Isu PPh 23 atas jasa manajemen sering menjadi perhatian pelaku usaha setelah banyak perusahaan baru menyadari kewajiban pemotongan pajak saat diminta menyerahkan bukti potong oleh rekanan atau saat pemeriksaan pajak. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah menganggap management fee tidak termasuk objek PPh Pasal 23 atau memotong pajak dengan dasar pengenaan yang keliru.
Secara umum, PPh 23 atas jasa manajemen dikenakan atas imbalan yang dibayarkan atas jasa pengelolaan, pengawasan, koordinasi, konsultasi manajemen, atau layanan sejenis yang diberikan oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain. Karena itu, management fee yang dibayarkan berdasarkan perjanjian jasa manajemen pada umumnya termasuk objek PPh Pasal 23.
Tarif PPh 23 atas Jasa Manajemen
Tarif PPh 23 ini adalah 2% dari jumlah bruto apabila penerima penghasilan memiliki NPWP. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi lebih tinggi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam praktiknya, banyak perusahaan keliru menghitung pajak setelah dikurangi biaya tertentu. Padahal, pada umumnya dihitung dari nilai bruto jasa yang tercantum dalam invoice atau perjanjian.
Contoh Perhitungan
Misalnya PT A membayar management fee kepada PT B sebesar Rp100.000.000 dan PT B memiliki NPWP. Maka perhitungannya adalah:
- Nilai jasa manajemen: Rp100.000.000
- PPh 23 (2%): Rp2.000.000
- Jumlah yang dibayarkan ke PT B: Rp98.000.000
Contoh sederhana ini penting dipahami karena banyak perusahaan masih memotong dari nilai setelah dikurangi biaya lain, padahal dasar pengenaan umumnya adalah nilai bruto jasa.
Siapa yang Wajib Memotong PPh 23 atas Jasa Manajemen?
Pada prinsipnya, pihak yang membayar jasa manajemen yang berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 23. Jadi, apabila PT A membayar management fee kepada PT B, maka PT A yang membuat bukti potong PPh 23 dan menyerahkannya kepada PT B. Kewajiban ini umumnya berlaku bagi badan usaha, instansi pemerintah, bentuk usaha tetap, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23.
Dalam praktiknya, penentuan kewajiban pemotongan sangat bergantung pada siapa yang membayar dan untuk kepentingan apa pembayaran dilakukan:
- Perusahaan membayar perusahaan lain → umumnya wajib memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto apabila penerima memiliki NPWP.
- Orang pribadi membayar untuk kebutuhan pribadi → umumnya tidak ada kewajiban pemotongan PPh 23, meskipun penerima jasa adalah perusahaan besar.
- Orang pribadi membayar tetapi biaya tersebut sebenarnya untuk perusahaan → perusahaan tetap dianggap pihak yang wajib memotong PPh 23 karena yang dilihat adalah substansi transaksinya.
Dengan demikian, PPh 23 atas jasa manajemen umumnya dipotong apabila pembayaran dilakukan oleh badan usaha dalam rangka kegiatan usaha. Sebaliknya, pembayaran oleh orang pribadi untuk kepentingan pribadi pada umumnya tidak menimbulkan kewajiban pemotongan PPh 23.
Hubungan PPh 23 atas Jasa Manajemen dengan PPN
Selain PPh 23 atas jasa manajemen, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek PPN. Jika penyedia jasa merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jasa manajemen dapat terutang PPN. Dalam kondisi tersebut, PPN dan PPh 23 merupakan kewajiban yang berbeda: PPN dipungut oleh PKP, sedangkan PPh 23 dipotong oleh pihak pembayar jasa.
Banyak pelaku usaha mengira jika sudah dikenakan PPN maka tidak perlu memotong PPh 23. Anggapan tersebut keliru karena keduanya dapat berlaku bersamaan.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Untuk menghindari sengketa atau koreksi pajak, perusahaan sebaiknya menyiapkan dokumen pendukung berupa:
- Management agreement,
- Invoice jasa manajemen,
- Bukti pembayaran, dan
- Bukti potong PPh 23.
Dokumen ini menjadi dasar penting dalam membuktikan bahwa transaksi benar-benar merupakan jasa manajemen dan bahwa PPh 23 atas jasa manajemen telah dipotong sesuai ketentuan.
Pelaku usaha yang rutin membayar management fee kepada perusahaan afiliasi, perusahaan grup, atau pihak ketiga disarankan melakukan peninjauan berkala atas mekanisme pemotongan pajaknya. Kesalahan dalam penerapan pajak dapat menimbulkan kurang bayar pajak, sanksi administrasi, hingga koreksi biaya pada saat pemeriksaan.
Perlu dicatat, tidak semua pembayaran jasa atau sewa dipotong dengan mekanisme PPh 23. Untuk transaksi sewa tanah dan/atau bangunan, ketentuan yang berlaku umumnya adalah PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif dan mekanisme yang berbeda. Banyak perusahaan masih tertukar antara PPh 23 dan PPh Final atas sewa properti. Sehingga penting memahami perbedaannya sebelum melakukan pemotongan pajak.
