Ketika nilai PPh Badan meningkat dibanding tahun sebelumnya, banyak perusahaan langsung menganggap tarif pajak berubah atau beban pajak bertambah. Padahal, dalam banyak kasus, kenaikan PPh Badan justru dipicu oleh perubahan pada pencatatan keuangan, koreksi fiskal, hingga perlakuan transaksi tertentu yang memengaruhi laba kena pajak. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal sering kali menjadi penyebab […]

Data Pemicu SP2DK yang Sekarang Bisa Dicocokkan DJP Lewat Coretax Sistem Coretax mengubah cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jika sebelumnya proses klarifikasi banyak bergantung pada pemeriksaan manual, kini berbagai data dapat dicocokkan secara lebih terintegrasi sehingga potensi ketidaksesuaian lebih cepat teridentifikasi.  Bagi perusahaan, memahami Data Pemicu SP2DK menjadi semakin penting. […]

SP2DK Era Coretax: Kenapa Perusahaan yang Sudah Patuh Tetap Bisa Dipanggil DJP? Menerima SP2DK Era Coretax sering kali membuat perusahaan langsung menganggap telah terjadi pelanggaran pajak. Padahal, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak. Dalam banyak kasus, SP2DK justru menjadi tahap awal bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meminta penjelasan atas data yang […]

Restitusi Pajak di Coretax: Apa yang Berubah Setelah PMK 28/2026? Proses Restitusi Pajak di Coretax memasuki babak baru setelah berlakunya PMK 28/2026. Peraturan ini menjadi salah satu penyesuaian penting dalam implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital, khususnya pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bagi perusahaan, perubahan ini bukan sekadar perpindahan proses ke sistem elektronik. Restitusi […]

Global Minimum Tax 15%: Apakah Perusahaan Indonesia Perlu Khawatir? Global Minimum Tax menjadi salah satu kebijakan perpajakan internasional yang paling banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Aturan ini diperkenalkan melalui inisiatif OECD dan G20 untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Bagi banyak perusahaan di Indonesia, muncul […]

Target Penerimaan Pajak Naik: Apakah Pemeriksaan Akan Semakin Ketat? Setiap tahun pemerintah menetapkan Target Penerimaan Pajak sebagai salah satu indikator utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika target tersebut meningkat, muncul pertanyaan yang cukup sering dibahas di kalangan pelaku usaha: apakah pemeriksaan pajak akan menjadi lebih ketat? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. […]

Pengawasan Pajak Berbasis Data: Apa Artinya bagi Perusahaan yang Jarang Diperiksa? Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan menganggap risiko perpajakan relatif rendah selama belum pernah menerima pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, pendekatan tersebut mulai bergeser. Pengawasan Pajak Berbasis Data mengubah cara otoritas pajak mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian tanpa harus mengandalkan pemeriksaan sebagai langkah pertama. Dengan semakin […]

Pajak Sewa Tanah dan Bangunan untuk Usaha: Siapa yang Wajib Bayar? Menyewa ruko, kantor, gudang, atau tanah untuk operasional usaha terlihat seperti transaksi yang sederhana. Namun, Pajak Sewa Tanah dan Bangunan masih menjadi salah satu area yang sering menimbulkan kesalahan dalam praktik, mulai dari salah menghitung dasar pajak hingga keliru menentukan siapa yang wajib menyetor […]

Banyak perusahaan menganggap seluruh biaya yang tercatat dalam pembukuan otomatis dapat menjadi pengurang pajak. Padahal, saat pemeriksaan pajak, fiskus tidak hanya melihat apakah suatu biaya telah dibukukan, tetapi juga menilai apakah pengeluaran tersebut memenuhi ketentuan perpajakan dan didukung dokumen yang memadai. Dalam praktiknya, biaya yang sering kena koreksi fiskal umumnya berasal dari akun operasional sehari-hari […]

Bagi perusahaan dengan omzet yang belum terlalu besar, beban PPh Badan dapat lebih ringan berkat fasilitas yang diatur dalam Pasal 31E UU PPh. Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp50 miliar dalam satu tahun pajak. Secara sederhana, Pasal ini memberikan pengurangan tarif PPh Badan […]