Per Oktober 2019, Penerimaan Pajak Baru Rp 1.000 Triliun

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 mencapai Rp1.000 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577,56 triliun. Konsultasi Perpajakan

“Rp 1000 triliun sampai Oktober tanggal berapa gitu. Kan 31 masih kemaren, hari ini belum kita rekap. Kan masih ada penerimaan PPN yang cukup besar,” ujar Yon di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

yon berharap penerimaan pajak mampu capai target hingga akhir tahun. Mengingat masih ada PPN perusahaan yang masih akan disetorkan hingga akhir tahun.

“Sampai akhir tahun masih banyak yang kita, yang paling banyak pasti dari bendahara dong. Pencairan bendahara pemerintah, baik itu dari APBN/APBD. Project itu kan biasanya pencairannya signifikan di bulan November dan Desember,” jelasnya. Consultan Pajak di Bali

Selain PPN, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan penerimaan dari sektor pajak perusahaan/badan yang masih kurang bayar dari Januari hingga Oktober. “Karena itu banyak yang kurang bayar selama Januari-November, nanti itu diakumulasi,” jelasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sah, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019). Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019. Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Jasa Urus BPJS di bali.

Tarif kenaikan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020. “Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000,”. Jasa Urus BPJS di bali.

menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019. “PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019. Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000,” ujar Iqbal. Sebelumnya, rencana kenaikan iuran pun disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada. Di sisi lain, Iqbal juga pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Jasa Urus BPJS

 

 

Sumber : Kompas.com

Masa Tahan Habis, Dana Amnesti Pajak Rp12 T masih Betah di RI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan dana repatriasi Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty senilai Rp12,6 triliun yang telah bebas dari masa tahan masih betah di dalam negeri. Uang tersebut merupakan dana repatriasi yang masuk pada periode Tax Amnesty pertama yaitu Juli sampai September 2016.

Sebagaimana diketahui, wajib pajak harus menempatkan dana repatriasi di Indonesia selama tiga tahun sejak program berjalan. Proses pemasukan dana repatriasi ke dalam negeri dibagi dalam tiga periode. Konsultasi pajak

Pertama, berlangsung pada Juli sampai September 2016. Kedua, pada Oktober sampai Desember 2016. Ketiga, pada Januari sampai Maret 2017. Consultan pajak di bali

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan total seluruh dana repatriasi yang mengalir dalam negeri dari tiga periode mencapai Rp146 triliun. Dengan demikian, dana yang statusnya bebas masa tahan hingga September 2019 setara 8,63 persen dari total dana repatriasi.

Berdasarkan data masuk repatriasi Juli-September 2016 total Rp12,6 triliun. Dengan demikian yang sudah free (bebas) di September 2019 adalah hanya Rp12,6 triliun.Konsultasi pajak

Ia merincikan dari total dana repatriasi sebesar Rp146 triliun itu mayoritas setara Rp130 triliun masuk melalui lembaga pintu masuk (gateway), dalam ini bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka Tax Amnesty untuk menampung repatriasi. Sisanya sebesar Rp16 triliun masuk melalui alih nama Surat Berharga Negara (SBN).

Robert menjamin dana sebesar Rp12,6 triliun tidak akan mengalir kembali ke luar negeri, meskipun telah bebas masa tahan repatriasi. Bank persepsi melaporkan belum ada pergerakan dana keluar sampai dengan 30 Agustus 2019.Konsultasi pajak

Sumber : Jakarta, CNN Indonesia

RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda Turun

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, dan menempatkan berbagai fasilitas perpajakan di dalam satu perundang-undangan,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Beberapa poin penting dari RUU ini diuraikan yaitu Pertama, yang menyangkut pengaturan yang berhubungan dengan tarif pajak penghasilan. RUU ini nanti akan menyangkut tiga undang-undang yang bisa yang dalam hal ini akan terkoreksi atau terkena, yaitu Undang-Undang PPH (Pajak Penghasilan), Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Consultan Pajak Bali

Di bidang PPH, substansi yang paling penting di dalam RUU ini adalah penurunan tarif PPH badan, yang saat ini 25% akan diturunkan secara bertahap menjadi 20%,” terang Menkeu.

Pemerintah juga akan memberikan penurunan untuk perusahaan yang go public di bawah tarif PPH yang sudah turun tersebut 3% di bawahnya, sehingga kalau mencapai 20%, akan bisa mencapai 17%. “Ini sama dengan PPH di Singapura. Dan ini terutama untuk go public baru yang akan masuk ke bursa sehingga mereka bisa mendapatkan insentif. Kita berikan tiga persen lebih rendah dari tarif normal untuk 5 tahun,” ujar Sri Mulyani. Consultasi Perpajakan

Poin kedua, yang sangat penting di dalam RUU ini nanti adalah menghapuskan PPH atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Selama ini dividen yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri yang diterima oleh PPH badan, kalau dia memiliki saham di atas 25% memang tidak dikenakan PPH. Namun kalau dia memiliki saham di bawah 25% dikenakan PPH normal, yaitu 25% tarif yang sekarang, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen juga dikenakan PPH final 10 persen.

“Di dalam RUU ini kami akan menyampaikan semua pajak PPH dividen ini dihapuskan apabila deviden itu ditanamkan di dalam investasi di Indonesia. Jadi ini, baik dividen yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka dia akan dibebaskan selama dia diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Menkeu. Consultasi Pajak

Ketiga, untuk PPH wajib pajak orang pribadi, menurut Menkeu, pemerintah akan menerapkan perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial. Artinya, warga negara Indonesia maupun warga negara asing akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung dari berapa lama tinggal di Indonesia, yaitu cut of date-nya 183 hari, dan terhadap subjek pajak tersebut akan dikenakan rezim pajak teritorial.Consultasi Pajak

Yang keempat, lanjut Menkeu, RUU ini bertujuan untuk para wajib pajak lebih complay atau patuh dengan secara lebih mudah. Jadi RUU ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa merasa terbebani terhadap kepatuhan. Ada beberapa hal yang mengurangi keringanan dari sanksi.

“Jadi kalau wajib pajak yang selama ini melakukan pembetulan SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa dan kemudian mereka mengalami kurang bayar dan oleh karena itu mereka melakukan pembetulan, mereka selama ini dikenakan sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar tadi. Di dalam RUU ini, kami menurunkan sanksinya per bulan menjadi prorata yaitu suku bunga acuan yang ada di pasar + 5%,” jelas Menkeu. Consultasi Pajak

Ditambahkan prorata itu artinya tergantung berapa lama mereka berapa panjang, berapa lama kekurangan bayar. Kalau dia hanya 2 bulan ya berarti 2 bulan per 12 dikalikan suku bunga pasar + 5%. Selain itu, pemerintah juga akan menurunkan sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang dibuatnya tidak tepat waktu, selama ini sanksinya adalah 2% dari pengenaan pajaknya. Maka di dalam RUU ini, lanjut Menkeu, diusulkan diturunkan dari 2% menjadi 1% sanksinya.

Yang kelima, pemerintah juga memberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan, terutama bagi perusahaan kena pajak yang selama ini barang yang dihasilkan tidak dikukuhkan sebagai objek pajak dan oleh karena itu mereka sekarang boleh mengkreditkan.Consultan Pajak Bali

“Jadi berbagai pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan, di dalam RUU ini sekarang bisa dikreditkan. Dikreditkan ini artinya artinya dia boleh diklaim untuk mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya,” kata Menkeu.

Kemudian yang keenam, RUU ini kita akan menempatkan seluruh fasilitas-fasilitas insentif perpajakan di dalam satu bagian, seperti tax holiday, super deduction, fasilitas PPH untuk kawasan ekonomi khusus, dan PPH untuk surat berharga nasional di pasar internasional.

“Ini semuanya akan dimasukkan di dalam RUU ini, sehingga dia memiliki landasan hukum dan konsistensi dari landasan hukumnya di satu peraturan. Kita tidak mengambil dari peraturan-peraturan yang lain, seperti undang-undang investasi, dan yang lain-lain. Tapi kita masukkan dalam undang-undang perpajakan ini,” tegas Menkeu.

Selainjutnya poin ketujuh, di dalam rangka untuk mengantisipasi dari sisi munculnya fenomena perusahaan digital internasional seperti amazon, google, dan yang lain-lain. Selama ini, menurut Menkeu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri yang bisa melakukan pemungutan pajak yang kemudian disetor, namanya subjek pajak luar negeri.

Dengan undang-undang ini, menurut Menkeu, pemerintah akan menetapkan bahwa perusahaan digital terutama di internasional seperti Google, Amazon, Netflix sekarang bisa memungut, menyetor dan melaporkan PPn. Consultan Pajak Bali

“Ini tujuannya adalah supaya tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan internasional dari kewajiban PPn-nya yang mereka bisa pungut karena mereka tahu siapa-siapa yang berapa jumlah volume kegiatan ekonominya. Tarifnya PPn masih sama dengan undang-undang PPn selama ini yaitu 10%,” terang Sri Mulyani.

Terakhir, lanjut Menkeu, ini ada di dalam komunike dari pertemuan G20 terakhir dan sudah dilakukan di dalam laporan OECD terhadap negara-negara anggota OECD, bahwa dengan adanya ekonomi digital ini sekarang bentuk usaha tetap/badan usaha tetap atau yang disebut permanent establishment selama ini didasarkan pada kehadiran fisik. Berkonsultasi Pajak 

“Jadi perusahaan itu harus ada di wilayah teritori Indonesia baru mereka bisa diberikan badan usaha tetap atau permanent establishment,” terang Menkeu seraya menambahkan, di dalam RUU ini sesuai dengan fenomena yang sekarang sudah dikenal mengenai ekonomi yang sifatnya digital across border maka definisi dari badan usaha tetap tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Jadi walaupun mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajaknya tetap ada. Berkonsultasi Pajak 

“Ini karena mereka memiliki apa yang disebut significant economy present atau kehadiran dari kegiatan ekonomi yang sangat signifikan meskipun mereka tidak punya cabang atau badan usaha tetap di sini,” pungkas Menkeu.

Sumber : Anto Kurniawan

 

DJP Permudah Pembayaran Pajak Lewat Agen Laku Pandai

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai yang bekerja sama dengan beberapa bank pelat merah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini merupakan merupakan salah satu pengembangan proses bisnis pembayaran pajak yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pembayaran atau penyetoran penerimaan negara melalui penambahan kanal penerimaan negara dan mempermudah serta mempercepat proses pembayaran pajak. Consultan Pajak Bali

“Pengembangan kemudahan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai akan dilaksanakan melalui kegiatan piloting yang diselenggarakan selama periode Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Kegiatan piloting ini diselenggarakan melalui kerja sama antara DJP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Seperti diketahui Laku Pandai sendiri merupakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang menjadi program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program branchless banking untuk penyediaan layanan perbankan, dan layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan agen bank, yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.  Consultan Pajak Bali

“Terkait pembayaran pajak, Agen Laku Pandai dapat melayani pembayaran pajak untuk seluruh jenis pajak sepanjang pembayar pajak telah memiliki Kode Billing. Namun demikian, untuk tujuan pemberian kemudahan pelayanan, salah satu keunggulan layanan pembayaran pajak melalui Agen Laku Pandai adalah penyediaan fitur Auto-Create Kode Billing dimana pembayar pajak dapat melakukan penyetoran tanpa perlu membuat Kode Billing terlebih dahulu,” Consultan Pajak Bali

Terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang langsung dapat dilakukan pembayaran melalui fitur AutoCreate Kode Billing ini, yaitu PPh pasal 21 Masa, PPh Pasal 22 Masa, PPh Pasal 23 Masa, PPh Pasal 25 Orang Pribadi, PPh Pasal 25 Badan, PPh Final Bruto Tertentu, dan PPN Dalam Negeri Masa. Untuk memperlancar pembayaran dan/atau penyetoran pajak, Agen Laku Pandai harus memenuhi beberapa persayaratan seperti mempunyai menu Auto-Create Kode Billing.Consultan Pajak Bali

Ditambah mempunyai menu pembayaran dengan input Kode Billing, dapat mencetak ulang Bukti Penerimaan Negara (BPN), serta Flow dan Screen Design untuk fitur pembayaran pajak yang disesuaikan dengan pengembangan pada masing-masing bank.

Sumber : Liputan6.com

Ada Diskon Pajak, Pengembang Mulai Bangun Rumah Mewah

Setelah pemerintah memberikan relaksasi atas Pajak  Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dengan menaikkan nilai threshold-nya menjadi di atas Rp 30 miliar, banyak pengembang yang mulai mempersiapkan diri membangun unit mewah ini. consultang pajak bali

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo mengatakan adanya relaksasi pajak ini membantu properti untuk mulai bangkit dan kembali berinvestasi membangun properti. Hal ini disampaikan Hendro kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Biar Ibu tak terlalu kecewa, sebenarnya kalau bicara pajak PPnBM itu tidak ada orang yang bangun Rp 10 miliar. Tapi peraturan ini baru beberapa bulan sekarang banyak developer banyak persiapkan bangun yang lebuh besar unitnya,” kata Hendro dalam Rakornas Bidang Properti Kadin di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dia menyebutkan, saat ini demand properti untuk kalangan menengah ke atas memang sedang lesu dampak dari adanya ancaman krisis sehingga menahan untuk berinvestasi di properti. consultang pajak bali

Namun, menurut dia untuk jenis properti di harga Rp 1 miliar ke bawah tingkat permintaannya masih cukup tinggi. Sehingga di prediksi mulai tahun depan sektor properti ini kembali mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding dengan beberapa tahun terakhir.

“Tahun ini akan tetap stagnan. Tahun depan kita akan lihat ekonomi dunia gimana. Untuk menengah ke bawah ada growth, ini bukan investasi tapi kebutuhan,” jelasnya. consultang pajak bali

Sumber, CNBC IndonesiaàNews – Monica Wareza

PPh Badan Turun 5 Persen, Negara Bakal Kehilangan Rp 87 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh) akan secara bertahap dikurangi dari 25 persen saat ini menjadi 20 persen. konsultan pajak bali

Potensi kerugian (potensial loss) yang harus ditanggung dampak dari penurunan tersebut juga sudah dihitung, mencapai Rp 87 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan mengatakan, jumlah kehilangan penerimaan negara akan terjadi pada tahun pajak 2023.  Sebab kebijakan itu akan berlaku efektip pada tahun itu. konsultan pajak bali

“Dampaknya pasti akan turun (penerimaan), karena khususnya Pajak Penghasilan Badan adalah salah satu sumber yang porsinya cukup signifikan, dan kami menyadari itu,” kata Dirjen Robert, di kantornya, Kamis (5/9/2019). konsultan pajak bali

Sebelum sampai pada jumlah ini, Dirjen Robert mengatakan bahwa tarif pajak penghasilan badan akan diturunkan secara bertahap. Penurunan terlebih dahulu sebesar 22 persen pada tahun fiskal 2021 dan 2022. Di tahun tersebut, potensial loss yang harus ditanggung pemerintah adalah Rp 52,8 triliun. konsultan pajak bali

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

konsultan pajak bali

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Bakal Dirombak

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan perombakan aturan mengenai pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Rencananya, batas bawah pengenaan PPh OP akan dinaikkan, artinya besaran pajak akan mengalami kenaikan. konsultan pajak bali

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Robert Pakpahan mengungkapkan besaran PPh OP saat ini terbagi atas empat kelas atau layer. Pada layer pertama, PPh OP yang dikenakan sebesar 5 persen untuk pendapatan sebesar Rp 50 juta per tahunnya. konsultan pajak bali

Kemudian, untuk pendapatan Rp 50 sampai dengan 250 juta akan dikenakan PPh OP sebesar 15 persen.

Layer selanjutnya, untuk penghasilan pada rentang Rp 250 sampai dengan 500 juta dikenakan PPh OP 25 persen. konsultan pajak bali

Dan untuk layer yang terakhir, pendapatan di atas Rp 500 juta akan dikenakan PPh OP sebesar 30 persen.

konsultan pajak bali “Kita pikir ini udah enggak relevan lagi,” kata dia, di Kantornya, Kamis (5/9/2019).

Jika batas bawah dinaikkan, maka untuk layer empat misalnya, PPh OP 30 persen baru akan dikenakan untuk pendapatan di atas Rp 1 miliar per tahunnya. konsultan pajak bali

“Artinya tarif 30 persen bisa kita naikan di atas Rp 1 miliar bisa konsultan pajak bali. Sehingga secara efektif jadi turun sebenernya,” ujar dia. konsultan pajak bali

Sumber : Liputan 6

Bea Cukai: Usaha Jasa Titip Harus Bayar Pajak

Bea Cukai: Usaha Jasa Titip Harus Bayar Pajak

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan usaha jastip memiliki kewajiban perpajakan. “Usaha jastip kita tertibkan. Kita arahkan supaya dia impor secara resmi dengan dokumen yang ditetapkan. Jadi, tidak boleh ke luar negeri untuk wisata tapi ternyata berdagang (jastip),” kata Heru kepada wartawan di Kantor DJBC, Jakarta Timur, Selasa (30/4). Ini Konsultan Pajak di Bali

Heru mengatakan, bukan berarti bisnis jastip dilarang negara. Namun, bisnis jastip wajib melalui prosedur yang benar. Ia menyatakan, DJBC akan memfasilitas para pelaku usaha jastip dengan dokumen yang benar.

Dengan dokumen resmi, pelaku usaha jastip dipastikan tidak akan menemui masalah ketika kembali ke Indonesia dengan bawaan barang dagangannya. Lewat dokumen tersebut, kewajiban perpajakan dari barang-barang dibeli konsumen melalui usaha jastip itu dapat dilakukan.Ini Konsultan Pajak di Bali

“Ada aturannya sudah lengkap. Namanya Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Jadi dia bukan lewat kontainer. Jadi kita imbau mereka melapor daripada nanti ditangkap,” ujarnya Ini Konsultan Pajak di Bali.

Adapun besaran pajaknya, Heru mengatakan, pajak barang impor dari jasa titip terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, Pajak Penghasilan (PPh) 10 persen, dan bea masuk 7,5 persen. Barang tersebut rata-rata dikenakan pajak sekitar 25-27 persen.

Heru pun menegaskan, jika usaha jastip tidak memenuhi kewajiban sesuai aturan yang berlaku, maka secara langsung akan merugikan negara. Sebab, barang tersebut tidak memenuhi kewajiban atas pungutan negara.Ini Konsultan Pajak di Bali

Sumber : https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/pqsuor366/bea-cukai-usaha-jasa-titip-harus-bayar-pajak