Konsultan Pajak Bali

Wajib Pajak Patuh Jadi Galau oleh Aturan Baru Perpajakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal https://goufconsulting.com (Ditjen) Pajak bergeming. Pro kontra penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2017 tidak membuat upaya otoritas pajak mencari harta tersembunyi mengendur. https://goufconsulting.com

Apalagi menurut Ditjen Pajak, beleid yang mengatur pemungutan pajak atas harta bersih yang tak tercantum di https://goufconsulting.com surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) atau belum diungkap di program amnesti pajak adalah demi keadilan masyarakat.

Direktur https://goufconsulting.com Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, PP No 36/2017 memberikan rasa keadilan kepada hampir 1 juta pajak’>wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak, serta lebih dari 12 juta pajak’>wajib pajak pribadi, baik PNS maupun karyawan swasta, yang sudah patuh melaksanakan kewajiban pajak. https://goufconsulting.com

Hestu optimistis, PP ini tidak akan melemahkan daya beli dan minat investasi swasta. Sebab, PP ini hanya menyasar pajak’>wajib pajak yang belum patuh membayar pajak. https://goufconsulting.com

Ditjen Pajak https://goufconsulting.com berjanji akan profesional dan memastikan kesahihan data harta yang dimiliki.

Dia menambahkan, Ditjen Pajak akan melaksanakan PP ini secara terukur serta menggunakan skala prioritas.

Menurutnya https://goufconsulting.com, pemerintah tidak bisa mendorong daya beli dan investasi dengan cara membiarkan sebagian masyarakat tidak patuh membayar pajak tanpa konsekuensi apapun. https://goufconsulting.com

“Itu tidak fair bagi negara dan pajak’>wajib pajak yang sudah patuh,” kata Hestu kepada KONTAN, Senin (25/9).

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai, PP 36/2017 tidak serta merta mempengaruhi keseluruhan daya beli masyarakat. https://goufconsulting.com

Tapi poin di dalam aturan https://goufconsulting.com tersebut bikin galau dan mengganggu suasana hati (mood) WP patuh. Akibatnya, bukan mustahil pelaku usaha menahan ekspansi usaha.

Apalagi menurut Lana, aturan ini tidak konsisten. Pasal 5 ayat 2 PP ini menyatakan https://goufconsulting.com, penilaian harta kas setara kas menggunakan nilai nominal. Namun di sisi lain, harta selain kas dan setara kas, penilaian dilakukan Ditjen Pajak dengan menggunakan https://goufconsulting.com acuan sesuai kondisi harta tahun terakhir atau tahun 2015.

Kekhawatiran tertekannya daya beli dan investasi diungkapkan Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara.

Menurutnya https://goufconsulting.com transaksi off balance sheet alias tidak tercatat di laporan keuangan bakal semakin ramai demi menghindari masalah pajak.

Ketua Bidang Perpajakan https://goufconsulting.com Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Prijo Handojo menambahkan, PP ini akan menambah beban biaya dan polemik perpajakan.

“Kalau ada pemeriksaan pajak koreksinya dicari-cari. Mengajukan keberatan langsung ditolak tanpa alasan jelas. Akhirnya WP baru menang di tingkat banding,” jelas Prijo. https://goufconsulting.com

Sumber:

TRIBUN NEWS

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus
Editor: Choirul Arifin

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Ditjen Pajak Rilis 2 Aturan Baru Terkait SPT dan Tax Amnesty

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) https://goufconsulting.com mengeluarkan dua aturan baru jelang batas akhir program Amnesti Pajak (tax amnesty) yang bertepatan dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Direktur Penyuluhan https://goufconsulting.com, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan, aturan pertama tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017. Aturan tersebut  mengenai Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. https://goufconsulting.com

Dalam keputusan Dirjen Pajak ini mengatur bahwa https://goufconsulting.com Wajib Pajak orang pribadi memiliki waktu tambahan dari 1 April 2017 hingga 21 April 2017 untuk melaporkan SPT Tahunan PPh tanpa dikenakan denda.

“Namun demikian, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang paling lambat 31 Maret 2017,” jelas dia seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/3/2017). https://goufconsulting.com

Keputusan ini diambil mengingat https://goufconsulting.com batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi jatuh pada tanggal yang bersamaan dengan akhir program tax amnesty, di mana Ditjen Pajak mengantisipasi terjadinya beban puncak sehubungan dengan dua kegiatan tersebut yang akan melibatkan https://goufconsulting.com sumber daya yang besar baik dari sistem informasi dan teknologi maupun pegawai Ditjen Pajak.

Degan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang akan berpartisipasi https://goufconsulting.com untuk dapat fokus dalam kegiatan Amnesti Pajak serta bagi Ditjen Pajak untuk memberikan pelayanan program Amnesti Pajak dengan sebaik-baiknya.

Aturan kedua tertuang dalam https://goufconsulting.com Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Dalam aturan ini bagi Wajib Pajak yang ikut program Amnesti Pajak dan mengungkapkan harta di dalam negeri ataupun melakukan repatriasi harta, maka memiliki kewajiban pelaporan secara https://goufconsulting.com berkala sesuai pasal 13 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Peraturan Dirjen Pajak https://goufconsulting.com ini memberi penegasan tentang tata cara pelaporan tersebut, termasuk ketentuan batas waktu pelaporan yang ditetapkan sebagai berikut:

Orang Pribadi

Tahun Pertama
31 Maret 2018

Tahun Kedua
31 Maret 2019

Tahun Ketiga
31 Maret 2020

Badan

Tahun Pertama
30 April 2018

Tahun Kedua
30 April 2019

Tahun Ketiga
30 April 2020

Bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan sebelum Per-03/PJ/2017 ini berlaku pada 29 Maret 2017, harus menyampaikan laporan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam https://goufconsulting.com Peraturan ini.

Selanjutnya Ditjen Pajak https://goufconsulting.com mengingatkan agar Wajib Pajak yang telah ikut serta dalam program Amnesti Pajak untuk memenuhi seluruh komitmen dan kewajiban yang berlaku sebagai bagian dari ketentuan program Amnesti Pajak, serta memenuhi ketentuan peraturan di bidang perpajakan sebagai Wajib Pajak yang taat. https://goufconsulting.com

Sumber:

Fiki Ariyanti

LIPUTAN6.com

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

 

KONSULTAN PAJAK BALI

PTKP 2018 : Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru 2018

Tarif PTKP 2018 terbaru yang berlaku saat ini masih mengacu pada https://goufconsulting.com Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016. Nilai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak ini bisa anda jadikan pedoman saat Lapor SPT Tahunan Pajak WP Pribadi yang akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2018. https://goufconsulting.com

Kenaikan perubahan nilai PTKP terakhir sesuai dengan https://goufconsulting.com peraturan dari Pemerintah tersebut adalah pada Tanggal 27 Juni Tahun 2016. Selama periode Tahun Pajak 2017 sampai saat ini pemerintah belum lagi mengeluarkan kebijakan baru mengenai perubahan PTKP. https://goufconsulting.com

Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2018 :

No Deskripsi Jumlah
1 Wajib Pajak 54.000.000
2 + WP Kawin 4.500.000
3 + Anak : maksimal 3 4.500.000
4 + Penghasilan Suami/Istri Digabung 54.000.000

Cara Menghitung PTKP 2018  

Pada saat perhitungan pajak penghasilan PPH Pasal 21 WP Orang Pribadi, penghasilan Anda https://goufconsulting.com pada periode pajak selama satu tahun akan dikurangkan dengan total nilai PTKP yang berlaku saat ini.

Atas dasar peraturan dari Menteri Keuangan tersebut berikut kami simulasikan besaran nilai PTKP yang berlaku pada https://goufconsulting.com Tahun 2018, bagi WP Kawin, Kawin, dan WP Kawin dimana penghasilan suami / istri digabung dengan Tanggungan maksimal 3 anak :

  1. PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin
Deskripsi Status Nilai Total
+ Wajib Pajak WP 54.000.000 54.000.000
+ Jumlah Tanggungan 1 TK/1 4.500.000 58.500.000
+ Jumlah Tanggungan 2 TK/2 9.000.000 63.000.000
+ Jumlah Tanggungan 3 TK/3 13.500.000 67.500.000

 

  1. PTKP Wajib Pajak Kawin
Deskripsi Status Nilai Total
+ Wajib Pajak WP 54.000.000 54.000.000
+ WP Kawin K 0 4.500.000 58.500.000
+ Jumlah Tanggungan 1 K 1 4.500.000 63.000.000
+ Jumlah Tanggungan 2 K 2 9.000.000 67.500.000
+ Jumlah Tanggungan 3 K 3 13.500.000 72.000.000

 

  1. Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri dan suami digabungkan
Deskripsi Status Nilai Total
+ Wajib Pajak WP 54.000.000 54.000.000
+ Penghasilan digabung 54.000.000 108.000.000
+ WP Kawin K/I/0 4.500.000 112.500.000
+ Jumlah Tanggungan 1 K/I/1 4.500.000 117.000.000
+ Jumlah Tanggungan 2 K/I/2 9.000.000 121.500.000
+ Jumlah Tanggungan 3 K/I/3 13.500.000 126.000.000

Apabila penghasilan dibawah PTKP, maka sesuai dengan https://goufconsulting.com pasal 2 dan 3 dari Peraturan Menteri Keuangan : Nomor 183/PMK.03/2007, maka Anda tidak diwajibkan untuk lapor SPT Tahunan. https://goufconsulting.com

Dengan adanya perhitungan simulasi PTKP 2018 diatas, Anda https://goufconsulting.com hanya cukup memilih salah satu nilai penghasilan tidak kena pajak yang disesuaikan dengan status Anda saat ini pada saat pelaporan pajak. https://goufconsulting.com

Sumber:

Ferry Rinaldi

Kembar.pro

EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

Ditjen Pajak Tunda Aturan Wajib Isi Data Pembeli di E-Faktur

 

https://goufconsulting.com Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retailmencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya https://goufconsulting.com . Padahal, aturannya sudah dirilis dan semestinya sudah berlaku sejak Desember 2017.

Dalam surat pemberitahuan yang diperoleh https://goufconsulting.com Katadata, disebutkan bahwa pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 26 Tahun 2017 ditunda. Aturan tersebut merupakan perubahan atas https://goufconsulting.com Perdirjen 16/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan penundaan tersebut adalah faktor administrasi dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan aspek administratif, bersama ini kami sampaikan bahwa pemberlakuan PER 26 Tahun 2017 dilakukan penundaan dan selama jangka waktu penundaan dimaksud,” sebagaimana https://goufconsulting.com dikutip dari surat Ditjen Pajak yang diperoleh Katadata, Rabu (27/12)

Surat tersebut ditujukan kepada para kantor wilayah Ditjen Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia. Sejalan dengan https://goufconsulting.com penundaan tersebut, tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak masih mengikuti Perdirjen 16/2014.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama pun membenarkan adanya penundaan tersebut. Dia mengungkapkan alasannya, karena Ditjen Pajak ingin mensosialisasikan aturan tersebut terlebih dahulu. https://goufconsulting.com

Rencananya https://goufconsulting.com, sosialisasi akan dilakukan selama sebulan mulai awal tahun depan. Dengan begitu, kebijakan dalam Perdirjen 26/2017 baru bisa dijalankan pada Februari atau paling lambat Maret tahun depan.

“Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut,” ujarnya https://goufconsulting.com kepada Katadata. “Paling tidak, yang sudah berjalan di Desember ini, e-faktur tanpa data NIK bagi Pembeli yang tidak ber-NPWP, tidak menjadi masalah. Sekadar informasi, Perdirjen Nomor 26 Tahun 2017 ini mewajibkan PKP non-retail mencantumkan identitas pembelinya. Adapun identitas yang dimaksud termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika pembeli merupakan orang pribadi dan belum memiliki NPWP, maka digunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA). https://goufconsulting.com

Dalam hal pembeli Barang Kena Pajak (BKP) ataupun penerima jasa kena pajak (JKP) merupakan https://goufconsulting.com Orang Pribadi dan tidak memiliki NPWP, maka identitas pembeli tersebut wajib diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000. Selain itu, wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-fakturhttps://goufconsulting.com

Sumber

ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

KATA DATA

BERITA EKONOMI BISNIS

KONSULTAN PAJAK BALI

GOUF CONSULTING

Konsultan Pajak Bali

Aturan Pajak Bebas Sanksi 200% Telah Terbit

Manado – www.goufconsulting.com Kementerian Keuangan resmi menerbitkan payung hukum terkait dengan pemberian insentif atau ‘pengampunan’ bagi wajib pajak (WP) baik yang ikut program tax amnesty maupun yang tidak.

Aturan tersebut tertuang dalam www.goufconsulting.com Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. www.goufconsulting.com

“PMK 165 sudah di publish, PMK 165/PMK.03/2017 revisi atas PMK Nomor 118/2016,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama www.goufconsulting.com  di Manado, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Hestu mengatakan, beleid baru ini selain mengatur soal pemberian ‘ampunan’ atau insentif bagi peserta tax amnesty maupun bukan untuk terbebas dari sanksi administrasi yang mencapai 200% bagi harta yang terbukti belum dilaporkan, juga mengatur soal kemudahan mendapatkan fasilitas bebas pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terkait dengan balik nama aset berupa tanah dan bangunan. www.goufconsulting.com

“PMK 165 ini ditetapkan pada 17 November, dan diundangkan pada 20 November,” ungkap dia. www.goufconsulting.com

Hestu menjelaskan, www.goufconsulting.com  khusus untuk pemberian kesempatan bagi wp untuk bisa terhindar dari sanksi administrasi, khususnya bagi peserta tax amnesty yang kedapatan masih memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT.

Dalam PMK ini, lanjut Yoga, www.goufconsulting.com  memberikan kesempatan kepada seluruh wajib pajak untuk mengungkapkan seluruh harta dalam SPT dan membayar sesuai dengan tarif normal yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2017, www.goufconsulting.com  adapun mengenai tarifnya untuk WP Badan sebesar 25%, untuk WP orang pribadi (OP) sebesar 30%, dan WP tertentu sebesar 12,5%.

Batas waktu untuk mengungkapkan juga tidak diatur secara pasti, melainkan hanya sampai sebelum Ditjen Pajak menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) mengenai harta yang belum diungkapkan.

“Kalau sampai diterbitkan duluan SP2, maka untuk yang ikut tax amenstyselain tarif normal sesuai PP 36/2017 tapi ada sanksinya 200%, yang enggak ikut TA sanksinya 2% maksimal 24 bulan atau 48%. Ini kelanjutan lagi dari TA,” tambah dia. www.goufconsulting.com

Selain itu, Hestu juga menjelaskan terkait dengan PMK 165/PMK.03/2017 yang mengatur terkait dengan kemudahan pengajuan fasilitas bebas PPh final dalam rangka balik nama berupa tanah dan bangunan. www.goufconsulting.com

Hestu menjelaskan, www.goufconsulting.com  di dalam aturan yang lama para WP khususnya yang merupakan peserta tax amensty untuk mendapatkan fasilitas ini terlebih dahulu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh kepada KPP terdaftar. Dalam beleid ini dipermudah dengan hanya menunjukkan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan begitu, fasilitas bebas PPh bisa didapatkan. www.goufconsulting.com

“Intinya di sini, sekarang wp tidak perlu lagi minta SKB untuk pembebasan PPh Final. www.goufconsulting.com  Tapi kalau mau minta SKB silahkan, tetap dilayani,” ujar dia.

Pembebasan sanksi administrasi terkait dengan harta yang belum diungkap batas waktunya tidak diatur secara pasti. Namun, untuk fasilitas bebas PPh ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017. www.goufconsulting.com  Di mana, jika melewati batas yang telah ditetapkan maka fasilitas tersebut gugur dan para wp tetap bisa mengurus proses balik nama dengan bayar tarif normal sesuai dengan ketentuan yang ada. www.goufconsulting.com

Oleh karena itu, kata Hestu, www.goufconsulting.com  Ditjen Pajak mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan PMK Nomor 165/PMK.03/2017 ini dengan semaksimal mungkin sehingga tidak kena sanksi.

“PMK ini muncul untuk memberikan kepastian di mana WP yang punya harta belum lapor SPT, atau apapun alasannya, ini diberikan kesempatan dan kepastian hukum serta tata caranya, silahkan ungkapkan bayar tarif PP 36, kemudian karena ini diungkapkan sebelum DJP menemukan, maka kita tidak bicara mengenai sanksi yang 200%, dan 2%, itu berlaku kalau SP2 terbit. Jadi PMK ini memberikan kepastian hukum,” tukas dia. (dna/dna)www.goufconsulting.com 

Sumber :

Hendra Kusuma – detikFinance

Finance.Detik.Com

Berita Ekonomi Bisnis

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali

Ditjen Pajak Bisa Tentukan Nilai Penghasilan Wajib Pajak

Jakarta, CNN Indonesia —www.goufconsulting.com Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhak menentukan sendiri nilai jumlah penghasilan Wajib Pajak (WP), jika selama ini www.goufconsulting.com WP tidak pernah menunjukkan catatan mengenai jumlah pendapatannya di dalam pembukuan. www.goufconsulting.com Ketentuan ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.

Melalui beleid tersebut, www.goufconsulting.com WP yang tidak menyelenggarakan kewajiban pembukuan dan tidak menunjukkan bukti pendukungnya akan diperiksa oleh DJP www.goufconsulting.com. Pasalnya, dengan nilai pendapatan yang tak dilaporkan, www.goufconsulting.com DJP jadi tidak bisa mengetahui dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh)

Setelah itu, otoritas pajak www.goufconsulting.com bisa menentukan sendiri jumlah pendapatan yang diperoleh WP dalam satu tahun pajak berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian, nilai Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh WP bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari penghasilan WP yang sebenarnya. www.goufconsulting.com

Di dalam menaksir jumlah pendapatan yang diterima WP per tahunnya, www.goufconsulting.com DJP akan melakukan delapan metode. DJP www.goufconsulting.com akan melihat data transaksi tunai dan nontunai, sumber penggunaan dana, jumlah satuan usaha yang dihasilkan WP dalam setahun, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelumnya, proyeksi nilai ekonominya, hingga penghitungan rasio. www.goufconsulting.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemeriksaan bagi WP yang enggan transparan ini akan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun oleh DJP.

Selain itu, ia menyebut bahwa perhitungan ini sudah pernah dilakukan www.goufconsulting.com DJP sebelumnya. Hanya saja, DJP selama ini belum punya kepastian hukum kala menaksir pendapatan WP, sehingga aturan ini menegaskan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh DJP adalah sah. www.goufconsulting.com

“(Dengan diterbitkan PMK ini) akan memberikan kepastian hukum, karena sebelumnya tidak ada PMK-nya,” jelas Hestu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/3).

Ia melanjutkan, www.goufconsulting.com kewenangan DJP ini juga didasarkan atas pasal 14 ayat 5 Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sehingga metode tersebut harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi, dalam melakukan perhitungannya, aparat www.goufconsulting.com DJP juga akan menjelaskan metode yang dipakai untuk menghitung besaran peredaran bruto kepada WP. www.goufconsulting.com

“Itu juga memberikan kepastian hukum atau perlindungan bagi WP, dalam arti pemeriksa tidak akan sewenang-wenang atau menggunakan metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam menghitung atau menetapkan peredaran bruto,” pungkas dia. www.goufconsulting.com

Galih Gumelar, CNN Indonesia

Konsultan Pajak Bali

PPH NIHIL TIDAK WAJIB LAPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/PMK.03/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
  2. bahwa untuk menyederhanakan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (la), ayat (1b), ayat (2), ayat (3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2.   Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3.   Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

4.   Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

5.   Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

6.   Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

7.   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8.   Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9.   SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

10.               SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

11.               Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak.

12.               Penelitian dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya disebut Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.

   
2. Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

 

(1) SPT meliputi:

a. SPT Masa, yang terdiri atas:

1. SPT Masa PPh;
2. SPT Masa PPN; dan
3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;

dan

b. SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:

1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. dokumen elektronik; atau
b. formulir kertas (hardcopy).
(3) Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 , berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.
   
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3A

 

(1) SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;
c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
(2) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak, sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.
(3) SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
(4) SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik.
(5) Kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(6) Selain SPT Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
b. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.
(7) Wajib Pajak wajib menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, sepanjang Wajib Pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
c. diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
d. Wajib Pajak dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik;
e. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh; dan/atau
g. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
(8) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
(9) Dalam hal terdapat penyesuaian kriteria Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7), penyesuaian dimaksud dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
(10) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy).
(11) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap tidak menyampaikan SPT.
(12) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
   
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , serta menambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

 

(1) Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

a. secara langsung;
b. melalui pas dengan bukti pengiriman surat; atau
c. dengan cara lain.
(2) Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
b. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
(2a) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
b. laman penyalur SPT elektronik;
c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
(4) Dihapus.
(5) Dihapus.
(6) Wajib Pajak badan yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 melalui saluran tertentu.
(7) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.
(8) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu.
(9) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu.
(10) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dianggap tidak menyampaikan SPT.
   
5. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A

 

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
(2) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan SPT tersebut paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
   
6. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat (2a), dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

 

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:

a. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;
b. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
c. PPh Pasal 15 yang dipotong;
d. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
e. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang di potong;
f. PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau
g. PPh Pasal 25 dibayar,

dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).
(2a) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku.
(3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.
(4) Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.
(5) Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
(6) Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
(7) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(8) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(8a) Pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.
(9) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
   
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

 

(1) Pemungut Pajak PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
(2) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(2a) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
(3) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang telah disetor, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
(4) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.
   
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A

 

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan tersebut.
(2) Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai PPh kurang bayar yang lebih kecil dari nilai pajak yang telah disetor dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan pembayaran tersebut dapat:

a. diajukan permohonan pemindahbukuan; atau
b. diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
   
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:

a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
b. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka,

kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPT.
(3) Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
(5) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(6) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
   
10. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 21 A, Pasal 21 B, Pasal 21 C, Pasal 21 D, dan Pasal 21 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT sebagai berikut:

a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP;
b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;
c. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUP;
d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
e. SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

 

Pasal 21 B

 

(1) Berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, diberikan bukti penerimaan; atau
b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak.
(2) Surat permintaan kelengkapan SPT tidak dapat diterbitkan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 

Pasal 21 C

 

(1) Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan melalui cara lain berupa jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian SPT;
b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan; atau
c. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf c, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT.
(2) Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan.
(3) Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:

a. secara langsung;
b. melalui pas dengan bukti pengiriman surat;
c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
d. cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4) Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d diberikan bukti penerimaan.
(5) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan kelengkapan SPT.
(6) Tanggal penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.

 

Pasal 21 D

 

(1) Berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A, bukti penerimaan elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukti penerimaan SPT;
b. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan; atau
c. dalam hal SPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A huruf c, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT.
(2) Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ke Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan.
(3) Penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:

a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
d. cara lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
(4) Atas penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d diberikan bukti penerimaan.
(5) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan kelengkapan SPT.
(6) Tanggal penyampaian kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanggal pengiriman kelengkapan SPT yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap sebagai tanggal penerimaan SPT.
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.

 

Pasal 21E

Dokumen berupa:

a. Surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 C ayat (1) huruf b dan ayat (7), dan Pasal 21D ayat (1) huruf b dan ayat (7); dan
b. surat permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21C ayat (1) huruf c, dan Pasal 21D ayat (1) huruf c,

 

dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

   
11. Pasal 22 dihapus.
   
12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23

Terhadap SPT yang telah diberikan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B dan bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 C, dilakukan perekaman SPT ke dalam basis data perpajakan.

   
13. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23A

Dalam hal SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal SPT diterima lengkap.

Pasal 23B

Dalam hal penyampaian SPT tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian SPT dimaksud.

   
14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26A

Kewajiban penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7), berlaku untuk SPT yang disampaikan sejak bulan April 2018.

 

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2018
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

 

Salinan

 

Konsultan Pajak Bali – Gouf Consulting

Konsultan Pajak Bali SPT Tahunan melalui Gouf Consulting

SAATNYA PELAPORAN SPT TAHUNAN BALI – KONSULTAN PAJAK BALI

SAATNYA PELAPORAN SPT TAHUNAN BALI – KONSULTAN PAJAK BALI

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. goufconsulting.com Semua pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008.

SPT dibagi menjadi dua kategori, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. goufconsulting.com

SPT Tahunan

goufconsulting.com Ini merupakan laporan pajak yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan mau pun pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak. goufconsulting.com

SPT Masa

Terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, dan mereka adalah: goufconsulting.com

  1. PPh Pasal 21/26
  2. PPh Pasal 22 Konsultan Pajak Bali
  3. PPh Pasal 23/26
  4. PPh Pasal 25 goufconsulting.com
  5. PPh Pasa 4 ayat (2)
  6. PPh Pasal 15
  7. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
  8. PPN bagi Pemungut goufconsulting.com
  9. PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
  10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Konsultan Pajak Bali

 

Konsultan Pajak Bali

Gouf Consulting

 

SPT Tahunan Badan - Konsultan Pajak Bali

PPh E-Commerce Bakal Lebih Rendah dari Konvensional Konsultan Pajak Bali

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan goufconsulting.com saat ini tengah merampungkan rencana aturan pajak untuk industri e-commerce. Hingga kini, proses ini sudah dalam tahapan finalisasi.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan goufconsulting.com, pada prinsipnya, aturan mengenai pajak e-commerce ini untuk menciptakan kesetaraan usaha di Indonesia. goufconsulting.com Selain itu, memberikan pendapatan bagi negara. Meski belum rampung, Sri Mulyani sedikit memberikan bocoran mengenai tarif pajak yang akan dikenakan nantinya.

“Pajak yang berlaku untuk e-commerce dan konvensional adalah dibuat sama, terutama ini berhubungan dengan PPN,” kata dia di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Jumat (19/1/2018). goufconsulting.com

Namun tidak untuk pajak penghasilan (PPh). goufconsulting.com Sri Mulyani menjelaskan tarif PPh ini akan dibedakan antara e-commerce dengan konvensional. goufconsulting.com Untuk konvensional pemerintah saat ini menerapkan tarif PPh final sebesar 1 persen. Nantinya, untuk e-commerce hanya akan diterapkan tarif 0,5 persen.

goufconsulting.com Perbedaan tarif pajak ini dilakukan karena kapasitas bisnis e-commerce mayoritas masuk dalam kategori Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan demikian nantinya, akan ada sedikit revisi RPP yang sudah ada.

“Mengenai mekanismenya menggunakan KUP yang sekarang, goufconsulting.com siapa yang memungut, melaporkan bagaiamana prosesnya, nanti kita lihat. goufconsulting.com Kalau sudah keluar akan kita sampaikan,” tegas dia. (Yas)

 

Sumber :

Bisnis Liputan 6