Pemerintah kembali memasang target pertumbuhan ekonomi 6% untuk Indonesia. Dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pertumbuhan ekonomi 6% sebagai salah satu asumsi utama anggaran tahun depan. Angka tersebut menjadi target pertumbuhan tertinggi Indonesia dalam lebih dari satu dekade.
Masalahnya, ekonomi Indonesia saat ini belum berada di level tersebut.
Pada kuartal II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan, melambat dari 5,61% pada kuartal sebelumnya. Meski masih lebih tinggi dari perkiraan ekonom sebesar 5,10%, perlambatan ini menunjukkan bahwa ekonomi belum memiliki momentum yang cukup kuat untuk dengan mudah melompat ke 6%.
Di sinilah target pertumbuhan ekonomi 6% mulai menghadapi pertanyaan yang lebih serius: apakah angka tersebut merupakan target yang realistis berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, atau justru sebuah ambisi yang membutuhkan percepatan jauh lebih besar?
Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Berhadapan dengan Pertumbuhan 5,29%
Jarak antara pertumbuhan aktual dan target pertumbuhan ekonomi 6% memang terlihat kecil. Namun, mengejar tambahan sekitar 0,7 poin persentase dalam kondisi ekonomi yang sedang melambat bukan perkara sederhana.
Konsumsi rumah tangga, yang menjadi salah satu mesin utama perekonomian Indonesia, tumbuh 5,06% pada kuartal II, turun dari 5,52% pada kuartal pertama. Sementara itu, pertumbuhan investasi memang menguat menjadi 6,87%. Namun demikian, ekspor belum memberikan dukungan yang cukup kuat dan impor kembali tumbuh lebih cepat daripada ekspor.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata bagaimana meningkatkan angka pertumbuhan. Pemerintah harus memastikan sumber pertumbuhan tersebut cukup kuat dan berkelanjutan.
Jika konsumsi melemah sementara sektor eksternal belum sepenuhnya mendukung, maka beban untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6% akan semakin besar berada pada investasi dan belanja pemerintah.
Baca juga : Rupiah Menguat, Tapi Pasar Saham Indonesia Belum Pulih
Pemerintah Mengandalkan APBN untuk Mendorong Pertumbuhan
Rancangan anggaran 2027 menunjukkan bahwa pemerintah memang mengambil posisi ekspansif. Belanja negara direncanakan mencapai sekitar Rp4.097,2 triliun, naik 3,9% dari proyeksi belanja tahun ini. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, naik 6,8%.
Di sisi fiskal, pemerintah mengusulkan defisit sebesar 2,4% dari PDB. Hal ini lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85% dan masih berada di bawah batas 3% yang ditetapkan undang-undang.
Kombinasi antara belanja yang tetap ekspansif dan defisit yang lebih rendah menunjukkan bahwa pemerintah ingin mendorong pertumbuhan tanpa memberikan kesan bahwa disiplin fiskal diabaikan.
Namun, di sinilah tantangannya.
Pertumbuhan yang didorong oleh belanja pemerintah tidak akan cukup jika sektor swasta tidak ikut bergerak. Investasi harus tumbuh, konsumsi harus tetap kuat, dan dunia usaha harus memiliki keyakinan untuk memperluas kegiatan ekonominya.
Investor Belum Sepenuhnya Percaya
Target pertumbuhan ekonomi 6% juga datang ketika pemerintah masih menghadapi persoalan kepercayaan investor.
Rupiah mengalami tekanan sepanjang tahun, sementara pasar saham Indonesia juga mengalami penurunan tajam. Investor sebelumnya menyoroti kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal, independensi bank sentral, transparansi pasar saham, serta sejumlah kebijakan pemerintah di sektor komoditas.
Kondisi tersebut penting karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran.
Keputusan perusahaan untuk berinvestasi juga bergantung pada kepastian regulasi, biaya pendanaan, prospek permintaan, stabilitas nilai tukar, dan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi.
Karena itu, target pertumbuhan ekonomi 6% akan lebih sulit dicapai apabila pemerintah berhasil meningkatkan belanja tetapi belum berhasil meningkatkan keyakinan sektor swasta.
Ada Risiko Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Tidak Tercapai
Sejumlah ekonom bahkan menilai target fiskal pemerintah bisa lebih sulit dipertahankan jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.
Ekonom PermataBank Faisal Rachman memperkirakan defisit fiskal dapat berada di kisaran 2,7%-2,9% dari PDB, lebih tinggi dari target pemerintah, dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih moderat di sekitar 5,2%. Ia juga menyoroti kemungkinan penerimaan negara tertekan jika harga komoditas kembali normal.
Perbedaan antara asumsi pemerintah dan proyeksi ekonom inilah yang perlu diperhatikan.
Target pertumbuhan ekonomi 6% bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Target tersebut menjadi dasar bagi berbagai asumsi lain, termasuk penerimaan negara, belanja, kebutuhan pembiayaan, hingga ekspektasi terhadap kondisi dunia usaha.
Jika pertumbuhan lebih rendah dari target, penerimaan negara berpotensi tidak mencapai asumsi awal. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja untuk menjaga aktivitas ekonomi dapat tetap tinggi.
Indonesia Tidak Hanya Membutuhkan Pertumbuhan Tinggi
Ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%.
Pertumbuhan ekonomi harus memiliki kualitas.
Pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah akan berbeda dengan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi swasta, konsumsi yang sehat, ekspor bernilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja.
Data kuartal II memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tantangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5%, investasi meningkat, dan konstruksi mencatat penguatan. Namun, konsumsi rumah tangga melambat dan sektor eksternal belum memberikan dorongan yang konsisten.
Karena itu, mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% bukan hanya persoalan menambah stimulus. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berasal dari aktivitas ekonomi yang mampu bertahan setelah stimulus berakhir.
Target 6% Akan Diuji oleh Dunia Usaha
Bagi perusahaan, pertanyaan mengenai target pertumbuhan ekonomi 6% pada akhirnya bermuara pada satu hal: apakah kondisi ekonomi benar-benar akan menciptakan ruang bagi ekspansi bisnis?
Jika konsumsi meningkat, investasi menguat, kredit mengalir, dan nilai tukar stabil. Target tersebut akan lebih mudah diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi nyata.
Sebaliknya, jika perusahaan masih menghadapi ketidakpastian regulasi, biaya pendanaan tinggi, permintaan yang lemah, serta volatilitas nilai tukar, pertumbuhan 6% akan menjadi target yang jauh lebih berat.
Pemerintah sendiri menetapkan asumsi 2027 dengan nilai tukar rupiah rata-rata Rp17.500 per dolar AS, inflasi sekitar 2,5%, dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sebesar 6,9%.
Asumsi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengharapkan stabilitas makroekonomi tetap terjaga ketika mengejar pertumbuhan.
Antara Target dan Realitas
Target pertumbuhan ekonomi 6% menunjukkan ambisi pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari pola pertumbuhan sekitar 5% yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Namun, ambisi tersebut harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang masih kompleks.
Pertumbuhan kuartal II sebesar 5,29% menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tetapi momentumnya belum cukup untuk menganggap 6% sebagai target. Konsumsi yang melambat, tekanan terhadap rupiah, kekhawatiran investor, serta risiko fiskal menjadi faktor yang akan menentukan apakah target tersebut dapat berubah dari angka dalam APBN menjadi pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan dunia usaha dan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan target pertumbuhan ekonomi tidak akan ditentukan oleh optimisme pemerintah semata. Target tersebut akan diuji oleh kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas fiskal, menarik investasi, mempertahankan daya beli, dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha.
Angka 6% mungkin terlihat dekat dari 5,29%. Tetapi dalam ekonomi, mengejar selisih tersebut membutuhkan lebih dari sekadar target.
