Pembayaran ke Influencer Dipotong Pajak Apa? Ini Aturan Pajaknya
Influencer marketing telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak digunakan oleh perusahaan, mulai dari UMKM hingga perusahaan berskala besar. Seiring meningkatnya penggunaan jasa influencer, muncul pertanyaan yang cukup sering diajukan oleh pelaku usaha, yaitu pembayaran ke influencer dipotong pajak apa dan bagaimana perlakuan perpajakannya?
Jawabannya, pembayaran kepada influencer pada umumnya dapat menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh). Namun, jenis pajak yang dikenakan tidak selalu sama karena bergantung pada status influencer sebagai penerima penghasilan, bentuk kerja sama, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pembayaran kepada Influencer Merupakan Penghasilan
Pada dasarnya, pembayaran yang diterima influencer merupakan imbalan atas jasa promosi, endorsement, pembuatan konten, atau aktivitas pemasaran lainnya. Oleh karena itu, penghasilan tersebut pada prinsipnya termasuk objek Pajak Penghasilan.
Dalam praktiknya, pembayaran ke influencer dipotong pajak berdasarkan karakteristik transaksi dan status pihak yang menerima penghasilan. Karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menerapkan satu jenis pajak untuk seluruh kerja sama dengan influencer.
Pajak Apa yang Dikenakan?
Apabila influencer merupakan orang pribadi, pembayaran atas jasa yang diberikan pada umumnya dapat dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Sementara itu, apabila kerja sama dilakukan dengan badan usaha, seperti PT atau CV yang bergerak di bidang pemasaran, media, atau jasa kreatif, perlakuan perpajakannya dapat berbeda, termasuk kemungkinan dikenakan PPh Pasal 23 apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, sebelum melakukan pembayaran, perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu status pihak yang menerima penghasilan agar dapat menentukan perlakuan pajak secara tepat.
Baca juga : PPh Final Pasal 4 Ayat 2: Objek, Tarif, dan Cara Perhitungannya
Bagaimana Jika Pembayarannya Berupa Produk?
Tidak semua kerja sama dengan influencer dilakukan dalam bentuk uang. Saat ini, banyak perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma sebagai imbalan atas promosi atau ulasan di media sosial.
Meskipun tidak terdapat pembayaran dalam bentuk uang tunai, transaksi tersebut tetap perlu dianalisis dari sisi perpajakan. Dalam kondisi tertentu, pemberian barang sebagai kompensasi atas jasa dapat memiliki implikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan tidak sebaiknya menganggap kerja sama berbentuk barter atau pemberian produk otomatis bebas dari kewajiban pajak.
Siapa yang Berkewajiban Memotong Pajak?
Dalam kondisi tertentu, perusahaan sebagai pihak yang melakukan pembayaran memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembayaran kepada influencer sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Sebaliknya, influencer juga tetap memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterimanya sesuai dengan status dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak influencer menjadi penting, baik bagi perusahaan maupun content creator, agar hak dan kewajiban perpajakan masing-masing dapat dipenuhi secara benar.
Penting Memahami Ketentuan Sebelum Melakukan Pembayaran
Kesalahan dalam menentukan perlakuan pajak atas kerja sama dengan influencer dapat berdampak pada kesalahan pemotongan, penyetoran, maupun pelaporan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan identifikasi terhadap bentuk kerja sama, status influencer, serta jenis penghasilan yang diterima sebelum melakukan pembayaran.
Dengan memahami aturan mengenai pembayaran ke influencer dipotong pajak dan pajak influencer. Perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih tepat sekaligus meminimalkan risiko administratif di kemudian hari. Apabila masih terdapat keraguan mengenai perlakuan pajak atas transaksi dengan influencer. Berkonsultasi dengan konsultan pajak dapat menjadi langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
