Konsulta Pajk Bali

Kurangi Sengketa, Ditjen Pajak Bakal Ubah Cara Pemeriksaan Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan revitalisasi pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan konsultan pajak bali keadilan (fairness), kualitas dan tata kelola dalam pemeriksaan pajak. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan pajak.

“Tujuannya untuk meningkatkan konsultan pajak bali fairness, kualitas dan tata kelola pemeriksaan. Pemeriksaan pajak itu sesuatu yang sering menjadi sengketa antara DJP dan WP. Hasil pemeriksaan kan biasanya SPT. Itu jadi dispute biasanya, diajukan banding ke konsultan pajak bali pengadilan pajak,” ujar Dirjen Pajak Robert Pakpahan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Robert mengatakan revitalisasi pajak tersebut juga dibutuhkan mengingat konsultan pajak bali banyaknya volume keberatan yang diajukan wajib pajak.

“Karena volume keberatan cukup tinggi, jadi konsultan pajak bali fairness pemeriksaan perlu diperbaiki dalam rangka mengurangi sengketa,” jelasnya.

Untuk melakukan revitalisasi perpajakan, DJP akan melakukan beberapa langkah konkrit di antaranya, melakukan percepatan restitusi pajak. Hal ini kemudian akan berdampak pada konsultan pajak bali efisiensi sumber daya manusia (SDM).

“Banyak tenaga pemeriksa kami tersedot hanya untuk memeriksa konsultan pajak bali. Percepatan restitusi kami perluas, ini bisa mengurangi kebutuhan konsultan pajak bali SDM untuk pemeriksaan rutin LB (lebih bayar). Kalau sekarang kita akan kasih tanpa pemeriksaan,” ujarnya.

Selanjutnya, revitalisasi pajak dilakukan dengan konsultan pajak bali mengelompokkan wajib pajak yang memiliki keluhan kelebihan pembayaran pajak dan kekurangan pembayaran pajak. Hal ini nantinya akan dimasukkan ke konsultan pajak bali dalam kriteria-kriteria tertentu.

“Peningkatan akurasi penentuan wajib pajak yang diperiksa melalui penguatan analisis risiko. Dalam memilih penentuan konsultan pajak bali wajib pajak kami mencoba memperbaiki penetapannya. Supaya penggunaan data analisis risiko lebih akurat, dan tata kelolanya untuk konsultan pajak bali mengurangi keputusan yang subjektif,” jelasnya.

Robert menambahkan konsultan pajak bali, untuk mendorong revitalisasi pajak pihaknya juga melakukan peningkatan kualitas mutu pemeriksaan. Pertama, melakukan pemeriksaan berbasis sistem IT yang terintegrasi.

Kemudian kedua melakukan penguatan tata kelola pemeriksaan melalui konsultan pajak bali pembentukan Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan.

Sumber:

Liputan6.com

Reporter Anggun P. Situmorang

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

DJP Beri Kemudahan bagi Badan Usaha buat Urus Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan akan mempermudah pelayanan pajak bagi konsultan pajak bali badan usaha.

Kemudahan tersebut di antaranya dalam bagi konsultan pajak bali hal kemudahan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan SPT, hingga pemberian layanan di konsultan pajak bali luar kantor dan percepatan pemberian surat keterangan fiskal (SKF) bagi wajib pajak (WP).

Robert menjelaskan, ada penyederhanaan persyaratan serta percepatan waktu pendaftaran NPWP, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan virtual officekonsultan pajak bali

“Kemudahan yang sudah kami luncurkan adalah kemudahan konsultan pajak bali pendaftaran. Dalam ini juga mengikuti irama atau tone dari konsultan pajak bali pemerintah yang mencoba memudahkan segala macam perizinan, pendaftaran dan sejenisnya untuk perbaikan konsultan pajak bali iklim investasi Indonesia,” kata Robert, di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu (4/4/2018).

Ia mengungkapkan, beberapa syarat yang disederhanakan adalah konsultan pajak bali menghilangkan persyaratan dokumen data diri atau pengurus ketika mendaftar NPWP.

Syarat tersebut ditiadakan sebab dokumen sudah tersedia dalam konsultan pajak bali data elektronik di basis data DJP. Sebelumnya, dokumen data diri dan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) wajib dilampirkan.

SKTU dan SKDU merupakan produk dari konsultan pajak bali pemerintah daerah untuk memperolehnya diperlukan waktu 2-4 hari sehingga menunda proses pembuatan NPWP.  “SKTU atau SKDU dapat diganti dengan konsultan pajak bali surat pernyataan atas kegiatan usaha,” ujar dia.

Selain itu, kemudahan juga diberikan dalam bentuk layanan konsultan pajak bali pengajuan pembuatan NPWP melalui pihak ketiga yaitu notaris yang telah ditunjuk oleh DJP di setiap daerah.

Jadi, WP tidak harus membuat NPWP di konsultan pajak bali kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan ( KP2KP) secara online.

Kemudahan juga diberikan bagi konsultan pajak bali WP badan yang melakukan investasi dengan kriteria tertentu untuk mendaftarkan konsultan pajak bali perusahaanya tidak hanya di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

WP badan dapat melakukan pendaftaran  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di konsultan pajak bali provinsi, kabupaten/kota, kawasan perdagangan bebas, dan kawasan ekonomi khusus.

DJP juga melakukan percepatan untuk konsultan pajak bali percepatan waktu penyelesaian permohonan pengukuhan PKP menjadi satu hari kerja dari sebelunya 10 hari kerja.

“Jadi nanti prosedur penelitian lapangan yang biasanya dilakukan sebelumsebelum penerbitan surat pengkuhan, sekarang bisa dilakukan setelah konsultan pajak bali WP dikukuhkan sebagai PKP.” tambah dia.

Sumber:

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

17 Industri Bisa Dapat Insentif Pajak Tax Holiday, Ini Aturan Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah merevisi aturan konsultan pajak bali insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Revisi ini memberikan kepastian bagi para konsultan pajak investor di 17 sektor industri dalam mendapatkan insentif pajak berupa tax holiday.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, dalam revisi ini, ada sejumlah perbedaan antara konsultan pajak aturan lama dengan aturan yang baru.

Pertama, soal penanam modal yang tidak perlu penanam modal baru, tetapi boleh penanam modal yang sudah eksisting namun melakukan ekspansi.

“Kalau dulu yang boleh mendapatkan tax holiday harus konsultan pajak wajib pajak baru, PT baru, sekarang definisinya penanaman modal baru, sehingga perusahaan lama kalau ada ekspansi investasi baru juga di segmentasi bisa mengajukan tax holiday,” ujar dia di konsultan pajak Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/4/2018)

Kedua, jika di aturan lama, investor mendapatkan tax holiday atau tidak tergantung dari konsultan pajak keputusan komite. Namun di aturan baru, semua konsultan pajak investor asal memenuhi syarat yang ditentukan akan mendapatkan insentif pajak ini.

“Kalau di konsultan pajak aturan lama yang di-holiday-kan, yang tidak bayar pajak tidak presisi, tergantung rapat komite, dan signifikansi bisa 10 persen-100 persen. Kalau yang terkini sangat presisi, tax holiday dapatnya 100 persen,” kata dia.

Sumber:

Septian Deny

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

DJP Belum Putuskan Perpanjang Waktu Pelaporan SPT Pajak

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memutuskan untuk memperpanjang masa pelaporan konsultan pajak bali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2017.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, sejauh ini perkembangan  pelaporan SPT yang dilakukan oleh konsultan pajak bali wajib pajak masih sesuai dengan harapan.

Dia berharap dalam dua hari terakhir ini makin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT-nya baik melalui secara konsultan pajak bali online melalui e-filing maupun manual dengan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP).

“(Akan ada perpanjangan) Belum. So far sih lancar,” dia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi 1, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Robert juga menghimbau agar para konsultan pajak bali wajib pajak agar tidak menunda-nunda waktu dalam melaporkan SPT. Sebab, dikhawatirkan pelayanan melalui konsultan pajak bali e-filing berjalan lambat ketika banyak yang mengakses di hari-hari terakhir batas pelaporan, yaitu 31 Maret 2018.

“Yang e-filing memang agak lemot sedikit tapi sudah lancar lagi. Kalau mereka tidak ke KPP, internet kantor lebih lancar,” tandas dia.

Sumber:

SEPTIAN DENY

Liputan6.com

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

DJP Bakal Dampingi Pengusaha UMKM buat Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Prayoga Saksama mengatakan, pihaknya akan mendampingi konsultan pajak bali pelaku UMKM dalam proses pelaporan pajaknya.

Dia mengatakan,  saat ini ada dua opsi yang dapat dipilih oleh konsultan pajak bali pelaku UMKM dalam pembayaran pajak, yakni skema final dan pembukuan.

“Itu harus dari awal saya mau pakai skema final atau skema pembukuan. Itu sedang dibahas, kita berikan opsi itu. Nanti implementasi tergantung konsultan pajak bali WP sendiri, kalau tidak mau final, tentu harus pakai pembukuan,” ujar dia di sela-sela diskusi Vox Point Indonesia, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dalam skema pembiayaan, WP UMKM diharuskan untuk mencatat secara mendetail soal konsultan pajak bali penghasilannya  dalam laporan.

“Apa penghasilan konsultan pajak bali dia harus dicatat, ada bukti dicatat, semua biaya. Kalau final nggak perlu. Berapa pun penjualan dia, langsung 0,5 persen,” kata dia.

Dia menyampaikan, Ditjen Pajak akan mendampingi konsultan pajak bali wajib pajak untuk lebih mempermudah terutama WP yang merupakan pelaku UMKM.

“Kami akan lakukan pendampingan pada konsultan pajak bali pengusaha UMKM agar benar-benar efektif dan membantu mereka,” ujar dia.

Sumber:

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Tak Lapor Harta di SPT Pajak Online, Ini Konsekuensinya

Liputan6.com, Jakarta – Batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi semakin dekat, yakni berakhir di 31 Maret 2018. Wajib pajak (WP) diimbau untuk konsultan pajak bali segera menyampaikan SPT pajak menggunakan e-Filing.

“Target pelaporan SPT pajak di tahun ini sekitar 80 persen,” kata konsultan pajak bali Kepala Seksi Hubungan Eksternal Subdit Humas Perpajakan Ditjen Pajak, Endang Unandar, di kantor Liputan6.com, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Hingga 19 Maret 2018, jumlah konsultan pajak bali SPT pajak sebanyak 6,36 juta SPT. Jumlah ini meningkat 24,12 persen dibanding periode yang sama 2017.

WP Orang Pribadi diimbau untuk menggunakan konsultan pajak bali berbagai layanan SPT yang telah disediakan, khususnya e-Filing untuk memudahkan pengguna. WP harus mengisi seluruh informasi pada konsultan pajak bali formulir 1770 S maupun 1770 SS.

Endang menekankan agar konsultan pajak bali WP mengisi SPT pajak dengan benar dan jujur. Termasuk mengisi kolom harta. Laporkan daftar harta di e-Filing satu per satu, seperti konsultan pajak bali sepeda motor, tabungan, rumah, dan lainnya.

Contoh sepeda motor. Pilih alat transportasi, yakni sepeda motor. Masukkan nama konsultan pajak bali harta, contoh untuk sepeda motor, ketikkan merek dan tipenya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan.

“Sekarang ini kalau konsultan pajak bali WP tidak masukkan harta di e-Filing, maka SPT pajak tidak akan bisa di submit. Karena tidak mungkin kan zaman sekarang tidak punya harta, wong bekerja dan memperoleh penghasilan,” terang Endang.

Dia meminta kepada konsultan pajak bali WP untuk tidak khawatir bahwa Ditjen Pajak akan memajaki lagi harta-harta tersebut.

“Tidak usah takut, karena banyak konsultan pajak bali WP yang yang masih takut melaporkan hartanya di SPT pajak. Padahal, itu bukan bermaksud untuk dipajaki, tapi untuk mencocokkan profil WP, penghasilan dan hartanya,” tegas Endang.

Sumber:

Fiki Ariyanti

liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Ini Lima Jurus DJP untuk Kejar Penerimaan Pajak 2018

BeritaPajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepertinya harus bekerja ekstra dalam mengejar konsultan pajak bali penerimaan pajak tahun 2018  sebesar Rp1.618,1 trilun yang sudah tertuang dalam konsultan pajak bali Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018.

Target dalam APBN 2018 cukup besar, karena kenaikannya diharapkan konsultan pajak bali mencapai 9,9 % dari tahun 2017. Tahun lalu dipatok Rp1.472,7 triliun dan dapat terealisasi 91 % atau Rp145,4 triliun.

Untuk mencapai target konsultan pajak bali penerimaan pajak tahun 2018 ini, Direktorat Jenderal Pajak  menyiapkan lima jurus agar nilai penerimaan sebesar Rp1.618,1 Triliun bisa tercapai. Lalu, apa saja jurus Ditjen Pajak ini?

1. Kebijakan Automatic Exchange of Information

Pemerintah telah membuat konsultan pajak bali agenda besar dengan cara mengubah pertukaran informasi menjadi terotomatisasi melalui agenda Automatic Exchange of Information (AEoI).

OECD dalam modul Automatic Exchange of Information: What It Is, How It Works, Benefits, What Remains to De Done (2012,5) menjelaskan definisi konsultan pajak bali AEoI .

Automatic Exchange of Information adalah aktivitas yang melibatkan konsultan pajak bali transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak serta laporan keuangan dalam jumlah besar oleh konsultan pajak bali negara sumber kepada negara tempat tinggal terkait berbagai jenis pendapatan.

DJP pada tahun 2018 akan memiliki kewenangan pertukaran data keuangan dengan 100 negara lain.

2. Sustainable Compliance Lewat Inovasi Layanan Pajak

DJP membangun serta memelihara kesadaran pajak yang berkesinambungan (sustainable compliance) melalui konsultan pajak bali berbagai inovasi layanan pajak seperti e-servicemobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call. 

Sementara itu, Mobile Tax Unit (MTU) adalah organisasi nonstruktural untuk pelayanan konsultan pajak bali di luar kantor. MTU merupakan tempat konsultan pajak bali pelayanan terpadu yang dilaksanakan di luar gedung. Pelayanan yang diberikan konsultan pajak bali biasanya berupa pendaftaran NPWP, penerimaan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, dan penerimaan permohonan pelayanan perpajakan lainnya yang diajukan oleh konsultan pajak bali wajib pajak.

Proyek lainnya adalah outbond calling yang merupakan penyampaian informasi kepada konsultan pajak bali wajib pajak/ penanggung pajak dengan menggunakan media telepon.

3. Integrasi Data dan Sistem Informasi Perpajakan

Melakukan pembaharuan data dan integrasi sistem antara lain melalui konsultan pajak bali e-filing, e-form, dan e-faktur. DJP melakukan validasi data baik berupa data kohir atau tunggakan pajak melalui program konsultan pajak bali Provenido, hingga validasi data Surat Pemberitahuan (SPT).

DJP pada 2018 juga berencana melakukan migrasi basis data yang ada di dalam konsultan pajak bali Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SiDJP). Dengan demikian data pajak perpajakan, termasuk data konsultan pajak bali Amnesti Pajak akan dapat ditelusuri validitasnya sehingga dapat dilakukan konsultan pajak bali law enforcement yang lebih intensif namun tetap adil sesuai proporsinya oleh petugas pajak

4. Insentif Pajak dan Reviu Kebijakan Exemption Tax

Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan berupa Tax Holiday maupun Tax AllowanceTax Holiday telah diatur dalam konsultan pajak bali Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang konsultan pajak bali Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Fasilitas Tax Holiday ini diberikan kepada konsultan pajak bali wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru dan merupakan industri pionir dengan syarat-syarat tertentu. Begitu pula dengan Tax Allowance juga telah diatur dalam konsultan pajak bali Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 akan difokuskan kepada konsultan pajak bali peningkatan pelayanan kepada para pegawai dan wajib pajak.

Selain itu dilakukan peningkatan efektivitas organisasi melalui konsultan pajak bali perbaikan sistem informasi dan prosedur operasi.

Dengan adanya lima jurus pajak yang telah sejalan dengan konsultan pajak bali Kementerian Keuangan berdasarkan APBN 2018 tersebut, DJP berharap penerimaan pajak senilai Rp1.618,1 triliun dengan konsultan pajak bali tax ratio senilai 11,6% dari Produk Domestik Bruto dapat tercapai.

Sumber:

Al Rasyid

beritapajak.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Aturan Baru DJP Gali Potensi Pajak Luar Negeri

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menyempurnakan aturan terkait dengan konsultan pajak bali praktik penghindaran pajak internasional dengan metode pengalihan pendapatan ke perusahaan di luar negeri atau kerap disebut profit shifting.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak P.M. John L. Hutagaol mengatakan, aturan baru tersebut tertuang dalam  konsultan pajak bali PMK Nomor 107 Tahun 2017 tentang Controlled Foreign Company (CFC).

John menjelaskan, PMK 107/2017 menutup seluruh celah penghindaran pajak melalui  konsultan pajak bali pengalihan penghasilan, yang selama ini menjadi kelemahan PMK Nomor 256 Tahun 2008.

“Di PMK 107, kita menerapkan anti pragmatici, karena masalah memecah-mecah saham itu salah satu kelemahan dari  konsultan pajak bali PMK 256, membagi dividen, sehingga tidak terkena peraturan CFC,” ungkap dia di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Dia melanjutkan, PMK 107/2017 juga tidak akan memberikan dampak buruk bagi  konsultan pajak bali perekonomian, melainkan menjadi disinsentif bagi para pengusaha yang telah melakukan penghindaran pajak.

“tidak ada kaitannya dengan  konsultan pajak bali ekonomi, ini akan jadi disinsentif bagi penghindar pajak, ini akan memberikan insentif bagi ekonomi,” jelas dia.

Sementara, Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II, Ahmad Sadiw Urwah mengatakan konsultan pajak bali, PMK 256/2008 dianggap lemah karena masih bisa melakukan penghindaran pajak dengan mengatur pembagian dividen yang nilainya tidak material, lalu mendirikan  konsultan pajak bali perusahaan perantara, dan memecah penyertaan modal (kepemilikan) antara anggota grup perusahaan atau antara perusahaan afiliasi.

“Kelemahan kedua, hanya apply satu layer saja, ini kita perjelas, ketentuan CFC ini lebih dari satu layer sepanjang itu memiliki kriteria dikendalikan konsultan pajak bali, batasan 50% itu wajib pajak bisa lakukan tax planing, intinya kepemilikan  konsultan pajak bali dipecah-pecah dan di aturan yang baru ini agak sulit memecah besaran kepemilikan, kemudian di samping adanya PMK sebelumnya, perubahan PMK ini di dasari rekomendasi final rerport BEPS action plan 3, ini proyek yang di inisiasi oleh  konsultan pajak bali G20 kepada OECD untuk masalah penghindaran dan penggelapan pajak,” kata Sadiq.

Pokok-pokok perubahan aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 107/2017 adalah terkait dengan  konsultan pajak bali kepemilikan langsung dan tidak langsung, lalu adopsi istilah DCF menjadi  konsultan pajak bali badan usaha luar negeri non bursa terkendali, pengaturan  konsultan pajak bali saat diperolehnya deemed dividen, pengaturan perhitungan besarnya deemed dividen, pengaturan penghitungan kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit.

“Berbagai cara itu dilakukan dengan mengatur  konsultan pajak bali pembagian dividen yang nilainya tidak material, mendirikan perusahaan perantara, memecah penyertaan modal,” tambah dia.

PMK 107/2017, kata Sadiq, sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai  konsultan pajak bali anggota inclusive framework on BEPS dalam menerapkan BEPS action plan 3 terkait CFC. Serta, salah satu quick win Q2 tahun 2017 dalam  konsultan pajak bali kelompok kerja bidang peraturan dan perundangan tim reformasi perpajakan.

Kendati demikian, lanjut Sadiq, diharapkan PMK 107/2017 ini mampu menurunkan risiko penghindaran pajak melalui  konsultan pajak bali pengalihan penghasilan ke anak perusahaan yang berada di negara-negara surga pajak.

“Output yang diharapkan, mengurangi risiko, atau memberikan disinsentif bagi  konsultan pajak bali wajib pajak yang memindahkan labanya ke luar negeri, PMK ini bisa menangani praktik ini, tujuan terakhir adanya penerimaan baru dari  konsultan pajak bali deemed dividen ini,” tukas Sadiq.

Sumber:

Hendra Kusuma

detikFinance

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

PP Baru akan Atur Sanksi WP yang Tak Ikut Tax Amnesty

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan merilis konsultan pajak bali Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty. PP ini akan mengatur konsultan pajak bali perlakukan atas harta yang belum atau kurang terungkap serta tindakannya kepada wajib pajak (WP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, PP ini juga akan mengatur sanksi bagi konsultan pajak bali WP yang tidak atau hanya sebagian melaporkan harta pada tax amnesty.

“UU tax amnesty itu kan memang mengamanatkan bahwa konsultan pajak bali bagi mereka yang tidak mengikuti tax amnesty padahal dia sebetulnya ada yang harus diselesaikan, ada prinsip-prinsipnya ada dendanya, bagaimana bisa konsultan pajak bali karena melapor lagi, bisa karena ditemukan oleh konsultan pajak bali aparat pajak. Bisa juga dia ikut, tapi nggak bener, angkanya tidak semuanya dilaporkan. Itu juga ada aturannya,” jelas dia seperti ditulis di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Dia mengatakan, PP tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi konsultan pajak bali WP maupun aparat pajak. Darmin menambahkan, PP tersebut perlu diterbitkan mengingat konsultan pajak bali Undang-undang Pengampunan Pajak tidak menjelaskan secara rinci ketentuan tersebut.

“Kita harus buat aturannya secara rinci, tarifnya berapa, dendanya berapa. Tapi konsultan pajak bali saya belum bilang, itu masih draf. Pokoknya itu diatur konsultan pajak bali secara jelas sehingga tidak bisa ditafsir-tafsirkan lain dalam pelaksanaan,” ungkap dia.

Menurut konsultan pajak bali Darmin, PP tersebut akan terbit dalam kisaran 1-2 bulan ke depan. Tapi, dia menegaskan, terdapat pengelompokan sanksi pada PP itu.

“Tentu ada pengelompokan sanksi yang sama sekali tidak ikut konsultan pajak bali, beda dengan yang ikut tapi tidak melaporkan semuanya,” tandas dia.

Sumber:

Achmad Dwi Afriyadi

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Jaga Stabilitas Politik, Dirjen Pajak: Tak Ada Kebijakan Besar di 2018

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan tidak akan ada kebijakan besar terkait konsultan pajak bali perpajakan di 2018. Kebijakan baru kemungkinan hanya terkait perubahan tarif konsultan pajak bali pajak untuk usaha kecil menengah (UKM).

Menurut konsultan pajak bali dia, tidak adanya kebijakan besar lantaran stabilitas di tahun politik harus dijaga. “Melihat 2018 tahun politik, tidak ada big policy di 2018 dalam hal perpajakan,” kata konsultan pajak bali Robert di Univesitas Indonesia, Jakarta, Kamis (1/2).

Ia pun menjelaskan, jajarannya akan melakukan tugas seperti konsultan pajak bali biasa sesuai ketentuan yang ada. Namun, tugas bakal dikerjakan dengan berkualitas. Apalagi, pihaknya sudah tahu cara konsultan pajak bali pemetaan wajib pajak.

Di sisi lain, revisi konsultan pajak bali Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) akan dibahas. Sementara itu konsultan pajak bali, tarif pajak penghasilan (PPh) masih mengikuti UU PPh yang ada. Sebab, kajian mengenai perubahan tarif masih dilakukan konsultan pajak bali di parlemen, ia tak yakin kajian bakal berlangsung cepat.

Adapun perubahan tarif kemungkinan hanya akan dilakukan untuk konsultan pajak bali pajak UKM melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP). “Tarifnya mungkin diturunkan,” kata dia.

Di luar itu, ia mengingatkan bakal ada konsultan pajak bali penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait pajak di 2018. AEoI di domestik untuk rekening di atas Rp 1 miliar bakal diterapkan konsultan pajak bali mulai April, dan AEoI internasional pada September.

Penerapan AEoI juga disinggung konsultan pajak bali Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Ia mengatakan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini, modal utamanya ialah basis data hasil program konsultan pajak bali pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah lewat dan informasi keuangan dari hasil penerapan AEoI.

“Kebijakan pertukaran data secara otomatis dapat konsultan pajak bali meningkatkan basis pajak sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak dari erosi perpajakan yang dikenal dengan Base Erotion on Profit Shifting,” kata dia.

Adapun tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.423,9 triliun, naik sekitar 24% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.147,5 triliun. Jika mengacu pada konsultan pajak bali realisasi tahun lalu, kontributor terbesar bagi penerimaan pajak yaitu dari sektor konsultan pajak bali industri pengolahan (31,8%), perdagangan (19,3%), dan jasa keuangan (14%).

Sumber:

Rizky Alika

katadata.co.id

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting