Konsultan Pajak Bali

Aturan Baru DJP Gali Potensi Pajak Luar Negeri

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah menyempurnakan aturan terkait dengan konsultan pajak bali praktik penghindaran pajak internasional dengan metode pengalihan pendapatan ke perusahaan di luar negeri atau kerap disebut profit shifting.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak P.M. John L. Hutagaol mengatakan, aturan baru tersebut tertuang dalam  konsultan pajak bali PMK Nomor 107 Tahun 2017 tentang Controlled Foreign Company (CFC).

John menjelaskan, PMK 107/2017 menutup seluruh celah penghindaran pajak melalui  konsultan pajak bali pengalihan penghasilan, yang selama ini menjadi kelemahan PMK Nomor 256 Tahun 2008.

“Di PMK 107, kita menerapkan anti pragmatici, karena masalah memecah-mecah saham itu salah satu kelemahan dari  konsultan pajak bali PMK 256, membagi dividen, sehingga tidak terkena peraturan CFC,” ungkap dia di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Dia melanjutkan, PMK 107/2017 juga tidak akan memberikan dampak buruk bagi  konsultan pajak bali perekonomian, melainkan menjadi disinsentif bagi para pengusaha yang telah melakukan penghindaran pajak.

“tidak ada kaitannya dengan  konsultan pajak bali ekonomi, ini akan jadi disinsentif bagi penghindar pajak, ini akan memberikan insentif bagi ekonomi,” jelas dia.

Sementara, Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II, Ahmad Sadiw Urwah mengatakan konsultan pajak bali, PMK 256/2008 dianggap lemah karena masih bisa melakukan penghindaran pajak dengan mengatur pembagian dividen yang nilainya tidak material, lalu mendirikan  konsultan pajak bali perusahaan perantara, dan memecah penyertaan modal (kepemilikan) antara anggota grup perusahaan atau antara perusahaan afiliasi.

“Kelemahan kedua, hanya apply satu layer saja, ini kita perjelas, ketentuan CFC ini lebih dari satu layer sepanjang itu memiliki kriteria dikendalikan konsultan pajak bali, batasan 50% itu wajib pajak bisa lakukan tax planing, intinya kepemilikan  konsultan pajak bali dipecah-pecah dan di aturan yang baru ini agak sulit memecah besaran kepemilikan, kemudian di samping adanya PMK sebelumnya, perubahan PMK ini di dasari rekomendasi final rerport BEPS action plan 3, ini proyek yang di inisiasi oleh  konsultan pajak bali G20 kepada OECD untuk masalah penghindaran dan penggelapan pajak,” kata Sadiq.

Pokok-pokok perubahan aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 107/2017 adalah terkait dengan  konsultan pajak bali kepemilikan langsung dan tidak langsung, lalu adopsi istilah DCF menjadi  konsultan pajak bali badan usaha luar negeri non bursa terkendali, pengaturan  konsultan pajak bali saat diperolehnya deemed dividen, pengaturan perhitungan besarnya deemed dividen, pengaturan penghitungan kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit.

“Berbagai cara itu dilakukan dengan mengatur  konsultan pajak bali pembagian dividen yang nilainya tidak material, mendirikan perusahaan perantara, memecah penyertaan modal,” tambah dia.

PMK 107/2017, kata Sadiq, sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai  konsultan pajak bali anggota inclusive framework on BEPS dalam menerapkan BEPS action plan 3 terkait CFC. Serta, salah satu quick win Q2 tahun 2017 dalam  konsultan pajak bali kelompok kerja bidang peraturan dan perundangan tim reformasi perpajakan.

Kendati demikian, lanjut Sadiq, diharapkan PMK 107/2017 ini mampu menurunkan risiko penghindaran pajak melalui  konsultan pajak bali pengalihan penghasilan ke anak perusahaan yang berada di negara-negara surga pajak.

“Output yang diharapkan, mengurangi risiko, atau memberikan disinsentif bagi  konsultan pajak bali wajib pajak yang memindahkan labanya ke luar negeri, PMK ini bisa menangani praktik ini, tujuan terakhir adanya penerimaan baru dari  konsultan pajak bali deemed dividen ini,” tukas Sadiq.

Sumber:

Hendra Kusuma

detikFinance

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

PP Baru akan Atur Sanksi WP yang Tak Ikut Tax Amnesty

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan merilis konsultan pajak bali Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty. PP ini akan mengatur konsultan pajak bali perlakukan atas harta yang belum atau kurang terungkap serta tindakannya kepada wajib pajak (WP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, PP ini juga akan mengatur sanksi bagi konsultan pajak bali WP yang tidak atau hanya sebagian melaporkan harta pada tax amnesty.

“UU tax amnesty itu kan memang mengamanatkan bahwa konsultan pajak bali bagi mereka yang tidak mengikuti tax amnesty padahal dia sebetulnya ada yang harus diselesaikan, ada prinsip-prinsipnya ada dendanya, bagaimana bisa konsultan pajak bali karena melapor lagi, bisa karena ditemukan oleh konsultan pajak bali aparat pajak. Bisa juga dia ikut, tapi nggak bener, angkanya tidak semuanya dilaporkan. Itu juga ada aturannya,” jelas dia seperti ditulis di Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Dia mengatakan, PP tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi konsultan pajak bali WP maupun aparat pajak. Darmin menambahkan, PP tersebut perlu diterbitkan mengingat konsultan pajak bali Undang-undang Pengampunan Pajak tidak menjelaskan secara rinci ketentuan tersebut.

“Kita harus buat aturannya secara rinci, tarifnya berapa, dendanya berapa. Tapi konsultan pajak bali saya belum bilang, itu masih draf. Pokoknya itu diatur konsultan pajak bali secara jelas sehingga tidak bisa ditafsir-tafsirkan lain dalam pelaksanaan,” ungkap dia.

Menurut konsultan pajak bali Darmin, PP tersebut akan terbit dalam kisaran 1-2 bulan ke depan. Tapi, dia menegaskan, terdapat pengelompokan sanksi pada PP itu.

“Tentu ada pengelompokan sanksi yang sama sekali tidak ikut konsultan pajak bali, beda dengan yang ikut tapi tidak melaporkan semuanya,” tandas dia.

Sumber:

Achmad Dwi Afriyadi

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Jaga Stabilitas Politik, Dirjen Pajak: Tak Ada Kebijakan Besar di 2018

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan tidak akan ada kebijakan besar terkait konsultan pajak bali perpajakan di 2018. Kebijakan baru kemungkinan hanya terkait perubahan tarif konsultan pajak bali pajak untuk usaha kecil menengah (UKM).

Menurut konsultan pajak bali dia, tidak adanya kebijakan besar lantaran stabilitas di tahun politik harus dijaga. “Melihat 2018 tahun politik, tidak ada big policy di 2018 dalam hal perpajakan,” kata konsultan pajak bali Robert di Univesitas Indonesia, Jakarta, Kamis (1/2).

Ia pun menjelaskan, jajarannya akan melakukan tugas seperti konsultan pajak bali biasa sesuai ketentuan yang ada. Namun, tugas bakal dikerjakan dengan berkualitas. Apalagi, pihaknya sudah tahu cara konsultan pajak bali pemetaan wajib pajak.

Di sisi lain, revisi konsultan pajak bali Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) akan dibahas. Sementara itu konsultan pajak bali, tarif pajak penghasilan (PPh) masih mengikuti UU PPh yang ada. Sebab, kajian mengenai perubahan tarif masih dilakukan konsultan pajak bali di parlemen, ia tak yakin kajian bakal berlangsung cepat.

Adapun perubahan tarif kemungkinan hanya akan dilakukan untuk konsultan pajak bali pajak UKM melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP). “Tarifnya mungkin diturunkan,” kata dia.

Di luar itu, ia mengingatkan bakal ada konsultan pajak bali penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) terkait pajak di 2018. AEoI di domestik untuk rekening di atas Rp 1 miliar bakal diterapkan konsultan pajak bali mulai April, dan AEoI internasional pada September.

Penerapan AEoI juga disinggung konsultan pajak bali Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Ia mengatakan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini, modal utamanya ialah basis data hasil program konsultan pajak bali pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah lewat dan informasi keuangan dari hasil penerapan AEoI.

“Kebijakan pertukaran data secara otomatis dapat konsultan pajak bali meningkatkan basis pajak sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak dari erosi perpajakan yang dikenal dengan Base Erotion on Profit Shifting,” kata dia.

Adapun tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.423,9 triliun, naik sekitar 24% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 1.147,5 triliun. Jika mengacu pada konsultan pajak bali realisasi tahun lalu, kontributor terbesar bagi penerimaan pajak yaitu dari sektor konsultan pajak bali industri pengolahan (31,8%), perdagangan (19,3%), dan jasa keuangan (14%).

Sumber:

Rizky Alika

katadata.co.id

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Jokowi: Pajak UKM Bakal Turun Jadi 0,5 Persen Akhir Bulan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi konsultan pajak bali usaha kecil, dan menengah (UKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Penurunan tersebut dijanjikan konsultan pajak bali terlaksana pada akhir Maret ini.

“Insyaallah nanti konsultan pajak bali akhir bulan ini pajaknya akan kita turunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen,” ungkapnya sebelum membuka Sidang Dewan Pleno II dan Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2018 di Ballroom Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Rabu (7/3/2018). konsultan pajak bali

Presiden Jokowi menceritakan dirinya terlibat konsultan pajak bali tawar-menawar seru dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat membahas pajak UKM ini. Jokowi ingin pajak serendah-rendahnya, sementara Sri Mulyani ngotot untuk menjaga konsultan pajak bali pemasukan negara.

“Saya kemarin sebetulnya nawarnya 0,25 persen tapi konsultan pajak bali menteri keuangan ngotot ‘Tidak bisa Pak, ini kalau turunnya sampai sejauh itu (0,25 persen) akan mempengaruhi penerimaan, pendapatan pemerintahan’. Oleh sebab itu konsultan pajak bali ditawar 0,5 persen, ditawar setengah, ya sudah saya ikut,” papar Jokowi.

Dia menjelaskan, pengambilan keputusan tersebut sudah melalui konsultan pajak bali pertimbangan cukup matang. Pemerintah pun sudah melakukan pertemuan khusus untuk konsultan pajak bali membahas soal penurunan tarif pajak UKM sebanyak tiga kali.

“Ini sudah kami rapatkan tiga kali,” ujar Jokowi.

Sebelumnya konsultan pajak bali, Sri Mulyani mengkaji penurunan tarif PPh Final bagi UKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Hal ini merespons instruksi konsultan pajak bali Presiden Jokowi usai pertemuan dengan pelaku UKM, beberapa waktu lalu.

“Posisi kami sedang mengkaji penurunan tarif PPh UKM karena kami tugasnya menerima instruksi konsultan pajak bali Presiden dan melakukannya dengan berbagai macam persiapan, apakah dari sisi peraturan pelaksanaan,” ujar konsultan pajak bali Sri Mulyani di Hotel Aston Sentul Bogor pada 27 November 2016.

Sumber:

Reporter: Supriatin

Liputan6.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

KONSULTAN PAJAK BALI

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR

  1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan konsultan pajak bali, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.
  2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh konsultan pajak bali bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukan telah terjadi pembatalan transaksi.
  3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari konsultan pajak bali Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
  4. Faktur Pajak Standar yang dibatalkan konsultan pajak bali harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut.
  5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari konsultan pajak bali Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan. konsultan pajak bali
  6. Dalam hal konsultan pajak bali Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam konsultan pajak bali Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
  7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam konsultan pajak bali Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak konsultan pajak bali Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
  8. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam konsultan pajak bali Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan konsultan pajak bali tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.
KONSULTAN PAJAK BALI

Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Bulan Maret dan April merupakan momentum pemenuhan kewajiban konsultan pajak bali perpajakan. Baik wajib pajak pribadi maupun badan akan menyampaikan laporan pajak tahunan. Berkaitan dengan hal itu, tak ada salahnya mengulik beberapa aturan terbaru di konsultan pajak bali sektor perpajakan. Berikut ini lima aturan pajak terbaru yang berhasil dihimpun konsultan pajak bali hukumonline.

1. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016
Peraturan ini berisi ketentuan mengenai konsultan pajak bali tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Peraturan yang ditandatangani oleh konsultan pajak bali Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2016.

Di dalam peraturan ini termuat ketentuan mengenai konsultan pajak bali teknis penerimaan dan pengolahan SPT. Antara lain, cara penyampaian SPT, validasi nomor pokok wajib pajak, serta pembetulan. Selain itu, di dalam peraturan ini juga terlampir lengkap formulir-fomulir yang berkaitan dengan konsultan pajak bali penyampaian SPT.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan kelima atas konsultan pajak bali PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan yang dikeluarkan oleh konsultan pajak bali Menteri Keuangan Bambang Brodjoegoro ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2016.

Ada tiga pasal yang diubah ketentuannya. Pertama, Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5). Selanjutnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4). Selain itu, ada pula penambahan ketentuan yang disisipkan menjadi Pasal 2 ayat (2a) dan Pasal 10B. konsultan pajak bali

Ketentuan yang diubah menyangkut konsultan pajak bali subjek pemungut pajak dan besarnya pungutan pajak. Sementara itu, ketentuan yang ditambahkan adalah aturan mengenai nilai ekspor yang menggunakan sistem free on board. Semua perubahan ketentuan dalam konsultan pajak bali PPh barang impor ini mulai berlaku tanggal 3 April 2016 mendatang.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015
Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk konsultan pajak bali pertambangan mineral dan batubara. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa objek PBB di bidang pertambangan minerba meliputi offshore maupun onshore. Selain itu, diatur pula tubuh bumi yang menjadi konsultan pajak bali objek PBB minerba baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi.

Selain subjek dan objek pajak, di dalam peraturan ini diatur pula konsultan pajak bali bagaimana penghitungan besar NJOP tubuh bumi dan bangunan yang kena pajak dan besaran PBB yang harus dibayarkan. Ada pula ketentuan mengenai konsultan pajak bali prosedur pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Ada beragam jenis formulir berkaitan dengan PBB minerba yang bisa didapatkan dari konsultan pajak bali lampiran Peraturan DJP ini.

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur soal konsultan pajak bali impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 9 November 2015 dan mulai berlaku terthitung sejak tanggal 9 Januari 2016 lalu. Terbitnya konsultan pajak bali PP No. 81/2015 ini sekaligus mencabut PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 12 Tahun 2001.

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai konsultan pajak bali jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN serta bagaimana mekanisme menyangkut pembebasan tersebut. Ada dua jenis barang yang dibebaskan dari PPN. Pertama, barang yang dibebaskan atas impornya. Kedua, barang yang dibebaskan PPN atas konsultan pajak bali penyerahannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1), ada sepuluh jenis barang yang dibebaskan PPN atas impornya. Barang-barang itu meliputi konsultan pajak bali mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, ternak, bibit, pakan hewan, pakan ikan, bahan pakan, dan bahan baku kerajinan perak. konsultan pajak bali

Sementara itu, barang yang dibebaskan PPN atas konsultan pajak bali penyerahannya meliputi semua yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) ditambah beberapa jenis lainnya. Tambahan tersebut adalah satuan rumah susun sederhana dan listrik. konsultan pajak bali

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015
Peraturan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada konsultan pajak bali perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang ada di dalam PP No. 74/2015 ini dibuat dalam konsultan pajak bali rangka melaksanakan amanat Pasal 16B ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah tiga kali menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Aturan ini diterbitkan pada konsultan pajak bali tanggal 1 Oktober 2015 dan mulai berlaku sebulan kemudian.

Di dalam aturan ini disebutkan bahwa penyerahan jasa konsultan pajak bali Kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. Menurut Pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, ada dua jenis kapal yang mendapatkan pembebasan PPN. Pertama, kapal yang dioperasikan oleh konsultan pajak bali perusahaan angkutan laut nasional yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia. konsultan pajak bali

Kedua, kapal yang dioperasikan oleh konsultan pajak bali perusahaan angkutan laut asing yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal Indonesia berdasarkan konsultan pajak bali asas timbal balik.
Sumber:

Hukum.online

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

Pajak Bumi dan Bangunan Semarang Turun hingga 40%

SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menurunkan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2018 hingga 40%. Langkah itu diambil https://goufconsulting.com menyusul banyaknya keluhan masyarakat karena besaran PBB dinilai terlalu tinggi.

“Penting saya sampaikan, mengejar target pendapatan jangan sampai membuat masyarakat tertekan, sehingga harus jeli dalam menjalankan setiap kebijakan,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Sabtu (3/3/2018).

Terkait https://goufconsulting.com besaran PBB Kota Semarang tahun 2018, dia telah mengambil keputusan untuk menurunkan nilainya hingga 40%. Bagi https://goufconsulting.com masyarakat yang telah membayarkan PBB tahun 2018, maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang diminta memberikan kompensasi atas kelebihan bayar tersebut. https://goufconsulting.com

“Kompensasi tersebut antara lain adalah https://goufconsulting.com dengan mengakumulasikan kelebihan pembayaran PBB 2018 untuk pembayaran PBB di tahun berikutnya. Jadi setelah kita turunkan nilai PBB 2018, untuk yang sudah membayar dengan nilai awal, kelebihannya akan digunakan untuk membayar PBB di tahun berikutnya, jadi tidak akan hilang,” jelas Hendrar. https://goufconsulting.com

Pria yang akrab disapa Hendi itu menegaskan komitmennya untuk https://goufconsulting.com menggratiskan wajib pajak dengan NJOP di bawah Rp130 juta. Namun, bila sudah ada wajib pajak tersebut yang telah membayar maka akan segera dikembalikan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui https://goufconsulting.com anggaran perubahan di 2018.

“Secara teknis https://goufconsulting.com, Badap Pendapatan Daerah Kota Semarang nantinya akan mencetak SPPT PBB 2018 baru dengan nilai yang telah dikoreksi. Untuk itu https://goufconsulting.com dirinya meminta agar SPPT PBB 2018 lama yang belum sampai kepada masyarakat agar tidak dilanjutkan pembagiannya. Dan untuk proses pencetakan SPPT PBB 2018 yang baru tersebut, ditargetkan selesai dalam waktu dua sampai tiga pekan,” terangnya. https://goufconsulting.com

Sementara itu https://goufconsulting.com, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana, menyampaikan, keputusan menurunkan besaran PBB berdasarkan https://goufconsulting.com aspirasi masyarakat. Namun demikian, Yudi meyakinkan jika target pendapat daerah Kota Semarang tetap dapat diupayakan agar tercapai. https://goufconsulting.com

“Sesuai arahan https://goufconsulting.com Pak Wali, kita upayakan skema lain, misalnya dengan melakukan optimalisasi pendapatan retribusi yang ada di 16 OPD,” kata Yudi.

Sumber:

Taufik Budi

economy.okezone.com

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsulttan Pajak Bali

UMKM Tidak Wajib Lapor Penempatan Harta, dan Update Perpajakan Lain

Selasa, 6 Maret 2018 – 10:48

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak pada hari ini melaksanakan media briefing terkait perkembangan terkini di https://goufconsulting.com bidang perpajakan, termasuk pemberlakuan beberapa peraturan baru. Dalam kesempatan ini hadir Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan; Direktur Peraturan Perpajakan https://goufconsulting.com I, Arif Yanuar; Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah; Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Yon Arsal; Direktur Pemeriksaan dan Penagihan https://goufconsulting.com, Angin Prayitno Aji; dan Kepala Subdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional, Achmad Amin, yang mewakili Direktur Perpajakan Internasional. https://goufconsulting.com

Update peraturan yang disampaikan dalam pertemuan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini adalah sebagai berikut:

  1. Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto (PMK Nomor 15/PMK.03/2018)
    • DJP dapat menggunakan cara lain untuk menghitung besarnya peredaran bruto WP apabila dalam pemeriksaan WP tidak kooperatif https://goufconsulting.com sehingga pemeriksa tidak dapat mengetahui peredaran bruto WP.
    • PMK https://goufconsulting.com ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi WP dan DJP dengan tujuan untuk https://goufconsulting.com meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.
  2. Rekening Keuangan sebagai Bagian dari Warisan yang Belum Terbagi (PMK Nomor 19/PMK.03/2018)
    • Rekening keuangan yang dipegang oleh https://goufconsulting.com wajib pajak yang telah meninggal tidak wajib dilaporkan sepanjang lembaga keuangan telah menerima pemberitahuan resmi (seperti https://goufconsulting.com salinan akta kematian atau surat wasiat) bahwa pemilik rekening telah meninggal dunia.
    • Ketentuan ini konsisten dengan https://goufconsulting.com Common Reporting Standarduntuk pelaksanaan automatic exchange of information.
    • Warisan bukan merupakan objek pajak. Kewajiban perpajakan warisan belum terbagi diwakili oleh ahli waris atau pengurus harta warisan. https://goufconsulting.com
  3. Laporan Penempatan Harta Amnesti Pajak (Revisi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER03/PJ/2017)
    • Penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau penempatan harta tambahan tidak diwajibkan bagi https://goufconsulting.com WP UMKM, dan/atau WP yang harta tambahannya semata-mata berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia (deklarasi luar negeri).
    • Penyampaian laporan dapat dilakukan secara https://goufconsulting.com langsung ke KPP tempat terdaftar atau KP2KP yang ditunjuk oleh Kepala KPP; melalui https://goufconsulting.com pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan amplop tertutup dengan bukti pengiriman surat; atau secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
    • WP diberikan kesempatan untuk https://goufconsulting.com memberikan penjelasan apabila (a) informasi harta tambahan yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan, (b) tidak menyampaikan laporan harta tambahan sampai dengan batas pelaporan, atau (c) terdapat ketidak sesuaian atau ketidak lengkapan atas laporan yang disampaikan WP melalui melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dan saluran tertentu. https://goufconsulting.com

Selain membahas mengenai beberapa peraturan terkini, dalam kesempatan ini https://goufconsulting.com Direktur Jenderal Pajak juga menyampaikan informasi seputar penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Hingga 5 Maret 2018, jumlah SPT tahun pajak 2017 yang masuk adalah https://goufconsulting.com sekitar 3,2 juta SPT di mana penyampaian secara elektronik yaitu menggunakan e-filing, e-form, dan e-SPT mencapai 72% dan secara manual sebesar 28%. Jumlah penyampaian SPT hingga tanggal 5 Maret ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yaitu naik lebih dari 51%. https://goufconsulting.com

Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT tahun pajak 2017 dengan memanfaatkan fasilitas penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan https://goufconsulting.com melalui sistem DJP Online pada laman https://djponline.pajak.go.id.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2017 adalah 31 Maret 2018 bagi WP orang pribadi dan 30 April 2018 bagi WP badan https://goufconsulting.com, namun penyampaian lebih awal akan lebih baik karena dapat menghindari kemungkinan server overload atau gangguan teknis pada jaringan internet, sehingga wajib pajak terhindar dari risiko terlambat lapor. https://goufconsulting.com

Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan https://goufconsulting.com Ditjen Pajak, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Sumber:

Pajak.go.id

Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Wajib Pajak Patuh Jadi Galau oleh Aturan Baru Perpajakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal https://goufconsulting.com (Ditjen) Pajak bergeming. Pro kontra penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 tidak membuat upaya otoritas pajak mencari harta tersembunyi mengendur. https://goufconsulting.com

Apalagi menurut Ditjen Pajak, beleid yang mengatur pemungutan pajak atas harta bersih yang tak tercantum di https://goufconsulting.com surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) atau belum diungkap di program amnesti pajak adalah demi keadilan masyarakat.

Direktur https://goufconsulting.com Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, PP No 36/2017 memberikan rasa keadilan kepada hampir 1 juta pajak’>wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak, serta lebih dari 12 juta pajak’>wajib pajak pribadi, baik PNS maupun karyawan swasta, yang sudah patuh melaksanakan kewajiban pajak. https://goufconsulting.com

Hestu optimistis, PP ini tidak akan melemahkan daya beli dan minat investasi swasta. Sebab, PP ini hanya menyasar pajak’>wajib pajak yang belum patuh membayar pajak. https://goufconsulting.com

Ditjen Pajak https://goufconsulting.com berjanji akan profesional dan memastikan kesahihan data harta yang dimiliki.

Dia menambahkan, Ditjen Pajak akan melaksanakan PP ini secara terukur serta menggunakan skala prioritas.

Menurutnya https://goufconsulting.com, pemerintah tidak bisa mendorong daya beli dan investasi dengan cara membiarkan sebagian masyarakat tidak patuh membayar pajak tanpa konsekuensi apapun. https://goufconsulting.com

“Itu tidak fair bagi negara dan pajak’>wajib pajak yang sudah patuh,” kata Hestu kepada KONTAN, Senin (25/9).

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, PP 36/2017 tidak serta merta mempengaruhi keseluruhan daya beli masyarakat. https://goufconsulting.com

Tapi poin di dalam aturan https://goufconsulting.com tersebut bikin galau dan mengganggu suasana hati (mood) WP patuh. Akibatnya, bukan mustahil pelaku usaha menahan ekspansi usaha.

Apalagi menurut Lana, aturan ini tidak konsisten. Pasal 5 ayat 2 PP ini menyatakan https://goufconsulting.com, penilaian harta kas setara kas menggunakan nilai nominal. Namun di sisi lain, harta selain kas dan setara kas, penilaian dilakukan Ditjen Pajak dengan menggunakan https://goufconsulting.com acuan sesuai kondisi harta tahun terakhir atau tahun 2015.

Kekhawatiran tertekannya daya beli dan investasi diungkapkan Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara.

Menurutnya https://goufconsulting.com transaksi off balance sheet alias tidak tercatat di laporan keuangan bakal semakin ramai demi menghindari masalah pajak.

Ketua Bidang Perpajakan https://goufconsulting.com Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Prijo Handojo menambahkan, PP ini akan menambah beban biaya dan polemik perpajakan.

“Kalau ada pemeriksaan pajak koreksinya dicari-cari. Mengajukan keberatan langsung ditolak tanpa alasan jelas. Akhirnya WP baru menang di tingkat banding,” jelas Prijo. https://goufconsulting.com

Sumber:

TRIBUN NEWS

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus
Editor: Choirul Arifin

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Ditjen Pajak Rilis 2 Aturan Baru Terkait SPT dan Tax Amnesty

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) https://goufconsulting.com mengeluarkan dua aturan baru jelang batas akhir program Amnesti Pajak (tax amnesty) yang bertepatan dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Direktur Penyuluhan https://goufconsulting.com, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, aturan pertama tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017. Aturan tersebut  mengenai Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. https://goufconsulting.com

Dalam keputusan Dirjen Pajak ini mengatur bahwa https://goufconsulting.com Wajib Pajak orang pribadi memiliki waktu tambahan dari 1 April 2017 hingga 21 April 2017 untuk melaporkan SPT Tahunan PPh tanpa dikenakan denda.

“Namun demikian, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang paling lambat 31 Maret 2017,” jelas dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/3/2017). https://goufconsulting.com

Keputusan ini diambil mengingat https://goufconsulting.com batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi jatuh pada tanggal yang bersamaan dengan akhir program tax amnesty, di mana Ditjen Pajak mengantisipasi terjadinya beban puncak sehubungan dengan dua kegiatan tersebut yang akan melibatkan https://goufconsulting.com sumber daya yang besar baik dari sistem informasi dan teknologi maupun pegawai Ditjen Pajak.

Degan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang akan berpartisipasi https://goufconsulting.com untuk dapat fokus dalam kegiatan Amnesti Pajak serta bagi Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan program Amnesti Pajak dengan sebaik-baiknya.

Aturan kedua tertuang dalam https://goufconsulting.com Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Dalam aturan ini bagi Wajib Pajak yang ikut program Amnesti Pajak dan mengungkapkan harta di dalam negeri ataupun melakukan repatriasi harta, maka memiliki kewajiban pelaporan secara https://goufconsulting.com berkala sesuai pasal 13 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak https://goufconsulting.com ini memberi penegasan tentang tata cara pelaporan tersebut, termasuk ketentuan batas waktu pelaporan yang ditetapkan sebagai berikut:

Orang Pribadi

Tahun Pertama
31 Maret 2018

Tahun Kedua
31 Maret 2019

Tahun Ketiga
31 Maret 2020

Badan

Tahun Pertama
30 April 2018

Tahun Kedua
30 April 2019

Tahun Ketiga
30 April 2020

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan sebelum Per-03/PJ/2017 ini berlaku pada 29 Maret 2017, harus menyampaikan laporan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam https://goufconsulting.com Peraturan ini.

Selanjutnya Ditjen Pajak https://goufconsulting.com mengingatkan agar Wajib Pajak yang telah ikut serta dalam program Amnesti Pajak untuk memenuhi seluruh komitmen dan kewajiban yang berlaku sebagai bagian dari ketentuan program Amnesti Pajak, serta memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan sebagai Wajib Pajak yang taat. https://goufconsulting.com

Sumber:

Fiki Ariyanti

LIPUTAN6.com

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING