Banyak perusahaan menganggap seluruh biaya yang tercatat dalam pembukuan otomatis dapat menjadi pengurang pajak. Padahal, saat pemeriksaan pajak, fiskus tidak hanya melihat apakah suatu biaya telah dibukukan, tetapi juga menilai apakah pengeluaran tersebut memenuhi ketentuan perpajakan dan didukung dokumen yang memadai.
Dalam praktiknya, biaya yang sering kena koreksi fiskal umumnya berasal dari akun operasional sehari-hari seperti biaya jasa, transport, entertainment, hingga penyusutan aset. Jika tidak diantisipasi sejak awal, koreksi tersebut dapat meningkatkan penghasilan kena pajak sekaligus menambah beban PPh Badan.
Berikut 10 jenis biaya yang paling sering menjadi perhatian fiskus saat melakukan pemeriksaan.
Mengapa Biaya Bisa Kena Koreksi Fiskal?
Koreksi fiskal terjadi ketika terdapat perbedaan antara pencatatan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Artinya, meskipun suatu biaya diakui dalam laporan keuangan, belum tentu biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk tujuan pajak.
Dalam pemeriksaan pajak, fiskus biasanya menguji tiga hal utama: apakah biaya memiliki hubungan dengan kegiatan usaha, apakah dokumen pendukungnya lengkap, dan apakah kewajiban perpajakan yang terkait telah dipenuhi.
1. Biaya Jasa tanpa Bukti Potong
Biaya jasa merupakan salah satu akun yang paling sering menjadi objek pengujian karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemotongan PPh.
Tidak sedikit perusahaan yang telah memiliki invoice dan bukti transfer, tetapi lupa menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26 ketika memang terdapat kewajiban pemotongan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko koreksi fiskal.
2. Biaya Entertainment tanpa Daftar Nominatif
Pengeluaran untuk menjamu relasi bisnis pada dasarnya dapat diakui sebagai biaya. Namun, perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
Kesalahan yang sering ditemukan adalah hanya menyimpan struk restoran tanpa daftar nominatif yang menjelaskan pihak yang dijamu serta tujuan bisnis dari pengeluaran tersebut.
3. Biaya Transport tanpa Bukti Memadai
Biaya transport biasanya memiliki frekuensi transaksi yang tinggi sehingga cukup sering menjadi sampel pemeriksaan.
Risiko muncul ketika reimbursement tidak didukung bukti perjalanan, struk pembayaran, atau persetujuan internal yang memadai. Semakin lemah dokumentasinya, semakin sulit biaya tersebut dipertahankan saat diperiksa.
4. Pengeluaran Pribadi yang Dibebankan ke Perusahaan
Fiskus akan menilai apakah suatu pengeluaran benar-benar berkaitan dengan aktivitas usaha.
Beberapa contoh yang sering menimbulkan koreksi meliputi renovasi rumah pribadi, belanja keluarga, hingga pengeluaran lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan operasional perusahaan.
Pemisahan yang jelas antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi menjadi aspek penting dalam pengelolaan biaya.
5. Denda dan Sanksi Pajak
Masih banyak perusahaan yang mencatat denda administrasi perpajakan sebagai beban operasional biasa.
Padahal, jenis pengeluaran ini pada umumnya tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga sering muncul sebagai koreksi dalam pemeriksaan.
6. Sumbangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan
Tidak semua sumbangan memperoleh perlakuan fiskal yang sama.
Perusahaan perlu memastikan bahwa jenis sumbangan tersebut memenuhi ketentuan perpajakan sebelum mengakuinya sebagai biaya. Tanpa dasar yang sesuai, pengeluaran tersebut berpotensi dikoreksi.
7. Biaya tanpa Dokumen Pendukung
Dalam banyak kasus, masalah utama bukan terletak pada jenis biayanya, melainkan pada kelengkapan dokumennya.
Dokumen seperti invoice, purchase order, bukti pembayaran, hingga approval internal menjadi bukti penting bahwa transaksi benar-benar terjadi dan berkaitan dengan kegiatan usaha.
8. Penyusutan yang Tidak Sesuai Ketentuan
Akun penyusutan sering menjadi fokus pemeriksaan karena umumnya melibatkan aset bernilai besar.
Kesalahan yang sering ditemukan antara lain penggunaan masa manfaat yang tidak sesuai, aset yang mulai disusutkan sebelum siap digunakan, atau aset yang tidak tercantum dalam Fixed Asset Register.
9. Biaya yang Seharusnya Dikapitalisasi
Tidak semua pengeluaran dapat langsung dibebankan pada periode berjalan.
Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode—seperti renovasi besar atau pembelian aset tertentu—sering kali seharusnya dikapitalisasi terlebih dahulu sebelum diakui melalui penyusutan atau amortisasi.
10. Transaksi yang Tidak Memiliki Substansi Ekonomi
Kategori ini merupakan salah satu yang memiliki risiko tertinggi.
Fiskus biasanya memberikan perhatian lebih pada transaksi dengan vendor yang tidak jelas, invoice yang tidak konsisten, pembayaran tanpa dasar kontraktual, atau transaksi yang tidak memiliki tujuan bisnis yang dapat dijelaskan secara memadai.
Dokumen yang Sebaiknya Direview Sebelum Pemeriksaan Pajak
Persiapan dokumen menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi risiko koreksi fiskal. Sebelum menghadapi pemeriksaan pajak, perusahaan sebaiknya memastikan dokumen berikut telah tersedia dan mudah ditelusuri:
- Invoice
- Kontrak atau Purchase Order
- Bukti transfer
- Bukti Potong PPh
- Daftar nominatif (untuk biaya entertainment)
- Fixed Asset Register
- Approval pembayaran
Review berkala terhadap dokumen tersebut tidak hanya mempermudah proses pemeriksaan, tetapi juga membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko sebelum menjadi temuan fiskus.
Perusahaan tidak perlu menunggu surat pemeriksaan untuk mulai melakukan evaluasi. Dengan melakukan review rutin terhadap akun-akun yang berisiko, perusahaan dapat meminimalkan biaya yang sering kena koreksi fiskal sekaligus menghadapi pemeriksaan pajak dengan dokumentasi yang lebih kuat dan proses yang lebih efisien.
