Apakah Fee Freelancer Dipotong Pajak? Ini Penjelasannya
Penggunaan freelancer semakin banyak dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari desain grafis, penulisan konten, fotografi, pengembangan website, hingga jasa konsultasi. Namun, masih banyak pelaku usaha yang bertanya, apakah fee freelancer dipotong pajak?
Jawabannya, ya, fee freelancer pada umumnya dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, jenis pajak yang dikenakan tidak selalu sama karena bergantung pada status freelancer, jenis jasa yang diberikan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Fee Freelancer Dapat Menjadi Objek Pajak Penghasilan
Pada dasarnya, pembayaran kepada freelancer merupakan imbalan atas jasa yang diberikan. Oleh karena itu, penghasilan tersebut dapat menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh).
Dalam praktiknya, perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apakah pembayaran kepada freelancer termasuk yang wajib dipotong pajak serta ketentuan pemotongan yang berlaku. Kesalahan dalam menentukan jenis pajak dapat menyebabkan kekeliruan dalam penyetoran maupun pelaporan pajak.
Pajak Apa yang Dikenakan?
Tidak sedikit yang mengira seluruh pembayaran kepada freelancer selalu dikenakan jenis pajak yang sama. Padahal, perlakuannya dapat berbeda.
Sebagai contoh, apabila freelancer merupakan orang pribadi yang memberikan jasa tertentu kepada perusahaan. Pembayaran tersebut pada umumnya dapat dikenai PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, apabila jasa diberikan melalui badan usaha, perlakuan perpajakannya dapat berbeda, misalnya mengikuti ketentuan PPh Pasal 23 apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perpajakan.
Karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa seluruh pembayaran kepada freelancer dikenakan jenis pajak yang sama.
Baca juga : Jenis PPh di Indonesia: Panduan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Siapa yang Berkewajiban Memotong Pajak?
Dalam kondisi tertentu, perusahaan sebagai pihak yang melakukan pembayaran memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembayaran kepada freelancer.
Sebaliknya, apabila transaksi tidak memenuhi ketentuan pemotongan oleh pemberi kerja, kewajiban perpajakan dapat menjadi tanggung jawab freelancer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk memahami aturan sebelum melakukan pembayaran agar tidak terjadi kesalahan administrasi perpajakan.
Hindari Kesalahan Saat Membayar Freelancer
Masih banyak perusahaan yang menyamakan pembayaran kepada freelancer dengan pembayaran kepada karyawan atau vendor tanpa melihat status dan jenis jasanya. Akibatnya, perusahaan berisiko salah menerapkan ketentuan pajak atau bahkan tidak melakukan pemotongan ketika seharusnya diwajibkan.
Memahami apakah fee freelancer dipotong pajak tidak hanya membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Tetapi juga memberikan kepastian bagi freelancer mengenai penghasilan yang diterimanya.
Apabila perusahaan masih ragu menentukan jenis pajak atas pembayaran kepada freelancer, berkonsultasi dengan konsultan pajak dapat membantu memastikan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
