Lapor Penempatan Harta Tambahan Amnesti Pajak Bisa Dilakukan Secara Online

Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak memiliki kewajiban penyampaian laporan penempatan harta tambahan. Adapun saat ini, Wajib Pajak memiliki saluran lain, selain melakukan penyampaian secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan penyampaian melalui pos atau kurir tercatat. Saluran lain yang dimaksud yaitu pelaporanan penempatan harta tambahan secara elektronik melalui e-Reporting pada laman https://djponline.pajak.go.id. Untuk dapat mengakses e-Reporting , pastikan Wajib Pajak telah memiliki EFIN.

Sumber : https://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=list&list=1

PPh Final UKM 0,5 Persen Berlaku 1 Juli 2018, Ini Ketentuannya

Konsultan Pajak di Bali

Bisnis.com, JAKARTA – Tarif Pajak Penghasilan goufconsulting.com (PPh) final 0,5% bagi usaha skala UKM (usaha kecil menengah) resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, yang diluncurkan secara resmi hari ini Jumat (22/6/2018).  goufconsulting.com

Dengan adanya PP ini, maka wajib pajak akan mendapatkan keringan
goufconsulting.com untuk hanya membayar PPh 0,5%. Bagaimana ketentuan PPh final 0,5%. Simak ringkasannya berikut ini.

Wajib pajaknya adalah
goufconsulting.com badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer,firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. 
goufconsulting.com

Yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangai potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis. 
goufconsulting.com

Kelonggaran PPh final sebesar 0,5% tersebut hanya bersifat sementara antara 3–7 Tahun, yaitu:

– Bagi wajib pajak orang pribadi, tarif PPh final UKM 0,5% ini berlaku paling lama 7 tahun pajak 
goufconsulting.com

  • Bagi
    goufconsulting.com  wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma fasilitas itu diberikan paling lama 4 tahun

– Bagi waji pajak berbentuk perseoran terbatas fasilitas tersebut diberikan paling lama 3 tahun pajak. 
goufconsulting.com

Wajib pajak yang mengalami kerugian berhak tidak menyetorkan PPh final 0,5% dengan syarat memberitahukan kondisi keuangan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
goufconsulting.com

Sumber : finansial.bisnis.com

Konsultan Pajak Bali

Ditjen Bea Cukai dan Pajak Kerja Bareng Buat Mudahkan Layanan

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersinergi dengan konsultan pajak bali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam meningkatkan kemudahan layanan terhadap masyarakat. Sinergi tersebut dalam rangka reformasi perpajakan.

Dirjen Bea dan konsultan pajak bali Cukai Heru Pambudi mengatakan, ada tiga bentuk sinergi yaitu Program Joint Endorsement, Program Joint Assistance antara konsultan pajak bali DJP-DJBC, serta Program Implementasi Free Trade Zone (FTZ) di Kawasan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.

“Program Joint Endorsement antara konsultan pajak bali DJP dan DJBC diimplementasikan melalui penguatan pengawasan atas konsultan pajak bali layanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,” kata Heru di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (4/4/2018).

Melalui program ini, pengurusan layanan dokumen Pemberitahuan Pabean FTZ-03 (PPFTZ-03) dan konsultan pajak bali Faktur Pajak 07 dapat dilakukan melalui satu proses input untuk dua layanan tersebut.

Jika sebelumnya untuk memproses kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, dimana pengguna jasa harus melakukan proses secara manual dengan mendatangi Kantor konsultan pajak bali Pelayanan Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan endorsement.

“Saat ini, pengurusan kedua dokumen hanya membutuhkan konsultan pajak bali satu proses yang terintegrasi. Dengan adanya program ini, proses layanan konsultan pajak bali endorsement dilakukan secara elektronik, dengan menerapkan manajemen risiko, memperhatikan profil risiko wajib pajak, serta pemeriksaan bersama dengan dukungan risk engine,” ujarnya.

Melalui layanan ini, pengguna jasa mendapatkan berbagai manfaat di antaranya proses layanan konsultan pajak bali mudah, cepat, dan sederhana, selain itu juga proses restitusi pajak menjadi lebih cepat.

Sementara itu, sinergi dalam bentuk konsultan pajak bali Joint Assistance diimplementasikan dalam bentuk pemberian bimbingan atas konsultasi mengenai pemanfaatan fasilitas fiskal di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai.

Heru mengatakan selain pemberian bimbingan, juga dilakukan monitoring terhadap konsultan pajak bali perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan perpajakan guna menjaga kepatuhan di bidang perpajakan.

“Kegiatan asistensi ini dilakukan oleh konsultan pajak bali agen fasilitas pada DJBC dan account representatives (AR) pada DJP,” ujarnya.

Salah satu bentuk implementasi Joint Assistance adalah dengan diluncurkannya fitur konsultan pajak bali Go-Fas(t) di laman resmi www.beacukai.go.id/gofast yang memudahkan pengguna jasa untuk mengetahui fasilitas kepabeanan sesuai dengan kebutuhan.

“Kenapa asistensi bersama? Pada saat nanya pajak bisa kita jelaskan juga karena petugas yang jelaskan itu nanti harus berkomunikasi dengan konsultan pajak bali AR di DJP.”

Heru menjelaskan, nantinya jika ada investor asing, misalnya yang berasal Amerika Serikat (AS) ingin berinvestasi di Indonesia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya mahal untuk datang langsung untuk mencari tahu sebab semua pertanyaan dan informasi lainnya sudah bisa diakses di laman konsultan pajak bali tersebut.

“Dari website Bea Cukai masuk ke aplikasi Go-Fast, misalnya konsultan pajak bali nama, perusahaan, telepon, dan e-mail.” tutup dia.

Sumber:

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

GOUF CONSULTING

Konsulta Pajk Bali

Kurangi Sengketa, Ditjen Pajak Bakal Ubah Cara Pemeriksaan Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan revitalisasi pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan konsultan pajak bali keadilan (fairness), kualitas dan tata kelola dalam pemeriksaan pajak. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan pajak.

“Tujuannya untuk meningkatkan konsultan pajak bali fairness, kualitas dan tata kelola pemeriksaan. Pemeriksaan pajak itu sesuatu yang sering menjadi sengketa antara DJP dan WP. Hasil pemeriksaan kan biasanya SPT. Itu jadi dispute biasanya, diajukan banding ke konsultan pajak bali pengadilan pajak,” ujar Dirjen Pajak Robert Pakpahan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Robert mengatakan revitalisasi pajak tersebut juga dibutuhkan mengingat konsultan pajak bali banyaknya volume keberatan yang diajukan wajib pajak.

“Karena volume keberatan cukup tinggi, jadi konsultan pajak bali fairness pemeriksaan perlu diperbaiki dalam rangka mengurangi sengketa,” jelasnya.

Untuk melakukan revitalisasi perpajakan, DJP akan melakukan beberapa langkah konkrit di antaranya, melakukan percepatan restitusi pajak. Hal ini kemudian akan berdampak pada konsultan pajak bali efisiensi sumber daya manusia (SDM).

“Banyak tenaga pemeriksa kami tersedot hanya untuk memeriksa konsultan pajak bali. Percepatan restitusi kami perluas, ini bisa mengurangi kebutuhan konsultan pajak bali SDM untuk pemeriksaan rutin LB (lebih bayar). Kalau sekarang kita akan kasih tanpa pemeriksaan,” ujarnya.

Selanjutnya, revitalisasi pajak dilakukan dengan konsultan pajak bali mengelompokkan wajib pajak yang memiliki keluhan kelebihan pembayaran pajak dan kekurangan pembayaran pajak. Hal ini nantinya akan dimasukkan ke konsultan pajak bali dalam kriteria-kriteria tertentu.

“Peningkatan akurasi penentuan wajib pajak yang diperiksa melalui penguatan analisis risiko. Dalam memilih penentuan konsultan pajak bali wajib pajak kami mencoba memperbaiki penetapannya. Supaya penggunaan data analisis risiko lebih akurat, dan tata kelolanya untuk konsultan pajak bali mengurangi keputusan yang subjektif,” jelasnya.

Robert menambahkan konsultan pajak bali, untuk mendorong revitalisasi pajak pihaknya juga melakukan peningkatan kualitas mutu pemeriksaan. Pertama, melakukan pemeriksaan berbasis sistem IT yang terintegrasi.

Kemudian kedua melakukan penguatan tata kelola pemeriksaan melalui konsultan pajak bali pembentukan Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan.

Sumber:

Liputan6.com

Reporter Anggun P. Situmorang

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

DJP Beri Kemudahan bagi Badan Usaha buat Urus Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan akan mempermudah pelayanan pajak bagi konsultan pajak bali badan usaha.

Kemudahan tersebut di antaranya dalam bagi konsultan pajak bali hal kemudahan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan SPT, hingga pemberian layanan di konsultan pajak bali luar kantor dan percepatan pemberian surat keterangan fiskal (SKF) bagi wajib pajak (WP).

Robert menjelaskan, ada penyederhanaan persyaratan serta percepatan waktu pendaftaran NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan virtual officekonsultan pajak bali

“Kemudahan yang sudah kami luncurkan adalah kemudahan konsultan pajak bali pendaftaran. Dalam ini juga mengikuti irama atau tone dari konsultan pajak bali pemerintah yang mencoba memudahkan segala macam perizinan, pendaftaran dan sejenisnya untuk perbaikan konsultan pajak bali iklim investasi Indonesia,” kata Robert, di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (4/4/2018).

Ia mengungkapkan, beberapa syarat yang disederhanakan adalah konsultan pajak bali menghilangkan persyaratan dokumen data diri atau pengurus ketika mendaftar NPWP.

Syarat tersebut ditiadakan sebab dokumen sudah tersedia dalam konsultan pajak bali data elektronik di basis data DJP. Sebelumnya, dokumen data diri dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) wajib dilampirkan.

SKTU dan SKDU merupakan produk dari konsultan pajak bali pemerintah daerah untuk memperolehnya diperlukan waktu 2-4 hari sehingga menunda proses pembuatan NPWP.  “SKTU atau SKDU dapat diganti dengan konsultan pajak bali surat pernyataan atas kegiatan usaha,” ujar dia.

Selain itu, kemudahan juga diberikan dalam bentuk layanan konsultan pajak bali pengajuan pembuatan NPWP melalui pihak ketiga yaitu notaris yang telah ditunjuk oleh DJP di setiap daerah.

Jadi, WP tidak harus membuat NPWP di konsultan pajak bali kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan ( KP2KP) secara online.

Kemudahan juga diberikan bagi konsultan pajak bali WP badan yang melakukan investasi dengan kriteria tertentu untuk mendaftarkan konsultan pajak bali perusahaanya tidak hanya di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

WP badan dapat melakukan pendaftaran  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di konsultan pajak bali provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas, dan kawasan ekonomi khusus.

DJP juga melakukan percepatan untuk konsultan pajak bali percepatan waktu penyelesaian permohonan pengukuhan PKP menjadi satu hari kerja dari sebelunya 10 hari kerja.

“Jadi nanti prosedur penelitian lapangan yang biasanya dilakukan sebelumsebelum penerbitan surat pengkuhan, sekarang bisa dilakukan setelah konsultan pajak bali WP dikukuhkan sebagai PKP.” tambah dia.

Sumber:

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

17 Industri Bisa Dapat Insentif Pajak Tax Holiday, Ini Aturan Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah merevisi aturan konsultan pajak bali insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Revisi ini memberikan kepastian bagi para konsultan pajak investor di 17 sektor industri dalam mendapatkan insentif pajak berupa tax holiday.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, dalam revisi ini, ada sejumlah perbedaan antara konsultan pajak aturan lama dengan aturan yang baru.

Pertama, soal penanam modal yang tidak perlu penanam modal baru, tetapi boleh penanam modal yang sudah eksisting namun melakukan ekspansi.

“Kalau dulu yang boleh mendapatkan tax holiday harus konsultan pajak wajib pajak baru, PT baru, sekarang definisinya penanaman modal baru, sehingga perusahaan lama kalau ada ekspansi investasi baru juga di segmentasi bisa mengajukan tax holiday,” ujar dia di konsultan pajak Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/4/2018)

Kedua, jika di aturan lama, investor mendapatkan tax holiday atau tidak tergantung dari konsultan pajak keputusan komite. Namun di aturan baru, semua konsultan pajak investor asal memenuhi syarat yang ditentukan akan mendapatkan insentif pajak ini.

“Kalau di konsultan pajak aturan lama yang di-holiday-kan, yang tidak bayar pajak tidak presisi, tergantung rapat komite, dan signifikansi bisa 10 persen-100 persen. Kalau yang terkini sangat presisi, tax holiday dapatnya 100 persen,” kata dia.

Sumber:

Septian Deny

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

DJP Belum Putuskan Perpanjang Waktu Pelaporan SPT Pajak

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memutuskan untuk memperpanjang masa pelaporan konsultan pajak bali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2017.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, sejauh ini perkembangan  pelaporan SPT yang dilakukan oleh konsultan pajak bali wajib pajak masih sesuai dengan harapan.

Dia berharap dalam dua hari terakhir ini makin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT-nya baik melalui secara konsultan pajak bali online melalui e-filing maupun manual dengan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP).

“(Akan ada perpanjangan) Belum. So far sih lancar,” dia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi 1, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Robert juga menghimbau agar para konsultan pajak bali wajib pajak agar tidak menunda-nunda waktu dalam melaporkan SPT. Sebab, dikhawatirkan pelayanan melalui konsultan pajak bali e-filing berjalan lambat ketika banyak yang mengakses di hari-hari terakhir batas pelaporan, yaitu 31 Maret 2018.

“Yang e-filing memang agak lemot sedikit tapi sudah lancar lagi. Kalau mereka tidak ke KPP, internet kantor lebih lancar,” tandas dia.

Sumber:

SEPTIAN DENY

Liputan6.com

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

DJP Bakal Dampingi Pengusaha UMKM buat Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Prayoga Saksama mengatakan, pihaknya akan mendampingi konsultan pajak bali pelaku UMKM dalam proses pelaporan pajaknya.

Dia mengatakan,  saat ini ada dua opsi yang dapat dipilih oleh konsultan pajak bali pelaku UMKM dalam pembayaran pajak, yakni skema final dan pembukuan.

“Itu harus dari awal saya mau pakai skema final atau skema pembukuan. Itu sedang dibahas, kita berikan opsi itu. Nanti implementasi tergantung konsultan pajak bali WP sendiri, kalau tidak mau final, tentu harus pakai pembukuan,” ujar dia di sela-sela diskusi Vox Point Indonesia, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dalam skema pembiayaan, WP UMKM diharuskan untuk mencatat secara mendetail soal konsultan pajak bali penghasilannya  dalam laporan.

“Apa penghasilan konsultan pajak bali dia harus dicatat, ada bukti dicatat, semua biaya. Kalau final nggak perlu. Berapa pun penjualan dia, langsung 0,5 persen,” kata dia.

Dia menyampaikan, Ditjen Pajak akan mendampingi konsultan pajak bali wajib pajak untuk lebih mempermudah terutama WP yang merupakan pelaku UMKM.

“Kami akan lakukan pendampingan pada konsultan pajak bali pengusaha UMKM agar benar-benar efektif dan membantu mereka,” ujar dia.

Sumber:

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Tak Lapor Harta di SPT Pajak Online, Ini Konsekuensinya

Liputan6.com, Jakarta – Batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi semakin dekat, yakni berakhir di 31 Maret 2018. Wajib pajak (WP) diimbau untuk konsultan pajak bali segera menyampaikan SPT pajak menggunakan e-Filing.

“Target pelaporan SPT pajak di tahun ini sekitar 80 persen,” kata konsultan pajak bali Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak, Endang Unandar, di kantor Liputan6.com, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Hingga 19 Maret 2018, jumlah konsultan pajak bali SPT pajak sebanyak 6,36 juta SPT. Jumlah ini meningkat 24,12 persen dibanding periode yang sama 2017.

WP Orang Pribadi diimbau untuk menggunakan konsultan pajak bali berbagai layanan SPT yang telah disediakan, khususnya e-Filing untuk memudahkan pengguna. WP harus mengisi seluruh informasi pada konsultan pajak bali formulir 1770 S maupun 1770 SS.

Endang menekankan agar konsultan pajak bali WP mengisi SPT pajak dengan benar dan jujur. Termasuk mengisi kolom harta. Laporkan daftar harta di e-Filing satu per satu, seperti konsultan pajak bali sepeda motor, tabungan, rumah, dan lainnya.

Contoh sepeda motor. Pilih alat transportasi, yakni sepeda motor. Masukkan nama konsultan pajak bali harta, contoh untuk sepeda motor, ketikkan merek dan tipenya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan.

“Sekarang ini kalau konsultan pajak bali WP tidak masukkan harta di e-Filing, maka SPT pajak tidak akan bisa di submit. Karena tidak mungkin kan zaman sekarang tidak punya harta, wong bekerja dan memperoleh penghasilan,” terang Endang.

Dia meminta kepada konsultan pajak bali WP untuk tidak khawatir bahwa Ditjen Pajak akan memajaki lagi harta-harta tersebut.

“Tidak usah takut, karena banyak konsultan pajak bali WP yang yang masih takut melaporkan hartanya di SPT pajak. Padahal, itu bukan bermaksud untuk dipajaki, tapi untuk mencocokkan profil WP, penghasilan dan hartanya,” tegas Endang.

Sumber:

Fiki Ariyanti

liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Ini Lima Jurus DJP untuk Kejar Penerimaan Pajak 2018

BeritaPajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepertinya harus bekerja ekstra dalam mengejar konsultan pajak bali penerimaan pajak tahun 2018  sebesar Rp1.618,1 trilun yang sudah tertuang dalam konsultan pajak bali Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018.

Target dalam APBN 2018 cukup besar, karena kenaikannya diharapkan konsultan pajak bali mencapai 9,9 % dari tahun 2017. Tahun lalu dipatok Rp1.472,7 triliun dan dapat terealisasi 91 % atau Rp145,4 triliun.

Untuk mencapai target konsultan pajak bali penerimaan pajak tahun 2018 ini, Direktorat Jenderal Pajak  menyiapkan lima jurus agar nilai penerimaan sebesar Rp1.618,1 Triliun bisa tercapai. Lalu, apa saja jurus Ditjen Pajak ini?

1. Kebijakan Automatic Exchange of Information

Pemerintah telah membuat konsultan pajak bali agenda besar dengan cara mengubah pertukaran informasi menjadi terotomatisasi melalui agenda Automatic Exchange of Information (AEoI).

OECD dalam modul Automatic Exchange of Information: What It Is, How It Works, Benefits, What Remains to De Done (2012,5) menjelaskan definisi konsultan pajak bali AEoI .

Automatic Exchange of Information adalah aktivitas yang melibatkan konsultan pajak bali transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak serta laporan keuangan dalam jumlah besar oleh konsultan pajak bali negara sumber kepada negara tempat tinggal terkait berbagai jenis pendapatan.

DJP pada tahun 2018 akan memiliki kewenangan pertukaran data keuangan dengan 100 negara lain.

2. Sustainable Compliance Lewat Inovasi Layanan Pajak

DJP membangun serta memelihara kesadaran pajak yang berkesinambungan (sustainable compliance) melalui konsultan pajak bali berbagai inovasi layanan pajak seperti e-servicemobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call. 

Sementara itu, Mobile Tax Unit (MTU) adalah organisasi nonstruktural untuk pelayanan konsultan pajak bali di luar kantor. MTU merupakan tempat konsultan pajak bali pelayanan terpadu yang dilaksanakan di luar gedung. Pelayanan yang diberikan konsultan pajak bali biasanya berupa pendaftaran NPWP, penerimaan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, dan penerimaan permohonan pelayanan perpajakan lainnya yang diajukan oleh konsultan pajak bali wajib pajak.

Proyek lainnya adalah outbond calling yang merupakan penyampaian informasi kepada konsultan pajak bali wajib pajak/ penanggung pajak dengan menggunakan media telepon.

3. Integrasi Data dan Sistem Informasi Perpajakan

Melakukan pembaharuan data dan integrasi sistem antara lain melalui konsultan pajak bali e-filing, e-form, dan e-faktur. DJP melakukan validasi data baik berupa data kohir atau tunggakan pajak melalui program konsultan pajak bali Provenido, hingga validasi data Surat Pemberitahuan (SPT).

DJP pada 2018 juga berencana melakukan migrasi basis data yang ada di dalam konsultan pajak bali Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SiDJP). Dengan demikian data pajak perpajakan, termasuk data konsultan pajak bali Amnesti Pajak akan dapat ditelusuri validitasnya sehingga dapat dilakukan konsultan pajak bali law enforcement yang lebih intensif namun tetap adil sesuai proporsinya oleh petugas pajak

4. Insentif Pajak dan Reviu Kebijakan Exemption Tax

Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan berupa Tax Holiday maupun Tax AllowanceTax Holiday telah diatur dalam konsultan pajak bali Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang konsultan pajak bali Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Fasilitas Tax Holiday ini diberikan kepada konsultan pajak bali wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru dan merupakan industri pionir dengan syarat-syarat tertentu. Begitu pula dengan Tax Allowance juga telah diatur dalam konsultan pajak bali Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 akan difokuskan kepada konsultan pajak bali peningkatan pelayanan kepada para pegawai dan wajib pajak.

Selain itu dilakukan peningkatan efektivitas organisasi melalui konsultan pajak bali perbaikan sistem informasi dan prosedur operasi.

Dengan adanya lima jurus pajak yang telah sejalan dengan konsultan pajak bali Kementerian Keuangan berdasarkan APBN 2018 tersebut, DJP berharap penerimaan pajak senilai Rp1.618,1 triliun dengan konsultan pajak bali tax ratio senilai 11,6% dari Produk Domestik Bruto dapat tercapai.

Sumber:

Al Rasyid

beritapajak.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting