Pergantian Menteri Keuangan hampir selalu memicu satu pertanyaan yang sama: apakah arah kebijakan negara ikut berubah? Kekhawatiran itu menguat setelah pergantian mendadak di Kementerian Keuangan pada September 2026, ketika Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah sorotan terhadap kondisi fiskal dan kepercayaan investor.
Respons pertama dari Menkeu Baru datang dengan pesan yang tegas. Kebijakan Fiskal dipastikan tetap berlanjut, target defisit APBN 2026 tetap dipertahankan di 2,85% dari PDB, dan pemerintah menegaskan disiplin fiskal tetap menjadi pijakan utama.
Pernyataan tersebut terdengar menenangkan. Namun, pertanyaan yang lebih penting bagi dunia usaha bukanlah apakah pemerintah mengucapkan kata “berlanjut”, melainkan apakah kontinuitas itu akan terlihat dalam implementasi kebijakan sehari-hari.
Pernyataan Pertama Menkeu Baru Langsung Menyasar Kepercayaan Pasar
Dalam konferensi pers pertamanya, Menkeu Baru tidak menawarkan perubahan besar. Sebaliknya, Suahasil memilih menegaskan kesinambungan Kebijakan Fiskal yang sudah berjalan.
Beberapa komitmen yang disampaikan meliputi:
- Target defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% dari PDB;
- Proses restitusi pajak akan berjalan sesuai ketentuan;
- Pengelolaan kas negara tetap menjaga likuiditas sistem keuangan.
Pilihan narasi tersebut bukan tanpa alasan. Pergantian pimpinan terjadi ketika pasar sebelumnya sempat menyoroti risiko pelebaran defisit, tekanan terhadap nilai tukar, dan kekhawatiran mengenai konsistensi kebijakan fiskal.
Kenapa Kebijakan Fiskal Jadi Isu yang Sensitif?
Bagi banyak pelaku usaha, istilah Kebijakan Fiskal sering terdengar abstrak. Padahal, dampaknya sangat nyata terhadap dunia bisnis.
Keputusan pemerintah mengenai belanja negara, subsidi, penerimaan pajak, hingga pembiayaan defisit akan memengaruhi iklim investasi, likuiditas perbankan, serta kecepatan aktivitas ekonomi.
Karena itu, ketika Menkeu Baru langsung menegaskan bahwa Kebijakan Fiskal tetap berlanjut, pesan tersebut lebih ditujukan untuk menjaga ekspektasi pelaku pasar daripada mengumumkan kebijakan baru.
Dengan kata lain, yang dijual pertama kali adalah kepastian.
Baca juga : Rotasi Besar Pejabat DJP & Bea Cukai: Reformasi Birokrasi atau Awal Babak Baru Pengawasan Pajak?
Pasar Merespons, Tapi Ujian Sebenarnya Baru Dimulai
Respons awal pasar menunjukkan adanya sinyal positif setelah pelantikan Menkeu Baru.
IHSG yang sempat melemah tajam pada awal perdagangan berbalik membaik setelah pelantikan diumumkan, sementara pelaku usaha melalui Apindo juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan pajak, kepabeanan, dan insentif agar kepercayaan investor tetap terjaga.
Namun, pasar finansial hampir selalu merespons lebih cepat daripada birokrasi.
Yang akan menentukan persepsi jangka panjang justru implementasi Kebijakan Fiskal dalam beberapa bulan ke depan—mulai dari pelayanan perpajakan, proses restitusi, hingga konsistensi pengelolaan APBN.
Restitusi Pajak Jadi Ujian Pertama Konsistensi Kebijakan
Salah satu sinyal paling konkret dari Menkeu Baru adalah komitmennya terhadap restitusi pajak.
Pemerintah menegaskan bahwa wajib pajak yang memang berhak menerima restitusi akan tetap diproses sesuai ketentuan. Pernyataan ini menjadi penting karena sebelumnya nilai restitusi tercatat turun sekitar 37% akibat meningkatnya proses verifikasi dalam pemeriksaan.
Di sinilah Kebijakan Fiskal diuji dalam praktik.
Jika kepastian restitusi benar-benar berjalan lebih konsisten, maka pesan tentang keberlanjutan kebijakan tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi mulai terlihat dalam pelayanan administrasi yang dirasakan wajib pajak.
Bagi Perusahaan, Yang Perlu Dipantau Bukan Sekadar Nama Menteri
Pergantian pimpinan jarang langsung mengubah kewajiban perpajakan perusahaan. Yang lebih relevan adalah bagaimana arah Kebijakan Fiskal diterjemahkan dalam praktik.
Beberapa indikator yang patut diperhatikan antara lain:
- Konsistensi proses restitusi;
- Pola pengawasan DJP;
- Kepastian implementasi layanan administrasi;
- Arah insentif fiskal bagi dunia usaha.
Fokus pada indikator-indikator tersebut jauh lebih penting daripada berspekulasi mengenai pergantian figur.
Kepastian Akan Diukur dari Tindakan, Bukan Pernyataan
Pada akhirnya, Menkeu Baru memang telah memberikan pesan yang ingin didengar pasar: Kebijakan Fiskal tetap berlanjut. Namun, dalam ekonomi modern, kredibilitas tidak dibangun oleh satu konferensi pers.
Kepercayaan akan terbentuk ketika pelaku usaha melihat pelayanan tetap konsisten, proses administrasi berjalan dengan kepastian, dan disiplin fiskal benar-benar tercermin dalam implementasi kebijakan sehari-hari.
Karena bagi dunia usaha, stabilitas bukan sekadar janji yang diucapkan di podium, melainkan pengalaman yang dirasakan saat berhadapan dengan sistem.
