cara lapor spt tahunan

Cara Lapor SPT Tahunan Terbaru Melalui e-Form dan e-Filling

Setelah layanan aplikasi e-SPT secara resmi dilakukan penutupan pada tanggal 28 Februari 2022 kemarin. Maka wajib pajak tidak bisa lagi menyampaikan SPT Tahunannya dalam bentuk e-SPT.

Namun sebagai gantinya, layanan aplikasi e-SPT seluruhnya akan dialihkan ke layanan e-Form, e-Filing serta layanan yang disediakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan). Dengan kata lain, para wajib pajak masih dapat melaporkan pajaknya melalui layanan e-Form dan e-Filling.

Cara Lapor SPT Tahunan menggunakan e-Form

e-Form merupakan cara penyampaian SPT Tahunan secara online yang dilakukan Wajib Pajak dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentul .pdf.

Namun perlu diingat, dalam melaporkan SPT Tahunan melalui e-Form, tidak dapat melakukannya dengan perangkat smartphone melainkan harus menggunakan komputer atau laptop. Hal ini dikarenakan formulir SPT Tahunan yang diunduh berformat (.xfdl) yang hanya dapat dibuka menggunakan aplikasi form viewer pada Windows maupun Mac OS.

Langkah-langkah melaporkan SPT Tahunan melalui e-Form adalah sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak login pada laman pajak.go.id dengan memasukan NPWP dan password
  2. Setelah login, klik pada tab “Lapor”
  3. Lalu klik logo e-Form PDF, maka akan muncul menu untuk
  4. Kemudian klik “Buat SPT” dan ikuti panduan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.
  5. Setelah itu, klik “kirim permintaan”
  6. Maka formulir SPT elektronik akan secara otomatis terunduh
  7. Wajib pajak mengisi formulir SPT elektronik secara offline (tanpa terhubung jaringan internet)
  8. Untuk Token pengiriman SPT sudah otomatis dikirimkan ke alamat email wajib pajak pada saat wajib pajak mengunduh formulir.

Cara Lapor SPT Tahunan melalui e-Filing

Sedangkan, e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan online yang dilakukan Wajib Pajak dengan menginput data SPT langsung di formulir elektronik melalui login di laman pajak.go.id atau laman milik PJAP.

Untuk pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing dapat dilakukan menggunakan smartphone. Selain itu, untuk dapat menggunakan layanan e-Filing, wajib pajak harus memiliki nomor e-FIN (Elektronic Filling Identification Number). Nomor e-FIN bisa didapatkan dengan datang langsung ke KPP untuk melakukan aktivasi.

Langkah melaporkan SPT Tahunan secara online melalui layanan e-Filing.

  1. Wajib pajak login ke laman pajak.go.id dengan memasukan NPWP dan password
  2. Setelah login, akan terdapat sejumlah pertanyaan, jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi dan keadaan WP
  3. Isi formulir SPT dengan benar
  4. Wajib pajak akan menerima tanda bukti jika SPT sudah berhasil dilaporkan

Baca Juga Yuk : Penghitungan Tarif PPN Terbaru untuk 11 dan 12 Persen

penutupan e-spt

Penutupan e-SPT akan dilakukan mulai 28 Februari 2022, Simak Cara Alternatifnya

Penutupan e-SPT

Saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT (SPT Elektronik dalam bentuk file .csv) akan segera ditutup oleh Pemerintah. Kebijakan penutupan e-SPT ini dijelaskan dalam Pengumuman Nomor Peng-5/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi e-SPT menjadi e-Form dan e-Filling. e-SPT berbentuk file .csv dapat disampaikan dengan dua cara yakni online maupun manual.

Penyampaian e-SPT online dilakukan melalui menu unggah pada laman pajak.go.id maupun menu unggah pada laman PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).

Sementara, penyampaian secara manual, wajib pajak dapat menyampaikan dengan membawa langsung file tersebut ke KPP maupun menggunakan jasa kurir/ekspedisi/email. Setelah pegawai KPP menerima file e-SPT dari wajib pajak, pegawai KPP akan mengunggah file pada aplikasi DJP (TPT Online).

Akan tetapi, DJP akan menutup permanen saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT. Alasan penutupan e-SPT adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan.

Penutupan e-SPT dilakukan bertahap

Dikutip pada Pengumuman Nomor Peng-5/PJ.09/2022, penutupan saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT akan dilakukan secara terhadap, yakni :

  • Fomulir SPT jenis 1770 S, 1770, dan 1771 pada 28 Februari 2022, pukul 16.00 WIB.
  • Jenis formulir SPT PPh Badan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 $) dan lampiran khusus Wajib Pajak Migas pada 30 Maret 2022, pukul 15.00 WIB.

Jadi wajib pajak yang ingin menyampaikan SPT Tahunannya masih sempat untuk melaporkan menggunakan aplikasi e-SPT sebelum tanggal 28 Februari 2022.

Pengganti e-SPT

Sebagai pengganti e-SPT, untuk seterusnya wajib pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui saluran e-Form dan e-Filling dengan login pada laman web www.pajak.go.id atau laman milik PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan).

1. e-Form

e-Form merupakan cara pelaporan SPT Tahunan online yang dilakukan dengan mengunduh serta mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk (.pdf).

2. e-Filling

e-Filling adalah cara pelaporan SPT Tahunan online yang dilakukan dengan menginput data SPT langsung di formulir elektronik melalui login di laman web pajak.go.id atau laman milik PJAP.

Aplikasi e-Form atau e-Filling dapat diakses dengan mengklik menu login pada laman www.pajak.go.id. Kemudian, untuk daftar PJAP yang telah ditunjuk oleh DJP dapat dilihat pada laman www.pajak.go.id/id/index-pjap.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online, LENGKAP !

kewajiban-perpajakan-atas-penghasilan-aset-kripto

Kewajiban Perpajakan Aset Kripto (Cryptoassets)

Cryptoassets atau Aset Kripto adalah mata uang berbentuk digital yang digunakan untuk melakukan transaksi virtual didalam jaringan internet. Cryptoassets menggunakan sandi/kode rahasia yang disebut kriptografi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital atau Cryptocurrency. Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengenakan pajak khusus perpajakan terkait cryptoassets. Namun, wajib pajak sekaligus pemilik aset kripto tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan keuntungan dari transaksi aset kripto dalam SPT Tahunan PPh.

Cryptoassets dimasukan ke dalam bagian harta tidak berwujud lainnya. Maka pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak dapat memilih “harta tidak berwujud lainnya” dengan kode 079.

Pada kolom harga perolehan dapat dicantumkan berapa unit cryptoassets yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian apabila cryptoassets yang dimiliki tersebut dijual di atas harga perolehan, maka sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf d bahwa atas keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dalam hal ini yaitu cryptoassets, maka penghasilan tersebut dikenakan pajak.

Dikarenakan belum adanya peraturan khusus perpajakan mengenai cryptoassets, maka digunakan perhitungan sebagai berikut :

(Tarif UU PPh Pasal 17 tahun pajak penjualan) X (Neto keuntungan penjualan)

Tarif Pasal 17 terbaru adalah sebagai berikut :

 

UU

Tarif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

0 sampai dengan Rp. 50.000.000

5%

> Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 250.000.000

15%

> Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000

25%

> Rp. 500.000.000

30%

mengisi ssp

Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Mengisi SSP

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). SSP sendiri dibagi menjadi 2 jenis yakni :

Surat Setoran Pajak Standar

Surat Setoran Pajak Standar digunakan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kantor Penerima Pembayaran sekaligus sebagai bukti pembayaran dengan ukuran, bentuk dan isi sesuai ketetapan.

SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik bersifat final maupun bukan final, terkecuali untuk setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 yang diperuntukan kepada beberapa pihak sebagai berikut :

  • Lembar ke-1 untuk arsip bagi Wajib Pajak
  • Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak yang diberikan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
  • Lembar ke-3 digunakan Wajib Pajak untuk melapor ke KPP
  • Lembar ke-4 untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
  • Lembar ke-5 untuk arsip bagi Wajib Pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku

Surat Setoran Pajak Khusus

Surat Setoran Pajak Khusus memiliki fungsi yang sama dengan SSP Standar dalam administrasi perpajakan dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lainnya sesuai dengan ketetapan.

SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP.

SSP Khusus dicetak :

  • Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar, yang memiliki fungsi yang sama dengan lembar ke-1 dan ke-3 SSP Standar.
  • Terpisah sebanyak 1 lembar, yang memiliki fungsi yang sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPKN.

Untuk petunjuk pengisian SSP dapat dilihat di sini.

Beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan saat mengisi SSP adalah :

Pada saat melakukan pengisian SSP, Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang ingin dilaporkan disesuaikan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang telah diatur pada Peraturan DJP. Informasi mengenai Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang terbaru dapat dilihat di sini.

Untuk Wajib Pajak yang melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP).

Wajib Pajak diperbolehkan membuat sendiri formulir SSP, namun harus menyesuaikan bentuk dan isinya dengan formulir SSP yang sudah ditentukan DJP sebab bentuk SSP ini sudah baku.

Selain itu, satu SSP hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas :

  • 1 Jenis Pajak
  • 1 Masa Pajak, Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
  • 1 Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atas upaya hukum

Baca juga Yuk : Ketentuan-Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

aturan baru ssp

Aturan Baru SSP, Terdapat Tambahan Kode Akun Pajak

Penerbitan Peraturan PER-22/PJ/2021

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah 12 kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak. Penambahan tersebut tercantum dalam PER-22/PJ/2021 yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak. Peraturan ini berlaku tanggal 13 Desember 2021.

Dalam lampiran PER-22/PJ/2021, jumlah kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak kini bertambah menjadi 44 yang semula berjumlah 32. Penambahan kode akun pajak dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi dalam melakukan pembayaran dan penyetoran pajak.

List Kode Akun Pajak Terbaru

Berikut 12 kode akun pajak yang ditambahkan :

Kode Akun Pajak

Jenis Setoran Pajak

411141

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

411142

PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah

411143

PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah

411144

PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah

411145

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah

411146

PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah

411147

PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah

411148

PPh Final Ditanggung Pemerintah

411149

PPh Nonmigas Lainnya Ditanggung Pemerintah

411241

PPN Ditanggung Pemerintah

411242

PPnBM Ditanggung Pemerintah

411631

Bunga/Denda Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah

Tujuan Penambahan Kode Akun Pajak

Selain itu, penambahan kode jenis setoran pajak juga digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Lalu pengenaan sanksi administratif atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi dan Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah. Pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Serta pengenaan tarif administratif atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pengenaan Bea Meterai, Putusan Peninjauan Kembali, dan pajak ditanggung Pemerintah.

Adapun Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang usai dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara lewat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Baca juga Yuk : Penghitungan Tarif PPN Terbaru untuk 11 dan 12 Persen

ketentuan baru ppn ftz

Simak Ketentuan Baru PPN FTZ, Berlaku Mulai 2 Februari 2022

Ketentuan Baru PPN KPBPB atau FTZ

DJP merilis ketentuan baru mengenai administrasi PPN dan PPnBM terkait kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Konsep Dasar Peraturan PMK sebagai penguat PPN

Konsep dasar dari aturan ini adalah penguatan administrasi PPN di KPBPB agar berkeadilan, sederhana, mudah, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan pengawasan yang efektif.

Contoh penguatan administrasi adalah kemudahan proses endorsement yang sepenuhnya bersifat elektronik.

Diberlakukannya aturan ini maka pengusaha di KPBPB tidak perlu melakukan pengajuan permohonan secara terpisah dan menyerahkan berkas fisik. Pengusaha hanya cukup membuat dokumen Pemberitahuan Perolehan atau Pemasukan BKP/JKP (PPBJ) lalu mengunggahnya ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Nantinya sistem di DJP akan tersambung ke SINSW dan bekerja secara elektronik hingga hasil endorsement diberikan.

Sebagai informasi tambahan, Sistem Indonesia National Single Windows merupakan sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem atau informasi terkait proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen yang terkait dengan ekspor/impor. Serta menjamin keamanan data dan informasi serta mempersatukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

DJP telah berkolaborasi dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait integrasi data tersebut.

Dokumen Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)

Disamping itu, Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan sekaligus instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan berupa dokumen PPBJ.

PPBJ merupakan dokumen yang harus dibuat pengusaha di KPBPB untuk memperoleh BKP/JKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, ataupun Kawasan Ekonomi Khusus.

PPBJ menjadi dasar bagi PKP untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 (penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut). PPJB harus memenuhi ketentuan, diantaranya :

  • Mencantumkan keterangan mengenai perolehan BKP/JKP
  • Dilampiri salinan perikatan atau perjanjian tertulis pembelian BKP/JKP
  • Mencamtukan keterangan mengenai rekening bank pembayaran pengusaha di KPBPB.

Dengan adanya PPJB memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada PKP terkait tanggung jawab pelunasan PPN. Apabila tidak diberikan endorsement atas perolehan BKP maka Pengusaha di KPBPB yang membuat PPBJ yang wajib melunasi PPN terutang.

Baca juga Yuk : Penghitungan Tarif PPN Terbaru untuk Tahun 2022 dan 2025

penghitungan ppn

Penghitungan Tarif PPN Terbaru untuk 11 dan 12 Persen

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami kenaikan secara bertahap yang dimulai tahun 2022 hingga 2025.

Pertama kenaikan tarif PPN akan naik pada tanggal 1 April 2022 dari 10% menjadi 11 %. Pada 1 Januari 2025, tarif PPN mengalami kenaikan kembali menjadi 12%.

Kenaikan tarif PPN tersebut masih berada pada rentang tarif yang diatur pada Pasal 7 UU PPN dimana dijelaskan bahwa tarif pajak dapat diubah menjadi paling tinggi 15% dan paling rendah 5%, dimana perubahan tarif tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu terdapat beberapa tarif PPN yang ditetapkan, yakni Tarif Pajak Pertambahan Nilai dikenakan sebesar 10%, Tarif PPN untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dikenakan sebesar 0%.

Kemudian untuk tarif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dikenakan tarif dengan rentang paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Untuk tarif PPnBM atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan sebesar 0%.

Contoh Penghitungan Tarif PPN dan PPnBM

Dalam melakukan penghitungan PPN, menggunakan rumus yakni Tarif PPN x DPP.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, diantaranya : DPP Harga Jual, DPP Penggantian, DPP Nilai Impor, DPP Nilai Ekspor dan DPP Nilai Lain. Informasi lebih lengkap mengenai PPN dan DPP dapat dilihat di sini.

  1. PT. Yorkist merupakan PKP yang menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada PT. Markist dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 40.000.000. Maka Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut oleh PT. Yorkist adalah sebesar :
    Rp. 40.000.000 x 10% = Rp. 4.000.000
    PPN terutang sebesar Rp. 4.000.000 tersebut termasuk kedalam Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Yorkist.
  2. PT. Lance merupakan PKP yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) pada PT. Cucumber sebesar Rp. 65.000.000. Maka PPN terutang yang dipungut oleh PT. Lance adalah :
    Rp. 65.000.000 x 10% = Rp. 6.500.000
    PPN yang terutang sebesar Rp. 6.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Lance.
  3. PT. Jeruk sebagai PKP melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah sebesar Rp. 80.000.000 kepada PT. Semangka. BKP yang termasuk kedalam Barang Mewah tersebut selain dikenakan tarif PPN, juga dikenakan tarif PPnBM misalnya sebesar 25%. Maka PPN dan PPnBM yang terutang adalah :
    PPN : Rp. 80.000.000 x 10% = Rp. 8.000.000
    PPnBM : Rp. 80.000.000 x 25% = Rp. 20.000.000

Contoh Penghitungan Tarif PPN (jika tarif sudah naik menjadi 11%)

  1. PT. Yorkist merupakan PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada PT. Markist dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 40.000.000. Maka PPN terutang yang dipungut oleh PT. Yorkist sebesar :
    Rp. 40.000.000 x 11% = Rp. 4.400.000
    PPN terutang sebesar Rp. 4.400.000 tersebut termasuk kedalam Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Yorkist.
  2. PT. Lance merupakan PKP yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) pada PT. Cucumber sebesar Rp. 65.000.000. Maka PPN terutang yang dipungut oleh PT. Lance adalah :
    Rp. 65.000.000 x 11% = Rp. 7.150.000
    PPN yang terutang sebesar Rp. 7.150.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Lance.
  3. PT. Jeruk sebagai PKP melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah sebesar Rp. 80.000.000 kepada PT. Semangka. BKP yang termasuk kedalam Barang Mewah tersebut selain dikenakan tarif PPN, juga dikenakan tarif PPnBM misalnya sebesar 25%. Maka PPN dan PPnBM yang terutang adalah :
    PPN : Rp. 80.000.000 x 11% = Rp. 8.800.000
    PPnBM : Rp. 80.000.000 x 25% = Rp. 20.000.000

Contoh Penghitungan Tarif PPN (jika tarif sudah naik menjadi 12%)

  1. PT. Yorkist merupakan PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada PT. Markist dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 40.000.000. Maka PPN terutang yang dipungut oleh PT. Yorkist sebesar :
    Rp. 40.000.000 x 12% = Rp. 4.800.000
    PPN terutang sebesar Rp. 4.800.000 tersebut termasuk kedalam Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Yorkist.
  2. PT. Lance merupakan PKP yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) pada PT. Cucumber sebesar Rp. 65.000.000. Maka PPN terutang yang dipungut oleh PT. Lance adalah :
    Rp. 65.000.000 x 12% = Rp. 7.800.000
    PPN yang terutang sebesar Rp. 7.800.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. Lance.
  3. PT. Jeruk sebagai PKP melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah sebesar Rp. 80.000.000 kepada PT. Semangka. BKP yang termasuk kedalam Barang Mewah tersebut selain dikenakan tarif PPN, juga dikenakan tarif PPnBM misalnya sebesar 25%. Maka PPN dan PPnBM yang terutang adalah :
    PPN : Rp. 80.000.000 x 12% = Rp. 9.600.000
    PPnBM : Rp. 80.000.000 x 25% = Rp. 20.000.000

Baca juga Yuk : Perhitungan Pajak PPh Tahun 2022 untuk Gaji Rp 3 – 15 Juta/Bulan

pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Karakteristik, BKP hingga PKP

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value-Added Tax (VAT) merupakan tarif yang perlu dibayarkan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa pada transaksi yang terjadi dari produsen ke konsumen,

Karakteristik Pemungutan PPN

Pajak Objektif

Pemungutan PPN didasari pada objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajaknya, dalam hal ini yakni Wajib Pajak (WP).

Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah PPN yang pemungutannya dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban dalam pemungutan, penyetoran, pelaporan tetap tertuju pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa

Multi Stage Tax

artinya PPN dikenakan pada seluruh proses dari produksi hingga distribusi.

Dipungut Menggunakan Faktur Pajak

Sehingga pemungut pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Bersifat Netral

Dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi

Non-duplikasi

Karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan

PPN atas konsumsi BKP dan JKP dalam negeri

Pajak terhadap konsumsi BKP dan JKP dalam negeri seperti kegiatan impor barang yang dilakukan PKP. PPN atas konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. (untuk ekspor secara nyata tidak dikenakan PPN namun tetap wajib dilaporkan)

Objek PPN 

  1. Penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  2. Impor BKP dan/atau pemanfaatan BKP Tak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
  3. Ekspor BKP Berwujud dan/atau BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  4. Secara khusus PPN juga dikenakan atas :
    1. Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang digunakan sendiri atau pihak lain dan dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
    2. Penyerahan aktiva oleh BKP yang tidak ditujukan untuk diperjualbelikan oleh PKP selama PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

Barang Kena Pajak (BKP)

Merupakan barang berwujud yang menurut sifat serta hukum berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Barang berwujud yang dimaksud yakni bangunan, mobil, sepeda motor, rumah, alat kesehatan dan lainnya. Sedangkan barang tidak berwujud, contohnya hak paten, hak cipta, merk dagang serta lain lain.

Barang yang Tidak Dikenai PPN

  1. Barang yang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan rakyat untuk kebutuhan pokok :
    1. beras, gabah, jagung, sagu, kedelai
    2. garam beryodium maupun yang tidak beryodium
    3. telur, yakni telur yang tidak diolah, termasuk yang dibersihkan, diasinkan, ataupun dikemas
    4. daging, yakni daging segar belum diolah, tetapi telah melewati proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
    5. susu, yakni susu perah baik yang telah melalui proses pendinginan maupun pemanasan, serta tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
    6. buah-buahan, yakni buah segar yang dipetik, dan telah melewati proses pencucian, sortasi, pengupasan, pemotongan, pengirisan, penilaian, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
    7. sayuran, berupa sayuran segar yang dipetik, dan sudah dilakukan pencucian, ditiriskan, atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
  2. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung, rumah makan dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
  3. Uang, emas dalam bentuk batangan, ataupun surat berharga, contohnya saham atau obligasi
  4. Barang hasil tambang, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :
    1. minyak mentah (crude oil)
    2. gas bumi, tidak termasuk elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
    3. panas bumi
    4. batu tulis, asbes, batu kapur, batu setengah permata, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), grafit, garam batu (halite), granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir kuarsa, pasir dan kerikil, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap, tanah liat, tanah diatome, tawas (alum), yarosif, tras, zeolit, basal, dan trakkit
    5. bijih besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak, serta bijih bauksit.

Jasa Kena Pajak (JKP)

  • Menurut UU No 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM, Jasa Kena Pajak (JKP) adalah kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Jasa yang Tidak Dikenai PPN (Non JKP)

  • Pelayanan sosial
  • Pelayanan kesehatan medis
  • Pendidikan
  • Pengiriman surat dengan perangko
  • Asuransi
  • Keagamaan
  • Keuangan
  • Kesenian dan hiburan
  • Penyiaran yang tidak bersifat iklan
  • Tenaga kerja
  • Perhotelan
  • Angkutan umum darat, di air serta jasa angkutan udara
  • Jasa yang disediakan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara umum, dimana dalam hal ini semua kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah
  • Jasa penyediaan tempat parkir
  • Telepon umum menggunakan uang logam
  • Pengiriman uang dengan wesel pos
  • Boga atau katering

Subjek PPN

Yang dimaksud dengan Subjek PPN adalah orang pribadi maupun badan, yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Tarif PPN

Tarif PPN adalah sebesar 10%

Sedangkan untuk tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :

  • ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  • ekspor BKP Tidak Berwujud
  • ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif PPnBM paling rendah adalah 10% dan tertinggi sebesar 200%. Kemudian untuk tarif PPnBM atas ekspor BKP barang mewah adalah 0%.

Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa tarif PPN masih dapat berubah sewaktu waktu diantara rentang paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dan pemerintah diberikan kewenangan dalam perubahan tersebut.

Dasar Pengenaan PPN

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) digunakan untuk menghitung pajak yang terutang. PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP, meliputi:

1. Harga Jual

merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

2. Penggantian

merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta/seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor Jasa Kena Pajak atau BKP Tidak Berwujud, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar/seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud

3. Nilai Impor

merupakan nilai berupa uang dan menjadi dasar penghitungan bea masuk, kemudian ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, serta tidak termasuk PPN dan PPnBM

4. Nilai Ekspor

yakni nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

5. Nilai lain

yakni nilai berupa uang yang telah diatur dengan atau berdasarkan PMK untuk menjamin rasa keadilan. Dalam hal ini adalah Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean, dan/atau melakukan ekspor BKP (baik BKP Berwujud maupun BKP Tidak Berwujud) dan/atau JKP. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Pengecualian PKP

  • Pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • Batasan pengusaha kecil tersebut saat ini diatur dalam PMK 197/PMK.03/2013, yakni pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan omzet tidak melebihi Rp. 4,8 miliar setahun. Tetapi, Undang Undang PPN memberikan ruang bagi pengusaha kecil untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40/PMK.03/2010.

Pemungut PPN

Untuk memudahkan pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan. Pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang. Yang dimaksud pihak tertentu adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Baca juga Yuk : Batas Pengembalian SPOP Elektronik PBB Tahun 2022

pajak bumi dan bangunan

Ketentuan-Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah biaya yang harus dibayarkan ke negara atas bumi dan atau bangunan. Dimana sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut diatur didalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian diubah pada UU Nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, artinya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, dan keadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak. Keadaan objek yang dimaksud yakni bumi/tanah dan bangunan.

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Sementara untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud Objek PBB diantaranya :

  • Bumi, Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di dibawahnya. Contohnya ladang, sawah, kebun, tambang.
  • Bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contohnya rumah tempat tinggal, tempat usaha, gedung, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, serta fasilitas lain yang memberi manfaat.

Selain Objek PBB, terdapat juga objek yang tidak dikenakan PBB, diantaranya :

  • Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang bertujuan tidak untuk memperoleh keuntungan. Contohnya masjid, gereja, pura, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan.
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
  • Merupakan hutan lindung, hutan yang melindungi suatu kawasan atau suaka alam, hutan yang dipelihara untuk kepentingan pariwisata, taman nasional, padang penggembalaan yang digunakan untuk tempat tumbuh makanan ternak yang dikuasai oleh desa. Serta tanah negara bebas yakni tanah negara yang belum pernah ada hak di atasnya seperti pegunungan, tanah di hutan.
  • Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  • Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

  • Mempunyai suatu hak atas bumi
  • Memperoleh manfaat atas bumi
  • Memiliki, Menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

Cara Mendaftarkan Objek PBB

Pada PMK Nomor 48/PMK.03/2021 Pasal 2 dijelaskan bahwa, wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan yang menjadi Subjek PBB wajib melakukan pendaftaran objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek tersebut terdaftar. Pendaftaran paling lama 1 bulan setelah memenuhi syarat subjektif. Pelaporan atas Objek Pajak yang telah didaftarkan dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang bisa didapatkan secara gratis pada KPP.

Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui :

  • Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenisnya
  • Nilai perolehan baru
  • Ketentuan Nilai Jual Obyek Pajak pengganti

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak

NJOPTKP adalah batas nilai jual obyek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak terkena pajak. Sesuai dengan KMK Nomor 23 Tahun 2014, besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota paling tinggi sebesar Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Pengurangan NJOPTKP diperoleh setiap wajib pajak sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
  2. Apabila wajib pajak memiliki Objek Pajak lebih dari satu, maka hanya mendapatkan pengurangan NJOPTKP untuk satu Objek Pajak yang memiliki nilai terbesar serta tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan minimal 20% dan paling tinggi sebesar 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat beberapa rincian besaran persentase NJKP adalah sebagai berikut :

  1. Objek Pajak Perkebunan adalah 40%
  2. Persentase untuk Objek Pajak Kehutanan adalah 40%
  3. Objek Pajak Pertambangan adalah 40%
  4. Objek Pajak Lainnya (Pedesaan dan Perkotaan) :
    • apabila NJOP-nya lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 maka persentase NJKP sebesar 40%
    • apabila NJOP-nya kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 maka persentase NJKP sebesar 20%

Tarif PBB dan Rumus Penghitungan PBB

Tarif pajak yang dikenakan atas PBB adalah sebesar 0,5%.

Rumus penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan yang Terhutang = Tarif x NJKP

  1. Jika NJKP sebesar 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
  2. Jika NJKP sebesar 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB
    • = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
    • = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

Tempat Pembayaran PBB

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1985, bahwa wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama. SPPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan, untuk SKP dan STP paling lambat 1 bulan sejak diterimanya surat tersebut. Pajak yang terutang dapat dibayarkan pada Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro.

Saat Yang Menentukan Pajak Terutang

Pada pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 1985 tertuang saat yang menentukan pajak terhutang adalah menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Artinya segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh :

Pak Anto menjual tanah kebunnya kepada Pak Wiratno pada tanggal 2 Januari 2018. Kewajiban PBB Tahun 2018 masih menjadi tanggung jawab A. Setelah tahun 2018 berakhir dan dimulai Tahun Pajak 2019, maka kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. Perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Baca juga Yuk : Batas Pengembalian SPOP Elektronik PBB Tahun 2022

batas pengembalian spop elektronik pbb

Batas Pengembalian SPOP Elektronik PBB Tahun 2022

DJP mengingatkan batas waktu pengembalian SPOP

Wajib Pajak diingatkan oleh DJP mengenai batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) elektronik pajak bumi dan bangungan (PBB).

Merujuk pada Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2021 mengenai penyampaian formulir SPOP PBB tahun pajak 2022 kepada wajib pajak secara elektronik. Kemudian, wajib pajak wajib mengembalikan SPOP elektronik tersebut.

Peraturan PER-23/PJ/2021 ini berlaku tanggal 1 Januari 2022. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan PER-19/PJ/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Batas Tanggal Penyampaian Formulir SPOP PBB

Mengenai tanggal penyampaian formulir SPOP elektronik PBB tahun pajak 2022 kepada Wajib Pajak dilakukan pada :

1 Februari 2022 Tahun Pajak PBB terutang, untuk PBB Sektor Perkebunan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi.

31 Maret 2022 Tahun Pajak PBB terutang, untuk PBB sektor Perhutanan, Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya.

Pengembalian SPOP elektronik PBB dilakukan paling lama 30 hari setelah formulir SPOP elektronik diterima oleh Wajib Pajak.

Yang berarti, pengembalian paling lama pada 3 Maret 2022 untuk SPOP PBB sektor Perkebunan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi.

Untuk sektor Perhutanan, Pertambangan Mineral atau Batubara dan sektor lainnya, pengembalian paling lama pada 30 April 2022.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 pada PER-23/PJ/2021, SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan UU PBB yang dilampiri dengan Lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP. Sedangkan SPOP Elektronik merupakan SPOP dalam bentuk dokumen elektronik (Pasal 1 angka 6).

Baca juga Yuk : Cara Daftar NPWP Online Tahun 2022 Melalui E-Reg