Gaji 10 juta baru kena pajak? Wacana itu mencuat setelah pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan untuk 2027. Salah satunya adalah rencana memperluas insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan ke seluruh sektor. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi.
Jika terealisasi, pekerja berpenghasilan rendah dan menengah akan menjadi kelompok yang paling langsung merasakan perubahan. Beban PPh 21 dapat berkurang, sementara kenaikan PTKP akan memperbesar bagian penghasilan yang tidak masuk dalam pengenaan pajak.
Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah batas PTKP naik. Berapa besar kenaikannya, bagaimana skema PPh 21 untuk gaji di bawah Rp10 juta diterapkan, dan seberapa besar dampaknya terhadap penghasilan bersih pekerja?
PTKP Rp54 Juta Masih Menjadi Dasar Saat Ini
Saat ini, PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan atau TK/0 adalah Rp54 juta setahun. Besaran tersebut menjadi salah satu komponen dalam menentukan penghasilan kena pajak.
Pemerintah kini mengkaji potensi menaikkan batas PTKP untuk 2027 dengan mempertimbangkan tingkat inflasi. Besaran barunya belum ditetapkan karena pemerintah masih menghitung titik yang dianggap tepat antara memberikan ruang lebih besar bagi daya beli masyarakat dan menjaga penerimaan negara.
Di saat yang sama, pemerintah berencana memperluas insentif PPh 21 untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Jika tahun ini fasilitas tersebut masih ditujukan pada sektor tertentu, pemerintah merencanakan cakupannya menjadi lebih luas pada 2027, dengan sasaran sekitar 7,5 juta pekerja.
Karena itu, narasi gaji 10 juta baru kena pajak muncul bukan tanpa dasar. Ada perubahan kebijakan yang sedang disiapkan dan secara langsung menyasar kelompok pekerja dengan penghasilan tersebut.
Batas PTKP Naik, Seberapa Besar PPh 21 Bisa Berkurang?
Secara prinsip, semakin tinggi PTKP, semakin kecil penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, batas PTKP naik berpotensi menurunkan PPh orang pribadi yang harus dibayar.
Tetapi dampaknya pada slip gaji tidak selalu sesederhana kenaikan PTKP dibagi 12 lalu dikurangi dari pajak bulanan. Sejak 2024, pemotongan PPh 21 pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Penghitungan pada masa pajak terakhir kemudian disesuaikan berdasarkan penghasilan setahun, PTKP, pengurang, dan tarif Pasal 17.
Karena itu, jika batas PTKP naik, perusahaan perlu menghitung kembali dampaknya terhadap payroll. Karyawan juga perlu melihat perubahan tersebut dalam konteks PPh 21 setahun, bukan hanya dari besarnya potongan pajak pada satu bulan tertentu.
Baca juga : Batas Gaji Wajib Lapor SPT, Jangan Sampai Salah Paham!
Gaji Rp10 Juta Baru Kena Pajak, Apa Dampaknya bagi Karyawan?
Jika pemerintah benar-benar memberikan keringanan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta, dampaknya yang paling mudah terlihat adalah kenaikan penghasilan bersih yang diterima karyawan.
Tetapi besarannya tidak otomatis sama untuk setiap pekerja. Penghasilan bruto, status PTKP, komponen penghasilan, serta mekanisme insentif akan menentukan berapa pajak yang akhirnya ditanggung atau dipotong.
Di sinilah isu gaji 10 juta baru kena pajak perlu dilihat secara lebih hati-hati. Bagi pekerja, yang relevan bukan hanya batas nominal Rp10 juta, melainkan berapa rupiah yang akhirnya tetap berada di kantong setelah seluruh penghitungan PPh 21 dilakukan.
Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara luas, efeknya juga tidak berhenti pada slip gaji. Pemerintah berharap tambahan penghasilan yang tersedia bagi pekerja dapat membantu menjaga daya beli rumah tangga.
Batas PTKP Naik Punya Konsekuensi bagi Penerimaan Negara
Keringanan pajak hampir selalu memiliki konsekuensi fiskal. Ketika batas PTKP naik, bagian penghasilan yang masuk ke basis pengenaan pajak akan berkurang. Artinya, penerimaan PPh orang pribadi juga berpotensi turun.
Pemerintah sendiri mengakui adanya pertukaran antara daya beli dan penerimaan pajak dalam pembahasan PTKP 2027. Karena itu, besaran kenaikan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan keinginan untuk meringankan pajak pekerja. Pemerintah harus menghitung seberapa besar ruang fiskal yang tersedia dan dampaknya pada penerimaan negara.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih besar: apakah tambahan daya beli dari pajak yang lebih rendah cukup untuk menghasilkan aktivitas ekonomi yang dapat mengimbangi berkurangnya penerimaan pajak?
Jangan Sampai Kenaikan PTKP Hanya Terlihat di Slip Gaji
Kenaikan PTKP memang dapat membuat pajak lebih ringan. Tetapi manfaat ekonominya tetap harus dibandingkan dengan biaya hidup yang terus meningkat.
PTKP TK/0 sebesar Rp54 juta telah menjadi dasar sejak 2016. Dalam periode yang panjang tersebut, harga kebutuhan rumah tangga, transportasi, perumahan, pendidikan, dan berbagai biaya hidup mengalami perubahan. Karena itu, batas PTKP naik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kebijakan pengurangan pajak, tetapi juga sebagai upaya menyesuaikan batas penghasilan bebas pajak dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Jika kenaikannya terlalu kecil, tambahan penghasilan bersih mungkin tidak terlalu terasa. Sebaliknya, jika kenaikannya cukup besar, manfaat bagi daya beli bisa lebih signifikan, tetapi konsekuensi terhadap penerimaan negara juga semakin besar.
Di titik ini, angka final menjadi penting. Bukan hanya karena menentukan berapa pajak yang dibayar pekerja, tetapi juga menunjukkan seberapa jauh pemerintah ingin memberikan ruang fiskal kepada rumah tangga.
Gaji 10 Juta Baru Kena Pajak? Tunggu Angka Final
Untuk saat ini, pemerintah belum menetapkan angka baru PTKP maupun mekanisme final insentif PPh 21 untuk 2027. Yang sudah disampaikan adalah arah kebijakannya, batas PTKP naik sedang dikaji dan insentif PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta direncanakan diperluas.
Artinya, perusahaan belum perlu mengubah payroll hanya berdasarkan pemberitaan mengenai kebijakan tersebut. Perubahan baru dapat diterapkan setelah ketentuan final diterbitkan.
Bagi karyawan, pertanyaan yang lebih penting juga bukan sekadar “apakah gaji Rp10 juta bebas pajak?”. Yang perlu dilihat adalah berapa besar PPh 21 yang benar-benar berkurang dan seberapa besar tambahan penghasilan bersih yang diterima setelah kebijakan berlaku.
Pada akhirnya, batas PTKP naik berpotensi menjadi kabar baik bagi pekerja. Namun ukuran keberhasilannya tidak berhenti pada berkurangnya potongan pajak. Kebijakan tersebut baru benar-benar terasa jika mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi daya beli tanpa menciptakan tekanan fiskal yang terlalu besar.
Sementara itu, gaji 10 juta baru kena pajak masih menjadi wacana kebijakan untuk 2027. Angka dan mekanisme akhirnya tetap menunggu keputusan pemerintah.
