Pajak Perusahaan dan Pelaporan oleh Jasa SPT Tahunan Badan
Pajak Perusahan dan Pelaporan oleh Jasa SPT Tahunan Badan – Sebuah perusahaan pada umumnya harus mengajukan pengembalian dan membayar pajak kepada pemerintah federal, ke negara pendiri, dan ke negara bagian dan daerah di mana ia melakukan transaksi bisnis.
Perusahaan Jasa SPT Tahunan Badan mungkin juga bertanggung jawab untuk memungut pajak tertentu yang dibayarkan oleh orang lain dan untuk mengirimkan jumlah yang dipungut kepada pemerintah.
Kegagalan untuk mematuhi persyaratan pelaporan atau perpajakan dapat mengakibatkan hukuman mulai dari bunga dan denda hingga kehilangan hak korporasi untuk hidup atau melakukan bisnis di negara bagian yang memberlakukan persyaratan ini.
Pemotongan dan FICA
Perusahaan yang memiliki karyawan pada umumnya diharuskan memotong pajak pendapatan federal dari upah karyawannya. Undang-undang Kontribusi Asuransi Federal (FICA), yang biasa disebut sebagai “jaminan sosial,” mengharuskan pemberi kerja dan karyawan untuk berkontribusi dalam persentase tertentu dari upah yang dibayarkan untuk memberikan pensiun, tunjangan kesehatan, penyintas, dan tunjangan cacat.
Bagian karyawan harus ditahan oleh majikan dari setiap pembayaran upah kena pajak sampai jumlah upah kena pajak yang ditentukan telah tercapai. Pengusaha perusahaan harus mengajukan pengembalian uang dan mendepositokan pajak penghasilan dan pajak FICA yang dikurangi dengan setoran bank komersial resmi atau bank Federal Reserve.
Di banyak negara, korporasi dikenakan pajak khusus dengan alasan status mereka sebagai korporasi. Jenis pajak ini disebut pajak waralaba. Ini adalah pajak khusus yang dikenakan atas hak korporasi untuk melakukan bisnis sebagai korporasi.
Apa yang Anda Ketahui tentang Jasa SPT Tahunan Badan?
Pajak Waralaba
Di beberapa negara bagian, pajak ini dapat dirujuk dengan nama lain, seperti pajak lisensi, pajak cukai atau biaya pendaftaran. Apa pun nama pajak itu diberikan, esensinya tetap sama yaitu pajak yang dikenakan pada hak istimewa yang diberikan oleh negara, dan bukan pada pelaksanaan hak istimewa yang sebenarnya.
Modal atau pendapatan perusahaan digunakan oleh banyak negara sebagai basis pajak waralaba. Dalam mengenakan pajak waralaba pada perusahaan domestik, suatu negara dapat menutupi seluruh stok modal atau pendapatan perusahaan, bahkan jika perusahaan itu terlibat dalam bisnis dan menggunakan modalnya (atau mendapatkan pendapatannya) terutama di negara asing.
Namun, undang-undang pajak waralaba negara menyediakan alokasi dan distribusi basis pajak perusahaan asing yang bergerak dalam perdagangan antar negara. Tujuan alokasi dan distribusi adalah untuk menentukan tingkat bisnis perusahaan di negara bagian tersebut, dan atas dasar itu, menentukan bagian negara yang dapat dikenakan pajak secara konstitusional.
Pajak Penghasilan Badan Negara
Pajak penghasilan badan negara mirip dengan pajak penghasilan badan federal. Kenyataannya, tidak jarang undang-undang perpajakan negara bagian memuat referensi langsung ke Internal Revenue Code.
Pajak penghasilan badan negara secara umum adalah pajak penghasilan bersih. Pendapatan bersih adalah bagian dari pendapatan kotor perusahaan yang dikenakan pajak. Ini dihitung dengan memulai dengan penghasilan kena pajak federal perusahaan dan kemudian membuat tambahan, pengurangan dan modifikasi sesuai dengan hukum.
Suatu negara dapat mengenakan pajak pada perusahaan dalam hal yang wajar dengan kegiatan bisnis yang ditransaksikan oleh perusahaan di dalam negara tersebut. Perusahaan akan secara otomatis dikenakan pajak pendapatan negara dari perusahaan, jika berbisnis di atau memiliki pendapatan yang berasal dari negara itu.
Jika perusahaan Jasa SPT Tahunan Badan kemudian melakukan bisnis di luar negeri, negara-negara tersebut dapat mengenakan pajak penghasilan perusahaan sehubungan dengan bisnis yang ditransaksikan di sana.
Kunjungi Website Konsultan di Bali – www.goufconsulting.com
