Perpanjangan Diskon Pajak Mobil Tahun 2022

Terkait dengan beberapa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan anggaran sebesar Rp. 451 Triliun. Salah satunya perpanjangan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tahun ini. Pemberian diskon tahun ini berbeda dengan tahun lalu.

Pada pajak barang mewah ini nantinya akan mendapatkan persentase yang berbeda perkuartalnya meski diperpanjang hingga akhir 2022. Didalam konferensi pers virtual evaluasi PPKM, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan.

“Pemberian fasilitas tarif PPnBM yang ditanggung pemerintah telah disetujui oleh Bapak Presiden. Ini khusus untuk sektor otomotif”.

Perpanjangan diskon pajak mobil tahun 2022 yang seharga Rp. 200 juta kebawah atau dalam kategori low cost green car (LCGC), akan diberikan diskon PPnBM secara bertahap. PPnBM yang berlaku untuk LCGC saat ini adalah sebesar 3%. Nantinya pada kuartal I, pemerintah akan memberikan insentif full atau menanggung biaya PPnBM sebesar 3% tadi.

Kemudian di kuartal II 2022 sebesar 2% dari tarif PPnBM akan ditanggung pemerintah, dan pembeli hanya menanggung 1% saja. Pada kuartal III tahun 2022, pemerintah akan menanggung sebesar 1% dan di kuartal IV bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3%.

Sementara itu, perpanjangan diskon pajak mobil tahun 2022 diberikan untuk harga mobil antara Rp. 200 juta – Rp. 250 juta yang saat ini dikenakan tarif PPnBM sebesar 15% akan diberikan potongan 50%. Jadi pajak yang harus ditanggung pembeli hanya 7,5% dan 7,5% lainnya ditanggung pemerintah. Untuk kategori ini, insentif hanya diberikan di kuartal I tahun 2022 kemudian akan kembali membayar full sebesar 15% mulai kuartal II.

Baca juga Yuk : Pandemi Masih Berlanjut, Perpanjangan Insentif Kesehatan Hingga 30 Juni 2022

total harta tax amnesty jilid ii

Total Harta Tax Amnesty Jilid II Mencapai Rp. 2,7 Triliun

Total harta tax amnesty jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela yang telah diungkap para wajib pajak dalam kian bertambah setiap hari. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah berlangsung selama 16 hari yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 16 Januari 2022.

Data per 16 Januari 2022 yang dikutip dari laman resmi DJP yakni pajak.go.id/pps menunjukkan, nilai pengungkapan harta sudah mencapai Rp. 2.765,37 Triliun. Total Harta Tax Amnesty Jilid II tersebut diungkap oleh 4551 Wajib Pajak dengan terkumpulnya Surat Keterangan sebanyak 4899 Surat Keterangan.

Informasi lebih rincinya, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi oleh wajib pajak mencapai Rp. 2.140,74 Triliun atau sebesar 77,4% dari total nilai harta bersih. Sedangkan deklarasi dari luar negeri sebesar 23,6% dari total nilai harta bersih dari para peserta PPS.

Sementara itu, jumlah harta yang diinvestasikan para wajib pajak peserta PPS ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp. 183 Miliar atau sebesar 6,6% dari total harta bersih. Kemudian, untuk jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang berhasil dikumpulkan sebesar 11,5% dari total nilai harta bersih atau mencapai Rp. 318,61 Miliar.

Adapun pelaporan Program Pengungkapan Sukarela yang dapat dilakukan secara online melalui akun wajib pajak di situs djponline.pajak.go.id dalam jangka waktu 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela masih akan berlanjut sampai tanggal 30 Juni 2022. Bagi wajib pajak yang ingin mengungkap hartanya namun masih bingung dan tidak memiliki cukup waktu, anda dapat menggunakan jasa dari Gouf Consulting.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online, LENGKAP !

format bukti potong unifikasi

Format untuk Bukti Potong/Pungut Unifikasi

Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2021 mengenai bukti potong/pungut unifikasi

Terkait dengan penerbitan peraturan oleh Pemerintah mengenai penggunaan bukti potong/pungut unifikasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021.

Dalam Pasal 2 PER-24/2021 tertuang, bahwa terdapat dua bentuk bukti potong unifikasi. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Terdapat dua bentuk bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar. Pertama berupa bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 (Formulir BPBS). Kedua berupa bukti pemotongan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (Formulir BPNR).

Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang dipotong/dipungut, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak.

Informasi yang termuat dalam bukti potong/pungut berformat standar

Dalam bukti potong/pungut berformat standar, paling sedikit memuat informasi tentang :

  1. Nomor bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar
  2. Jenis pemotongan/pemungutan PPh
  3. Identitas pihak yang dipotong berupa NPWP, NIK, atau Tax Identification Number beserta nama
  4. Masa pajak dan tahun pajak
  5. Kode objek pajak
  6. Dasar pengenaan pajak
  7. Tarif pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar dan PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah
  8. Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh
  9. Identitas pemotongan/pemungutan PPh berupa NPWP, nama pemotong/pemungut, serta nama penandatangan
  10. Tanggal bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar yang ditandatangani
  11. Kode verifikasi

Kondisi tertentu mengenai pembuatan bukti pemotongan/pemungutan PPh

Apabila tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh, bukti potong/pungut tidak perlu dibuat. Namun, terdapat kondisi transaksi yang meskipun tidak dipotong/dipungut PPh, tetap dibuatkan bukti pemotongan/pemungutan. Kondisi tersebut adalah :

  1. PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas.
  2. Transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018
  3. PPh Pasal 26 dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili
  4. Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut ditanggung pemerintah
  5. PPh yang dipotong/dipungut mendapat fasilitas PPh sesuai ketentuan perpajakan
  6. Pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan dengan menggunakan SSP, BPN, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.

Format bukti potong/pungut unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 (BPBS).

formulir bukti potong unifikasi berbentuk dokumen elektronik

Sedangkan untuk Format bukti potong/pungut unifikasi berbentuk Formulir Kertas dapat dilihat dibawah ini.

formulir bukti potong unifikasi berbentuk formulir kertas

Informasi Format Formulir lebih lengkap dapat pada Peraturan DJP Nomor PER-23/PJ/2020.

Jika dalam satu masa pajak terdapat dua atau lebih transaksi pemotongan/pemungutan PPh atas pihak yang sama, dengan kode objek yang sama maka pemotong/pemungut PPh dapat membuat satu bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar untuk transaksi yang dimaksud.

5 Dokumen yang digunakan untuk melakukan pemotongan PPh

Selain itu, terdapat lima dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong/pungut unifikasi. Dokumen yang Dipersamakan tersebut merupakan dokumen yang digunakan untuk melakukan pemotongan :

  1. PPh penghasilan bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro.
  2. PPh atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan bunga obligasi berupa surat utang, surat utang negara, obligasi daerah, termasuk surat utang berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.
  3. Pajak Penghasilan atas bunga surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang.
  4. PPh atas penjualan bukan saham pendiri di bursa efek, penjualan saham milik perusahaan modal ventura tidak di bursa efek dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana.
  5. Penghasilan lain yang menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan PPh.

Sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (3) bahwa dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Dokumen yang telah disebutkan diatas dapat dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, nomor unik transaksi pemotongan/pemungutan serta jumlah PPh yang dipotong.

Kemudian, dalam membuat bukti potong/pungut unifikasi, pihak yang dipotong/dipungut harus memberikan identitas berupa NPWP atau NIK untuk Wajib Pajak dalam Negeri. Bagi Wajib Pajak luar Negeri memberikan Tax Identification Number atau identitas perpajakan lainnya.

Baca juga Yuk : Daftar Wilayah Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022

Perbedaan e-bupot 23/26 dan e-bupot unifikasi

Perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi

Apa itu E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi ?

E-Bupot 23/26 merupakan dokumen elektronik untuk pembuatan bukti potong, serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Layanan ini disebut dengan e-bupot.

E-Bupot Unifikasi yaitu dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen dibuat oleh pihak pemotong/pemungut PPh sebagai bukti pemotongan/pemungutan atas PPh. Serta menunjukkan besaran PPh yang dipotong/dipungut ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi. E-Bupot Unifikasi tersedia dalam bentuk dokumen kertas maupun dokumen elektronik.

Persamaan dua aplikasi ini adalah sama-sama tersedia fitur tanda tangan elektronik, mudah dalam penggunaannya, mudah diakses, serta dapat menghemat waktu dalam pelaporan pajak.

Selain itu, pengguna wajib mempunyai Sertifikat Elektronik yang dapat diperoleh dengan aktivasi E-FIN dan telah registrasi pada DJP Online.

Perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi

Untuk perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi yakni pada E-Bupot 23/26 hanya melakukan pemotongan dan pemungutan untuk PPh 23 dan PPh 26. Sedangkan pada E-Bupot Unifikasi melakukan pemotongan/pemungutan untuk berbagai jenis PPh yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, PPh 23, dan PPh 26.

Perbedaan E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi yang mendasar adalah pada pemberian nama dokumen. Dalam E-Bupot 23/26 menggunakan SPT Masa PPh 21/26 yang berbentuk e-SPT hanya dalam penggunaan PPh 23/26. Sementara E-Bupot Unifikasi menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi dari berbagai jenis PPh seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal ini, E-Bupot Unifikasi memiliki kelebihan dibandingkan bukti potong sebelumnya. Berkat aplikasi E-Bupot Unifikasi, membuat transaksi dengan berbagai jenis PPh hanya perlu menyematkan satu bukti pemotongan/pemungutan. Jadi pelapor memiliki kebebasan karena tidak perlu menentukan jenis bukti potong saat melaporkan bukti pemotongan/ pemungutan.

Peraturan Dirjen Pajak Mengenai E-Bupot 23/26 dan E-Bupot Unifikasi

Dalam E-Bupot 23/26 yang mengikuti dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013. SPT Masa PPh 21/26 yang berbentuk e-SPT wajib dipakai pemotong dengan kriteria sebagai berikut.

  1. Pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya dengan jumlah tidak lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
  2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh dengan bukti pemotongan yang tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
  3. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan jumlah bukti pemotongan tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
  4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan bukti Pemindahbukuan dengan jumlah tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Pada E-Bupot Unifikasi, pemotong atau pemungut PPh diwajibkan membuat bukti potong atau pungutan unifikasi serta SPT Masa PPh Unifikasi dengan memenuhi kriteria sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020.

Baca juga Yuk : Cara Lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online

Perpanjangan Insentif Pajak Kesehatan HIngga 30 Juni 2022

Pandemi Masih Berlanjut, Perpanjangan Insentif Kesehatan Hingga 30 Juni 2022

Perpanjangan Insentif Pajak Kesehatan Hingga Akhir Juni 2022

Terkait dengan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, pemerintah kembali memberikan perpanjangan insentif pajak kesehatan hingga akhir Juni 2022. Perpanjangan insentif diberikan terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan.

Ketentuan perpanjangan insentif tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021. Bunyi Pasal 13 PMK 226/2021 yakni dengan diberlakukannya PMK Nomor 26/2021 pada 1 Januari 2022, maka PMK Nomor 83/2021 dan Nomor 239/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, mengungkapkan bahwa. “Pemberian yang diberikan berupa perpanjangan insentif ini karena pemerintah paham bahwa penyebaran Covid-19 belum berakhir sepenuhnya. Bahkan kasus mengenai varian Omicron semakin bertambah jumlahnya di Indonesia, sehingga dilakukan aturan kembali mengenai insentif pajak terhadap barang yang diperlukan untuk penanganan pandemi dan fasilitas PPh bagi tenaga kesehatan.”

Fasilitas PPN Dalam PMK 226/PMK.03/2021

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan 226/PMK.03/2021 juga disebutkan, pemerintah memberikan dua jenis fasilitas insentif, yakni fasilitas PPN dan fasilitas PPh. Fasilitas PPN berupa pemberian Insentif PPN ditanggung pemerintah dan tidak dipungut, diberikan kepada tiga pihak, diantaranya :

  1. Kepada Pihak tertentu yang meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yakni pihak yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak (BKP) yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 atas impor atau perolehan BKP. BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi (syringe, kapas alkohol, face shield, hazmat, sarung tangan, masker bedah, cold chain, generator set, tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun serta cairan antiseptik), peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan peralatan untuk perawatan pasien.
  2. Ditujukan untuk Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
  3. Serta Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.

Fasilitas PPh Pasal 22 impor

Lanjut, untuk fasilitas PPh, pemerintah memberikan pembebasan pemungutan untuk jenis PPh Pasal 22 impor. Terkait pembayaran atas pembelian barang, kegiatan impor barang, keperluan kegiatan usaha serta penjualan hasil produksi. Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan kepada tiga pihak, yakni :

  1. Pihak tertentu yang meliputi badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yakni pihak yang memberikan sumbangan barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 atas pembelian barang. Barang tersebut berupa obat-obatan, vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi (syringe, kapas alkohol, face shield, hazmat, sarung tangan, masker bedah, cold chain, generator set, tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun serta cairan antiseptik), perlengkapan laboratorium, alat-alat pendeteksi, perlengkapan pelindung diri, dan alat-alat perawatan pasien.
  2. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau obat atas pembelian hingga penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19.
  3. Pihak ketiga yaitu pihak yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam penanganan pandemi kepada pihak tertentu. Dalam hal ini yakni badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lainnya.

“Insentif PPN dan PPh yang diberikan termasuk untuk impor, perolehan, maupun pembelian vaksin booster, sehingga vaksin booster dapat dinikmati gratis oleh seluruh rakyat Indonesia”, ucap Neilmaldrin.

Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa fasilitas PPh sebesar 0% yang bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kesehatan. Berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022.

Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah seperti dokter dan perawat serta tenaga pendukung. Tenaga pendukung yaitu tenaga kebersihan, tenaga pengemudi ambulans, dan tenaga pemulasaran jenazah, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19. Mendapatkan imbalan berupa honorarium atau imbalan lainnya, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh karena dikenai PPh 0%.

Baca juga Yuk : Daftar Tarif Pajak Yang Mengalami Kenaikan di Tahun 2022

cara lapor spt tahunan 2022

Cara Lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online, LENGKAP !

Waktunya Melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2021

Dengan bergantinya tahun ke 2022 menandakan bahwa sudah waktunya bagi masyarakat wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2021. Tenggat waktu Pelaporan SPT Tahunan untuk PPh Orang Pribadi yaitu tanggal 31 Maret 2022 sedangkan PPh Badan tanggal 30 April 2022. Informasi mengenai jenis formulir dan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan SPT dapat dilihat di sini. Pelaporan SPT tahunan 2022 dapat dilakukan dengan cara konvensional yakni mengunjungi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun saat ini, segala urusan pajak mulai dari melaporkan SPT tahunan hingga bayar pajak dapat dilakukan secara online dengan mudah tanpa harus menunggu antrean. DJP Online menyediakan layanan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak. Cara lapor SPT tahunan 2022 melalui DJP Online juga dapat dilakukan melalui browser maupun aplikasi di smartphone. 

Hanya dengan menggunakan koneksi internet, pembayaran dan pelaporan pajak dapat dilakukan serta lebih efisien dan cepat. Namun sebelum dapat menggunakan layanan dari DJP Online. Masyarakat harus membuat dan mengaktifkan e-FIN (Electronic Filling Identification Number) lebih dulu.

Langkah Mendapatkan Kode e-FIN

Nomor e-FIN digunakan untuk membuat akun DJP Online. Fungsi e-FIN sendiri adalah sebagai alat untuk dapat mengakses sistem di DJP Online. Setelah akun DJP Online dibuat maka masyarakat dapat langsung melakukan pelaporan SPT Tahunan (e-Filing) dan membayar pajak (e-Biling).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan kode e-FIN.

  • Pembuatan secara offline dengan mengunjungi KPP terdekat

Mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di kota anda berada dengan membawa fotokopi KTP dan kartu NPWP untuk keperluan pembuatan kode e-FIN. Jika belum memiliki kartu NPWP dapat meminta ke kantor tempat anda bekerja. Kemudian mengisi formulir pembuatan e-FIN di loket yang tersedia. Lalu, lakukan aktivasi e-FIN melalui tautan yang dikirimkan ke email anda. Maka nomor e-FIN anda sudah siap digunakan.

  • Pembuatan e-FIN melalui nomor telepon resmi KPP

Pembuatan e-FIN juga dapat dilakukan dengan menghubungi nomor telepon resmi KPP yang dapat dilihat pada www.pajak.go.id/id/unit-kerja.

Untuk mencegah penyalahgunaan kode e-FIN, satu panggilan telepon/whatsapp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa e-FIN. Selain itu, petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership untuk memastikan bahwa penelepon adalah wajib pajak yang bersangkutan.

  • Menyampaikan melalui email KPP untuk membuat kode e-FIN

Anda juga dapat membuat kode e-FIN dengan menyampaikan melalui email resmi KPP dengan persyaratan yang harus dilampirkan sebagai berikut.

  1. Pertama, unduh formulir permohonan e-FIN di www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin. Kemudian lakukan scanning formulir permohonan e-FIN. Pastikan nomor telepon dan email yang digunakan masih aktif pada pengisian formulir.
  2. Foto Identitas (KTP untuk WNI dan KITAP/KITAS untuk WNA)
  3. Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP
  4. Lakukan foto selfie / swafoto dengan memegang KTP dan kartu NPWP
  5. Selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan data dengan database DJP. Jika semua data sudah sesuai, petugas akan mengirimkan pemberitahuan e-FIN dalam bentuk file PDF melalui email.

Langkah Membuat Akun DJP Online

Cara membuat akun DJP Online dapat dilakukan dengan mengikuti instruksi dibawah.

  1. Kunjungi laman djponline.pajak.go.id/account/registrasi melalui browser atau aplikasi pada smartphone anda.
  2. Kemudian isi data dengan nomor NPWP dan kode e-FIN yang telah didaftarkan sebelumnya. Ketikan nomor NPWP tanpa  menggunakan tanda pemisah seperti tanda titik (.) atau setrip (-). Pastikan juga kode e-FIN telah diaktivasi di loket yang ada di KPP. Setelah itu isi kode keamanan dengan benar. Jika sudah, klik Verifikasi.
  3. Setelah selesai, masuk kembali ke akun DJP Online anda, kemudian isikan email, nomor HP serta kode keamanan. Kemudian akan diminta untuk membuat password yang nantinya akan digunakan untuk login DJP Online. Klik Simpan untuk menyimpan password baru anda.
  4. Cek email yang telah didaftarkan tadi. Maka akan terlihat DJP Online mengirimkan balasan berupa link atau tautan. Klik link tersebut untuk mengaktifkan akun. Setelah itu anda akan mendapatkan notifikasi bahwa Aktivasi Akun Telah Berhasil.
  5. Setelah aktivasi akun berhasil, silahkan log in kembali ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan password yang telah dibuat. Maka akun DJP Online anda sudah siap digunakan untuk melapor SPT tahunan (e-Filing) dan membayar pajak (e-Biling).

Langkah Melaporkan SPT Tahunan 2022 Melalui DJP Online

Untuk cara lapor SPT Tahunan 2022 melalui DJP Online dapat kalian simak berikut ini.

  1. Kunjungi laman DJP Online, kemudian login menggunakan NPWP dan password anda, serta kode keamanan.
  2. Masuk ke bagian dashboard pajak dan klik Lapor
  3. Klik e-Filling, kemudian klik “Buat SPT”
  4. Maka akan muncul beberapa pertanyaan dalam bentuk kolom, pilih jawaban yang sesuai.
  5. Pada pertanyaan paling bawah akan ada pilihan pengisian formulir 1770 S atau 1770 SS. Tersedia pilihan “Dengan panduan” bagi wajib pajak yang ingin dipandu dalam melakukan pengisian.
  6. Selanjutnya, lakukan pengisian data formulir SPT yang berisikan mengenai tahun pajak, status SPT, dan pembetulan (jika terjadi kesalahan pada SPT Tahunan sebelumnya)
  7. Setelah selesai mengisi data SPT, klik “Persetujuan” dan ambil kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau sms.
  8. Kemudian masukan kode verifikasi yang diterima pada kolom kode pengiriman. Lalu klik “Kirim SPT”
  9. Maka anda akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email

Langkah Membayar Pajak dengan e-Billing Melalui DJP Online

Untuk membayar pajak menggunakan e-Billing dapat mengikuti langkah berikut.

  1. Kunjungi laman DJP Online.
  2. Log in menggunakan NPWP, password dan kode keamanan
  3. Kemudian pilih menu “e-Billing System” dan pilih pada menu “Isi Surat Setoran Elektronik (SSE)”
  4. Maka akan mendapatkan formulir Surat Setoran Elektronik (SSE).
  5. Data pada formulir akan secara otomatis terisi, beberapa data yang perlu diubah adalah pada kolom Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, Uraian Pajak yang dibayarkan, dan Jumlah Setoran
  6. Setelah melakukan pengisian, klik Simpan dan klik pada pilihan Kode Billing,
  7. Lanjut cetak kode billing dengan mengklik Cetak Kode Billing
  8. Setelah mendapatkan Kode Billing, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, internet banking atau ATM.

Baca juga Yuk : Tata Cara Daftar Tax Amnesty Jilid 2 Secara Online

daftar wilayah pemutihan pajak kendaraan 2022

Daftar Wilayah Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun 2022

Bagi masyakarat yang masih memiliki tunggakan pajak berupa kendaraan, tidak perlu khawatir. Di tahun 2022, masih ada beberapa daftar wilayah di Indonesia masih menerapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan merupakan istilah umum untuk kebijakan dari pemerintah untuk penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.

Masyarakat yang telat menyetorkan atau membayarkan pajak kendaraannya, tidak akan dikenakan denda dan hanya perlu membayar pokok pajaknya saja. Program pemutihan pajak ini biasanya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Daftar wilayah yang telah memperlakukan pemutihan pajak kendaraan di awal 2022 diantaranya :

Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh sudah memberlakukan pemutihan pajak kendaraan sejak 30 November 2021 sampai 31 Maret 2022. Kebijakan ini didasari pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2021. Ada beberapa pasal yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur tersebut. Adapun secara rinci dijelaskan pada Bab II Pasal 5, yang berbunyi.

  1. Kendaraan Bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) satu sampai dengan empat tahun dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB dan Pajak Progresif.
  2. Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak diatas empat tahun dikenakan pokok PKB sebanyak empat tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa denda PKB dan Pajak Progresif.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan yakni pemberian relaksasi berupa pembebasan denda pajak untuk kendaraan pertama yang menunggak hingga 4 tahun, termasuk pembebasan pajak progresif bagi yang punya kendaraan lebih dari satu dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Kemudian kendaraan yang menunggak pajak hingga lebih dari 4 tahun hanya dikenakan pokok pajak sebanyak 4 tahun saja, jadi tunggakan tahun ke-5 dan seterusnya dihapuskan, serta diberikan pembebasan denda pajaknya.

Bali

Selain Pemprov Aceh, Pemprov Bali juga tidak ingin ketinggalan untuk ikut memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan di tahun 2022 ini. Pemprov Bali memberikan relaksasi pajak kendaraan berupa pembebasan tarif atau bea balik nama kendaraan bermotor yang berlaku sejak 5 Januari 2022 sampai 3 Juni 2022. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2021.

Didalam aturan tersebut dijelaskan, bahwa untuk mengurangi dampak ekonomi serta meringankan beban masyarakat dalam menghadapi Covid 19 dan untuk tertib administrasi kepemilikan Kendaraan Bermotor, perlu memberikan kebijakan pembebasan pokok dan penghapusan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan, data kendaraan bermotor yang berstatus penguasaan tetapi belum balik nama terdapat sebanyak 211.192 Unit. Dengan persentase untuk kendaraan roda dua sebesar 82% dan 18% untuk kendaraan roda empat.

Sulawesi Tenggara

Pemprov Sultra melakukan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan menjadi 31 Januari 2022, dari sebelumnya 31 Desember 2021. Program pemutihan tersebut terdapat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 614 Tahun 2021. Keputusan tersebut berisi tentang pemberian keringanan atau pembebasan tunggakan serta pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan.

Sumatera Barat

Pemprov Sumbar juga memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan, yang sebelumnya berakhir pada 15 Desember 2021 diperpanjang menjadi 15 Maret 2022. Ketentuannya berupa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani gubernur pada 15 Desember 2021.

Baca juga Yuk : Tata Cara Daftar Tax Amnesty Jilid 2 Secara Online

daftar kenaikan tarif pajak di tahun 2022

Daftar Tarif Pajak Yang Mengalami Kenaikan di Tahun 2022

Tahun 2022 menjadi tahun perubahan dikarenakan banyak terjadi perubahan dan reformasi khususnya terkait dengan perpajakan. Terdapat beberapa aspek yang mengalami kenaikan tarif pajak di tahun 2022, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Penghasilan (PPh).

Kenaikan Tarif PPN pada tahun 2022

Seiring dengan penetapan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Pemerintah memutuskan akan melakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang sebelumnya adalah sebesar 10%.

Rencana pemerintah ini disetujui oleh Komisi XI DPR RI dan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022. Dengan kenaikan PPN yang dimulai tahun 2022 ini, barang yang dikonsumsi masyarakat berpotensi akan mengalami kenaikan harga.

Adapun alasan pemerintah menaikan tarif PPN yakni untuk mengejar penerimaan lebih tinggi pada tahun 2022. Salah satunya dengan mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan.

Penjelasan secara rinci mengenai tarif PPN terbaru terdapat didalam Bab IV Pasal 7 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isi dari penjelasan terkait Pasal 7 adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 1 April 2022 tahun 2022, pemerintah akan mulai menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Tarif PPN sebesar 11% ini akan berlaku sekitar dua tahun, kemudian pada 1 Januari 2025 akan terjadi kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12%.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan tarif PPN sebesar 0% atau tidak dikenakan PPN untuk ekspor, diantaranya :

  • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  • Ekspor Jasa Kena Pajak

Pada ayat (3) Pasal 7, dijelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan perubahan tarif PPN dengan ketentuan paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kenaikan PPN 11% dan 12% ini masih masuk dalam rentang tarif yang ditetapkan didalam aturan.

Perubahan tarif PPN ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disahkannya Rancangan Undang Undang HPP menjadi UU dalam rapat Paripurna pada tanggal 7 Oktober 2021 Kemarin.

Selain itu, beberapa tarif pajak juga mengalami kenaikan pada tahun 2022, diantaranya :

Peningkatan Tarif Cukai Rokok atau Cukai Hasil Tembakau

Tarif cukai rokok atau Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12% mulai 1 Januari 2022. Namun kenaikan tarif cukai di tahun 2022 ini tidak setinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 12,5%. Kenaikan tarif cukai ini diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.010/2021 mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Pada 13 Desember 2021, dalam konferensi pers Sri Mulyani menyampaikan kenaikan tarif cukai rata-rata rokok adalah 12%. Namun, untuk Sigaret Kretek Tangan, ditetapkan 4,5% maksimum, meningkat sebesar 5% karena permintaan dari Presiden. Naiknya harga tarif cukai berimbas kepada Harga Jual Eceran (HJE) rokok per bungkus yang turut meningkat.

Harga per bungkusnya bervariasi sesuai dengan merek rokok dengan yang tertinggi Rp. 40.100/bungkus (isi 20 batang). Sedangkan pada  Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I mencapai harga Rp. 38.100/bungkus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok ini akan berkontribusi dalam menurunkan konsumsi rokok di kalangan anak/remaja usia 10-18 tahun menjadi 8,83% dari target 8,7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024. Selain untuk mempertimbangkan isu kesehatan, juga memperhatikan perlindungan kepada buruh, petani, industri rokok hingga penyebaran rokok secara ilegal.

Rincian Harga Rokok yang mengalami kenaikan

Rincian mengenai harga rokok dengan kenaikan cukai sebesar 12% dapat dilihat pada tabel dibawah. Data dibawah didapatkan berdasarkan informasi dari laman indonesiabaik.id dan laman instagram kemenkeuri.

Golongan

Tarif

Kenaikan

Minimal Harga Jual Eceran (per batang)

Minimal Harga Jual Eceran (per bungkus / 20 batang)

Sigaret Kretek Mesin (SKM) I

985

13,9%

Rp. 1.905

Rp. 38.100

Sigaret Kretek Mesin (SKM) IIA

600

12,1%

Rp. 1.140

Rp. 22.800

Sigaret Kretek Mesin (SKM) IIB

600

14,3%

Rp. 1.140

Rp. 22.800

Sigaret Putih Mesin (SPM) I

1.605

13,9%

Rp. 2.005

Rp. 40.100

Sigaret Putih Mesin (SPM) IIA

635

12,4%

Rp. 1.135

Rp. 22.700

Sigaret Putih Mesin (SPM) IIB

635

14,4%

Rp. 1.135

Rp. 22.700

Sigaret Kretek Tangan (SKT) IA

440

3,5%

Rp. 1.635

Rp. 32.700

Sigaret Kretek Tangan (SKT) IB

345

4,5%

Rp. 1.135

Rp. 22.700

Sigaret Kretek Tangan (SKT) II

205

2,5%

Rp. 600

Rp. 12.000

Sigaret Kretek Tangan (SKT) III

115

4,5%

Rp. 505

Rp. 10.100

Penambahan Lapisan Pada Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Selain PPN dan Cukai Rokok, tarif Pajak Penghasilan juga mengalami kenaikan di tahun 2022. Pemerintah menambah satu lagi lapisan (bracket) tarif Pajak Penghasilan (PPh) teratas, dari yang mulanya terdiri dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan. Besaran tarif PPh pada lapisan kelima mencapai 35% untuk masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp. 5 Miliar per tahun.

Dengan perubahan bracket ini, para orang kaya dengan penghasilan di atas Rp. 5 Miliar per tahun harus membayar pajak lebih tinggi, yakni sebesar 35%, dari yang sebelumnya sebesar 30%.

Di samping itu, pemerintah juga menaikkan tarif PPh sebesar 5% pada batas Pendapatan Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi (OP) lapisan pertama dari Rp. 50 juta menjadi Rp. 60 juta. Perubahan bracket pada lapisan pertama diikuti dengan perubahan bracket kedua menjadi Rp. 60 juta – Rp. 250 juta dengan pengenaan tarif PPh sebesar 15%.

Sementara itu, bracket ketiga tidak mengalami perubahan, yakni Rp. 250 juta – Rp. 500 juta dengan tarif PPh 25%. Kemudian untuk penghasilan di atas Rp. 500 juta – Rp. 5 Miliar dikenai tarif PPh 30%. Pada tarif PPh Badan naik sebesar 22% pada tahun 2022.

Baca juga Yuk : 4 Kebijakan PPh Terbaru yang Berlaku di Tahun 2022

Tak Ikut Tax Amnesty Jilid II Sanksi Menunggu

Tak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Sanksi Menunggu

Data Terkini Wajib Pajak Yang Mengikuti PPS

Berdasarkan data dari website pajak.go.id/pps pada tanggal 6 Januari 2022 jam 14.00. Jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti PPS adalah sebesar 1418 dengan jumlah PPh Rp. 93,99 Miliar dan Nilai Harta Bersih sebesar Rp. 778,13 Miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan para wajib pajak yang belum mengungkapkan harta perolehannya untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Tahun 2022.

Dikarenakan, jika Wajib Pajak tak ikut tax amnesty jilid II dan didapati belum mengungkapkan hartanya pada PPS Tahun ini, maka akan menerima sanksi administratif yakni 200%. Sanksi tersebut tertuang di dalam Pasal 18 ayat 3 UU 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Dalam sosialisasi UU HPP di Bandung tanggal 17 Desember 2021, Sri Mulyani mengatakan “Harta apa saja belum dilaporkan dan kita ketemu, anda harus bayar dua kali dari harta tersebut. Jadi mending ikut aja sekarang,”.

Bagi Wajib Pajak yang belum mengungkapkan pajak sampai dengan 2015. Maka DJP akan memberlakukan Tarif PPh dari harta bersih. Tarif PPh yang harus dibayar WP badan sebesar 25%, WP orang pribadi sebesar 30% dan WP tertentu sebesar 12,5%. Tarif tersebut kemudian akan dikenakan denda sanksi sebesar 200%.

Jenis Kebijakan Program Pengungakapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terbagi menjadi dua kebijakan :

Kebijakan I untuk peserta program tax amnesty tahun 2015 untuk orang pribadi dan badan yang belum mengungkapkan harta perolehan dari tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015, akan dikenakan tarif PPh Final sebesar :

  • 11% ditujukan untuk aset  luar negeri yang tidak di repratiasi ke dalam negeri.
  • 8% ditujukan untuk aset luar negeri yang direpratiasi dan aset dalam negeri.
  • 6% ditujukan untuk aset luar negeri yang direpratiasi dan aset dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan kegiatan sektor pengolahan SDA serta sektor renewable energy di wilayah NKRI.

Kebijakan II untuk wajib pajak orang pribadi baik peserta maupun bukan peserta tax amnesty yang belum mengungkapkan harta perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Akan dikenakan tarif PPh Final sebesar :

  • 18% ditujukan untuk aset yang berada di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri
  • 14% ditujukan untuk aset yang berada di luar negeri yang direpratiasi dan harta di dalam negeri
  • 12% ditujukan untuk aset yang berada di luar negeri yang direpratiasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan di wilayah NKRI.

Baca juga Yuk : Pelaporan SPT Pajak Pribadi Atau Badan di Tahun 2022

4 kebijakan pph terbaru

4 Kebijakan PPh Terbaru yang Berlaku di Tahun 2022

Kebijakan PPh Terbaru

Per tanggal 1 Januari 2022, telah dilakukan reformasi aturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Terdapat 4 kebijakan baru PPh dalam UU HPP, yakni pajak atas fasilitas karyawan, perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi, insentif untuk Usaha Mikro dan Kecil serta pemberian tarif kepada wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela.

Penjelasan Detail Kebijakan PPh

Penjelasan mengenai 4 kebijakan PPh terbaru adalah sebagai berikut.

  1. Pajak atas fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura merupakan penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu harus melaporkan natura yang diterimanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
  2. Perubahan tarif dan bracket PPh Orang Pribadi. Dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan penghasilan kena pajak, yaitu :
  • Penghasilan sampai dengan Rp. 60 Juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%
  • Penghasilan lebih dari Rp. 60 Juta hingga Rp. 250 Juta dikenakan pajak 15%
  • Penghasilan yang lebih dari Rp. 250 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dikenakan tarif PPh 25%
  • Penghasilan kena pajak di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 5 Miliar dikenakan tarif sebesar 30%
  • Penghasilan di atas Rp. 5 Miliar dikenakan PPh Orang Pribadi sebesar 35%

           Dengan catatan, rentang penghasilan kena pajak tersebut berdasarkan penghasilan dalam satu                   tahun.

           3. Insentif bagi orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500 Juta                       setahun tidak dikenakan PPh. Kebijakan ini ditujukan untuk usaha di level Mikro dan Kecil.

           4. Pemberian tarif PPh rendah kepada Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).                   PPS terbagi menjadi dua kebijakan yakni Kebijakan I dan Kebijakan II.

  • Kebijakan I untuk Wajib Pajak peserta Tax Amnesty 2016-2017 yang belum mengungkapkan harta per 31 Desember 2015. Berlaku untuk WP Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan dikenakan tarif PPh sebesar 6% – 11%.
  • Kebijakan II untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020 dan masih dimiliki pada 31 Desember 2020 serta belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Pajak 2020. Dikenai tarif PPh sebesar 12% – 18%.

Alasan Menteri Keuangan Melakukan Reformasi PPh

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, mengatakan alasan melakukan reformasi perpajakan dalam UU HPP adalah dengan tujuan untuk mewujudukan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Dibuatnya Kebijakan PPh terbaru untuk memperkuat reformasi perpajakan dan mewujudkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sehat dan berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.

Baca juga Yuk : Tata Cara Daftar Tax Amnesty Jilid 2 Secara Online