Keringanan Sanksi Pajak 2026 untuk Wajib Pajak Baru dan PKP Baru
Menjalankan kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dalam pengelolaan sebuah bisnis. Setiap perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak harus memperhatikan kewajiban administrasi, mulai dari pembayaran hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, bagi perusahaan yang baru berdiri atau baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses memahami dan menjalankan kewajiban tersebut terkadang menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur perpajakan maupun keterlambatan administrasi dapat menimbulkan sanksi berupa denda atau bunga.
Untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak menyelesaikan kewajibannya, pemerintah menghadirkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) Klaster Basis Data Perpajakan. Program ini memberikan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi tertentu bagi Wajib Pajak Baru dan PKP Baru yang memenuhi persyaratan.
Melalui kebijakan tersebut, pengurangan sanksi dapat mencapai 100% untuk periode tertentu. Meski demikian, fasilitas ini tidak diberikan secara otomatis dan tetap memerlukan pemenuhan persyaratan serta pengajuan sesuai prosedur Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Lantas, siapa yang berhak mendapatkan keringanan sanksi pajak, jenis sanksi apa saja yang termasuk dalam program ini, dan bagaimana cara mengajukannya melalui Coretax?
Apa Itu Program Keringanan Sanksi Pajak bagi Wajib Pajak Baru?
Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) Klaster Basis Data Perpajakan merupakan kebijakan yang memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada kelompok wajib pajak tertentu.
Dalam pembahasan ini, fasilitas ditujukan kepada Wajib Pajak Baru dan PKP Baru yang memenuhi kriteria pendaftaran atau pengukuhan serta persyaratan pelaporan pajak yang telah ditentukan.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan berkaitan dengan kewenangan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Adapun jenis sanksi administrasi yang menjadi bagian dari fasilitas untuk Wajib Pajak Baru dan PKP Baru meliputi:
- Denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP.
- Sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP.
Dengan adanya program ini, wajib pajak yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi administrasi yang lebih ringan.
Penting untuk dipahami bahwa program ini bukan pengampunan pajak atau penghapusan seluruh kewajiban perpajakan. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi tetap harus dibayarkan sesuai ketentuan.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Pengurangan Sanksi Administrasi?
Tidak seluruh wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas PSA Klaster Basis Data Perpajakan. Program ini memiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum permohonan diajukan.
Secara umum, kelompok wajib pajak yang menjadi sasaran fasilitas ini adalah:
1. Wajib Pajak Baru
Wajib Pajak Baru merupakan wajib pajak yang baru terdaftar dalam periode kebijakan, yaitu mulai 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.
Pendaftaran tersebut harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam program PSA dan disertai pemenuhan kewajiban pelaporan SPT yang relevan.
2. Pengusaha Kena Pajak Baru
Selain wajib pajak baru, fasilitas ini juga ditujukan kepada pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai PKP dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Masa PPN sesuai ketentuan.
Apabila terdapat keterlambatan yang termasuk dalam cakupan program dan persyaratan lainnya terpenuhi, PKP Baru berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
3. Memenuhi Kewajiban Penyampaian SPT
Selain periode pendaftaran atau pengukuhan, wajib pajak juga perlu memperhatikan kewajiban penyampaian SPT.
Fasilitas ini berkaitan dengan penyampaian:
- SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
- SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.
Ketentuan pelaporan tersebut harus diperhatikan bersama persyaratan khusus dalam KEP-239/PJ/2026.
Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya memiliki status sebagai wajib pajak baru atau PKP baru. Seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan program tetap harus dipenuhi.
Besaran Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam program PSA adalah besaran pengurangan sanksi administrasi yang berbeda berdasarkan periode yang ditentukan.
Fasilitas tersebut dibagi menjadi tiga tahapan.
| Periode | Besaran fasilitas |
|---|---|
| 8 Oktober–31 Desember 2026 | 100% dihapus |
| 1 Januari–31 Maret 2027 | 50% dikurangi |
| 1 April–30 Juni 2027 | 25% dikurangi |
Besaran fasilitas tersebut merupakan persentase pengurangan atau penghapusan sanksi, bukan pengurangan pokok pajak.
Penentuan periode perlu memperhatikan tanggal pendaftaran NPWP atau pengukuhan PKP serta penyampaian SPT sesuai ketentuan dalam KEP-239/PJ/2026. Karena itu, wajib pajak sebaiknya memeriksa kesesuaian tanggal dan kategori fasilitas sebelum mengajukan permohonan.
Baca juga : Menerima SP2DK atau Surat dari Kantor Pajak? Ini Langkah yang Sebaiknya Anda Ambil
Contoh Perhitungan Keringanan Sanksi
Misalnya, sebuah perusahaan memiliki sanksi administrasi sebesar Rp10.000.000 dan memenuhi seluruh persyaratan program.
Gambaran pengurangan sanksinya adalah sebagai berikut:
| Besaran fasilitas | Sanksi yang dihapus/dikurangi | Sisa sanksi |
|---|---|---|
| 100% | Rp10.000.000 | Rp0 |
| 50% | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| 25% | Rp2.500.000 | Rp7.500.000 |
Ilustrasi tersebut hanya menggambarkan perhitungan persentase fasilitas. Persetujuan pengurangan atau penghapusan tetap bergantung pada hasil penelitian DJP dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Persyaratan dan Dokumen untuk Mengajukan Keringanan Sanksi Pajak
Wajib pajak yang memenuhi kriteria tidak serta-merta memperoleh penghapusan sanksi. Permohonan tetap harus disampaikan kepada DJP dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:
1. Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Wajib pajak perlu menyusun surat permohonan dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi mengenai:
- Identitas wajib pajak.
- Surat Tagihan Pajak (STP) yang menjadi objek permohonan.
- Jumlah sanksi administrasi menurut perhitungan wajib pajak.
- Alasan pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- Tanda tangan wajib pajak, wakil, atau kuasa yang berwenang.
Satu surat permohonan berlaku untuk satu STP sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Surat Pernyataan Kekhilafan
Dokumen ini berisi pernyataan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
Surat pernyataan harus mengikuti format yang ditetapkan dalam lampiran KEP-239/PJ/2026 dan dibubuhi meterai sesuai ketentuan.
3. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Gugatan atau Upaya Hukum
Wajib pajak juga perlu menyiapkan pernyataan bahwa tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya atas objek yang dimohonkan.
Apabila sebelumnya telah mengajukan gugatan atau upaya hukum, tetapi kemudian mencabutnya, dokumen yang membuktikan pencabutan tersebut perlu diperhatikan sebagai bagian dari persyaratan.
4. Bukti Pelunasan Pokok Pajak
Salah satu persyaratan penting adalah pelunasan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi.
Fasilitas PSA tidak menghapus kewajiban pokok pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan kewajiban pokok yang terkait telah diselesaikan sesuai ketentuan.
Selain itu, sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusannya tidak boleh telah dibayar penuh. Apabila baru dibayar sebagian, sisa sanksi yang belum dilunasi masih dapat dimohonkan sepanjang persyaratan lainnya terpenuhi.
Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak melalui Coretax DJP
Setelah memastikan kelayakan dan kelengkapan dokumen, wajib pajak dapat mengajukan permohonan melalui sistem Coretax DJP.
Secara umum, tahapan pengajuan dilakukan sebagai berikut.
Langkah 1. Login ke Coretax DJP
Buka situs resmi Coretax. Masuk menggunakan akun wajib pajak yang bersangkutan. Apabila pengajuan dilakukan oleh wakil atau kuasa, pastikan akses dan pemilihan akun wajib pajak yang diwakili telah sesuai.
Langkah 2. Buka Menu Layanan Administrasi
Setelah berhasil masuk ke akun Coretax, pilih menu layanan administrasi wajib pajak.
Selanjutnya, ikuti tahapan berikut:
- Pilih menu Layanan WP.
- Klik Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih kode layanan AS.26-03.
- Tentukan jenis permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai kebutuhan.
Pastikan layanan yang dipilih sesuai dengan jenis fasilitas yang hendak dimohonkan.
Langkah 3. Isi Formulir Permohonan
Lengkapi informasi yang diminta dalam formulir elektronik.
Data yang perlu diperhatikan antara lain informasi wajib pajak, objek STP, jumlah sanksi menurut perhitungan wajib pajak, serta alasan pengajuan. Pastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan dokumen perpajakan dan data administrasi perusahaan.
Langkah 4. Unggah Dokumen Pendukung
Lampirkan dokumen yang dipersyaratkan, termasuk surat permohonan dan surat pernyataan sesuai format yang ditetapkan. Sebelum melanjutkan, periksa kembali kelengkapan serta keterbacaan setiap dokumen agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
Langkah 5. Kirim dan Pantau Permohonan
Setelah seluruh data dan dokumen diperiksa, kirim permohonan melalui Coretax sesuai petunjuk sistem. Simpan informasi atau bukti pengajuan untuk kebutuhan dokumentasi perusahaan. Selanjutnya, pantau perkembangan permohonan melalui layanan administrasi yang tersedia. Perlu diperhatikan bahwa pengajuan tidak berarti permohonan otomatis disetujui. DJP tetap melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebelum menerbitkan keputusan.
Batas Waktu Program Keringanan Sanksi Pajak 2026–2027
Wajib pajak perlu memperhatikan beberapa tanggal penting agar tidak kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Berikut rangkuman periode program PSA Klaster Basis Data Perpajakan:
| Tanggal | Keterangan |
|---|---|
| 8 Oktober 2026 | Awal berlakunya program |
| 31 Desember 2026 | Batas periode fasilitas penghapusan 100% |
| 31 Maret 2027 | Batas periode fasilitas pengurangan 50% |
| 30 Juni 2027 | Batas akhir periode fasilitas pengurangan 25% |
| 1 Oktober 2028 | Batas akhir penyampaian permohonan kepada DJP |
Perlu dibedakan antara batas periode untuk menentukan besaran fasilitas dan batas akhir pengajuan permohonan. Walaupun permohonan dapat disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028, persyaratan periode pendaftaran, pengukuhan, dan penyampaian SPT tetap harus diperhatikan.
Wajib pajak sebaiknya tidak menunda proses administrasi sampai mendekati batas waktu. Pemeriksaan kelayakan dan persiapan dokumen sejak awal dapat membantu mengurangi risiko kesalahan pengajuan.
Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Mengajukan Pengurangan Sanksi
Sebelum memanfaatkan fasilitas PSA, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi perpajakan dan kelengkapan administrasinya.
Beberapa hal berikut penting untuk diperiksa:
1. Pastikan status dan periode pendaftaran sesuai
Periksa tanggal penerbitan atau pendaftaran NPWP maupun tanggal pengukuhan PKP. Informasi tersebut menjadi bagian dari penentuan kelayakan fasilitas.
2. Identifikasi jenis sanksi yang dikenakan
Tidak semua sanksi perpajakan termasuk dalam fasilitas ini. Pastikan sanksi yang tercantum dalam STP sesuai dengan cakupan program PSA Klaster Basis Data.
3. Periksa status pembayaran pokok pajak
Pastikan pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi sesuai persyaratan.
4. Pastikan dokumen pelaporan tersedia
Periksa SPT Tahunan dan SPT Masa yang relevan, termasuk bukti penyampaian dan informasi pembayaran pajak.
5. Lakukan pemeriksaan kembali terhadap data perpajakan
Kesalahan pencatatan, perbedaan nilai pembayaran, atau ketidaksesuaian informasi dalam dokumen dapat menyulitkan proses pengajuan.
Dengan melakukan pemeriksaan sejak awal, perusahaan dapat mengetahui apakah persyaratan program telah terpenuhi dan dokumen apa saja yang masih perlu dilengkapi.
Kesimpulan
Program Pengurangan Sanksi Administratif Klaster Basis Data Perpajakan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak Baru dan PKP Baru untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tertentu hingga 100%.
Fasilitas tersebut dibagi berdasarkan periode yang telah ditetapkan, yaitu penghapusan 100% untuk periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, pengurangan 50% untuk periode 1 Januari sampai 31 Maret 2027, dan pengurangan 25% untuk periode 1 April sampai 30 Juni 2027.
Namun, fasilitas ini tidak menghapus kewajiban pokok pajak dan tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak tetap harus memenuhi persyaratan, menyiapkan dokumen, serta menyampaikan permohonan melalui prosedur yang ditentukan DJP.
Bagi perusahaan yang baru terdaftar atau baru dikukuhkan sebagai PKP, memahami ketentuan ini menjadi langkah penting untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lebih tertib dan menghindari kesalahan administrasi di kemudian hari.
FAQ Seputar Keringanan Sanksi Pajak bagi Wajib Pajak Baru dan PKP Baru
1. Apakah Wajib Pajak Baru bisa mendapatkan penghapusan sanksi pajak 100%?
Bisa, sepanjang wajib pajak memenuhi kriteria dan persyaratan PSA Klaster Basis Data Perpajakan. Fasilitas 100% berlaku untuk periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apakah PKP Baru juga dapat memperoleh fasilitas pengurangan sanksi?
Ya. PKP yang baru dikukuhkan dalam periode program dapat memperoleh fasilitas sepanjang memenuhi persyaratan pengukuhan, pelaporan SPT, dan ketentuan administrasi lainnya.
3. Apakah program ini menghapus pokok utang pajak?
Tidak. Program PSA memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tertentu. Pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi tetap wajib dilunasi.
4. Jenis sanksi apa saja yang termasuk dalam fasilitas untuk Wajib Pajak Baru dan PKP Baru?
Fasilitas ini mencakup denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP serta bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP.
5. Bagaimana cara mengajukan keringanan sanksi pajak?
Permohonan dapat disampaikan melalui Coretax DJP dengan memilih menu Layanan WP, membuat permohonan layanan administrasi, dan memilih kode layanan AS.26-03. Wajib pajak harus melengkapi formulir dan dokumen sesuai ketentuan.
6. Kapan batas akhir pengajuan permohonan PSA?
Batas akhir penyampaian permohonan kepada DJP adalah 1 Oktober 2028. Namun, periode pendaftaran, pengukuhan PKP, dan penyampaian SPT yang menentukan besaran fasilitas memiliki batas waktu lebih awal.
7. Apakah penghapusan sanksi diberikan otomatis setelah wajib pajak mendaftar?
Tidak. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan. DJP akan melakukan penelitian sebelum menetapkan keputusan atas permohonan tersebut.
Butuh Bantuan Mengelola Administrasi dan Kepatuhan Pajak Perusahaan?
Memahami ketentuan perpajakan, mengidentifikasi jenis sanksi, serta menyiapkan dokumen permohonan membutuhkan ketelitian dalam pengelolaan data keuangan dan administrasi pajak.
Gouf Consulting menyediakan layanan konsultasi perpajakan dan akuntansi untuk membantu perusahaan mengevaluasi kewajiban perpajakan, meninjau administrasi, serta mengelola pencatatan keuangan sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.
Hubungi Gouf Consulting untuk mendiskusikan kebutuhan perpajakan perusahaan Anda.



