Karhutla Indonesia kembali menjadi perhatian kawasan setelah Singapura mengambil langkah terhadap sejumlah perusahaan yang konsesinya diduga berkaitan dengan kebakaran dan asap yang berpotensi melintasi perbatasan. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia mengutarakan kemungkinan mengevaluasi atau tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Dua isu ini menempatkan hubungan Indonesia dan Singapura dalam sorotan, meskipun belum ada bukti bahwa wacana ekspor gas tersebut merupakan respons langsung terhadap persoalan kabut asap.
Pada 16 Oktober 2026, National Environment Agency (NEA) Singapura mengumumkan penerbitan Preventive Measure Notices kepada tujuh perusahaan yang memiliki konsesi di Indonesia. Tiga perusahaan tambahan kemudian masuk dalam pengumuman pada 19 Oktober, sehingga totalnya menjadi sepuluh perusahaan. Pemberitahuan tersebut meminta perusahaan mengambil langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran serta menyampaikan rencana tindakan kepada otoritas Singapura.
Langkah ini menunjukkan bahwa Singapura memandang kabut asap lintas batas sebagai persoalan serius yang memerlukan tindakan korporasi. Namun, pemberitahuan pencegahan tidak dengan sendirinya merupakan putusan hukum yang membuktikan bahwa setiap perusahaan yang disebut telah bersalah menyebabkan pencemaran. Penetapan tanggung jawab tetap memerlukan pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Di sisi lain, karhutla Indonesia bukan sekadar persoalan cuaca atau kebakaran yang terjadi secara terpisah. Skala konsesi, tata kelola lahan, pengawasan lingkungan, dan struktur kepemilikan perusahaan turut menjadi bagian penting untuk memahami persoalan yang berulang setiap tahun.
Data Konsesi Membuka Sisi Lain: Ada Keterkaitan dengan Bisnis Singapura
Ketika Singapura menyoroti dampak asap dari Indonesia, pertanyaan lain layak diajukan: bagaimana keterkaitan investasi dan kepemilikan perusahaan lintas negara dengan pengelolaan lahan yang terdampak kebakaran?
Laporan The Jakarta Post pada September 2026, yang merujuk pada data platform pemantauan hutan Nusantara Atlas, mencatat sepuluh konsesi dengan area terbakar terbesar di Kalimantan selama Januari hingga Juli 2026. Seluruh konsesi dalam daftar tersebut berada di Kalimantan Barat. Area terbakar terbesar tercatat pada konsesi PT Arrtu Energie Resources, anak usaha Nova Plantation Group, dengan sedikitnya 978 hektare. Berikutnya adalah PT Mitra Andalan Sejahtera dengan 802 hektare dan PT Lestari Alam Raya dengan 710 hektare.
Daftar itu juga mencakup PT Hutan Ketapang Industri, yang dikendalikan oleh Sampoerna Agri Resources Pte. Ltd. yang berbasis di Singapura. Sekitar 629 hektare area di dalam konsesi perusahaan tersebut tercatat terbakar pada periode yang dianalisis. Angka ini menempatkannya di antara sepuluh konsesi dengan area terbakar terbesar di Kalimantan pada periode tersebut.
Temuan itu tidak berarti Singapura merupakan pemilik lahan terbesar di Kalimantan. Data tersebut mengukur luas area terbakar di dalam konsesi, bukan total luas tanah yang dimiliki investor berdasarkan negara asalnya. Namun, data itu memperlihatkan bahwa persoalan karhutla Indonesia juga bersinggungan dengan jaringan usaha dan modal internasional, termasuk kelompok bisnis yang terhubung dengan Singapura.
Temuan lain datang dari laporan Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut yang diterbitkan pada Oktober 2026. Laporan tersebut mengidentifikasi sejumlah entitas perusahaan yang terhubung dengan titik sumber asap di Indonesia. Di antaranya terdapat konsesi yang dikaitkan dengan kelompok bisnis berbasis di Singapura, termasuk Bumitama Agri dan First Resources.
Kedua laporan tersebut menggunakan periode, metode, dan cakupan yang berbeda. Karena itu, temuan-temuannya tidak dapat disatukan begitu saja untuk menyimpulkan bahwa semua perusahaan yang terhubung dengan Singapura bertanggung jawab atas kebakaran yang menjadi sorotan NEA. Meski demikian, data tersebut cukup menjadi dasar untuk mengajukan pertanyaan mengenai transparansi kepemilikan, pengawasan konsesi, serta tanggung jawab perusahaan dan kelompok usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan di Indonesia.
Ketika Kritik Lingkungan Bertemu dengan Kepentingan Bisnis
Di sinilah persoalan karhutla Indonesia memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara negara asal asap dan negara yang terdampak. Singapura berhak menuntut penanganan serius terhadap pencemaran lintas batas yang mengganggu kesehatan masyarakatnya. Namun, tuntutan akuntabilitas akan lebih kuat apabila juga disertai perhatian terhadap hubungan bisnis dan investasi yang menghubungkan kawasan tersebut dengan konsesi di Indonesia.
Dengan kata lain, persoalannya bukan apakah Singapura boleh mengkritik Indonesia. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah tanggung jawab atas karhutla ditelusuri secara menyeluruh, termasuk ketika suatu konsesi berada di Indonesia tetapi memiliki hubungan dengan kelompok usaha atau modal dari luar negeri.
Keterkaitan kepemilikan tidak otomatis membuktikan kesalahan. Perusahaan induk, pemegang saham, dan perusahaan pemegang konsesi dapat memiliki peran serta tanggung jawab hukum yang berbeda. Namun, keterkaitan tersebut tetap relevan untuk ditelusuri agar penanganan karhutla tidak berhenti pada batas administratif atau hanya menyasar pelaksana di lapangan.
Jika Singapura menuntut perusahaan mengambil tindakan untuk mencegah kebakaran di konsesi Indonesia, transparansi struktur kepemilikan dan pengawasan terhadap kelompok usaha lintas negara juga layak menjadi bagian dari pembahasan. Prinsip yang sama semestinya berlaku bagi seluruh perusahaan, baik yang kepemilikannya terkait dengan Indonesia, Singapura, Malaysia, maupun negara lain.
Pendekatan ini penting agar perdebatan tidak berubah menjadi saling menyalahkan antarnegara. Fokus utamanya tetap harus pada pencegahan kebakaran, perlindungan masyarakat, pemulihan lahan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar.
Baca juga : Singapura-Malaysia Soroti Karhutla, Indonesia Dibayangi Standalone Market MSCI
Gas Indonesia Terancam Disetop? Pernyataan Bahlil Menambah Dimensi Baru
Di tengah meningkatnya sorotan atas karhutla Indonesia, isu lain muncul dari sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada 21 Oktober 2026 menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila kebutuhan domestik belum terpenuhi. Sehari kemudian, ia juga menyampaikan kemungkinan mengevaluasi kontrak dengan negara yang dinilai tidak kooperatif atau tidak menghargai hubungan dengan Indonesia.
Singapura sendiri merupakan salah satu importir utama gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari Indonesia. Karena itu, setiap perubahan kebijakan ekspor berpotensi memiliki implikasi ekonomi dan energi bagi kedua negara. Namun, penting untuk membedakan antara wacana kebijakan yang berlandaskan ketahanan energi dengan dugaan bahwa langkah tersebut merupakan balasan atas kritik terkait kabut asap.
Kedekatan waktu antara dua peristiwa ini memang membuat hubungan keduanya menarik untuk dicermati. Di satu sisi, Singapura menuntut penanganan terhadap asap lintas batas. Di sisi lain, Indonesia mengingatkan bahwa kerja sama ekonomi, termasuk pasokan energi, juga berkaitan dengan kepentingan nasional dan hubungan antarnegara. Yang dapat dikatakan saat ini adalah bahwa persoalan lingkungan dan energi sama-sama menempatkan prinsip kerja sama, penghormatan terhadap kepentingan masing-masing negara, serta akuntabilitas dalam perhatian publik.
Karhutla Indonesia Memerlukan Akuntabilitas yang Tidak Berhenti di Perbatasan
Karhutla Indonesia tidak akan selesai hanya melalui pernyataan keras, nota pencegahan, atau ketegangan diplomatik. Penanganannya membutuhkan pengawasan konsesi yang konsisten, transparansi kepemilikan perusahaan, penegakan hukum berbasis bukti, dan pemulihan lahan yang benar-benar dijalankan.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya mematuhi ketentuan lingkungan, tanpa memandang asal modal atau hubungan korporasinya. Bagi negara-negara yang memiliki hubungan investasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk Singapura, keterbukaan dan pengawasan terhadap kelompok usaha yang terkait dengan konsesi di Indonesia juga menjadi bagian dari pembahasan yang patut diperhatikan.
Sementara itu, kebijakan ekspor gas perlu dinilai berdasarkan kebutuhan domestik, kepastian kontrak, dan kepentingan strategis Indonesia. Jika pemerintah ingin mengevaluasi hubungan perdagangan dengan negara lain, dasar dan kriterianya perlu dijelaskan secara transparan agar keputusan tersebut tidak semata-mata dibaca sebagai instrumen tekanan diplomatik.
Pada akhirnya, dua isu ini memperlihatkan bahwa hubungan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh pernyataan politik, tetapi juga oleh keterkaitan ekonomi yang berjalan di belakangnya. Ketika Singapura soroti asap dari Indonesia, pertanyaan tentang perusahaan dan konsesi yang terkait dengan modal internasional layak diajukan. Ketika Indonesia mempertimbangkan masa depan ekspor gas, kepentingan nasional dan hubungan regional juga perlu dihitung secara cermat.
Karhutla Indonesia, dengan demikian, bukan hanya ujian bagi kemampuan pemerintah memadamkan api. Persoalan ini juga menjadi ujian bagi konsistensi akuntabilitas perusahaan, transparansi investasi lintas negara, dan kemampuan negara-negara di kawasan untuk bekerja sama tanpa mengabaikan tanggung jawab masing-masing.
