan pajak bali dipecah-pecah dan di aturan yang baru ini agak sulit memecah besaran kepemilikan, kemudian di samping adanya PMK sebelumnya, perubahan PMK ini di dasari rekomendasi final rerport BEPS action plan 3, ini proyek yang di inisiasi oleh  konsultan pajak bali G20 kepada OECD untuk masalah penghindaran dan penggelapan pajak,” kata Sadiq.

Pokok-pokok perubahan aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 107/2017 adalah terkait dengan  konsultan pajak bali kepemilikan langsung dan tidak langsung, lalu adopsi istilah DCF menjadi  konsultan pajak bali badan usaha luar negeri non bursa terkendali, pengaturan  konsultan pajak bali saat diperolehnya deemed dividen, pengaturan perhitungan besarnya deemed dividen, pengaturan penghitungan kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit.

“Berbagai cara itu dilakukan dengan mengatur  konsultan pajak bali pembagian dividen yang nilainya tidak material, mendirikan perusahaan perantara, memecah penyertaan modal,” tambah dia.

PMK 107/2017, kata Sadiq, sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai  konsultan pajak bali anggota inclusive framework on BEPS dalam menerapkan BEPS action plan 3 terkait CFC. Serta, salah satu quick win Q2 tahun 2017 dalam  konsultan pajak bali kelompok kerja bidang peraturan dan perundangan tim reformasi perpajakan.

Kendati demikian, lanjut Sadiq, diharapkan PMK 107/2017 ini mampu menurunkan risiko penghindaran pajak melalui  konsultan pajak bali pengalihan penghasilan ke anak perusahaan yang berada di negara-negara surga pajak.

“Output yang diharapkan, mengurangi risiko, atau memberikan disinsentif bagi  konsultan pajak bali wajib pajak yang memindahkan labanya ke luar negeri, PMK ini bisa menangani praktik ini, tujuan terakhir adanya penerimaan baru dari  konsultan pajak bali deemed dividen ini,” tukas Sadiq.

Sumber:

Hendra Kusuma

detikFinance

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

PP Baru akan Atur Sanksi WP yang Tak Ikut Tax Amnesty

Pemerintah akan merilis Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty. PP ini akan mengatur perlakukan atas harta yang belum atau kurang terungkap serta tindakannya kepada wajib pajak (WP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, PP ini juga akan mengatur sanksi bagi WP yang tidak atau hanya sebagian melaporkan harta pada tax amnesty.

“UU tax amnesty itu kan memang mengamanatkan bahwa bagi mereka yang tidak mengikuti tax amnesty padahal dia sebetulnya ada yang harus diselesaikan, ada prinsip-prinsipnya ada dendanya, bagaimana bisa karena melapor lagi, bisa karena ditemukan oleh aparat pajak. Bisa juga dia ikut, tapi nggak bener, angkanya tidak semuanya dilaporkan. Itu juga ada aturannya,” jelas dia seperti ditulis di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Dia mengatakan, PP tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi WP maupun aparat pajak. Darmin menambahkan, PP tersebut perlu diterbitkan mengingat Undang-undang Pengampunan Pajak tidak menjelaskan secara rinci ketentuan tersebut.

“Kita harus buat aturannya secara rinci, tarifnya berapa, dendanya berapa. Tapi saya belum bilang, itu masih draf. Pokoknya itu diatur secara jelas sehingga tidak bisa ditafsir-tafsirkan lain dalam pelaksanaan,” ungkap dia.

Menurut Darmin, PP tersebut akan terbit dalam kisaran 1-2 bulan ke depan. Tapi, dia menegaskan, terdapat pengelompokan sanksi pada PP itu.

“Tentu ada pengelompokan sanksi yang sama sekali tidak ikut konsultan pajak bali, beda dengan yang ikut tapi tidak melaporkan semuanya,” tandas dia.

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Jaga Stabilitas Politik, Dirjen Pajak: Tak Ada Kebijakan Besar di 2018

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan tidak akan ada kebijakan besar terkait konsultan pajak bali perpajakan di 2018. Kebijakan baru kemungkinan hanya terkait perubahan tarif konsultan pajak bali pajak untuk usaha kecil menengah (UKM).

Menurut konsultan pajak bali dia, tidak adanya kebijakan besar lantaran stabilitas di tahun politik harus dijaga. “Melihat 2018 tahun politik, tidak ada big policy di 2018 dalam hal perpajakan,” kata konsultan pajak bali Robert di Univesitas Indonesia, Jakarta, Kamis (1/2).

Ia pun menjelaskan, jajarannya akan melakukan tugas seperti konsultan pajak bali biasa sesuai ketentuan yang ada. Namun, tugas bakal dikerjakan dengan berkualitas. Apalagi, pihaknya sudah tahu cara konsultan pajak bali pemetaan wajib pajak.

Di sisi lain, revisi konsultan pajak bali Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) akan dibahas. Sementara itu konsultan pajak bali, tarif pajak penghasilan (PPh) masih mengikuti UU PPh yang ada. Sebab, kajian mengenai perubahan tarif masih dilakukan konsultan pajak bali di parlemen, ia tak yakin kajian bakal berlangsung cepat.

Adapun perubahan tarif kemungkinan hanya akan dilakukan untuk konsultan pajak bali pajak UKM melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP). “Tarifnya mungkin diturunkan,” kata dia.

Di luar itu, ia mengingatkan bakal ada konsultan pajak bali penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait pajak di 2018. AEoI di domestik untuk rekening di atas Rp 1 miliar bakal diterapkan konsultan pajak bali mulai April, dan AEoI internasional pada September.

Penerapan AEoI juga disinggung konsultan pajak bali Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Ia mengatakan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini, modal utamanya ialah basis data hasil program konsultan pajak bali pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah lewat dan informasi keuangan dari hasil penerapan AEoI.

“Kebijakan pertukaran data secara otomatis dapat konsultan pajak bali meningkatkan basis pajak sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak dari erosi perpajakan yang dikenal dengan Base Erotion on Profit Shifting,” kata dia.

Adapun tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.423,9 triliun, naik sekitar 24% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.147,5 triliun. Jika mengacu pada konsultan pajak bali realisasi tahun lalu, kontributor terbesar bagi penerimaan pajak yaitu dari sektor konsultan pajak bali industri pengolahan (31,8%), perdagangan (19,3%), dan jasa keuangan (14%).

Sumber:

Rizky Alika

katadata.co.id

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Jokowi: Pajak UKM Bakal Turun Jadi 0,5 Persen Akhir Bulan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi konsultan pajak bali usaha kecil, dan menengah (UKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Penurunan tersebut dijanjikan konsultan pajak bali terlaksana pada akhir Maret ini.

“Insyaallah nanti konsultan pajak bali akhir bulan ini pajaknya akan kita turunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen,” ungkapnya sebelum membuka Sidang Dewan Pleno II dan Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2018 di Ballroom Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Rabu (7/3/2018). konsultan pajak bali

Presiden Jokowi menceritakan dirinya terlibat konsultan pajak bali tawar-menawar seru dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas pajak UKM ini. Jokowi ingin pajak serendah-rendahnya, sementara Sri Mulyani ngotot untuk menjaga konsultan pajak bali pemasukan negara.

“Saya kemarin sebetulnya nawarnya 0,25 persen tapi konsultan pajak bali menteri keuangan ngotot ‘Tidak bisa Pak, ini kalau turunnya sampai sejauh itu (0,25 persen) akan mempengaruhi penerimaan, pendapatan pemerintahan’. Oleh sebab itu konsultan pajak bali ditawar 0,5 persen, ditawar setengah, ya sudah saya ikut,” papar Jokowi.

Dia menjelaskan, pengambilan keputusan tersebut sudah melalui konsultan pajak bali pertimbangan cukup matang. Pemerintah pun sudah melakukan pertemuan khusus untuk konsultan pajak bali membahas soal penurunan tarif pajak UKM sebanyak tiga kali.

“Ini sudah kami rapatkan tiga kali,” ujar Jokowi.

Sebelumnya konsultan pajak bali, Sri Mulyani mengkaji penurunan tarif PPh Final bagi UKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Hal ini merespons instruksi konsultan pajak bali Presiden Jokowi usai pertemuan dengan pelaku UKM, beberapa waktu lalu.

“Posisi kami sedang mengkaji penurunan tarif PPh UKM karena kami tugasnya menerima instruksi konsultan pajak bali Presiden dan melakukannya dengan berbagai macam persiapan, apakah dari sisi peraturan pelaksanaan,” ujar konsultan pajak bali Sri Mulyani di Hotel Aston Sentul Bogor pada 27 November 2016.

Sumber:

Reporter: Supriatin

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

KONSULTAN PAJAK BALI

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR

  1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.
  2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukan telah terjadi pembatalan transaksi.
  3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
  4. Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut.
  5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan. 
  6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
  7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
  8. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

    Konsultan pajak bali
KONSULTAN PAJAK BALI

Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Bulan Maret dan April merupakan momentum pemenuhan kewajiban konsultan pajak bali perpajakan. Baik wajib pajak pribadi maupun badan akan menyampaikan laporan pajak tahunan. Berkaitan dengan hal itu, tak ada salahnya mengulik beberapa aturan terbaru di konsultan pajak bali sektor perpajakan. Berikut ini lima aturan pajak terbaru yang berhasil dihimpun konsultan pajak bali hukumonline.

1. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016
Peraturan ini berisi ketentuan mengenai konsultan pajak bali tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Peraturan yang ditandatangani oleh konsultan pajak bali Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2016.

Di dalam peraturan ini termuat ketentuan mengenai konsultan pajak bali teknis penerimaan dan pengolahan SPT. Antara lain, cara penyampaian SPT, validasi nomor pokok wajib pajak, serta pembetulan. Selain itu, di dalam peraturan ini juga terlampir lengkap formulir-fomulir yang berkaitan dengan konsultan pajak bali penyampaian SPT.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan kelima atas konsultan pajak bali PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan yang dikeluarkan oleh konsultan pajak bali Menteri Keuangan Bambang Brodjoegoro ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2016.

Ada tiga pasal yang diubah ketentuannya. Pertama, Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5). Selanjutnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4). Selain itu, ada pula penambahan ketentuan yang disisipkan menjadi Pasal 2 ayat (2a) dan Pasal 10B. konsultan pajak bali

Ketentuan yang diubah menyangkut konsultan pajak bali subjek pemungut pajak dan besarnya pungutan pajak. Sementara itu, ketentuan yang ditambahkan adalah aturan mengenai nilai ekspor yang menggunakan sistem free on board. Semua perubahan ketentuan dalam konsultan pajak bali PPh barang impor ini mulai berlaku tanggal 3 April 2016 mendatang.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015
Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk konsultan pajak bali pertambangan mineral dan batubara. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa objek PBB di bidang pertambangan minerba meliputi offshore maupun onshore. Selain itu, diatur pula tubuh bumi yang menjadi konsultan pajak bali objek PBB minerba baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi.

Selain subjek dan objek pajak, di dalam peraturan ini diatur pula konsultan pajak bali bagaimana penghitungan besar NJOP tubuh bumi dan bangunan yang kena pajak dan besaran PBB yang harus dibayarkan. Ada pula ketentuan mengenai konsultan pajak bali prosedur pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Ada beragam jenis formulir berkaitan dengan PBB minerba yang bisa didapatkan dari konsultan pajak bali lampiran Peraturan DJP ini.

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur soal konsultan pajak bali impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 9 November 2015 dan mulai berlaku terthitung sejak tanggal 9 Januari 2016 lalu. Terbitnya konsultan pajak bali PP No. 81/2015 ini sekaligus mencabut PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 12 Tahun 2001.

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai konsultan pajak bali jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN serta bagaimana mekanisme menyangkut pembebasan tersebut. Ada dua jenis barang yang dibebaskan dari PPN. Pertama, barang yang dibebaskan atas impornya. Kedua, barang yang dibebaskan PPN atas konsultan pajak bali penyerahannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1), ada sepuluh jenis barang yang dibebaskan PPN atas impornya. Barang-barang itu meliputi konsultan pajak bali mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, ternak, bibit, pakan hewan, pakan ikan, bahan pakan, dan bahan baku kerajinan perak. konsultan pajak bali

Sementara itu, barang yang dibebaskan PPN atas konsultan pajak bali penyerahannya meliputi semua yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) ditambah beberapa jenis lainnya. Tambahan tersebut adalah satuan rumah susun sederhana dan listrik. konsultan pajak bali

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015
Peraturan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada konsultan pajak bali perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang ada di dalam PP No. 74/2015 ini dibuat dalam konsultan pajak bali rangka melaksanakan amanat Pasal 16B ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah tiga kali menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Aturan ini diterbitkan pada konsultan pajak bali tanggal 1 Oktober 2015 dan mulai berlaku sebulan kemudian.

Di dalam aturan ini disebutkan bahwa penyerahan jasa konsultan pajak bali Kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. Menurut Pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, ada dua jenis kapal yang mendapatkan pembebasan PPN. Pertama, kapal yang dioperasikan oleh konsultan pajak bali perusahaan angkutan laut nasional yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia. konsultan pajak bali

Kedua, kapal yang dioperasikan oleh konsultan pajak bali perusahaan angkutan laut asing yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal Indonesia berdasarkan konsultan pajak bali asas timbal balik.
Sumber:

Hukum.online

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING