tata cara daftar tax amnesty jilid 2 secara online

Tata Cara Daftar Tax Amnesty Jilid 2 Secara Online

Data Peserta Tax Amnesty Jilid 2 Yang Telah Terdaftar

Sejak digelarnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang disebut Tax Amnesty Jilid 2 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlangsung selama 1 Januari – 30 Juni 2022. Program Tax Amnesty Jilid 2 sudah diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Berdasarkan data dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Rabu 5 Januari 2022, tercatat 1024 peserta tax amnesty jilid 2 yang sudah mendaftar dengan PPh terkumpul sebesar Rp. 67,79 Miliar. Nilai harta yang telah diungkapkan sebesar Rp. 559,51 Miliar.

Pada Senin, 3 Januari 2022, Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak menjelaskan, bahwa pihaknya mencoba untuk memberikan kemudahan dengan membuka saluran penyampaian secara online dengan harapan menerima PPh sebanyak-banyaknya.

Proses pendaftaran, pelaporan harta, dan pembayaran tarif PPh Tax Amnesty Jilid 2 dapat dilakukan secara online. Menurut panduan dari website DJP, tata cara pendaftaran Tax Amnesty Jilid 2 hingga pelaporan aset dapat dilakukan menggunakan aplikasi di situs pajak.go.id/pps.

Tata Cara Pendaftaran Tax Amnesty Jilid 2

Berikut langkahnya :

  1. Kunjungi situs pajak.go.id/pps
  2. Klik ikon “LOGIN”
  3. Pengguna akan dialihkan ke halaman login DJP Online
  4. Pengguna dapat login menggunakan NPWP dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya
  5. Kemudian, untuk membuat laporan, pilih menu “Buat Laporan”
  6. Pilih Laporan SPPH
  7. Lalu, pilih salah satu jenis kebijakan PPh 2022 yang diikuti
  8. WP dapat memilih metode pengiriman token untuk membuka dan mengisi form SPPH
  9. Kemudian, klik “Kirim Permintaan”
  10. Untuk mendownload form SPPH, pindah ke menu “Unduh Viewer”.
  11. Buka form SPPH menggunakan aplikasi pembuka pdf, seperti Adobe Acrobat Reader DC.
  12. Selanjutnya, isi kolom data pada form SPPH sesuai dengan petunjuk yang diberikan
  13. Setelah data terisi, klik tombol “Selanjutnya”, kemudian lengkapi kolom identitas yang masih kosong (kotak berwarna putih)
  14. Setelah data SPPH sudah benar, klik “KIRIM”
  15. Masukkan kode verifikasi yang diterima melalui email atau nomor telepon
  16. Setelah form SPPH terkirim, masuk ke menu draft untuk melihat ringkasan PPh
  17. Apabila terdapat tanggungan Kurang Bayar Pajak, pilih “Menu Pembayaran” untuk membuat kode billing.
  18. Pada “Menu Pembayaran” ada 3 pilihan : Membuat kode billing di aplikasi PPS, konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi PPS, dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri diluar aplikasi PPS
  19. Apabila ingin membuat kode billing di aplikasi PPS, klik “Belum” di bagian “Pembayaran”
  20. Kode akan muncul di kolom Data Billing
  21. Lakukan pembayaran kode billing melalui Bank Persepsi
  22. Apabila sudah membayar, klik “Sudah” pada bagian “Pembayaran”
  23. Pembayaran akan diverifikasi oleh sistem. Jika nilai yang dibayarkan sudah sesuai dengan nilai besaran Kurang Bayar Pajak yang tertera. Wajib Pajak diperbolehkan mengirim form SPPH.
  24. Kemudian kirim form SPPH dengan klik “Kirim SPPH” pada menu “Draft”
  25. Pilih metode pengiriman token, apakah melalui email atau nomor telepon
  26. Klik “Kirim Token”, lalu masukkan Token yang telah diterima. Klik “Kirim SPPH”
  27. Akan ada pemberitahuan melalui email bahwa Wajib Pajak telah mengikuti program PPS 2022

Program Penyuluhan Program Pengungkapan Sukarela

Apabila masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami mengenai Tax Amnesty Jilid 2 secara penuh, dapat mengikuti kelas pajak online. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan masyarakat DJP mengadakan kegiatan kelas pajak secara daring / online untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kelas ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum dan dilaksanakan setiap hari Selasa (09.00 – 11.30 WIB) dan Kamis (13.30 – 16.00 WIB) pada bulan Januari s.d Maret 2022.

Bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan Tax Amnesty Jilid 2 namun merasa kesulitan atau tidak memiliki waktu luang yang cukup, anda dapat menggunakan jasa tax amnesty jilid 2 dari Gouf Consulting.

Baca juga Yuk : Perhitungan Tarif Tax Amnesty Jilid 2

pelaporan spt pajak pribadi atau badan di tahun 2022

Pelaporan SPT Pajak Pribadi Atau Badan Di Tahun 2022

Pelaporan SPT Tahun Pajak 2021 Telah Dimulai

Dengan bergantinya tahun, pelaporan SPT untuk tahun pajak 2021 telah dimulai. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh setiap Warga Negara Indonsia (WNI) yang telah memiliki penghasilan pribadi dan masuk kedalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pelaporan ini dibuat setiap setahun sekali, karena jika tidak melapor wajib pajak dapat dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Rp. 1 Juta untuk Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan penjelasan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor, bahwa pelaporan SPT untuk tahun pajak 2021 sudah dapat dilakukan mulai 1 Januari 2022.

Kemudian untuk batas waktu pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2022 dan untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2022. Metode pelaporan SPT Tahunan pajak dapat dilakukan secara offline maupun online.

Ada beberapa metode pelaporan SPT Tahunan secara offline yakni :

  1. Lapor secara langsung di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar maupun kantor pelayanan selain tempat wajib pajak terdaftar.
  2. Lapor melalui pos atau jasa ekspedisi.

Kemudian untuk metode pelaporan SPT Tahunan secara online yaitu :

  1. Melaporkan melalui DJP Online.
  2. Lapor melalui PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) atau ASP (Application Service Provider).

Pelaporan SPT Tahunan secara online melalui e-filling pajak harus memerlukan EFIN (Electronic Filling Identification). EFIN merupakan nomor identitas WP saat melakukan transaksi perpajakan elektronik dan salah satu syarat untuk melaporkan pajak melalui e-filling pajak.

Formulir Syarat Lapor SPT Pribadi

Ada beberapa jenis formulir syarat SPT pribadi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berikut formulir berdasarkan status ketenagakerjaan serta jumlah penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi :

  1. 1770SS untuk Pegawai / Karyawan dengan penghasilan < Rp. 60 Juta per tahun
  2. 1770S untuk Pegawai / Karyawan dengan penghasilan > Rp. 60 Juta per tahun
  3. 1770 untuk Pegawai dengan penghasilan lain
  4. 1770 untuk Bukan Pegawai

Dokumen yang diperlukan

Pada masing-masing jenis formulir SPT membutuhkan dokumen pendukung untuk memudahkan dalam pengisian SPT. Berikut jenis-jenis dokumen yang diperlukan untuk masing-masing formulir.

Formulir 1770 (Sangat Sederhana)

  1. Bukti potong 1721 A1 (apabila sebagai Pegawai Swasta) atau
  2. Bukti potong 1721 A2 (apabila sebagai Pegawai Negeri)

Formulir 1770 S (Sederhana)

  1. Bukti potong 1721 A1 (apabila sebagai Pegawai Swasta) atau
  2. Bukti potong 1721 A2 (apabila sebagai Pegawai Negeri)
  3. Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang untuk WP dengan status PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah)

Formulir 1770

  1. Penghasilan lain di luar pekerjaan
  2. Bukti potong 1721 A1/A2 (jika ada)
  3. Neraca & Laporan Laba Rugi (apabila menggunakan pembukuan)
  4. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (apabila menggunakan norma)
  5. Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang untuk WP dengan status PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah)

Masing-masing formulir yang telah disampaikan diatas dapat anda download melalui link berikut.

  1. Berkas Formulir SPT 1770 SS
  2. Formulir SPT 1770 S
  3. Formulir SPT 1770

Baca juga Yuk : Contoh Formulir SPPH Kebijakan I Untuk Peserta Tax Amnesty

formulir spph kebijakan ii

Format Formulir SPPH Kebijakan II Untuk WP OP Bukan Peserta Tax Amnesty

Penyampaian SPPH dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga dapat diikuti oleh Wajib pajak orang pribadi yang bukan peserta tax amnesty.

Keikutsertaan WP OP dalam PPS hanya dapat dilakukan untuk skema kebijakan II dengan harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dilakukan secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP). Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021.

DJP juga telah menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH, apabila terjadinya keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 PMK 196/2021.

Contoh Format Formulir SPPH Kebijakan II

Kementerian Keuangan memberikan contoh format SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Ada perbedaan format formulir SPPH untuk peserta tax amnesty (Kebijakan I) dan WP OP bukan peserta tax amnesty (Kebijakan II). Untuk skema SPPH Kebijakan II terbagi menjadi 9 bagian yakni bagian awal, identitas, nilai harta bersih yang diungkapkan, PPh final, pernyataan pengalihan harta ke Indonesia, pernyataan investasi, pernyataan mencabut permohonan yang sedang dilakukan, lampiran, dan pernyataan. Contoh format formulir SPPH Kebijakan II dapat dilihat dibawah ini.

formulir spph kebijakan ii

Petunjuk Umum Pengisian Formulir SPPH Kebijakan II

Petunjuk pengisian formulir SPPH (Kebijakan II) dapat dilihat pada lampiran diatas. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, ada hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mengisi formulir SPPH.

  1. PPS dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2020, baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI dalam SPPH.
  2. Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
  3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman DJP dengan format yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
  4. SPPH ditandatangani sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik.
  5. Pembayaran PPh final menggunakan surat setoran pajak dan/atau saran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran PPh final dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 428.
  6. Wajib Pajak OP wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
  7. Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterunya dalam periode Program Pengungkapan Sukarela dalam jangka waku 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat.
  8. Atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

Baca juga Yuk : Tax Amnesty Jilid 2 Dan Jenis-Jenisnya

formulir spph kebijakan i

Contoh Formulir SPPH Kebijakan I Untuk Peserta Tax Amnesty

Penyampaian SPPH dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Pernyataan yang telah dijelaskan sesuai ketentuan dalam PMK 196/2021, bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dalam program pengungkapan sukarela (PPS) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi khusus pada Ditjen Pajak (DJP) Online.

Sebelumnya, DJP juga menjelaskan, bahwa penyampaian SPPH akan serupa dengan skema pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih dalam proses persiapan sistem.

Ditjen Pajak juga telah menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH, apabila terjadinya keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 27 PMK 196/2021.

Contoh Format Formulir SPPH Kebijakan I

Lalu bagaimana dengan contoh format formulir SPPH Kebijakan I ? Kementerian Keuangan memberikan contoh format formulir SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Contoh format formulir SPPH kebijakan I dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Adapun petunjuk pengisian formulir SPPH Kebijakan I dapat dilihat pada lampiran tersebut. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ada hal-hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mengisi formulir SPPH.

  1. PPS dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan, baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI dalam SPPH.
  2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan merupakan harta bersih yang seharusnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada program pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai dimaksud dalam UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
  3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman DJP dengan format yang disediakan DJP.
  4. SPPH ditandatangani sendiri oleh wajib pajak orang pribadi atau pimpinan/pengurus (untuk wajib pajak badan) dengan tanda tangan elektronik.
  5. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final menggunakan surat setoran pajak dan/atau saran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran PPh final dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 427.
  6. Wajib pajak membayar PPh final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
  7. Wajib pajak dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterunys dalam periode PPS dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.
  8. Atas penyampaian SPPH, wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan.

Pengisian SPPH pada Kebijakan I ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian awal; indentitas; harta bersih yang diungkapkan; pajak penghasilan final; pernyataan pengalihan harta ke Indonesia; pernyataan investasi; lampiran; dan pernyataan. Contoh format formulir SPPH untuk kebijakan II dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : Perhitungan Tarif Tax Amnesty Jilid 2

tax amnesty jilid 2 dan jenis-jenisnya

Tax Amnesty Jilid 2 Tahun 2022 Dan Jenis-Jenisnya

Tax amnesty jilid 2 tahun 2022 memberi kemudahan para wajib pajak. Misalnya saat ingin membaliknama harta yang dimiliki sehingga lebih patuh saat membayar pajak dan masih banyak lagi kasus lainnya.

Contoh lainnya adalah melaporkan kekayaan yang belum terdaftar wajib pajak. Dengan bantuan seorang konsultan maka wajib pajak akan lebih mudah untuk mengurus dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan untuk proses tersebut.

Jenis-Jenis Tax Amnesty Jilid 2 Tahun 2022 

Filling Amnesty

Menurut Sawyer ada 5 jenis tax amnesty atau pengampunan yang harus diketahui. Filling amnesty merupakan pengampunan bagi wajib pajak dengan cara menghapus sanksi akibat tidak pernah melakukan pengisian SPT. Pengampunan akan diberikan dengan catatan wajib pajak mau mengisi SPT.

Record-keeping Amnesty

Penghapusan sanksi yang satu ini diberikan kepada wajib pajak yang telah gagal dalam hal menjaga dokumen pajak di masa lalu. Pengampunan tersebut diberikan apabila wajib pajak kedepannya bisa berkomitmen untuk memelihara dokumen perpajakan miliknya.

Revision Amnesty

Jenis tax amnesty yang satu ini memberi kesempatan kepada para wajib pajak untuk memperbaiki kembali SPT miliknya di masa lalu. Dengan demikian, wajib pajak tidak dikenakan sanksi. Dengan demikian, wajib pajak bisa membayarkan pajak yang belum dibayar.

Investigation Amnesty

Pengampunan atau tax amnesty jilid 2 tahun 2022 ini menjanjikan wajib pajak untuk tidak akan diselidiki kembali sumber penghasilannya. Terutama sumber penghasilan yang dilaporkan di tahun-tahun tertentu. Namun, seseorang wajib membayarkan sejumlah uang untuk amnesty fee.

Adanya pengampunan ini juga membuat wajib pajak terbebas dari penyidikan sumber penghasilan yang sesungguhnya. Pada umumnya, investigation amnesty ini berhubungan dengan tindak pencucian.

Prosecution Amnesty

Pengampunan yang satu ini berupa penghapusan tindak pidana kepada wajib pajak yang telah melanggar undang-undang. Sanksi bisa dihapus karena membayar uang untuk kompensasi.

Jenis-Jenis Tax Amnesty Menurut Erwin Silitongan

Pengampunan Hanya Untuk Sanksi Pidana Perpajakan

Pengampunan hanya untuk sanksi pidana saja. Artinya, wajib pajak tetap dikenakan sanksi administrasi untuk membayar pokok pajak. Misalnya adalah denda dan bunga. Tujuannya adalah adalah untuk menagih kembali utang pajak di tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar.

Selain itu, untuk memungut pajak yang dibayar namun belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, jumlah pajak yang akan diterima oleh negara menjadi semakin meningkat. Di sisi lain, bisa menambah jumlah wajib pajak.

Pengampunan Untuk Semua Utang Pajak

Pada tax amnesty jilid 2 tahun 2022, wajib pajak mendapat pengampunan untuk semua utang pajak di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dibebaskan juga terhadap sanksi pidana maupun administratif.

Pengampunan Untuk Sanksi Pidana Dan Administrasi

Jenis pengampunan ini tidak hanya berlaku bagi sanksi pidana saja melainkan juga untuk sanksi administrasi yang berupa denda. Tujuan adanya pengampunan ini sama dengan yang telah diungkapkan pada poin pertama yaitu untuk menarik utang pajak.

Ada sedikit perbedaan yang terletak pada sanksi administrasi hanya dikenakan bunga atau kekurangan pajak. Jenis yang satu ini wajib pajak tetap membayarkan pokok pajaknya namun akan diberi tambahan bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengampunan Berlaku Untuk Semua Sanksi

Wajib pajak akan menerima pengampunan untuk semua perbuatan di masa lalu sebelum mendapat pengampunan. Hal ini berlaku untuk pelanggaran baik yang sifatnya administratif ataupun tindak pidana. Wajib pajak hanya diwajibkan melunasi utang pokoknya saja untuk tahun-tahun sebelumnya.


Dengan mengetahui berbagai jens tax amnesty maka seseorang akan lebih paham dan tidak kebingungan saat mengurus pajak. Apalagi jika didampingi dengan seorang konsultan maka prosesnya menjadi semakin mudah. Untuk Info lebih lanjut terkait jasa tax amnesty jilid 2 tahun 2022 dapat dibaca di goufconsulting.com.

pelaku umkm wajib bayar omzet mulai tahun 2022

Pelaku UMKM Wajib Bayar Omzet Mulai Tahun 2022

Kebijakan Baru Terkait Pajak Penghasilan Final UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Direktorat Jenderal Pajak menerangkan bahwa akan mewajibkan para wajib pajak UMKM untuk melaporkan omzet mulai tahun 2022. Kebijakan ini juga berlaku bagi para wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 500 Juta.

Mekanisme Baru Pelaporan Omzet UMKM Mulai Tahun 2022

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jendral Pajak menjelaskan, “Apabila selama ini wajib pajak UMKM cukup melakukan pembayaran tanpa perlu melapor, nanti di mekanisme baru sejak awal bulan akan ada mekanisme wajib melaporkan omzet”.

Direktorat Jendral Pajak kini sedang memantapkan mekanisme pelaporan omzet bagi wajib pajak UMKM yang rencananya, akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). DJP juga akan melakukan sosialisasi ketentuan dalam Undang-Undang HPP, termasuk PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. secara bertahap dan terus menerus sehingga wajib pajak UMKM ingat kewajiban perpajakannya.

Seperti diketahui, ketentuan mengenai batasan omzet atau peredaran bruto tidak kena pajak adalah klausul baru yang disepakati pemerintah dan DPR untuk dimasukkan ke dalam UU PPh melalui UU HPP.

Dengan adanya ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi UMKM yang omzetnya tidak mencapai Rp.  500 Juta dalam 1 tahun pajak, tidak wajib membayar PPh final UMKM dengan tarif 0.5%.

Bila omzet wajib pajak melampaui Rp. 500 Juta maka hanya setiap omzet di atas Rp. 500 Juta saja yang dikenai PPh final UMKM sebesar 0.5%. Contoh, seorang wajib pajak orang pribadi memiliki omzet Rp. 1,2 Miliar dalam setahun maka hanya omzet senilai Rp. 700 Juta saja yang dikenai PPh final.

“Ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya yang menjalankan usaha mikro dan kecil”. jelas Neilmaldrin.

Baca juga Yuk : Perbedaan Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

mengenal lebih dekat tax amnesty jilid 2

Mengenal Lebih Dekat Tax Amnesty Jilid 2

Mengenal lebih dekat Tax Amnesty Jilid 2 menjadi suatu hal yang dinilai sangat penting belakangan ini. Khususnya bagi kalian yang bekerja di dunia perpajakan. Hal ini karena hingga saat ini masih banyak terjadi miskonsepsi diantara banyak orang. Maka dari itu agar hal ini tidak terus-menerus terjadi, alangkah baiknya jika kita mulai belajar untuk memahami hal tersebut secara mendalam.

Tak hanya bagi para orang yang bekerja di dunia perpajakan, namun saat ini semua masyarakat bahkan siswa hingga mahasiswa juga dituntut untuk memahami hal tesebut secara mendalam. Tentunya hal ini telah didasari oleh berbagai alasan yang akurat. Pada artikel kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat Tax Amnesty Jilid 2.

Apa Itu Tax Amnesty ?

Sebelum mengenal lebih dekat Tax Amnesty Jilid 2, alangkah baiknya jika kita mengupas sedikit mengenai pengertian dari Tax Amnesty. Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan pengampunan pajak ini merupakan sebuah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta serta membayar sejumlah uang tebusan.

Tax Amnesty sendiri merupakan sarana bagi para pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak serta kepatuhan para wajb pajak. Program ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, akan tetapi juga pada beberapa negara lain seperti Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Italia, Portugal, Yunani, Rusia, Afrika selatan, Spanyol serta Amerika serikat.

Masa Berlaku Tax Amnesty Jilid 2

Informasi berikutnya yang tidak kalah penting yaitu mengenai masa berlaku Tax Amnesty Jilid 2. Dilansir dari beberapa situs, mereka menunjukkan bahwasanya Tax Amnesty Jilid 2 atau Progam Pengungkapan Sukarela akan digelar mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022 mendatang. Tentunya jika kalian berniat untuk mengikutinya maka diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.

Untuk dapat mengikuti program ini para wajib pajak yang sedang berada dalam tahap pemeriksaan wajib menyelesaikannya terlebih dahulu. Tentunya akan banyak sekali manfaat yang diperoleh jika mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah ini. Manfaat tersebut tidak hanya berlaku bagi diri sendiri melainkan juga sistem perekonomian negara.

Alasan Pemerintah Melakukan Kebijakan Tax Amnesty

Sebagai warga masyarakat yang baik, tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengenal lebih dekat Tax Amnesty Jilid 2. Pada pembahasan kali ini, akan memaparkan kepada kalian alasan pemerintah melakukan kebijakan yang diberi nama Tax Amnesty ini. Pemerintah tentunya sudah mengupayakan hal terbaik bagi semua kalangan hingga saat ini.

Adanya para wajib pajak yang diduga telah menyimpan sejumlah uangnya di negara lain tentu akan memberikan dampak yang buruk karena negara Indonesia akan mengalami penurunan dalam hal pendanaan sektor perpajakan. Maka dari itu dengan adanya hal tersebut membuat hati para pemerintah tergerakkan untuk menerapkan kebijakan Tax Amnesty.

Tujuan Adanya Tax Amnesty Jilid 2

Perlu diketahui, Tax Amnesty Jilid 2 ini tentunya diadakan bukan semata-mata tanpa tujuan. Ada beberapa tujuan yang mungkin belum diketahui banyak orang. Tax Amnesty secara umum memiliki tujuan untuk menjaring sejumlah uang dari para wajib pajak yang secara diam-diam menyimpan kekayaannya di beberapa negara yang terbebas dari pajak.

Dengan adanya program ini pemerintah berharap para wajib pajak yang tengah menyimpan kekayaannya tersebut di luar negeri mau mengalihkannya ke dalam negeri. Dengan demikian, pemasukan negara juga akan meningkat. Dimana peningkatan penerimaan pajak ini tentunya akan sangat berkonstribusi secara signifikan terhadap pembangunan negara.

Nah, demikianlah beberapa informasi yang dapat kami berikan kepada anda agar dapat mengenal lebih dekat tax amnesty jilid 2. Dengan adanya artikel ini diharapkan nantinya sudah tidak terdapat lagi kesalahpahaman atau miskonsepsi di semua kalangan. Dan sistem perpajakan di negara Indonesia juga berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh semua orang. Informasi mengenai jasa tax amnesty jilid 2 selengkapnya dapat dilihat di sini.

manfaat dan keuntungan tax amnesty jilid 2

Ketahui Manfaat dan Keuntungan Tax Amnesty Jilid 2

Mengetahui manfaat dan keuntungan dari program Tax Amnesty Jilid 2 sebelum memutuskan untuk membuatnya. Hal tersebut tentunya dinilai sangat penting lantaran saat ini bahkan masih cukup banyak orang yang kurang mengerti manfaat atau keuntungan sebenarnya dari adanya Tax Amnesty. Perlu diketahui, Tax Amnesty sendiri merupakan penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Tax Amnesty ini dapat dibayar melalui mengungkap harta serta membayar sejumlah uang tebusan. Ketentuan Tax amnesty ini bahkan sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Namun, masih ada beberapa orang yang belum mengerti secara dalam manfaat dan keuntungan tax amnesty jilid 2.

Menaikkan Pemasukan Negara Dari Pajak

Tanpa kita sadari Tax Amnesty ternyata juga mampu menaikkan pemasukan negara dari pajak baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Namun syarat utama agar tercapainya keuntungan ini adalah dengan konsisten dan bersungguh-sungguh dalam membuatnya.

Pasalnya hal besar berawal dari segala sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut tentunya negara akan sangat di untungkan. Pasalnya besaran pemasukan di Indonesia yang didapat saat ini masih terbilang cukup rendah jika dibanding negara-negara maju lainnya. Maka dari itu diperlukan adanya usaha dengan cara membuat Tax Amnesty.

Mendorong Repatriasi Modal Serta Aset

Adanya Tax Amnesty Jilid 2 ini ternyata juga dapat mendorong atau membangun kesadaran serta sikap kejujuran para wajib pajak dalam melaporkan kekayaannya secara sukarela tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Dengan begitu nantinya juga tidak akan terjadi kesalahpahaman diantara berbagai pihak yang tentunya dapat merugikan semua aspek.

Dengan adanya Tax Amnesty Jilid 2 ini juga diharapkan nantinya modal atau kekayaan wajib pajak yang terdapat di luar negeri akan segera kembali ke negara Indonesia. Sehingga hal tersebut dapat memperbaiki perekonomian yang saat ini menurun pesat diakibatkan oleh berbagai faktor. Secara tidak langsung kalian juga sudah menaikkan sistem perekonomian di Indonesia.

Adanya Transisi Ke Sistem Perpajakan Baru

Tak cukup sampai di sini, manfaat dan keuntungan Tax Amnesty jilid 2 lainnya yang tak kalah penting. Yakni adanya transisi ke sistem perpajakan baru. Tax Amnesty dapat dijustifikasi ketika hal tersebut digunakan sebagai alat untuk transisi ke sistem perpajakan yang baru. Adanya transisi dalam sistem perpajakan baru tentunya akan membawa sejumlah manfaat yang dapat dirasakan banyak orang.

Namun sayangnya, keuntungan Tax Amnesty yang satu ini bahkan sangat jarang terlintas dalam benak kalian ketika hendak memutuskan untuk membuat Tax Amnesty. Padahal ketika seseorang mau mempelajarinya lebih dalam justru mereka akan tahu seberapa penting manfaat atau keuntungan yang akan diperolehnya dengan adanya hal tersebut.

Mendorong Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

Melalui Tax Amnesty atau pengampunan pajak, nantinya diharapkan para wajib pajak yang belum atau bahkan tidak membayar pajak akan lebih patuh lagi dan tidak menghindari kewajibannya. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat untuk kedepannya karena masalah mengenai pembayaran pajak akan segera teratasi.

Patuh dalam membayar pajak sudah merupakan tanggung jawab dari masing-masing pajak. Akan tetapi, alangkah baiknya kita juga berupaya agar para wajib pajak tersebut mau dan sadar akan kewajibannya ini. Salah satunya yaitu dengan pembuatan Tax Amnesty tersebut. Tentunya manfaat yang dirasakan juga tidak cukup sampai disini, melainkan masih banyak lagi.

Maka dari itu, mengetahui manfaat dan keuntungan Tax Amnesty Jilid 2 dengan sangat baik dan mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman pengartian atau bahkan penyelewengan terkait hal tersebut. Sehingga untuk kedepannya, dunia perpajakan akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana mestinya. Jasa Pembuatan Tax Amnesty Jilid 2 dapat dilihat di sini.

jasa tax amnesty jilid 2 di depok

Jasa Tax Amnesty Jilid 2 Terjangkau di Depok

Jasa tax amnesty jilid 2 di Depok perlu diketahui oleh semua wajib pajak terutama jika anda pelaku usaha yang sedang merintis sebuah perusahaan. Perusahaan yang anda bangun tidak lepas dari persoalan keuangan, laporan administrasi, hingga urusan perpajakan ataupun urusan teknis terkait tax amnesty.

Bantuan yang diberikan oleh penyedia jasa tax amnesty akan meringankan beban anda terkait perpajakan ataupun tax amnesty yang perlu dibayarkan. Simak informasi seputar apa itu tax amnesty 2, fungsi kerja penyedia layanan jasa tax amnesty, dan tips untuk mencari penyedia layanan jasa yang berkualitas di kota Depok.


Apa Itu Tax Amnesty Jilid 2 ?

Penyedia jasa tax amnesty akan membantu anda dalam mengurus hal yang berkaitan dengan tax amnesty jilid 2. Tax amnesty jilid 2 atau Program Pengungkapan Sukarela yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada para wajib pajak akan berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 30 Juni 2022.

Terdapat dua skema PPS untuk para wajib pajak yang diatur pada UU HPP. Yang pertama ditujukan kepada alumni tax amnesty di tahun 2016/2017 yang merupakan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang sebelumnya belum dilaporkan di Program Pengampunan pajak lima tahun. Tarif PPh (Pajak Penghasilan) final yang ditawarkan adalah sebesar 11 persen hingga 6 persen.

Kedua ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan aset di tahun 2016 hingga 2020 yang sebelumnya belum dilaporkan di SPT 2020. Tarif PPh (Pajak Penghasilan) finalnya yang diberikan adalah sebesar 18 persen hingga 12 persen.


Peranan Penyedia Jasa Tax Amnesty Jilid 2

Jasa Tax Amnesty Jilid 2 berpengalaman akan membantu para klien dalam mengurus pengajuan tax amnesty jilid 2. Perusahaan anda tentu memiliki laporan keuangan yang dikeluarkan di setiap bulannya untuk memantau seluruh perkembangan perusahaan, harta, hingga urusan perpajakan.

Dengan adanya laporan keuangan dan kepentingan pajak yang perlu dibayarkan, perlu seseorang yang mampu memahami dan memiliki kemampuan untuk mengurus hal tersebut. Karena jika terdapat suatu kesalahan bisa berakibat fatal kepada perusahaan yang anda miliki. Maka peran yang dimiliki oleh penyedia jasa tax amnesty jilid 2 akan membantu anda menyelesaikan segala urusan terkait perpajakan.


Tips Mencari Penyedia Jasa Tax Amnesty Jilid 2

Jasa pembuatan tax amnesty jilid 2 terjangkau di Depok dapat anda cari dengan seksama dan perlu pertimbangan matang. Urusan perpajakan dan keuangan adalah hal yang penting, maka memilih penyedia jasa yang terbaik juga diperlukan agar tidak terjadi kesalahan. Pertama, kumpulkan informasi penyedia jasa dan bandingkan harganya.

Anda dapat mencari beberapa pilihan penyedia jasa melalui internet seperti google dan berbagai mesin pencari lainnya. Para penyedia jasa kini banyak yang sudah menyediakan website atau iklan di internet sehingga pencarian akan lebih mudah. Kemudian anda bisa memastikan bahwa konsultan yang akan anda sewa sudah berpengalaman dan kompeten di bidang tax amnesty.

Baca juga artikel mengenai : Pengenaan Pajak atas Natura, Fasilitas Apa Saja ?

jasa tax amnesty jilid 2 di pontianak

Jasa Tax Amnesty Jilid 2 di Pontianak yang Terpercaya

Jasa Tax Amnesty Jilid 2 menawarkan berbagai macam kemudahan bagi para wajib pajak. Dengan adanya jasa konsultan semua urusan terkait perpajakan bisa diatasi dengan cepat.

Tidak semua wajib pajak mengetahui prosedur maupun persyaratan untuk mengurus tax amnesty. Oleh karena itu, sebaiknya bagi seseorang yang sedang memulai usaha maupun perusahaan bisa mempercayakan semua urusannya kepada jasa konsultan pajak.

Mengapa Memilih Jasa Tax Amnesty Jilid 2

Ahli Di Bidangnya

Seorang konsultan yang tersedia biasanya dipilihkan yang ahli di bidang perpajakan. Dengan demikian, bisa bekerja secara profesional menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan.

Selain itu, telah memiliki sertifikat dan berpengalaman bekerja di bidangnya. Dengan demikian, bisa dipercaya dalam mengurusi perpajakan baik untuk perseorangan maupun untuk perusahaan.

Bisa Memonitor Setiap Progress

Kelebihan menggunakan jasa tax amnesty adalah bisa melakukan monitor terhadap setiap progress yang berlangsung. Biaya yang dikeluarkan untuk konsultan tidak akan sia-sia karena semua telah terkontrol dengan baik. Proses pengerjaan untuk membantu mengurus tax amnesty pun bisa berlangsung lebih cepat.

Layanan Lebih Detail

Biasanya jasa konsultan memberikan pelayanan secara detail kepada para wajib pajak yang merupakan kliennya. Layanan tersebut berupa perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan sekaligus bisa melakukan konsultasi sesuai kebutuhan. Biasanya juga setiap jasa konsultan akan memberikan pelayanan terbaik agar memberi kepuasan terhadap pelanggan.

Komunikasi Lebih Intens

Salah satu ciri jasa tax amnesty jilid 2 yang baik adalah dapat dihubungi dengan lancar. Selain itu, memberikan layanan komunikasi dengan intens, cepat dan edukatif.

Jasa seperti inilah yang dibutuhkan oleh para wajib pajak. Pasalnya para klien menginginkan perusahaannya akan terjamin keamanannya dari masalah perpajakan. Pajak bisa diurus dengan cepat dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yaitu konsultan dan wajib pajak.

Keamanan Lebih Terjamin

Sebagai jasa konsultan terpercaya harus bersikap profesional sehingga semua data pasti terjamin lebih aman. Data dan privasi dari wajib pajak pribadi maupun perusahaan akan terjaga dengan baik dan tidak akan disebarluaskan karena menyangkut keamanan.

Tips Memilih Konsultan Pajak

Pilih Yang Terdaftar Dan Mempunyai Izin Praktek

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengecek apakah konsultan sudah memiliki izin praktek atau belum. Caranya dengan mengecek di halaman SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) yang websitenya dapat dikunjungi melalui link berikut konsultan.pajak.go.id.

Selanjutnya pilih format pencarian, salah satunya bisa menggunakan NPWP. Lalu, mengisi kata kunci dan melihat status dari konsultan yang diinginkan. Wajib pajak juga bisa mengetahui tingkat izin praktek.

Selain itu, carilah beberapa rekomendasi jasa tax amnesty jilid 2 di Pontianak yang mempunyai reputasi baik. Setelah itu, pilihlah salah satu yang dianggap paling terbaik. Caranya bisa dengan meminta rekomendasi dari orang lain yang sudah dikenal.

Memiliki Kredibilitas Tinggi

Konsultan terbaik mempunyai kredibilitas yang tinggi dan mampu memelihara rahasia klien. Pasalnya kedepannya konsultan pajak pasti akan bekerja menggunakan data-data penting milik wajib pajak.

Memberikan Pelayanan Secara Menyeluruh

Konsultan pajak biasanya tidak hanya ahli dalam hal menghitung pajak saja. Namun, konsultan pajak juga mahir dalam hal pembuatan perencanaan pajak. Oleh karena itu, pastikan layanan yang diberikan bersifat menyeluruh.

Selain itu, pastikan konsultan yang dipilih memiliki skill komunikasi yang baik. Tujuannya agar terhindar dari miskomunikasi sehingga perencanaan pajak bisa berjalan lancar.

Pilih Sesuai Budget

Sebaiknya, dalam memilih jasa konsultan tidak hanya memperhatikan reputasi dan kualitasnya saja. Namun, harus mempertimbangkan juga tarifnya yang lebih terjangkau.

 

Banyak aspek yang harus diperhatikan ketika memilih jasa untuk mengurus tax amnesty jilid 2. Ingin dapatkan info lebih detail seputar tax amnesty jilid 2 di Pontianak dan sekitarnya atau jasa konsultan pajak di Pontianak silahkan kunjungi di goufconsulting.com.