Setiap wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan. Bagi sebagian orang, proses ini cukup sederhana. Namun, ketika sumber penghasilan mulai bertambah, muncul penghasilan sewa, usaha sendiri, atau penghasilan dari perusahaan, pengisian SPT bisa menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi tersebut, jasa lapor SPT pribadi sering menjadi pilihan untuk membantu memastikan pelaporan dilakukan dengan benar. […]

Banyak perusahaan baru menyadari kewajiban perpajakan setelah melewati batas waktu pelaporan. Jika perusahaan Anda mengalami keterlambatan, menggunakan Jasa Lapor SPT Badan dapat membantu proses pelaporan diselesaikan lebih cepat dan meminimalkan risiko kesalahan. Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Badan dapat menimbulkan denda administrasi dan meningkatkan risiko klarifikasi perpajakan. Karena itu, langkah terbaik adalah segera menyelesaikan pelaporan begitu […]

Banyak pelaku usaha masih bingung membedakan PPh 25 & PPh 29 karena keduanya sama-sama berkaitan dengan pajak penghasilan badan. Padahal, fungsi keduanya berbeda. Memahami PPh ini penting agar perusahaan dapat mengelola arus kas pajak dengan lebih baik dan menghindari kekurangan pembayaran saat pelaporan SPT Tahunan Badan. Secara sederhana, PPh 25 adalah angsuran pajak yang dibayar […]

Banyak wajib pajak baru menyadari kewajiban perpajakan setelah melewati batas waktu pelaporan. Jika Anda mengalami terlambat lapor SPT pribadi, jangan panik. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan dokumen pendukung agar pelaporan dapat segera diselesaikan dengan benar. Semakin cepat dokumen disiapkan, semakin mudah proses pelaporan dan pembetulan SPT dilakukan. Dokumen Utama Saat Terlambat Lapor SPT […]

Belum Lapor SPT Tahunan bukan berarti kesempatan untuk memenuhi kewajiban pajak sudah tertutup. Baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan tetap dapat menyampaikan SPT setelah melewati batas waktu. Namun, ada satu kesalahan yang sering terjadi: menunda pelaporan hingga menunggu surat dari kantor pajak. Padahal, setelah belum lapor SPT Tahunan, konsekuensinya tidak berhenti pada denda administrasi. […]

Pembukuan yang rapi bukan hanya kebutuhan akuntansi, tetapi juga perlindungan bagi perusahaan saat berhadapan dengan otoritas pajak. Banyak perusahaan baru menyadari pentingnya dokumentasi dan pencatatan yang benar ketika menerima surat pemeriksaan. Dalam praktiknya, pembukuan yang tidak lengkap sering menjadi salah satu pemicu risiko pemeriksaan pajak. Mengapa Pembukuan Berpengaruh pada Risiko Pemeriksaan Pajak? Petugas pajak akan […]

Banyak perusahaan baru menyadari kewajiban pelaporan pajak setelah melewati batas waktu pelaporan. Padahal, terlambat lapor SPT Tahunan Badan dapat menimbulkan denda administrasi, risiko pemeriksaan pajak, dan masalah kepatuhan di kemudian hari. Artikel ini membahas secara singkat denda, risiko, dan langkah yang dapat dilakukan apabila perusahaan mengalami Terlambat Lapor SPT Tahunan Badan. Apa Itu Lambat Lapor […]

Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan pembebasan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk transaksi hingga Rp100.000. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan mencakup merchant dari berbagai kategori, tidak lagi terbatas pada usaha mikro. Perluasan ini membuat transaksi QRIS sampai Rp100.000 bagi merchant usaha kecil, menengah, dan besar dikenakan MDR 0%. Sementara itu, ketentuan […]

Presiden Prabowo Subianto mengajukan empat nama untuk mengisi sejumlah posisi strategis di jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Surat Presiden (Surpres) tersebut telah diterima pimpinan DPR dan selanjutnya akan diproses melalui mekanisme yang berlaku. Empat nama yang diajukan adalah Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI, serta […]

Jakarta — Lonjakan penerbitan SP2DK pajak dalam beberapa bulan terakhir memunculkan pertanyaan yang semakin sering terdengar di kalangan dunia usaha dan konsultan pajak: apakah peningkatan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan target penerimaan pajak 2026 yang lebih agresif? Secara resmi, DJP menyatakan bahwa SP2DK merupakan instrumen klarifikasi atas data dan keterangan yang dimiliki otoritas […]