Ketika perusahaan di Indonesia melakukan pembayaran ke luar negeri, tidak semua transaksi otomatis dikenai pajak yang sama. Salah satu ketentuan yang paling sering muncul dalam transaksi lintas negara adalah PPh Pasal 26, yaitu pajak atas pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
Banyak perusahaan mengira setiap transfer dana ke luar negeri pasti dikenai PPh Pasal 26. Padahal, yang menentukan bukan semata-mata tujuan pembayarannya, melainkan jenis penghasilan yang dibayarkan. Memahami aturan ini penting agar perusahaan dapat menentukan kapan harus memotong pajak dan kapan suatu transaksi justru mengikuti ketentuan pajak lainnya.
Apa Itu PPh Pasal 26?
PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia. Dalam praktiknya, pihak yang melakukan pembayaran dari Indonesia umumnya bertindak sebagai pemotong pajak sebelum dana dibayarkan kepada penerima di luar negeri.
Tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali terdapat ketentuan lain yang lebih rendah berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty yang berlaku antara Indonesia dan negara penerima.
Jenis Pembayaran ke Luar Negeri yang Umumnya Kena PPh 26
Tidak semua transaksi lintas negara diperlakukan sama. Berikut beberapa contoh pajak atas pembayaran ke luar negeri yang umumnya menjadi objek PPh Pasal 26.
- Jasa konsultan asing
Perusahaan Indonesia membayar konsultan dari Singapura atau negara lain untuk memberikan layanan bisnis, IT, atau strategi.
- Royalti dan lisensi
Pembayaran atas penggunaan merek, hak cipta, paten, atau lisensi kepada perusahaan luar negeri.
- Bunga pinjaman
Pembayaran bunga kepada pemberi pinjaman yang berkedudukan di luar Indonesia.
- Honorarium pembicara asing
Imbalan kepada narasumber atau pembicara dari luar negeri untuk seminar atau webinar.
- Dividen kepada pemegang saham luar negeri
Pembagian keuntungan kepada investor asing sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Transaksi-transaksi tersebut sering menjadi perhatian karena perusahaan di Indonesia dapat memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 26 sebelum pembayaran dilakukan.
Baca juga : Penutupan PT PMA di Bali: Pajak, Accounting, dan Audit
Apakah Semua Pembayaran ke Luar Negeri Kena PPh Pasal 26?
Jawabannya, tidak.
Salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi adalah menganggap semua pembayaran ke luar negeri pasti dikenai PPh Pasal 26. Faktanya, pembelian barang dari luar negeri umumnya tidak termasuk objek pajak ini.
Misalnya, perusahaan Indonesia membeli mesin dari Jerman atau stok barang dari China. Dalam kondisi tersebut, transaksi tersebut pada umumnya tidak dipotong PPh Pasal 26 karena merupakan transaksi pembelian barang. Namun, bukan berarti transaksi tersebut bebas pajak sama sekali. Saat proses impor, perusahaan dapat menghadapi kewajiban seperti Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, tergantung ketentuan yang berlaku.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa jenis transaksi jauh lebih menentukan daripada sekadar fakta bahwa pembayaran dilakukan ke luar negeri.
Bagaimana Pengaruh P3B terhadap PPh Ini?
Dalam beberapa kondisi, tarif PPh 26 tidak harus menggunakan tarif umum 20%.
Indonesia memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan berbagai negara untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. Jika penerima penghasilan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, tarif pemotongan dapat menjadi lebih rendah sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Sebagai contoh, perusahaan Indonesia yang membayar royalti kepada perusahaan di negara mitra P3B dapat memperoleh tarif pemotongan yang berbeda dari tarif umum apabila seluruh persyaratan penggunaan P3B telah dipenuhi.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melakukan Pembayaran ke Luar Negeri
Sebelum melakukan pembayaran ke luar negeri, perusahaan sebaiknya memastikan beberapa hal agar penerapan PPh 26 ini sesuai dengan ketentuan.
Pertama, identifikasi jenis pembayaran yang dilakukan, apakah berupa jasa, royalti, bunga, dividen, atau transaksi lainnya. Kedua, pastikan status penerima sebagai Wajib Pajak luar negeri. Ketiga, periksa apakah terdapat P3B yang dapat digunakan beserta dokumen pendukung yang diperlukan. Terakhir, bedakan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 26 dengan transaksi impor barang yang mengikuti mekanisme perpajakan yang berbeda.
Langkah-langkah tersebut dapat membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan pemotongan pajak maupun koreksi pada saat pemeriksaan.
Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan ketentuan penting yang mengatur pajak atas pembayaran ke luar negeri kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Tarif umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, tetapi dapat berbeda apabila berlaku P3B dan persyaratannya terpenuhi.
Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua pembayaran ke luar negeri otomatis dikenai PPh Pasal 26. Perusahaan perlu melihat jenis transaksinya terlebih dahulu, karena pembelian barang, pembayaran jasa, royalti, bunga, maupun dividen memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Dengan memahami ketentuan ini sejak awal, perusahaan dapat melakukan transaksi internasional dengan lebih tepat dan tetap sesuai dengan aturan perpajakan Indonesia.
