aturan turunan pmk

Ada 14 Aturan Turunan PMK yang Diterbitkan Pemerintah

Kemenkeu menerbitkan 14 aturan turunan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Penerbitan 14 aturan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mengharapkan Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang ditetapkan UU HPP serta aturan turunannya.

Daftar PMK terbaru tersebut adalah :

PMK Nomor 58/PMK.03/2022

Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 60/PMK.03/2022

Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 61/PMK.03/2022

Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 62/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 63/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor-64/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian (BHP) Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 65/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 66/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 67/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 68/PMK.03/2022

Tentang PPN dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 69/PMK.03/2022

Tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 70/PMK.03/2022

Tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

PMK Nomor 71/PMK.03/2022

Tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu.

Aturan selengkapnya dapat dilihat di sini.

Baca juga Yuk : E-Faktur Versi 3.2 Rilis ? Ini Panduan Cara Updatenya

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published.