formulir spph kebijakan ii

Format Formulir SPPH Kebijakan II Untuk WP OP Bukan Peserta Tax Amnesty

Penyampaian SPPH dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga dapat diikuti oleh Wajib pajak orang pribadi yang bukan peserta tax amnesty.

Keikutsertaan WP OP dalam PPS hanya dapat dilakukan untuk skema kebijakan II dengan harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dilakukan secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak (DJP). Pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021.

DJP juga telah menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH, apabila terjadinya keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik. Sesuai dengan bunyi Pasal 27 PMK 196/2021.

Contoh Format Formulir SPPH Kebijakan II

Kementerian Keuangan memberikan contoh format SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Ada perbedaan format formulir SPPH untuk peserta tax amnesty (Kebijakan I) dan WP OP bukan peserta tax amnesty (Kebijakan II). Untuk skema SPPH Kebijakan II terbagi menjadi 9 bagian yakni bagian awal, identitas, nilai harta bersih yang diungkapkan, PPh final, pernyataan pengalihan harta ke Indonesia, pernyataan investasi, pernyataan mencabut permohonan yang sedang dilakukan, lampiran, dan pernyataan. Contoh format formulir SPPH Kebijakan II dapat dilihat dibawah ini.

formulir spph kebijakan ii

Petunjuk Umum Pengisian Formulir SPPH Kebijakan II

Petunjuk pengisian formulir SPPH (Kebijakan II) dapat dilihat pada lampiran diatas. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, ada hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam mengisi formulir SPPH.

  1. PPS dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2020, baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI dalam SPPH.
  2. Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
  3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman DJP dengan format yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
  4. SPPH ditandatangani sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik.
  5. Pembayaran PPh final menggunakan surat setoran pajak dan/atau saran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran PPh final dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 428.
  6. Wajib Pajak OP wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
  7. Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterunya dalam periode Program Pengungkapan Sukarela dalam jangka waku 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Barat.
  8. Atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

Baca juga Yuk : Tax Amnesty Jilid 2 Dan Jenis-Jenisnya

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *