Penerimaan Pajak kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menekankan penguatan administrasi melalui Coretax. Simak apa yang perlu dicermati

Purbaya Dicopot menjadi sorotan setelah terjadi rotasi besar di DJP dan Bea Cukai. Artikel ini mengulas kronologi, dinamika internal yang dilaporkan

Banyak perusahaan baru menyadari kewajiban LKPM setelah masa pelaporan berakhir. Akibatnya, muncul pertanyaan yang cukup sering ditemui: Telat Lapor LKPM, apakah masih bisa diperbaiki untuk periode yang sama? Faktanya, setelah masa pelaporan suatu periode ditutup, perusahaan tidak lagi dapat melakukan pembetulan pada periode tersebut melalui sistem OSS. Penyesuaian baru dapat dilakukan pada periode pelaporan berikutnya […]

PMK 28/2026 menjadi salah satu regulasi penting dalam penyempurnaan administrasi perpajakan di era digital. Peraturan ini hadir untuk menyesuaikan berbagai prosedur perpajakan dengan implementasi Coretax, sehingga proses administrasi bagi Wajib Pajak Badan menjadi lebih terintegrasi dan berbasis data. Bagi perusahaan, memahami PMK 28/2026 bukan sekadar mengikuti perubahan regulasi. Penyesuaian ini juga memengaruhi cara perusahaan mengelola […]

Banyak perusahaan menganggap menerima SP2DK sama artinya dengan memasuki proses Pemeriksaan Pajak. Padahal, keduanya merupakan tahapan yang berbeda dalam mekanisme pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kesalahpahaman ini sering membuat perusahaan panik, padahal respons yang tepat justru bergantung pada posisi perusahaan dalam proses tersebut. Memahami perbedaan SP2DK dan Pemeriksaan Pajak menjadi semakin penting di era pengawasan […]

Ekualisasi Pajak: Pentingnya Menyiapkan Data Sebelum SP2DK Datang Ketika sebuah perusahaan menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tantangan pertama sering kali bukan menyusun jawaban, melainkan mengumpulkan data yang diminta. Invoice dicari satu per satu, General Ledger (GL) ditelusuri, rekening koran dibuka kembali, hingga bukti potong harus dipastikan […]

Sejak dibentuk, Danantara menjadi salah satu topik yang paling sering memicu perdebatan publik. Sebagian orang menganggap Danantara menggunakan uang negara untuk investasi, sementara yang lain menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mengelola aset nasional agar lebih produktif. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kesalahpahaman mengenai apa sebenarnya Danantara, dari mana sumber asetnya, dan bagaimana mekanisme […]

Isu Rekening Dormant Diblokir PPATK sempat menjadi perhatian luas setelah banyak masyarakat mempertanyakan status rekening yang tidak lagi aktif digunakan. Meski kebijakan tersebut bertujuan mendukung pengawasan terhadap transaksi keuangan yang berisiko, muncul berbagai kesalahpahaman seolah semua rekening yang lama tidak digunakan akan otomatis hilang atau disita. Bagi pelaku usaha, pembahasan mengenai rekening dormant yang diblokir […]

Fenomena Cashless Society semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Membayar kopi dengan QRIS, berbelanja menggunakan dompet digital, hingga menerima pembayaran tanpa uang tunai kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di berbagai kota di Indonesia. Perubahan ini membuat banyak orang mulai bertanya apakah semakin sedikit transaksi tunai berarti pajak juga semakin mudah diawasi. Pertanyaan tersebut muncul karena […]

Ketika nilai PPh Badan meningkat dibanding tahun sebelumnya, banyak perusahaan langsung menganggap tarif pajak berubah atau beban pajak bertambah. Padahal, dalam banyak kasus, kenaikan PPh Badan justru dipicu oleh perubahan pada pencatatan keuangan, koreksi fiskal, hingga perlakuan transaksi tertentu yang memengaruhi laba kena pajak. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal sering kali menjadi penyebab […]