Konsultan Pajak Bali

Konsultan Pajak Bali – Ditjen Pajak Luncurkan e-Faktur Versi 2.1, Ini Keunggulannya

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak www.goufconsulting.com telah menyediakan aplikasi e-Faktur pajak versi 2.1 yang dapat diunduh di alamat https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi. www.goufconsulting.com Aplikasi tersebut dirancang demi meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP) www.goufconsulting.com.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, www.goufconsulting.com penyempurnaan aplikasi e-Faktur ini memperbaiki beberapa kekurangan pada versi sebelumnya, antara lain:

(1) gagal impor data faktur yang berasal dari cabang pada aplikasi pusat www.goufconsulting.com;

(2) tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur (Non-Etax);

(3) pajak masukan yang terekam ganda pada saat melakukan penggantian, dan berhasil pada saat upload faktur sehingga menyebabkan data di SPT pajak ganda;

(4) gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi client; dan www.goufconsulting.com

(5) Heap Memory Space pada saat membuat file SPT karena data yang besar.

“Fitur tambahan pada e-Faktur versi 2.1 ini termasuk field baru untuk memasukkan nomor identitas (NIK atau nomor paspor) dalam hal lawan transaksi tidak memiliki NPWP, serta penambahan fungsi ekspor data Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran dan Retur Dokumen Lain Pajak Masukan,” jelas dia dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Kamis (10/5/2018). www.goufconsulting.com

Fitur baru yang lain, kata Hestu Yoga, adalah penambahan validasi wajib pilih Restitusi atau Kompensasi pada saat pembuatan SPT PPN yang statusnya lebih bayar, serta fitur watermark “BATAL” atau “DIGANTI” pada saat download file PDF faktur yang telah dibatalkan atau diganti. www.goufconsulting.com

“Akan dilakukan down-time pada aplikasi e-Nofa www.goufconsulting.com dan e-Faktur pajak yang akan dimulai pada hari Senin, 14 Mei 2018 jam 17.00 WIB sampai dengan hari Selasa, 15 Mei 2018 jam 07.00 WIB,” tuturnya.

 

Sumber :

Liputan 6 by Fiki Ariyanti

 

Cara Pelunasan Pajak UMKM 0,5%

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 telah diterbitkan pada bulan Juli 2018 lalu. Peraturan Pemerinta\h tersebut mengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya juga mengatur terkait Pajak UMKM. Namun terdapat perbedaan cara pelunasan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan PP Nomor 46 Tahun 2013. Bagaimana skema pelunasan Pajak UMKM berdasarkan  PP Nomor 23 Tahun 2018 tersebut  dilakukan? Yuk temukan jawabannya pada infografis berikut!

sumber :  www.ortax.org

Berikut Penyebab Dicabutnya “Status” Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu tersebut dilakukan berdasarkan penelitian kepada Wajib Pajak dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

1)terlambat menyampaikan SPT Tahunan,
2)terlambat menyampaikan SPT Masa atas suatu jenis pajak dalam 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut,
3)terlambat menyampaikan SPT Masa atas suatu jenis pajak untuk 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender, atau
4)sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pencabutan keputusan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dilakukan secara jabatan berdasarkan usulan atas hasil penelitian atau pengawasan yang berasal dari:

1)Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I atas permohonan pengembalian pendahuluan; atau
2)pihak internal KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar maupun unit kerja DJP lainnya.

Setelah diterima usulan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala KPP menerbitkan surat keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Wajib Pajak yang telah dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sesuai dengan ketentuan penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

 

Cara Menghitung Pajak UMKM Yang Disetor Sendiri

Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak UMKM? Dan bagaimana cara menghitung pajak yang disetor sendiri oleh Wajib Pajak UMKM? Untuk penjelasannya, yuk simak infografis berikut!

sumber :

www.ortax.org

Jenis Penghasilan yang Bukan Objek Pajak UMKM 0,5%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen). Namun ternyata tidak semua penghasilan termasuk dalam objek pajak UMKM 0,5%. Apa saja penghasilan yang bukan merupakan objek pajak UMKM 0,5% yang dimaksud tersebut? Yuk simak infografis berikut!

sumber :  www.ortax.org

Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menetapkan 153 Wajib Pajak (WP) sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 (Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26). Adapun kewajiban tersebut mulai Masa Pajak Juli 2018 . Daftar 153 Wajib Pajak yang dimaksud tertuang dalam lampiran Keputusan Dirjen Pajak Nmor KEP – 178/PJ/2018 , dengan rincian sebagai berikut:
NONPWPNAMA WAJIB PAJAK
1 02.079.744.5-007.000PT CIRCLEKA INDONESIA UTAMA
201.604.156.8-007.000PT EKA BOGAINTI
301.548.048.6-007.000PT FASTRATA BUANA
401.337.929.2-007.000PT JOENOES IKAMULYA
501.370.039.8-007.000PT MONDE MAHKOTA BISKUIT
601.973.886.3-007.000PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
701.604.506.4-007.000PT SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA
801.369.318.9-007.000PT TOTAL CHEMINDO LOKA
901.317.114.5-007.000PT WAHYU ABADI
1001.680.413.0-038.000PT CITRAUSAHA LAMINDO
1101.539.601.3-038.000PT DIPA PHARMALAB INTERSAINS
1201.319.278.6-038.000PT MUSTIKA CITRA RASA
1302.249.006.4-038.000PT PRIMA KOMPONEN INDONESIA
1401.370.747.6-038.000PT SADIKUN NIAGAMAS RAYA
1502.248.857.1-038.000PT SINEMART INDONESIA
1601.539.710.2-038.000PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
1701.333.792.8-038.000PT TORABIKA EKA SEMESTA
1801.300.822.2-038.000PT ULTRA PRIMA ABADI
1901.327.712.4-038.000PT WARNA MARDHIKA
2002.004.627.2-046.000PT CIPTA PRIMA AUTO RAYA
2101.742.655.2-046.000PT ESAJAYA SERASI
2202.238.523.1-046.000PT FOCUS DISTRIBUSI NUSANTARA
2301.781.372.6-046.000PT LION SUPER INDO
2401.300.326.4-046.000PT PUNINAR JAYA
2502.270.034.8-046.000PT REKSO NASIONAL FOOD
2601.000.050.3-051.000PT ELNUSA Tbk.
2701.061.157.2-051.000PT PERTAMINA PATRA NIAGA
2801.000.501.5-051.000PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
2901.000.051.1-051.000PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
3001.001.630.1-051.000PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
3101.001.631.9-051.000PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
3201.000.527.0-052.000PT AVENTIS PHARMA
3301.001.716.8-052.000PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
3401.061.915.3-052.000PT LION WINGS
3501.303.297.4-052.000PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC
3601.069.593.0-052.000PT PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
3701.000.095.8-052.000PT PFIZER INDONESIA
3801.000.737.5-052.000PT PHAROS INDONESIA
3901.070.714.9-052.000PT RECKITT BENCKISER INDONESIA
4001.071.452.5-052.000PT ROHTO LABORATORIES INDONESIA
4101.863.714.0-053.000BUT APL CO. PTE LTD.
4201.955.213.2-054.000PT ADI SARANA ARMADA TBK
4301.371.491.0-054.000PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK.
4401.345.243.8-054.000PT ASTRA OTOPARTS TBK.
4501.001.680.6-054.000PT INDO-RAMA SYNTHETICS TBK
46 02.492.463.1-054.000PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK.
4701.321.936.5-054.000PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk
4801.061.928.6-054.000PT NOMURA SEKURITAS INDONESIA
4901.002.261.4-054.000PT SUMMARECON AGUNG TBK.
5001.328.025.0-054.000PT TIGARAKSA SATRIA TBK
5101.060.616.8-055.000PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA
5201.309.842.1-055.000PT CITAS OTIS ELEVATOR
5301.061.511.0-055.000PT FMC SANTANA PETROLEUM EQUIPMENT INDONESIA
5401.061.930.2-055.000PT GRUNDFOS POMPA
5501.071.819.5-055.000PT HONDA POWER PRODUCTS INDONESIA
5601.869.682.3-055.000PT JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
5701.759.251.0-055.000PT KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA
5801.060.118.5-055.000PT STEEL CENTER INDONESIA
5901.374.698.7-056.000PT CASTROL INDONESIA
6002.414.438.8-056.000PT KOMATSU MARKETING AND SUPPORT INDONESIA
6102.414.346.3-056.000PT MULTI BINTANG INDONESIA NIAGA
6202.414.295.2-056.000PT NEXWAVE
6321.120.445.8-056.000PT TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS INDONESIA
6402.115.978.5-056.000PT TOTAL OIL INDONESIA
6501.553.257.5-056.000PT TUPPERWARE INDONESIA
6601.069.105.3-056.000PT YAMAHA MUSIK INDONESIA (DISTRIBUTOR)
6701.070.641.4-057.000PT ABC PRESIDENT INDONESIA
6801.071.943.3-057.000PT AMERTA INDAH OTSUKA
6901.002.071.7-057.000PT CARGILL INDONESIA
7001.000.626.0-057.000PT COCA COLA INDONESIA
7102.192.912.0-057.000PT INDOKUAT SUKSES MAKMUR
7201.069.526.0-057.000PT KAHOINDAH CITRAGARMENT
7301.071.402.0-057.000PT MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA
7401.069.235.8-057.000PT SINAR MEADOW INTERNATIONALINDONESIA
75 01.068.001.5-057.000 PT SIOEN INDONESIA
7601.061.974.0-057.000PT YAKULT INDONESIA PERSADA
7701.824.562.1-058.000PT AETRA AIR JAKARTA
7801.070.808.9-058.000PT ARTISAN WAHYU
7901.590.891.6-058.000PT DFDS TRANSPORT INDONESIA
8001.070.806.3-058.000PT G4S CASH SERVICES
8101.936.420.7-058.000PT INDONESIA AIRASIA
8201.869.868.8-058.000PT JONES LANG LASALLE
8301.000.127.9-058.000PT SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL
8401.356.884.5-058.000PT SCHENKER PETROLOG UTAMA
8502.058.926.3-058.000PT YCH INDONESIA
8601.374.739.9-059.000PT EPIROC SOUTHERN ASIA
8702.115.759.9-059.000PT HONDA TRADING INDONESIA
8802.115.894.4-059.000PT KISCO INDONESIA
8902.091.486.7-059.000PT MAKMUR SEJAHTERA WISESA
9001.610.717.9-059.000PT MANGGALA GELORA PERKASA
9101.738.695.4-059.000PT PACIFIC PLACE JAKARTA
9201.069.321.6-059.000PT SENAYAN TRIKARYA SEMPANA
9302.005.548.9-059.000PT UNZA VITALIS
94 01.002.158.2-059.000PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL
9501.807.981.4-062.000KOPERASI TELKOMSEL
9601.000.798.7-062.000PT BARCLAY PRODUCT
9701.363.552.9-062.000PT CITRA LINTAS INDONESIA
9802.479.391.1-062.000PT FINNET INDONESIA
9901.760.534.6-062.000PT HERBALIFE INDONESIA
10001.764.589.6-062.000PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
10101.397.117.1-062.000PT ORINDO ALAM AYU
10201.301.808.0-062.000PT TEMPO
10301.543.119.0-062.000PT TEMPO PROMOSI
10401.326.264.7-073.000PT CSM CORPORATAMA
10502.107.565.0-073.000PT CURSOR MEDIA
10601.304.010.0-073.000PT DATASCRIP
10701.314.337.5-073.000PT DENTSU INTER ADMARK MEDIA GROUP INDONESIA
10801.842.764.1-073.000PT DUTA VISUAL NUSANTARA TIVI TUJUH
10901.352.974.8-073.000PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA
11001.001.917.2-073.000PT INTERBAT
11102.354.633.6-073.000PT TELETAMA ARTHA MANDIRI
11201.361.882.2-073.000PT UNITED CHEMICALS INTER ANEKA
11302.414.553.4-081.000PT AIR DRILLING
11401.374.289.5-081.000PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK.
11501.869.726.8-081.000PT BAKER HUGHES INDONESIA
11601.061.608.4-081.000PT DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER
11701.824.214.9-081.000PT EXSPAN PETROGAS INTRANUSA
11801.002.095.6-081.000PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
11902.399.244.9-091.000PT ADARO ENERGY TBK.
12002.433.110.0-091.000PT BAYAN RESOURCES TBK.
12101.730.027.8-091.000PT BHARINTO EKATAMA
12202.527.236.0-091.000PT DNX INDONESIA
123 01.332.590.7-091.000PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK.
12401.348.637.8-091.000PT INDOMINCO MANDIRI
12501.440.252.3-091.000PT JORONG BARUTAMA GRESTON
12601.000.278.0-091.000PT KALTIM PRIMA COAL
12701.060.213.4-091.000PT KITADIN
12801.359.151.6-091.000PT MANDIRI INTIPERKASA
12901.460.372.4-091.000PT MARUNDA GRAHA MINERAL
13001.909.611.4-091.000PT SAPTAINDRA SEJATI
13101.543.059.8-091.000PT TRUBAINDO COAL MINING
13201.062.049.0-092.000PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
13301.071.351.9-092.000PT ERICSSON INDONESIA
13401.967.397.9-092.000PT HUTCHISON 3 INDONESIA
13501.062.119.1-092.000PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
13601.569.079.5-092.000PT JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS
13701.001.855.4-092.000PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
13801.792.185.9-092.000PT SMART TELECOM
13901.365.322.5-093.000LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
14001.061.076.4-093.000PERUM PERIKANAN INDONESIA
14101.001.600.4-093.000PT ASURANSI JIWASRAYA
14201.001.675.6-093.000PT JASA MARGA
14301.832.258.6-093.000PT MULTIMEDIA NUSANTARA
14401.001.668.1-093.000PT PEGADAIAN (PERSERO)
14501.001.613.7-093.000PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TBK
14601.061.178.8-093.000PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
14701.071.237.0-093.000PT PINS INDONESIA
14801.001.620.2-093.000PT POS INDONESIA (PERSERO)
14901.061.311.5-093.000PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
15001.061.154.9-093.000PT WIJAYA KARYA BETON TBK.
15101.309.883.5-093.000PT BANK SYARIAH MANDIRI
15201.760.365.5-062.000PT CIPTA MORTAR UTAMA
15301.608.941.9-027.000PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI

Subjek Pajak UMKM 0,5%

Pemerintah telah menurunkan tarif pajak UMKM (sebelumnya 1%) menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 juli 2018. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai pihak-pihak dan jangka waktu tertentu pengenaan pajak UMKM 0,5%. Yuk simak infografis berikut untuk penjelasannya :
sumber :  www.ortax.org

Wajib Pajak yang Tidak Dikenai Pajak UMKM 0,5%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen). Namun ada beberapa Wajib Pajak yang tidak dikenai pajak UMKM 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Siapa saja Wajib Pajak yang dimaksud tersebut? Yuk simak infografis berikut! :

sumber :  www.ortax.org

Durasi Fasilitas Tax Holiday Yang Bisa Dinikmati Wajib Pajak Badan Industri Pionir

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100% dari pajak penghasilan badan yang terutang. Kemudian, Wajib pajak badan mendapatkan jangka waktu dari fasilitas pengurangan tersebut sesuai dengan penanaman modal yang diberikan. Setelah jangka waktu pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan berakhir, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya.

sumber :  www.ortax.org

Kriteria Wajib Pajak Badan Yang Bisa Menikmati Fasilitas Tax Holiday

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir akan mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% dari Pajak Penghasilan badan. Kemudian, dalam ketentuan tersebut diatur bahwa wajib pajak badan yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Sumber :  www.ortax.org