Omnibus Law soal Perpajakan Berisi 9 UU

Rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan sudah rampung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).konsultan pajak jakarta

Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan resmi yang diterima , terdapat sembilan undang-undang ( UU) yang masuk dalam pembahasan.

Jumlah UU tersebut telah bertambah sejak pertama kali Sri Mulyani mengumumkan beleid sapu jagad ini hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019. Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu. Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2. UU Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4. UU Kepabeanan

5. UU Cukai

6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

7. UU Penanaman Modal

8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

9. UU Pemerintah Daerah

Adapun RUU omnibus law perpajakan memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi. konsultan pajak jakarta

Selanjutnya, pengaturan pengkreditan pajak masukan, pengaturan mengenai sanksi administrasi, pengaturan mengenai besarnya beban bunga, pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Kemenkeu berdalih RUU omnibus law perpajakan merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi dalam dan luar negeri. Kemudian dapat menciptakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan WP secara sukarela. konsultan pajak jakarta

Selanjutnya menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, serta mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pengaturan yang sederhana dan berkeadilan. “Insentif perpajakan dimaksud diberikan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan meningkatkan investasi langsung dari luar negeri atau foreign direct investment (FDI),” sebut Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan yang disahkan pada Desember 2019 konsultan pajak jakarta

Sibuk Kerja Sampai Lupa Bayar Pajak ?

ISTILAH Wajib Pajak (konsultan pajak di jakarta) dalam dunia perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Namun, pada sebagian orang, pengertian Wajib Pajak bisa diartikan berbeda dengan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang.

kebanyakan orang memahami bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak. Oleh karena itu, sebelum memiliki persepsi yang lebih jauh mengenai Wajib Pajak, ada baiknya untuk memahami pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) disebutkan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan konsultan pajak di jakarta .

Dengan demikian, penjelasan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) adalah sebagai berikut;

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi:
    • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha
    • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas
    • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan

  2. Wajib Pajak Badan:
    • Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)
    • Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan)

  3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak:
    • Bendahara Pemerintah Pusat
    • Bendahara Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPh, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi (tatbestand) definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak adalah Subjek Pajak dan Objek Pajak.

Istilah tatbestand berasal dari bahasa Jerman yang berarti undang-undang mewajibkan seseorang untuk memenuhi syarat (tatbestand) yang ditentukan dalam undang-undang.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas, menyatakan bahwa orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. konsultan pajak di jakarta

Tranformasi dan Indikator Pengelolaan Pajak Perusahaan

PERUBAHAN model pendekatan kepatuhan menuju pada kepatuhan kooperatif mendorong perusahaan untuk memiliki kerangka kontrol risiko pajak, atau Tax Control Framework (TCF), di dalam operasional pengelolaan pajak perusahaan.

Untuk itu, perusahaan perlu melakukan transformasi atau perubahan secara bertahap agar pengelolaan pajak di internal perusahaan dapat beradaptasi dengan pendekatan kepatuhan berbasis risiko tersebut.

Keberhasilan transformasi diukur dengan key performance indicator (KPI) yang inovatif dan disesuaikan dengan target perubahan secara bertahap. Oleh karena itu, indikator-indikator performa dalam KPI ke depan tidak lagi hanya terkait ketepatan waktu pelaporan dan jumlah pembayaran pajak saja, tetapi juga terkait dengan aktivitas dalam sistem dan prosedur kontrol risiko pajak.

Transformasi Pengelolaan Pajak

Penting bagi perusahaan untuk melakukan gap analysis untuk menilai kondisi pengelolaan pajak saat ini dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Hal-hal yang perlu dinilai, antara lain, kapabilitas dari komponen-komponen operasional pengelolaan pajak dalam perusahaan, seperti pengolahan data, penggunaan teknologi, proses kerja, sumber daya manusia, struktur organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, komunikasi, dan tata kelola risiko di dalam perusahaan (Elgood, 2008).

Penilaian atas kondisi serta kapabilitas komponen-komponen tersebut menentukan tingkat kematangan (maturity level) dari pengelolaan pajak dalam perusahaan. Perubahan bertahap dalam transformasi pengelolaan pajak perusahaan dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan dari pengelolaan pajak yang diharapkan oleh perusahaan.

Menurut Schofield (2017), tingkat kematangan pengelolaan pajak perusahaan dapat dibedakan menjadi empat tingkat.

Pertama, tingkat informal. Dalam tingkat ini, pembagian peran dan tanggung jawab dalam operasional pengelolaan pajak masih bersifat informal, dan eksekusi pekerjaan pajak hanya didasarkan pada pengalaman. Operasional pengelolaan pajak pada tingkat informal juga bercirikan tidak adanya standardisasi kerja, tidak ada pelatihan formal bagi sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengelolaan pajak, tidak ada integrasi teknologi, dan internal control yang terbatas.

Kedua, tingkat terstandardisasi. Dalam tingkat ini, proses operasional kerja telah terstandardisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan di dalam organisasi. Teknologi yang digunakan umumnya sudah terintegrasi dengan data. Internal control pun telah tersedia walaupun cakupannya masih terbatas. Namun, penyimpangan prosedur masih mungkin terjadi akibat kurangnya kontrol dan monitoring.

Ketiga, tingkat terkelola. Dalam tingkat ini, proses operasional kerja secara aktif termonitor, dan telah memiliki internal control yang cukup kuat. Namun, proses operasional kerja dan internal control perlu ditingkatkan agar dapat berjalan secara efisien sehingga penyimpangan prosedur dapat cepat terdeteksi. Pada tingkat ini, teknologi untuk mendukung automasi proses operasional kerja pengelolaan risiko pajak belum digunakan secara maksimal.

Keempat, tingkat optimal. Dalam tingkat ini, proses operasional kerja telah berjalan efisien sesuai dengan best practice. Operasional pengelolaan pajak telah terintegrasi dengan sistem kontrol risiko pajak. Teknologi yang digunakan mampu mendukung seluruh aspek dalam pengelolaan sehingga menghasilkan produk kerja yang akurat dan berkualitas.

Hasil penilaian atas kondisi operasional pengelolaan pajak perusahaan saat ini merupakan basis bagi perusahaan untuk merumuskan rencana-rencana aksi dalam rangka perubahan bertahap menuju kondisi yang diharapkan. Implementasi rencana aksi dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi.

Dalam praktik, penyusunan rencana aksi menyasar komponen pengelolaan pajak yang tidak berfungsi dengan baik. Schofield (2017) menyebutkan bahwa komponen penggunaan teknologi merupakan prioritas utama dalam transformasi pengelolaan pajak di banyak perusahaan. Tujuannya, agar laporan pajak perusahaan dihasilkan dari data yang akurat dan berkualitas.

Secara umum, perusahaan menetapkan tingkat kematangan yang dituju dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, target dari tingkat kematangan pengelolaan pajak perusahaan dapat dicapai secara bertahap. Misalnya, pada tahun kedua mencapai tingkat terstandardisasi, dan pada tahun kelima meraih tingkat terkelola.

Dalam rangka menjalankan transfromasi tersebut, perusahaan perlu membuat roadmap transformasiPenyusunan roadmap transformasi akan membantu perusahaan dalam memetakan setiap tahapan perubahan dan memantau pencapaian rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana aksi yang dimuat dalam roadmap akan dinilai secara berkala oleh manajemen perusahaan.

Selain rencana aksi, roadmap juga memuat timelines, pembagian peran dan tanggung jawab di dalam departemen pajak, dan target penyelesaian dari implementasi rencana aksi setiap tahun. Pihak lain yang diperlukan dalam rangka koordinasi dalam menjalankan rencana aksi juga menjadi bagian dari roadmap transformasi.

Pada akhirnya, roadmap akan membantu perusahaan menyelaraskan rencana strategis pengelolaan pajak dengan perkembangan bisnis dan organisasi perusahan.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penting untuk menilai keberhasilan transformasi pengelolaan pajak perusahaan. Ukuran keberhasilan ditentukan oleh indikator kunci yang dirumuskan dalam KPI.

Keberhasilan kinerja akan diketahui jika pengelolaan pajak dihadapkan dengan KPI secara spesifik. Misalnya, indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah biaya pajak yang rendah maka KPI yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah pencapaian tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR).

Indikator keberhasilan dapat berupa indikator tradisional maupun nontradisional (Schofield, 2017). Indikator tradisional umumnya berupa tarif pajak efektif, ketepatan laporan pajak, besaran jumlah koreksi dalam pemeriksaan pajak, atau tingkat pengembalian dalam proses restitusi.

Indikator nontradisional menitikberatkan pada ukuran keberhasilan terkait pengelolaan risiko pajak, inovasi dalam proses kerja dan teknologi, atau pada suatu aktivitas atau proyek tertentu, misalnya transfer pricing. Keberhasilan juga dapat diukur dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko pajak, improvisasi dalam proses, alur kerja, dokumentasi, dan peningkatan kompetensi. Pada umumnya, indikator nontradisional menjadi ukuran keberhasilan dari implementasi rencana aksi dan pencapaian target tingkat kematangan pengelolaan pajak yang diharapkan. Indikator tersebut juga menjadi pedoman penilaian atas performa departemen pajak perusahaan dan performa masing-masing profesional dalam departemen pajak

PPh UMKM Ditanggung Pemerintah, Siapa yang berhak?

Pemerintah terus berusaha memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Dikutip dari situs kemenkeu.go.id, ada tambahan belanja APBN 2020 yang ditujukan untuk penanganan pandemik Covid-19, yaitu sebesar 255,1 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup untuk bidang Kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, Social Safety Net sebesar 110 triliun rupiah, dan dukungan dunia usaha (Perpajakan DTP (Pajak DTP dan Bea Masuk DTP) sebesar 70,1 triliun rupiah. Poin dukungan usahan termasuk di dalamnya komponen stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Harapannya UMKM bisa bertahan di tengah pandemi virus korona. Terlebih dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat perputaran ekonomi melambat.

Dukungan dunia usaha, dalam hal ini UMKM, disahkan dalam BAB III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Bab tersebut menguraikan tentang Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Pada peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 23, insentif PPh Final ini tidak dimasukkan.

Kementerian Keuangan secara resmi  menanggung PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini dipatok 0,5% dari peredaran bruto. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa perkiraan besar insentif pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM itu sebesar Rp 2,4 triliun.

­­

Apa yang berubah dari PMK No.23 ke PMK No. 44?

PMK No. 23 tahun 2020 memuat empat stimulus fiskal. Kemudian di PMK No.44 tahun 2020 terdapat satu penambahan (perluasan) insentif PPh Final 0,5% Pajak Ditanggung Pemerintah. Lima stimulus berupa insentif tersebut yaitu:

1.       Relaksasi PPh 21 ditanggung pemerintah (bagi pekerja di seluruh sektor industri manufaktur yang punya income sampai 200juta/tahun) dengan nilai ditanggung diperkirakan senilai 8,6 triliun rupiah. Hal ini kemudian di atur di dalam BAB II Insentif PPh Pasal 21.

2.      Relaksasi PPh 22 impor bagi 19 sektor industri manufaktur,  baik di lokasi KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan non KITE. Besar penundaan diperkirakan senilai 8,15 triliun upiah. Diatur dalam BAB IV Insentif PPh Pasl 22 Impor.

3.      Relaksasi PPh 25 bagi korporasi berupa potongan 30% bagi 19 sektor industri manufaktur, baik di lokasi KITE dan non KITE (berdasarkan rekomendasi KADIN dan APINDO). Besar Penundaan sekitar 4,2 triliun rupiah. Diatur dalam BAB V Insentif Angsuran PPh Pasal 25

4.      Relaksasi restitusi PPN bagi perusahaan eksportir dipercepat tanpa audit awal dan tanpa batasan/plafon. Bagi perusahaan noneksportir dibatasi sampai 5 M rupiah. Besar restitusi 1,97 triliun rupiah. Diatur dalam BAB VI Insentif PPN.

5.      Insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM yaitu PPh Final 0,5%-nya ditanggung pemerintah. Hal ini dimasukkan di dalam BAB III Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

Untuk memudahkan, kemenkeu juga menyusun daftar FAQ (Frequently Asked Question) tentang PMK No. 44 tahun 2020 yang bisa dibaca di https://www.kemenkeu.go.id/media/15054/faq-pmk-44-2020.pdf

Seluruh kebijakan di atas mulai berlaku sejak 27 April 2020 hingga masa pajak September 2020. Informasi selengkapnya bisa dicek online di www.pajak.go.id.

Penentuan NJOP PBB-P3 Diperjelas

Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru mengenai tata cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3).

Ketentuan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 186/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB yang merevisi dan mencabut beleid sebelumnya, yakni PMK No. 139/2014.Konsultan Pajak

Dirilisnya beleid baru ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan simplifikasi regulasi.

Dalam regulasi terbaru, jumlah kategori objek pajak PBB-P3 bertambah dari empat kategori objek pajak PBB-P3 menjadi enam objek pajak PBB-P3.

Enam objek pajak yang dimaksud antara lain objek pajak PBB sektor perkebunan, sektor per- hutanan, pertambangan migas, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan minerba, serta sektor lainnya selain objek pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.Konsultan Pajak di Bali

Dengan ini, Kemenkeu mengatur secara lebih spesifik terkait dengan pengenaan PBB-P3 pada sektor pertambangan.

Meski jumlah kategori objek pajak ditambah, Kemenkeu kali ini langsung mengatur tata cara penetapan NJOP melalui PMK, tidak lagi melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) seperti yang terdapat dalam aturan sebelumnya.

NJOP PBB-P3 ditentukan berdasarkan penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan yang penilaiannya ditentukan oleh penilai pajak.

Secara general, nilai NJOP bumi ditetapkan berdasarkan areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengamanan, dan areal emplasemen.

Adapun, NJOP bangunan secara general ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru yakni metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek pajak tersebut.Konsultan Pajak di Bali

Ketentuan baru mengenai tata cara penentuan NJOP PBB-P3 ini mulai berlaku per 1 Januari tahun depan.

Implementasi SIN Bisa Tingkatkan Rasio Pajak

Mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo menyebutkan implementasi penguatan basis pajak melalui single identity number (SIN) dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak negara menjadi 16-19 persen.

Saat ini, rasio penerimaan pajak Indonesia berada pada level 10-11 persen. Pada 2020, pemerintah menargetkan naik menjadi 11,5 persen.

“Bisa sebesar 16-19 persen karena dengan SIN itu semua nanti akan pengakuan dossa bersama. Anda akan mengaku sehingga mengurangi korupsi secara sistem. Orang terpaksa jujur,” kata Hadi Poernomo pada sosialisasi SIN di Gedung Ditjen Pajak Jakarta, Sabtu (23/11/2019)..

Hadi yang menjabat ketua BPK periode 2009-2014 dan Dirjen Pajak periode 2001-2006 tersebut menjelaskan hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Malaysia telah menerapkan sistem serupa dengan SIN.

Menurut dia, SIN dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak karena sistem tersebut dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.

SIN mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data-data finansial maupun nonfinansial di luar aparat pajak ke dalam Bank Data Pajak yang terpusat secara nasional, lalu melakukan proses pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan SPT Wajib Pajak. Konsultasi Pajak di Bali.

Mekanisme ini membuat SIN mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi terpaksa jujur secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak namun juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk korupsi. “SIN memberantas korupsi secara sistem karena monitoring perpajakan dapat dilakukan secara utuh dan sistem ini membangun kondisi agar para wajib pajak “terpaksa jujur” dapat terwujud secara otomaris karena sistem,” kata Hadi Poernomo. Konsultan Pajak Bali

Hadi Poernomo telah mempromosikan SIN selama 2001 hingga 2004 dan berhasil meraih 248 MoU dengan berbagai akademi/universitas, pemda, bank, partai politik dan lembaga lainnya untuk pertukaran data maupun dukungan kajian. Satu per satu kendala rahasia berhasil dibuka pada tahap ini.

Puncaknya saat Hadi Poernomo memaparkan gagasan SIN di hadapan Presiden Megawati dan seluruh jajarannya pada 15 April 2004. Presiden menyatakan dukungannya dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 untuk mengakomodasi perwujudan transparansi melalui SIN di dalam APBN.

Hadi Poernomo segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 178 Tahun 2004 tentang Blue Print DJP berisi antara lain mengenai peningkatan Bank Data Pajak menjadi Bank Data Nasional melalui Nomor Identitas Tunggal (SIN). Konsultan Pajak Bali

 

Sumber : Beritasatu.com

BATAS WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

  1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)
    1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
      • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
      • Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Konsultasi Pajak
    2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

  1. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
    1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
      • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
    2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Konsultan pajak bali

  1. Untuk SPT Masa
    1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
    2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Konsultasi Perpajakan
    3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
      1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
      3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
      4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :
No. Jenis Pajak Batas Pembayaran (Paling Lambat …) Batas Pelaporan
(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014) Undang Undang di bidang Perpajakan
1 PPh pasal 4(2) setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
2 PPh pasal 4(2) pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
3 PPh pasal 15 setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
4 PPh pasal 15 pemotongan tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
5 PPh pasal 21 tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
6 PPh pasal 23/26 tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
7 PPh pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
8 PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) saat penyelesaian dokumen PIB  
9 PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC 1hari kerja berikutnya hari kerja terakhir minggu berikutnya
10 PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang 14 hari setelah masa pajak berakhir
11 PPh pasal 22 migas tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
12 PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu tgl 10 bulan berikutnya tgl 20 bulan berikutnya
13 PPN & PPnBM akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14 PPN atas kegiatan membangun sendiri tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15 PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16 PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan tgl 7 bulan berikutnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17 PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN  
18 PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19 PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir. 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20 Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

1. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25 :

      1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :
        • WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjan bebas.
        • WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan). Konsultan pajak bali

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

 

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Per Oktober 2019, Penerimaan Pajak Baru Rp 1.000 Triliun

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 mencapai Rp1.000 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577,56 triliun. Konsultasi Perpajakan

“Rp 1000 triliun sampai Oktober tanggal berapa gitu. Kan 31 masih kemaren, hari ini belum kita rekap. Kan masih ada penerimaan PPN yang cukup besar,” ujar Yon di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

yon berharap penerimaan pajak mampu capai target hingga akhir tahun. Mengingat masih ada PPN perusahaan yang masih akan disetorkan hingga akhir tahun.

“Sampai akhir tahun masih banyak yang kita, yang paling banyak pasti dari bendahara dong. Pencairan bendahara pemerintah, baik itu dari APBN/APBD. Project itu kan biasanya pencairannya signifikan di bulan November dan Desember,” jelasnya. Consultan Pajak di Bali

Selain PPN, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan penerimaan dari sektor pajak perusahaan/badan yang masih kurang bayar dari Januari hingga Oktober. “Karena itu banyak yang kurang bayar selama Januari-November, nanti itu diakumulasi,” jelasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sah, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019). Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019. Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Jasa Urus BPJS di bali.

Tarif kenaikan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020. “Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000,”. Jasa Urus BPJS di bali.

menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019. “PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019. Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000,” ujar Iqbal. Sebelumnya, rencana kenaikan iuran pun disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada. Di sisi lain, Iqbal juga pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Jasa Urus BPJS

 

 

Sumber : Kompas.com

Masa Tahan Habis, Dana Amnesti Pajak Rp12 T masih Betah di RI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan dana repatriasi Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty senilai Rp12,6 triliun yang telah bebas dari masa tahan masih betah di dalam negeri. Uang tersebut merupakan dana repatriasi yang masuk pada periode Tax Amnesty pertama yaitu Juli sampai September 2016.

Sebagaimana diketahui, wajib pajak harus menempatkan dana repatriasi di Indonesia selama tiga tahun sejak program berjalan. Proses pemasukan dana repatriasi ke dalam negeri dibagi dalam tiga periode. Konsultasi pajak

Pertama, berlangsung pada Juli sampai September 2016. Kedua, pada Oktober sampai Desember 2016. Ketiga, pada Januari sampai Maret 2017. Consultan pajak di bali

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan total seluruh dana repatriasi yang mengalir dalam negeri dari tiga periode mencapai Rp146 triliun. Dengan demikian, dana yang statusnya bebas masa tahan hingga September 2019 setara 8,63 persen dari total dana repatriasi.

Berdasarkan data masuk repatriasi Juli-September 2016 total Rp12,6 triliun. Dengan demikian yang sudah free (bebas) di September 2019 adalah hanya Rp12,6 triliun.Konsultasi pajak

Ia merincikan dari total dana repatriasi sebesar Rp146 triliun itu mayoritas setara Rp130 triliun masuk melalui lembaga pintu masuk (gateway), dalam ini bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka Tax Amnesty untuk menampung repatriasi. Sisanya sebesar Rp16 triliun masuk melalui alih nama Surat Berharga Negara (SBN).

Robert menjamin dana sebesar Rp12,6 triliun tidak akan mengalir kembali ke luar negeri, meskipun telah bebas masa tahan repatriasi. Bank persepsi melaporkan belum ada pergerakan dana keluar sampai dengan 30 Agustus 2019.Konsultasi pajak

Sumber : Jakarta, CNN Indonesia