Cara Menghitung Pajak UMKM Yang Disetor Sendiri

Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak UMKM? Dan bagaimana cara menghitung pajak yang disetor sendiri oleh Wajib Pajak UMKM? Untuk penjelasannya, yuk simak infografis berikut! sumber : www.ortax.org

Jenis Penghasilan yang Bukan Objek Pajak UMKM 0,5%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen). Namun ternyata tidak semua penghasilan termasuk dalam objek pajak UMKM 0,5%. Apa saja penghasilan yang bukan merupakan objek […]

Catat! Berikut 153 WP yang Wajib e-Bupot PPh 23/26, Mulai Masa Pajak Juli 2018

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menetapkan 153 Wajib Pajak (WP) sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 (Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26). Adapun kewajiban tersebut mulai Masa Pajak Juli 2018 . Daftar 153 Wajib Pajak yang dimaksud […]

Subjek Pajak UMKM 0,5%

Pemerintah telah menurunkan tarif pajak UMKM (sebelumnya 1%) menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 juli 2018. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai pihak-pihak dan jangka waktu tertentu pengenaan pajak UMKM 0,5%. Yuk simak infografis berikut untuk penjelasannya : sumber :  www.ortax.org

Wajib Pajak yang Tidak Dikenai Pajak UMKM 0,5%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen). Namun ada beberapa Wajib Pajak yang tidak dikenai pajak UMKM 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Siapa saja Wajib […]

Durasi Fasilitas Tax Holiday Yang Bisa Dinikmati Wajib Pajak Badan Industri Pionir

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 100% dari pajak penghasilan badan yang terutang. Kemudian, Wajib pajak badan mendapatkan jangka waktu dari fasilitas pengurangan tersebut sesuai dengan penanaman modal yang diberikan. Setelah […]

Kriteria Wajib Pajak Badan Yang Bisa Menikmati Fasilitas Tax Holiday

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2018 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir akan mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% dari Pajak Penghasilan badan. Kemudian, dalam ketentuan tersebut diatur bahwa wajib pajak badan yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan […]

Lapor Penempatan Harta Tambahan Amnesti Pajak Bisa Dilakukan Secara Online

Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak memiliki kewajiban penyampaian laporan penempatan harta tambahan. Adapun saat ini, Wajib Pajak memiliki saluran lain, selain melakukan penyampaian secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan penyampaian melalui pos atau kurir tercatat. Saluran lain yang dimaksud yaitu pelaporanan penempatan harta tambahan secara elektronik melalui e-Reporting pada laman https://djponline.pajak.go.id. […]

PPh Final UKM 0,5 Persen Berlaku 1 Juli 2018, Ini Ketentuannya

Bisnis.com, JAKARTA – Tarif Pajak Penghasilan goufconsulting.com (PPh) final 0,5% bagi usaha skala UKM (usaha kecil menengah) resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, yang diluncurkan secara resmi hari ini Jumat (22/6/2018).  goufconsulting.com Dengan adanya PP ini, maka wajib pajak akan mendapatkan keringan goufconsulting.com untuk hanya membayar PPh […]

Konsultan Pajak Bali

Ditjen Bea Cukai dan Pajak Kerja Bareng Buat Mudahkan Layanan

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersinergi dengan konsultan pajak bali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam meningkatkan kemudahan layanan terhadap masyarakat. Sinergi tersebut dalam rangka reformasi perpajakan. Dirjen Bea dan konsultan pajak bali Cukai Heru Pambudi mengatakan, ada tiga bentuk sinergi yaitu Program Joint Endorsement, Program Joint Assistance antara konsultan pajak bali DJP-DJBC, serta Program Implementasi […]