E-Faktur Konsultan Pajak Bali

Masih Butuh Persiapan, DJP Tunda Aturan E-Faktur bagi Pembeli tanpa NPWP

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan menunda pemberlakuan PER-26/PJ/2017 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.

Aturan tersebut mengharuskan pembeli tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam e-faktur pajak.

“Ditunda karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) membutuhkan kesiapan untuk menyesuaikan administrasi dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak,” demikian penggalan keterangan tertulis dari DJP yang diterima Kompas.com pada Kamis (28/12/2017).

Baca juga : E-Faktur Pajak Wajib Diterbitkan Meski Pembeli Belum Punya NPWP

Penundaan aturan e-faktur pajak juga dikarenakan proses penyempurnaan aplikasi e-faktur dari sisi administrasi perpajakan. Hal itu untuk memberi dukungan validasi kelengkapan pengisian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagaimana diwajibkan dalam PER-26/PJ/2017.

Selain itu, DJP menganggap perlu sosialisasi yang merata terhadap PKP, masyarakat sebagai pembeli, dan petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sosialisasi dimaksudkan agar semua elemen dalam aturan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

“Selama jangka waktu penundaan dimaksud, tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak masih mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik,” tambah keterangan tersebut.

 

Sumber :

ANDRI DONNAL PUTERA
Kompas.com – 29/12/2017, 10:00 WIB

Konsultan Pajak di Bali

Konsultan Pajak Bali

INI WAJIB PAJAK PRIBADI – PERSONAL TAX DI BALI

WAJIB PAJAK PRIBADI atau PERSONAL TAX
Globalisasi yang cepat telah membawa pada lingkungan bisnis yang semakin dinamis dimana bisnis terus mengeksplorasi dan memperluas ke wilayah baru. Hal ini telah secara signifikan mempengaruhi pola mobilitas talenta dan angkatan kerja global karena bisnis menjadi lebih terhubung secara global daripada sebelumnya.
Karyawan juga terbukti semakin mobile, bepergian ke-dan-dari berbagai yurisdiksi untuk tugas di luar negeri jangka pendek atau relokasi jangka panjang. Karena Singapura menetapkan dirinya sebagai negara pilihan untuk berbasis di perusahaan multinasional dan perorangan, kepatuhan pajak dan pengoptimalan semakin menjadi semakin umum.
Apakah itu mengurangi kesombongan kepatuhan pajak pribadi atau membantu perusahaan / individu dengan perencanaan pajak pribadi yang timbul dari tugas internasional, tim Layanan Pajak Pribadi kami berkomitmen untuk membantu orang-orang multinasional dan ekspatriat mengelola secara efektif masalah pajak pribadi mereka.


Spektrum layanan pajak pribadi kami yang luas meliputi:

Persiapan pengembalian pajak penghasilan dan perhitungan pajak untuk individu dan kemitraan
Persiapan pengembalian remunerasi pegawai dan perpanjangan pajak
Permohonan skema pajak seperti skema Biasanya Tidak Resident
Pemerataan pajak
Bantuan untuk mengikuti kueri dari IRAS
Permohonan kepada IRAS untuk pengungkapan sukarela tentang kesalahan / kelalaian pajak masa lalu
Perencanaan dan penasehat pajak pribadi setempat
SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi di Bali.
Kami percaya bahwa kumpulan profesional pajak khusus kami dilengkapi dengan pengetahuan mendalam yang dilengkapi dengan pengalaman praktis yang luas untuk membantu perencanaan pajak pribadi dan masalah kepatuhan pajak pribadi Anda.



Gouf Consulting
Konsultan Pajak Bali
Jalan Tukad Citarum No. 48 - Denpasar

 

INI CARA KONSULTAN PAJAK BALI – PETUNJUK PELAKSANAAN LEGALISASI ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 35/PJ/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LEGALISASI ATAS
SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 

A.Umum

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak untuk memperoleh legalisasi atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak berdasarkan permintaan Wajib Pajak, yang akan dipergunakan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan legalisasi atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

B.Maksud dan Tujuan

1.Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan legalisasi atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
2.Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dalam pelaksanaan legalisasi atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi Petunjuk Pelaksanaan Legalisasi atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

D.Materi

1.Dalam hal terdapat permintaan legalisasi atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut kepada Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
2.Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I melakukan pengecekan untuk memastikan:

  1. nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak sesuai dengan data dalam aplikasi; dan
  2. fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak sesuai dengan aslinya.
3.Dalam hal nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalam fotokopi yang disampaikan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam aplikasi, fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut dikembalikan melalui Petugas TPT.
4.Dalam hal nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak dalam fotokopi yang disampaikan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak telah sesuai dengan data yang terdapat dalam aplikasi, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memberikan keterangan legalisasi pada tiap lembar Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak dengan membubuhkan stempel dengan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I untuk ditandatangani.
5.Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menandatangani keterangan legalisasi yang disampaikan oleh Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
6.Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memberikan nomor dan tanggal pada keterangan legalisasi, membubuhkan cap dinas, dan mencatat dalam register legalisasi Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah dilegalisasi kepada Petugas TPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
7.Keseluruhan prosedur harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan legalisasi dari Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak diterima oleh petugas TPT.
8.Pihak KPP tidak diperkenankan untuk menyimpan berkas fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak dalam bentuk apapun.
9.Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

PMK NO. 165 – PAS FINAL

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 165/PMK.03/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG‑UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

  1. UMUM
  2. Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 165/PMK.03/2017?

Jawaban:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 yang selanjutnya disebut PMK 165 mengatur  antara lain mengatur tentang :

  • Pembebasan PPh final dalam rangka proses Balik Nama ke Badan Pertanahan Nasional
  • Harta yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta dan / atau Surat Pemberitahuan Tahunan
  • Penyelesaian sengketa  dan upaya hukum terhadap sengketa SKPKB
  • Pelaporan Harta tambahan dalam masa 3 (tiga) tahun
  • Penggunaan kode akun pajak untuk pembayaran PPh, sanksi administrasi dan SKPKB.

  1. Apa tujuan penyusunan PMK 165?

Jawaban:

Tujuan perubahan PMK 181 adalah untuk lebih memberikan keadilan, pelayanan, kemudahan, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kebijakan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2016  tentang  Pengampunan  Pajak

  1.  Ke mana Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB)?

               Jawaban:

WP mengajukan SKB ke KPP Tempat WP Terdaftar sebelum dilakukan pengalihan hak, dengan melampirkan:

  1. fotokopi Surat Keterangan;
  2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Harta yang dibaliknamakan;
  3. fotokopi dokumen kepemilikan atas Harta yang masih atas nama pihak-pihak lain, dan akan dibaliknamakan menjadi atas nama Wajib Pajak; dan
  4. surat pernyataan kepemilikan Harta yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

  1.  PEMBEBASAN PPH ATAS PENGALIHAN HAK
  2. Apa yang harus dilakukan WP yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan?

Jawaban:

Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.

  1. Kapan pengalihan hak yang dibebaskan pengenaan PPh-nya paling lambat dilakukan?

            Jawaban :

Atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal :

  1. permohonan pengalihan hak; atau
  2. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak,

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 terhadap Harta tambahan yang telah diperoleh dan/atau dimiliki Wajib Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir.

  1. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melakukan balik nama atas tanah dan/atau bangunan atau saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

Jawaban:

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

             Dasar hukum: Pasal 15 ayat (4) UU TA

  1. Pembebasan PPh berlaku atas siapa?

            Jawaban :

Pembebasan pengenaan PPh hanya berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih atas nama:

  1. pihak perantara (nominee) yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik sebenarnya untuk memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  2. pemberi hibah;
  3. pewaris; atau
  4. salah satu ahli waris, dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah terbagi.
  1. Siapa yang dikecualikan dari Pembebasan PPh?

            Jawaban:

           Pengecualian atas pembebasan PPh dilakukan apabila:

  1. telah terjadi pembelian tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak dari pengembang (developer); dan
  2. terhadap hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilakukan balik nama dari pengembang (developer) kepada Wajib Pajak.

  1. Apa persyaratan dalam rangka pengalihan hak (balik nama) di BPN?

            Jawaban:

Untuk keperluan balik nama atas Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak menyampaikan bukti pembebasan Pajak Penghasilan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa surat keterangan bebas atau fotokopi Surat Keterangan.

  1. PENGUNGKAPAN HARTA TAMBAHAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA AMNESTI PAJAK
  1. Siapa saja yang dapat memanfaatkan pengungkapan harta tambahan setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak menurut PMK ini?

 Jawaban:

     Semua Wajib Pajak baik peserta Amnesti Pajak maupun bukan peserta Amnesti Pajak

  1. Apakah kriteria Harta tambahan yang dapat diikutkan dalam pengungkapan harta tambahan setelah masa Amnesti Pajak ini ?

 Jawaban:

  1.  Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan
  2.  Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan

Sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

  1. Bagaimana cara pengungkapan harta tambahan setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak ini?

Jawaban:

Pengungkapan harta dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh Final dilampiri dengan bukti pembayaran PPh atas harta.

  1. Bagaimana cara menghitung PPh Final yang terutang atas pengungkapan harta tambahan setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak ini?

Jawaban:

Pajak Penghasilan dihitung dengan cara mengalikan tarif sesuai dengan PP 36 Tahun 2017 dengan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.

  1. Berapakah tarif yang dipergunakan untuk menghitung PPh Final atas pengungkapan harta tambahan setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak ini?

Jawaban:

  1. WP Badan sebesar 25%
  2. WP Orang Pribadi sebesar 30%
  3. WP Tertentu sebesar 12,5%

  1. Apa yang dimaksud dengan WP Tertentu?

Jawaban:

Yang dimaksud WP Tertentu adalah:

  1. WP yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4,8 miliar;
  2. WP yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632 juta; atau
  3. WP menerima penghasilan gabungan dengan ketentuan:

1)      jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp632 juta; dan

2)      jumlah penghasilan bruto paling banyak Rp4,8 miliar yang bersumber:

  1. a)dari usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
  2. b)selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.
  1. Bagaimanakah cara menentukan nilai yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya nilai harta?

Jawaban:

  1. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan,

sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

  1. Apabila tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, bagaimana cara menentukan nilai harta?

Jawaban:

Wajib Pajak dapat menggunakan:

  1. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau
  2. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian.

  1. Contoh Perhitungan untuk WP yang Tidak Menyampaikan SPH

Tn A tidak menyampaikan SPH sampai dengan berakhirnya masa Amnesti Pajak. Sampai akhir Tahun 2015 Tn A memiliki penghasilan sbb:

  1. Penghasilan dari usaha katering sebesar Rp. 2 Miliar yang dikenakan PPh Final
  2. Penghasilan dari pembawa acara di TV sebesar Rp. 500 juta yang tidak dikenakan PPh Final

Sementara itu, sampai pada akhir tahun 2015 Tn A masih memiliki harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan berupa rekening senilai Rp. 10 miliar yang sebenarnya telah ia miliki sejak tahun 2012. Atas rekening tersebut Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki data dan/atau informasi atasnya.

Atas keinginannya sendiri, Tn A bermaksud mengungkapkan harta tambahan ini dan Tn. A bersedia untuk membayar PPh Final atasnya. Maka perhitungan PPh Final yang harus dibayar adalah:

  • Penghasilan bruto Tuan A adalah Rp. 2 miliar + Rp. 500 juta = Rp. 2,5 miliar.
  • Mengingat Tuan A menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp. 2,5 miliar (tidak melebihi batasan Rp4,8 miliar) maka tarif yang berlaku bagi Tuan A sebesar 12,5%.
  • Nilai yang digunakan atas rekening Tn. A adalah nilai nominal, yaitu sebesar Rp. 10 Miliar.
  • Maka PPh Final yang harus dibayar Tn. A adalah:

Tarif X DPP = 12,5% x Rp. 10 Miliar

      = Rp 1,25 Miliar

  1. Contoh Perhitungan untuk WP yang Menyampaikan SPH

Tuan B mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta bersih tambahanNilai
Berada di dalam NKRI:
1.       Rekening TabunganRp. 2 Miliar
2.       Tanah dan BangunanRp. 10 Miliar
Berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRIRp. 50 juta

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
13 September 2016Diterbitkan Surat Keterangan

Pada tahun 2015 Tn. B memiliki rincian penghasilan sebagai berikut:

  1. gaji sebesar Rp. 4 Miliar yang dikenai PPh yang tidak bersifat final;
  2. penghasilan usaha pencucian motor sebesar Rp. 1,5 miliar yang dikenai PPh yang bersifat final;
  3. bunga deposito sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat final; dan
  4. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat final.

Sementara sampai akhir tahun 2015 Tn B masih memiliki harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan maupun SPH berupa emas batangan 24 karat seberat 5 kg yang sebenarnyatelah ia miliki sejak tahun 2010. Atas emas tersebut Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki data dan/atau informasi atasnya.

Diketahui bahwa nilai emas 24 karat yang dipublikasikan PT Aneka Tambang,Tbk per tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp. 565.000 per gram.

Atas keinginannya sendiri, Tn B bermaksud mengungkapkan harta tambahan ini dan Tn. B bersedia untuk membayar PPh Final atasnya. Maka perhitungan PPh Final yang harus dibayar adalah:

  • menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekedaan bebas sebesar Rp. 4 miliar + Rp. 500 juta + Rp. 500 juta = Rp. 5 miliar (melebihi batasan Rp632 juta); dan
  • memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 1,5 miliar.
  • Total Penghasilan Bruto sebesar Rp. 4 miliar + Rp. 1,5 miliar = Rp 5,5 miliar (melebihi batasan Rp4,8 miliar) maka tarif yang berlaku bagi Tuan B sebesar 30%.
  • Nilai harta yang dipergunakan adalah nilai yang dipublikasikan PT Aneka Tambang,Tbk. Jadi nilai emas Tn. B adalah  5.000 gr X Rp. 565.000 = Rp. 2,825 miliar
  • Maka PPh Final yang harus dibayar Tn. B adalah:

Tarif X DPP = 30% x Rp. 2,825 Miliar

                                   = Rp 847,5 juta

  1. Berapakah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk pembayaran PPh Final ini?

Jawaban:

Pembayaran PPh Final ini menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422.

  1. Bagaimanakah pencatatan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dituliskan pada SSP?

Jawaban:

Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi sesuai dengan Masa dan Tahun pembayaran PPh Final.

  1. KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA DALAM JANGKA WAKTU 3 TAHUN
  2. Sehubungan dengan kewajiban pelaporan harta selama 3 tahun, apa kriteria Wajib Pajak yang dikenakan sanksi berupa harta bersih diperlakukan sebagai penghasilan dan dikenakan PPh Final atasnya ditambah denda bunga?

Jawaban:

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan dan diketahui tidak memenuhi ketentuan deklarasi dan repatriasi. Diketahui ini berdasarkan pemeriksaan (diuji terlebih dahulu) untuk kemudian dikeluarkan SKPKB.

  1. Berapakah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk pembayaran SKPKB ini?

Jawaban:

Pembayaran PPh Final ini menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 514.

  1. Bagaimanakah pencatatan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dituliskan pada SSP?

Jawaban:

Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi sesuai dengan Masa dan Tahun yang tercantum di SKPKB.

  1. PEMERIKSAAN HARTA SETELAH PENERBITAN SURAT KETERANGAN
  2. Berapakah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk pembayaran SKPKB sehubungan dengan ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ini?

Jawaban:

Pembayaran PPh Final ini menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 515.

  1. Bagaimanakah pencatatan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dituliskan pada SSP?

Jawaban:

Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi sesuai dengan Masa dan Tahun yang tercantum di SKPKB.

  1.  PEMERIKSAAN UNTUK WP YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN
  2. Berapakah kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk pembayaran SKPKB sehubungan dengan ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh dari 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan?

Jawaban:

Pembayaran PPh Final ini menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 515.

  1. Bagaimanakah pencatatan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dituliskan pada SSP?

Jawaban:

Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi sesuai dengan Masa dan Tahun yang tercantum di SKPKB.