Jenis Pajak Daerah yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha Setiap pelaku usaha tidak hanya memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah pusat, tetapi juga pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Memahami jenis pajak daerah menjadi hal penting agar bisnis dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sekaligus menghindari sanksi akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaporan. Sejak […]

PBJT Jasa Perhotelan di Bali: Banyak Pemilik Villa Masih Keliru, Ini Aturan Terbarunya Banyak pelaku usaha pariwisata di Bali masih menggunakan istilah Pajak Hotel dan Restoran (PHR) ketika membahas pajak yang dipungut dari tamu. Padahal, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), istilah tersebut […]

Accrual Basis vs Cash Basis: Kapan Uang Masuk Diakui sebagai Pendapatan dalam Laporan Keuangan? Banyak pemilik bisnis mengira setiap uang yang masuk ke rekening perusahaan otomatis menjadi pendapatan. Padahal, dalam akuntansi hal tersebut belum tentu benar. Pengakuan pendapatan bergantung pada metode pencatatan yang digunakan, yaitu Accrual Basis atau Cash Basis. Memahami perbedaan kedua metode ini […]

Kapan Pendapatan dan Beban Diakui? Memahami Metode Pencatatan Akuntansi Pernah melihat perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan, tetapi nilai tersebut belum tercatat sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi? Atau sebaliknya, perusahaan sudah mengakui pendapatan meskipun uangnya belum diterima? Kondisi tersebut merupakan hal yang umum dalam akuntansi. Waktu pengakuan pendapatan dan beban tidak selalu mengikuti arus […]

Banyak perusahaan bertanya, biaya audit laporan keuangan berapa sebelum menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun, sebenarnya tidak ada tarif audit yang bersifat tetap. Setiap perusahaan dapat dikenakan biaya yang berbeda karena bergantung pada karakteristik bisnis dan ruang lingkup pemeriksaan. Secara umum, biaya audit laporan keuangan ditentukan berdasarkan tingkat kompleksitas pekerjaan auditor, jumlah waktu yang […]

Banyak pelaku usaha menganggap bahwa ketika perusahaan mengalami kerugian, kewajiban membayar pajak otomatis ikut berakhir. Padahal, dalam praktiknya, Perusahaan Rugi Masih Bayar PPh 25 merupakan kondisi yang dapat terjadi. Tidak sedikit wajib pajak yang mempertanyakan mengapa perusahaan yang tidak memperoleh laba masih memiliki kewajiban membayar pajak setiap bulan. Lantas, apakah kondisi tersebut merupakan kesalahan? Jawabannya, […]

Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa dalam Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan ini menjadi acuan baru bagi wajib pajak yang ingin menunjuk pihak lain untuk mewakili kepentingannya dalam berbagai proses perpajakan. Melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026, pemerintah memperjelas ketentuan mengenai kuasa wajib pajak, mulai dari […]

Apakah Fee Freelancer Dipotong Pajak? Ini Penjelasannya Penggunaan freelancer semakin banyak dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari desain grafis, penulisan konten, fotografi, pengembangan website, hingga jasa konsultasi. Namun, masih banyak pelaku usaha yang bertanya, apakah fee freelancer dipotong pajak? Jawabannya, ya, fee freelancer pada umumnya dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, jenis pajak […]

Perusahaan yang Wajib Diaudit Akuntan Publik: Kriteria dan Aturannya Tidak semua perusahaan di Indonesia wajib mengaudit laporan keuangannya. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Memahami perusahaan yang wajib diaudit akuntan publik menjadi penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepatuhan sekaligus menghindari kendala dalam pelaporan maupun kegiatan […]

Resmi! Tak Bisa Lagi Sembarangan Jadi Kuasa Wajib Pajak Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang membawa perubahan penting mengenai kuasa wajib pajak. Melalui aturan ini, pemerintah mempertegas persyaratan bagi pihak yang dapat mewakili wajib pajak dalam melaksanakan hak maupun memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pihak […]