KONSULTAN PAJAK JAKARTA – Terhitung mulai Agustus 2020, pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia harus membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Kewajiban ini dimuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020. Melalui keputusan yang ditetapkan pada 10 Juni 2020 ini, Dirjen pajak menetapkan PKP yang terdaftar di KPP Pratama di seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

“PKP tersebut diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak Agustus 2020,” demikian penggalan dari diktum pertama keputusan tersebut.

Sesuai KEP-269/PJ/2020, kewajiban pembuatan bukti pemotongan dan penyampaian SPT masa tersebut akan tetap berlaku meskipun pengusaha yang telah ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tidak lagi berstatus sebagai PKP.

Sementara itu, untuk wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP setelah penetapan KEP-269/PJ/2020, kewajiban pembuatan bukti pemotongan dan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berlaku sejak masa pajak dilakukannya pengukuhan.

Adapun KEP-269/PJ/2020 ini berlaku sejak 10 Juni 2020. Apabila dalam KEP-269/PJ/2020 terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Sesuai PER-04/PJ/2017, SPT masa dan daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik. Adapun syarat pemotong yang menggunakan hard copy ada dua.

1. Menerbitkan tidak lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu masa pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100 juta untuk setiap bukti pemotongan dalam satu masa pajak.

Kemudian pemotong yang harus menggunakan dokumen elektronik memenuhi salah satu atau beberapa kriteria berikut.

1. Menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu masa pajak.
2. Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu bukti pemotongan.
3. Sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik. 
4. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. 

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik dapat disampaikan oleh pemotong pajak dengan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP.

“Pemotong pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk masa pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik,” demikian bunyi pasal 8 PER-04/PJ/2017.

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman Covid-19 atau new normal. 

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi.

“Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak,” Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam keterangannya, Jumat (5/6).

Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut Doni, keputusan yang diambil atas sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah. Namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan. Konsultan pajak jakarta

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.”Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait,”­­

Rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan sudah rampung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).konsultan pajak jakarta

Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan resmi yang diterima , terdapat sembilan undang-undang ( UU) yang masuk dalam pembahasan.

Jumlah UU tersebut telah bertambah sejak pertama kali Sri Mulyani mengumumkan beleid sapu jagad ini hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019. Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu. Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2. UU Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4. UU Kepabeanan

5. UU Cukai

6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

7. UU Penanaman Modal

8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

9. UU Pemerintah Daerah

Adapun RUU omnibus law perpajakan memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi. konsultan pajak jakarta

Selanjutnya, pengaturan pengkreditan pajak masukan, pengaturan mengenai sanksi administrasi, pengaturan mengenai besarnya beban bunga, pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Kemenkeu berdalih RUU omnibus law perpajakan merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi dalam dan luar negeri. Kemudian dapat menciptakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan WP secara sukarela. konsultan pajak jakarta

Selanjutnya menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, serta mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pengaturan yang sederhana dan berkeadilan. “Insentif perpajakan dimaksud diberikan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan meningkatkan investasi langsung dari luar negeri atau foreign direct investment (FDI),” sebut Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan yang disahkan pada Desember 2019 konsultan pajak jakarta

PERUBAHAN model pendekatan kepatuhan menuju pada kepatuhan kooperatif mendorong perusahaan untuk memiliki kerangka kontrol risiko pajak, atau Tax Control Framework (TCF), di dalam operasional pengelolaan pajak perusahaan.

Untuk itu, perusahaan perlu melakukan transformasi atau perubahan secara bertahap agar pengelolaan pajak di internal perusahaan dapat beradaptasi dengan pendekatan kepatuhan berbasis risiko tersebut.

Keberhasilan transformasi diukur dengan key performance indicator (KPI) yang inovatif dan disesuaikan dengan target perubahan secara bertahap. Oleh karena itu, indikator-indikator performa dalam KPI ke depan tidak lagi hanya terkait ketepatan waktu pelaporan dan jumlah pembayaran pajak saja, tetapi juga terkait dengan aktivitas dalam sistem dan prosedur kontrol risiko pajak.

Transformasi Pengelolaan Pajak

Penting bagi perusahaan untuk melakukan gap analysis untuk menilai kondisi pengelolaan pajak saat ini dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Hal-hal yang perlu dinilai, antara lain, kapabilitas dari komponen-komponen operasional pengelolaan pajak dalam perusahaan, seperti pengolahan data, penggunaan teknologi, proses kerja, sumber daya manusia, struktur organisasi, pembagian peran dan tanggung jawab, komunikasi, dan tata kelola risiko di dalam perusahaan (Elgood, 2008).

Penilaian atas kondisi serta kapabilitas komponen-komponen tersebut menentukan tingkat kematangan (maturity level) dari pengelolaan pajak dalam perusahaan. Perubahan bertahap dalam transformasi pengelolaan pajak perusahaan dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan dari pengelolaan pajak yang diharapkan oleh perusahaan.

Menurut Schofield (2017), tingkat kematangan pengelolaan pajak perusahaan dapat dibedakan menjadi empat tingkat.

Pertama, tingkat informal. Dalam tingkat ini, pembagian peran dan tanggung jawab dalam operasional pengelolaan pajak masih bersifat informal, dan eksekusi pekerjaan pajak hanya didasarkan pada pengalaman. Operasional pengelolaan pajak pada tingkat informal juga bercirikan tidak adanya standardisasi kerja, tidak ada pelatihan formal bagi sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengelolaan pajak, tidak ada integrasi teknologi, dan internal control yang terbatas.

Kedua, tingkat terstandardisasi. Dalam tingkat ini, proses operasional kerja telah terstandardisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan di dalam organisasi. Teknologi yang digunakan umumnya sudah terintegrasi dengan data. Internal control pun telah tersedia walaupun cakupannya masih terbatas. Namun, penyimpangan prosedur masih mungkin terjadi akibat kurangnya kontrol dan monitoring.

Ketiga, tingkat terkelola. Dalam tingkat ini, proses operasional kerja secara aktif termonitor, dan telah memiliki internal control yang cukup kuat. Namun, proses operasional kerja dan internal control perlu ditingkatkan agar dapat berjalan secara efisien sehingga penyimpangan prosedur dapat cepat terdeteksi. Pada tingkat ini, teknologi untuk mendukung automasi proses operasional kerja pengelolaan risiko pajak belum digunakan secara maksimal.

Keempat, tingkat optimal. Dalam tingkat ini, proses operasional kerja telah berjalan efisien sesuai dengan best practice. Operasional pengelolaan pajak telah terintegrasi dengan sistem kontrol risiko pajak. Teknologi yang digunakan mampu mendukung seluruh aspek dalam pengelolaan sehingga menghasilkan produk kerja yang akurat dan berkualitas.

Hasil penilaian atas kondisi operasional pengelolaan pajak perusahaan saat ini merupakan basis bagi perusahaan untuk merumuskan rencana-rencana aksi dalam rangka perubahan bertahap menuju kondisi yang diharapkan. Implementasi rencana aksi dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi.

Dalam praktik, penyusunan rencana aksi menyasar komponen pengelolaan pajak yang tidak berfungsi dengan baik. Schofield (2017) menyebutkan bahwa komponen penggunaan teknologi merupakan prioritas utama dalam transformasi pengelolaan pajak di banyak perusahaan. Tujuannya, agar laporan pajak perusahaan dihasilkan dari data yang akurat dan berkualitas.

Secara umum, perusahaan menetapkan tingkat kematangan yang dituju dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, target dari tingkat kematangan pengelolaan pajak perusahaan dapat dicapai secara bertahap. Misalnya, pada tahun kedua mencapai tingkat terstandardisasi, dan pada tahun kelima meraih tingkat terkelola.

Dalam rangka menjalankan transfromasi tersebut, perusahaan perlu membuat roadmap transformasi. Penyusunan roadmap transformasi akan membantu perusahaan dalam memetakan setiap tahapan perubahan dan memantau pencapaian rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana aksi yang dimuat dalam roadmap akan dinilai secara berkala oleh manajemen perusahaan.

Selain rencana aksi, roadmap juga memuat timelines, pembagian peran dan tanggung jawab di dalam departemen pajak, dan target penyelesaian dari implementasi rencana aksi setiap tahun. Pihak lain yang diperlukan dalam rangka koordinasi dalam menjalankan rencana aksi juga menjadi bagian dari roadmap transformasi.

Pada akhirnya, roadmap akan membantu perusahaan menyelaraskan rencana strategis pengelolaan pajak dengan perkembangan bisnis dan organisasi perusahan.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penting untuk menilai keberhasilan transformasi pengelolaan pajak perusahaan. Ukuran keberhasilan ditentukan oleh indikator kunci yang dirumuskan dalam KPI.

Keberhasilan kinerja akan diketahui jika pengelolaan pajak dihadapkan dengan KPI secara spesifik. Misalnya, indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah biaya pajak yang rendah maka KPI yang digunakan untuk menilai keberhasilan adalah pencapaian tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR).

Indikator keberhasilan dapat berupa indikator tradisional maupun nontradisional (Schofield, 2017). Indikator tradisional umumnya berupa tarif pajak efektif, ketepatan laporan pajak, besaran jumlah koreksi dalam pemeriksaan pajak, atau tingkat pengembalian dalam proses restitusi.

Indikator nontradisional menitikberatkan pada ukuran keberhasilan terkait pengelolaan risiko pajak, inovasi dalam proses kerja dan teknologi, atau pada suatu aktivitas atau proyek tertentu, misalnya transfer pricing. Keberhasilan juga dapat diukur dari efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko pajak, improvisasi dalam proses, alur kerja, dokumentasi, dan peningkatan kompetensi. Pada umumnya, indikator nontradisional menjadi ukuran keberhasilan dari implementasi rencana aksi dan pencapaian target tingkat kematangan pengelolaan pajak yang diharapkan. Indikator tersebut juga menjadi pedoman penilaian atas performa departemen pajak perusahaan dan performa masing-masing profesional dalam departemen pajak

Pemerintah terus berusaha memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Dikutip dari situs kemenkeu.go.id, ada tambahan belanja APBN 2020 yang ditujukan untuk penanganan pandemik Covid-19, yaitu sebesar 255,1 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup untuk bidang Kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, Social Safety Net sebesar 110 triliun rupiah, dan dukungan dunia usaha (Perpajakan DTP (Pajak DTP dan Bea Masuk DTP) sebesar 70,1 triliun rupiah. Poin dukungan usahan termasuk di dalamnya komponen stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Harapannya UMKM bisa bertahan di tengah pandemi virus korona. Terlebih dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat perputaran ekonomi melambat.

Dukungan dunia usaha, dalam hal ini UMKM, disahkan dalam BAB III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Bab tersebut menguraikan tentang Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Pada peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 23, insentif PPh Final ini tidak dimasukkan.

Kementerian Keuangan secara resmi  menanggung PPh Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini dipatok 0,5% dari peredaran bruto. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa perkiraan besar insentif pajak penghasilan (PPh) Final untuk UMKM itu sebesar Rp 2,4 triliun.

­­

Apa yang berubah dari PMK No.23 ke PMK No. 44?

PMK No. 23 tahun 2020 memuat empat stimulus fiskal. Kemudian di PMK No.44 tahun 2020 terdapat satu penambahan (perluasan) insentif PPh Final 0,5% Pajak Ditanggung Pemerintah. Lima stimulus berupa insentif tersebut yaitu:

1.       Relaksasi PPh 21 ditanggung pemerintah (bagi pekerja di seluruh sektor industri manufaktur yang punya income sampai 200juta/tahun) dengan nilai ditanggung diperkirakan senilai 8,6 triliun rupiah. Hal ini kemudian di atur di dalam BAB II Insentif PPh Pasal 21.

2.      Relaksasi PPh 22 impor bagi 19 sektor industri manufaktur,  baik di lokasi KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan non KITE. Besar penundaan diperkirakan senilai 8,15 triliun upiah. Diatur dalam BAB IV Insentif PPh Pasl 22 Impor.

3.      Relaksasi PPh 25 bagi korporasi berupa potongan 30% bagi 19 sektor industri manufaktur, baik di lokasi KITE dan non KITE (berdasarkan rekomendasi KADIN dan APINDO). Besar Penundaan sekitar 4,2 triliun rupiah. Diatur dalam BAB V Insentif Angsuran PPh Pasal 25

4.      Relaksasi restitusi PPN bagi perusahaan eksportir dipercepat tanpa audit awal dan tanpa batasan/plafon. Bagi perusahaan noneksportir dibatasi sampai 5 M rupiah. Besar restitusi 1,97 triliun rupiah. Diatur dalam BAB VI Insentif PPN.

5.      Insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM yaitu PPh Final 0,5%-nya ditanggung pemerintah. Hal ini dimasukkan di dalam BAB III Insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.

Untuk memudahkan, kemenkeu juga menyusun daftar FAQ (Frequently Asked Question) tentang PMK No. 44 tahun 2020 yang bisa dibaca di https://www.kemenkeu.go.id/media/15054/faq-pmk-44-2020.pdf

Seluruh kebijakan di atas mulai berlaku sejak 27 April 2020 hingga masa pajak September 2020. Informasi selengkapnya bisa dicek online di www.pajak.go.id.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 mencapai Rp1.000 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577,56 triliun. Konsultasi Perpajakan

“Rp 1000 triliun sampai Oktober tanggal berapa gitu. Kan 31 masih kemaren, hari ini belum kita rekap. Kan masih ada penerimaan PPN yang cukup besar,” ujar Yon di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

yon berharap penerimaan pajak mampu capai target hingga akhir tahun. Mengingat masih ada PPN perusahaan yang masih akan disetorkan hingga akhir tahun.

“Sampai akhir tahun masih banyak yang kita, yang paling banyak pasti dari bendahara dong. Pencairan bendahara pemerintah, baik itu dari APBN/APBD. Project itu kan biasanya pencairannya signifikan di bulan November dan Desember,” jelasnya. Consultan Pajak di Bali

Selain PPN, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan penerimaan dari sektor pajak perusahaan/badan yang masih kurang bayar dari Januari hingga Oktober. “Karena itu banyak yang kurang bayar selama Januari-November, nanti itu diakumulasi,” jelasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019). Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. “Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019. Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Jasa Urus BPJS di bali.

Tarif kenaikan

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I. Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020. “Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000,”. Jasa Urus BPJS di bali.

menambahkan, kenaikan iuran juga berlaku bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, untuk golongan PBI ini yang awalnya dikenakan tarif iuran sebesar Rp 23.000 per bulan menjadi Rp 42.000 per bulannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Aturan untuk PBI ini mulai berlaku sejak 1 Agustus 2019. “PBI (APBD dan APBN) berlaku per 1 Agustus 2019. Khusus PBI (APBD) periode Agustus-Desember 2019 ditanggung oleh Pemerintah Pusat untuk selisih Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 atau Rp 19.000,” ujar Iqbal. Sebelumnya, rencana kenaikan iuran pun disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus 2019. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa usulan kenaikan tersebut demi menutup defisit keuangan yang ada. Di sisi lain, Iqbal juga pernah menyebutkan bahwa pangkal permasalahan keuangan di tubuh BPJS Kesehatan adalah karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran pengguna dan uang yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Jasa Urus BPJS

 

 

Sumber : Kompas.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan dana repatriasi Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty senilai Rp12,6 triliun yang telah bebas dari masa tahan masih betah di dalam negeri. Uang tersebut merupakan dana repatriasi yang masuk pada periode Tax Amnesty pertama yaitu Juli sampai September 2016.

Sebagaimana diketahui, wajib pajak harus menempatkan dana repatriasi di Indonesia selama tiga tahun sejak program berjalan. Proses pemasukan dana repatriasi ke dalam negeri dibagi dalam tiga periode. Konsultasi pajak

Pertama, berlangsung pada Juli sampai September 2016. Kedua, pada Oktober sampai Desember 2016. Ketiga, pada Januari sampai Maret 2017. Consultan pajak di bali

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan total seluruh dana repatriasi yang mengalir dalam negeri dari tiga periode mencapai Rp146 triliun. Dengan demikian, dana yang statusnya bebas masa tahan hingga September 2019 setara 8,63 persen dari total dana repatriasi.

Berdasarkan data masuk repatriasi Juli-September 2016 total Rp12,6 triliun. Dengan demikian yang sudah free (bebas) di September 2019 adalah hanya Rp12,6 triliun.Konsultasi pajak

Ia merincikan dari total dana repatriasi sebesar Rp146 triliun itu mayoritas setara Rp130 triliun masuk melalui lembaga pintu masuk (gateway), dalam ini bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka Tax Amnesty untuk menampung repatriasi. Sisanya sebesar Rp16 triliun masuk melalui alih nama Surat Berharga Negara (SBN).

Robert menjamin dana sebesar Rp12,6 triliun tidak akan mengalir kembali ke luar negeri, meskipun telah bebas masa tahan repatriasi. Bank persepsi melaporkan belum ada pergerakan dana keluar sampai dengan 30 Agustus 2019.Konsultasi pajak

Sumber : Jakarta, CNN Indonesia